Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan PKP Pembeli tidak sesuai dengan PajakKeluaran yang dilaporkan oleh PKP Penjual. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan antaralain karena: kode seri dan nomor Faktur Pajak, tanggal Faktur Pajak dan atau jumlah pajakyang dipungut pada rekaman data Faktur Pajak PKP Pembeli berbeda dengan yangdilaporkan PKP Penjual.1.2.3.

Tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan PKP Penjual belum/tidakmelaporkan Pajak Keluarannya atau KPP tempat PKP Penjual diadministrasikanbelum melakukan perekaman.1.3. Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 melalui sistem dibuatkan print outkomputer sebagai berikut:1.3.3. Daftar PKPM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada datapembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKPPembeli Rp. 500.000,00 atau lebih;1.4.

Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP Penjual;b.

Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual;maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai PajakMasukan yang dapat dikreditkan.1.4.1.3.2 tidak ada dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belumdilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telahmenerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belumdilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapatdiperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;1.4.1.3.3 tidak ada dengan penjelasan bahwa

Faktur Pajak tersebut tidaksah karena: Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belumdikukuhkan sebagai PKP; atau PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKPkepada PKP Pembeli yang bersangkutan;maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagaiPajak Masukan yang dapat dikreditkan.bahwa Majelis berpendapat, apabila jawaban konfirmasi tidak ada karena faktur pajak belum di laporkanoleh Pengusaha Kena Pajak penjual, maka Kantor Pelayanan Pajak terkait seharusnya menerbitkanSKPKB

bernama APRIANA,sedangkan berdasarkan dari Surat DPN PKP Indonesia Nomor : 83/DPN PKPIndonesia/IX/2018 pengganti antar waktu dari Sdri Derwana Farmei Golles.JNadalah Penggugat;Bahwa pengajuan nama PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari SdriDerwana Farmei Golles.JN kepada sdri APRIANA oleh Tergugat II adalahcacat hukum, karena sdri APRIANA telah diberhentikan dari keanggotaanPartai PKP Indonesia sebagaimana Keputusan DPN PKP Indonsia Nomor :107/KEP/DPN PKP INDO/X/208 tertanggal 5 Oktober 2018;Bahwa

DPK PKP Indonesia Kabupaten Banjar, sdri.

Fotokopi dari asli Surat Keputusan DPN PKP Indonesia Nomor107/KEP/DPN PKP INDO/X/208 tertanggal 5 Oktober 2018 tentangdiberhentikan APRIANA dari keanggotaan Partai PKP Indonesia, diberitanda bukti P5;6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Masih Aktif/Tidak Aktif Pada PartaiPolitik yang dibuat oleh APRIANA pada tanggal 13 Oktober 2018, diberitanda bukti P6;7.

DERWANAFARMEI GOLLES JN yang ditujukan kepada Ketua DPK PKP IndonesiaKabupaten Banjar (Penggugat), diberi tanda Bukti T.I4.

APRIANA, DPP PKP Indonesia Provinsi KalimantanSelatan dan DPN PKP Indonesia Pusat serta Sdri.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah / membetulkan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1079/DISP/PKP/2011 tanggal 8 Maret 2011 dari yang semula tertulis dan terbaca nama RAHIM menjadi nama ABD.

RAHIM;

Pkp Halaman 2 dari 46 halamanSengketa, Konflik dan Perkara dan 2. Kepala Sub. SeksiPerkara Pertanahan pada Kantor PertanahanKota Pangkalpinang, beralamat di Jalan Kacang PedangNo. 26 Pangkalpinang berdasarkan surat Kuasa Khususdan Surat Tugas tanggal 04 November 2013, Yangselanjutnya disebut sebagal...............

Pkp Halaman 9 dari 46 halaman15.16.17.18.Bahwa, dengan tidak ditanggapinya Undangan Klarifikasi sebagaimanadimaksud, PENGGUGAT~ melalui Kuasa Hukumnya kembailimenyampaikan Surat Somasi/Teguran kepada TERGUGAT sebagaimanaSurat Somasi Nomor : O2/ASSS.S.

Pkp Halaman 13 dari 46 halaman23.AtauHarga Jual 13 unit rumah Type 46: Rp. 3.250.000.000,Modal 13 unit rumah Type 76 : Rp. 1.523.600.000.,Keuntungan : Rp. 1.726.400.000.

Pkp Halaman 20 dari 46 halaman8.

Pkp Halaman 46 dari 46 halaman

yang dimaksudPengguigat bukan merupakan suatu permohonan sehingga Kantor PelayananPajak dalam hal int KPP Manado (KPP Induk sebelum pemekaran KPP) tidakperlu menyampaikan pemberitahuan mengenai PKP;bahwa pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulansehingga secara otomatis permohonan Penggugat dikabulkan.

sejak bulanSeptember 2000 dan Penggugat harus menyisihkan 2 % dari omzetpenjualan Penggugat untuk disetor ke kas negara melalui setoran PajakPertambahan Nilai, bahwa memasuki tahun 2004 PPN yang harus disetor PKP meningkatmenjadi 10 % dan melalui surat Penggugat memberitahukan bahwaPenggugat tidak sanggup lagi menjadi PKP, Masih banyak toko yang bergerak di bidang usaha yang sama belummenjadi PKP, Naiknya harga barang terutama yang berbahan baku besi mencapai + 30%sejak awal Januari otomatis menurunkan

Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan PengukuhanPKP sesuai dengan surat permohonan yang diterbitkan tanggal 11Pebruari 2011bahwa sesuai dengan ketentuan pencabutan PKP yang berlaku pada saatPenggugat menyampaikan Surat (tanpa nomor) tanggal 11 Pebruari 2004yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001 tentangJangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata CaraPenghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pecabutan Pengukuhan PKP,mengatur tentang Wajib Pajak yang

dapat mengajukan PencabutanPengukuhan PKP, mengatur tentang Wajib Pajak yang dapat mengajukanpermohonan pencabutan PKP yaitu PKP dengan kriteria sebagai berikut :a.

Berdasarkan ketentuan perpajakan, bilamana surat permohonantersebut tidak dijawab maka KPP mengabulkan permohonanPenggugat tersebu;bahwa terkait dengan surat Penggugat tanggal 11 Februari 2004 adalah bukanmerupakan Surat Permohonan Pencabutan PKP, maka tidak ada kewajibanbagi Tergugat untuk mengabulkan atau menolak surat (yang menurutPenggugat dimaksudkan sebagai Surat Permohonan Pencabutan PKP)Penggugat tersebut.6.

Kena Pajak sebelum melakukan penyerahanBKP atau JKP bagi yang memenuhi ketentuan sebagai PKP.

Berdasaskan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE46/Pj.5/1989 poin 3menyatakan dalam hal PKP mempunyai cabang yang berdasarkan UU PPN cabang tersebutharus dikukuhkan sebagai PKP maka pada hakekatnya pengukuhan PKP berlaku pula bagicabang cabang dan harus diterbitkan pengukuhan oleh KPP setempat, kecuali PKPmendapat ijin sentralisasi tempat pajak terutang.

Sedangkan untuk tahun Pajak 2008Wajib Pajak belum pernah melaporkan SPT Masa PPN walaupun sudah dikukuhkan sebagaiPKP, sehingga tidak berhak menggunakan pedoman tersebut.bahwa Pemohon Banding dalam persidangan masih mempertanyakan mengenai pengukuhanPemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), karena Pemohon Banding belumpernah menerima pemberitahuan pengukuhan PKP, sehingga ada kemungkinan pengukuhansebagai PKP dilakukan secara jabatan oleh Terbanding pada saat pemeriksaan;bahwa Pasal 4 ayat

Banding tidak mungkin cabang dikukuhkan sebagai PKP terlebihdahulu sedangkan pusatnya belum dikukuhan sebagai PKP;bahwa menurut Pemohon Banding pengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP tidak sesuaidengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal29 Desember 2003;bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Terbanding di persidangan antara lain dapatdiketahui halhal sebagai berikut :* XXX terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut dengan NPWP :06.459.718.0615.000

Wajib Pajakagar dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajakd Pengukuhan sebagai PKP dilakukan oleh KPP Sidoarjo dengan Surat Nomor KEP09415/WPJ.09/KP. 1203/2000 tanggal 16 Juni 2000.

melakukan penyerahan BKP atau JKPbagi yang memenuhi ketentuan sebagai PKP; Berdasaskan Surat Edaran Terbanding nomor SE46/PJ.5/1989 poin 3 menyatakan dalam halPKP mempunyai cabang yang berdasarkan UU PPN cabang tersebut harus dikukuhkansebagai PKP maka pada hakekatnya pengukuhan PKP berlaku pula bagi cabang cabang danharus diterbitkan pengukuhan oleh KPP setempat, kecuali PKP mendapat ijin sentralisasitempat pajak terutang;bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor : 45/PMK/2008, Pengusaha Kena

Pajak dapatmenggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan dengan syarat PKP tersebut wajibmemberitahukan kepada kepala KPP tempat PKP tersebut dikukuhkan dengan caramembubuhkan catatan pada SPT Masa PPN bahwa yang bersangkutan menggunakan PedomanPengkreditan Pajak Masukan;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP1253/WPJ.24/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat oleh Kanwil Jawa Timur IIdiketahui Terbanding mempertahankan koreksi Pajak Masukan dengan alasan

Sedangkan untuk tahun Pajak 2008Wajib Pajak belum pernah melaporkan SPT Masa PPN walaupun sudah dikukuhkan sebagaiPKP, sehingga tidak berhak menggunakan pedoman tersebut.bahwa Pemohon Banding dalam persidangan masih mempertanyakan mengenai pengukuhanPemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), karena Pemohon Banding belumpernah menerima pemberitahuan pengukuhan PKP, sehingga ada kemungkinan pengukuhansebagai PKP dilakukan secara jabatan oleh Terbanding pada saat pemeriksaan;bahwa Pasal 4 ayat

Banding tidak mungkin cabang dikukuhkan sebagai PKP terlebihdahulu sedangkan pusatnya belum dikukuhan sebagai PKP;bahwa menurut Pemohon Banding pengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP tidak sesuaidengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal29 Desember 2003;bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Terbanding di persidangan antara lain dapatdiketahui halhal sebagai berikut : XXX terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut dengan NPWP :06.459.718.0615.000

, kepada Wajib Pajakagar dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajakd Pengukuhan sebagai PKP dilakukan oleh KPP Sidoarjo dengan Surat Nomor KEP09415/WPJ.09/KP. 1203/2000 tanggal 16 Juni 2000.

PenerapanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret2008,bahwa Pemohon Banding dikukuhkan sebagai PKP oleh Terbanding pada saat Pemeriksaan,bahwa Pengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP. tidak sesuai dengan Pasal 4 KeputusanMenteri Keuangan Nomor: 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003,bahwa seharusnya Pengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP. dilakukan pada awal bulanI)2)3)4)berikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri KeuanganNomor

Dalam hal pengukuhan Pengusaha Kecil secara jabatan, maka saatpengukuhan tetap mengacu pada ketentuan butir 4 di atas.e Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE46/PJ.5/1989 tanggal 9 Juli 1989tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada angka 3 menyatakan antara lain :Dalam hal PKP mempunyai cabang, yang berdasarkan UndangundangPPN 1984 cabang tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP, maka padahakekatnya pengukuhan PKP berlaku pula bagi cabangcabang dan harusry)2)diterbitkan pengukuhan oleh KPP

setempat, kecuali PKP mendapat ijinsentralisasi tempat pajak terutang,Oleh karena itu tanggal berlakunya pengukuhan yang diterbitkan olehKantor Pelayanan Pajak Domisili berlaku juga sebagai tanggalpengukuhan untuk cabangcabangnya kecuali PKP mempunyai cabangbaru yang didirikan setelah tanggal berlakunya pengukuhan.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK/2008 pada Pasal 2 menyatakan sebagaiberikut :Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat menggunakanPedoman Penghitungan Pengkreditan

mempunyai cabang, yang berdasarkan Undangundang PPN1984 cabang tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP, maka pada hakekatnyapengukuhan PKP berlaku pula bagi cabangcabang dan harus diterbitkanpengukuhan oleh KPP setempat, kecuali PKP mendapat ijin sentralisasitempat pajak terutang,Oleh karena itu tanggal berlakunya pengukuhan yang diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Domisili berlaku juga sebagai tanggal pengukuhan untukcabangcabangnya kecuali PKP mempunyai cabang baru yang didirikansetelah tanggal

berlakunya pengukuhan.bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pada hakekatnyapengukuhan PKP yang mempunyai cabang berlaku pula bagi cabangcabangkecuali PKP mendapat ijin sentralisasi tempat pajak terutang, artinya tanggalberlakunya pengukuhan bagi PKP yang mempunyai cabangcabang berlakujuga sebagai tanggal pengukuhan untuk cabangcabangnya.bahwa peredaran usaha Sdr.

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kewajiban membuat Faktur Pajaktimbul apabila Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP telahterdaftar sebagai PKP.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Penggugat belum terdaftarsebagai PKP pada Tahun Pajak 2010 dan baru terdaftar sebagai PKP padatanggal 3 September 2013, dan oleh karenanya belum diwajibkan untukmemungut, menyetor dan melaporkan PPN, walaupun dalam Tahun Pajak2010 Penggugat telah melakukan penyerahan BKP;.

).Menurut Tergugat, Penggugat telah ditetapbkan sebagai PKP sejak tanggal30 September 2003, sedangkan Penggugat menyatakaan baru ditetapkansebagai PKP sejak tanggal 3 September 2013;bahwa dalam persidangan, terungkap halhal sebagai berikut:1) Bahwa tanggal 4 Desember 1996.

Oleh karena itu, Penggugat belumdapat meyakini bahwa berdasar surat tersebutPenggugat telah dikukuhkan sebagai PKP padatanggal 30 September 2003. Wajib Pajak terdaftar sebagai WajibPajak di KPP Pratama Indramayusejak tanggal 4 Desember 1996 dandikukuhkan sebagai PKP secaraJabatan sejak tanggal 30 September2003Sebagaimana telah dijelaskan pada butir 2 dialas, dan butir 4 di bawah, seharusnya padatahun 2003 Penggugat belum dan tidak dapatdikukuhkan sebagai PKP.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Penggugat belumterdaftar sebagai PKP pada Tahun Pajak 2010 dan baru terdaftarsebagai PKP pada tanggal 3 September 2013, dan oleh karenanyabelum diwajibkan untuk memungut, menyetor dan melaporkanPPN, walaupun dalam Tahun Pajak 2010 Penggugat telahmelakukan penyerahan BKP;d.

Dalam sengketa ini, seluruh nota retur dibuat oleh PKP Penjual(Pemohon Banding) sehingga tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) KMK596/1994.

Retur Penjualan dari Pembeli yang PKP (Retur PKP) sebesar Rp 22.165.128,00 (include PPN,DPP = Rp 20.150.116,00)c.

Retur Penjualan dari Pembeli yang Non PKP (Retur Non PKP) sebesar Rp 11.748.107,00 (inc ludePPN, DPP = Rp10.680.097,00 dimana untuk Retur Penjualan dari Pembeli yang Non PKP (ReturNon PKP) sebesar Rp 11.748.107,00 (include PPN, DPP =Rp 10.680.097,00) Pemohon Banding menerima koreksi Terbanding;SKRbahwa untuk Barang yang tidak jadi dikirim/dijual (SKR), Pemohon Banding menjelaskan mengenaiprosedur pengeluaran barang dan pencatatannya sebagai berikut:a.

PKP pembeli dan ditandatangani juga oleh PKP pembeli;Bahwa persyaratan Nota Retur diatur didalam Pasal 3 ayat (3) KMK No. 596/KMK.04/1994dan didalam Pasal 3 ayat (3) tidak mengatur bahwa Nota Retur tidak boleh dibuatkanoleh PKP Penjual (Pemohon Banding), dan kalau dibuatkan oleh PKP Penjual dalam Pasal 3ayat (4) tidakdinyatakan sebagai Nota Retur yang tidak dapat diberlakukan sebagai Nota Retur,sedang dalam Pasal 3 ayat (4) hanya menyebut: "Nota Retur yang tidak selengkapnyamencantumkan syaratsyarat

sebesar Rp.20.150.116,00 tidak dapat dipertahankan;c.Retur Penjualan dari Pembeli yang Non PKP (Retur Non PKP) sebesarRp.11.748.107,00 (include PPN, DPP = Rp10.680.097,00)bahwa Pemohon Banding menyatakan menerima koreksi Terbanding atas Retur Penjualan dariPembeli yang Non PKP (Retur Non PKP) sebesar Rp 10.680.097,00, (exclude PPN), sehinggaMajelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp.10.680.097,00 tetap dipe rtahankan;bahwa dengan demikian Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa

/2014/PN Tka.tersebut, sebagaimana surat No. 029/PKP IND/DPK TKLR/V/2014tertanggal 26 Mei 2014 perihal penyampian hasil keputusan RapatPengurus DKP PKP Indonesia Kabupaten Takalar.

pelanggaran tersebut;Bahwa sebelum terbitnya Surat No. 029/PKP IND/DPK TKLR/V/2014tertanggal 26 Mei 2014, oleh Pengurus DPK PKPI KabupatenTakalar, didahului oleh adanya laporan dan informasi yang masuk keDPK PKP Kabupaten Takalar, mengenai adanya indikasipelanggaran calon legislatif / Pengurus PKP Indonesia yang tandematau sosialisaisi dengan partai lain sebagaimana Surat No. 028/DPKHalaman 13 dari29 Putusan Nomor 15/Padt.SusParpol/2014/PN Tka.PKP IND/TKLR/V/2014 tertanggal 18 Mei 2014 perihal Permohonanpembentukan

Kabupaten Takalar untuk menghadiri Rapatsebagaimana Surat Undangan No. 028/PKP IND/DPK TKLR/V/2014tertanggal 22 Mei 2014, yang dihadiri sebagaimana daftar hadirrapat.Bahwa kemudian berdasarkan surat No. 029/PKP IND/DPK TKLR/V/2014 tertanggal 26 Mei 2014 perihal Penyampaian hasil keputusanrapat Pengurus DPK PKP Indonesia Kabupaten takalar, olehPengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Sulawesi Selatanmenindaklajuti dengan melaksanakan rapat Pengurus

Takalar ;Bahwa Penggugat dan Penggugat II telahdiberhentikan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN)PKP Indonesia melalui Surat Keputusan No. 22/SKEP/DPN PKP IND/VIII/ 2014 tanggal 15 Agustus2014 dan No. 21/SKEP/DPN PKP IND/VIII/ 2014tanggal 15 Agustus 2014 tentang PemberhentianHalaman 24 dari 29 Putusan Nomor 15/Padt.SusParpol/2014/PN Tka.status keanggotaan Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia, masingmasing atas nama Penggugat dan Penggugat II :e Bahwa meskipun kedua Penggugat telahdiberhentikan dari

keanggotaan PKP Indonesia,namun Para Penggugat telah dilantik sebagaianggota DPRD Kab.

Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PKP sesuai dengansurat permohonan yang diterbitkan tanggal 11 Pebruari 2011bahwa sesuai dengan ketentuan pencabutan PKP yang berlaku pada saat Penggugat menyampaikan Surat(tanpa nomor) tanggal 11 Pebruari 2004 yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara PenghapusanNPWP, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, mengatur tentang Wajib Pajak

menurutMajelis Surat Penggugat tanggal 11 Februari 2004 (yang oleh Penggugat dimaksudkan sebagai SuratPermohonan Pencabutan PKP) adalah merupakan sebagai surat biasa yang bersifat pemberitahuan/laporan bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak karena tidakterpenuhinya syarat formal dan material permohonan pencabutan PKP;4.

Pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulan sehingga secara otomatispermohonan Penggugat dikabulkan.

./2001 adalahmerupakan surat biasa yang bersifat pemberitahuan/laporan dan bukan sebagai Surat PermohonanPencabutan PKP. Dengan demikian, menurut Majelis tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untukmenjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12 bulan dan status Penggugat adalah masihtetap sebagai PKP sehingga tetap berhak menerbitkan Faktur Pajak;10.

PKP.

sejak tahun 2004 sehingga atas SKPKBtersebut menjadi cacat secara hukum.Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalammenginterpretasikan Surat Permohonan Pencabutan PKP yang dianggapsebagai surat biasa oleh Majelis Pengadilan Pajak.Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula TERGUGAT)karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belum diterbitkan SuratPencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) sehingga merugikan Pemohon PeninjauanKembali

KEP161/PJ./2001 tersebut makaPemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) tidak lagiterdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 11April 2004.10.Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula11PENGGUGAT)tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)sejak tanggal 11 April 2004 maka sejak tanggal tersebut PemohonPeninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) tidak dapat melakukankewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)..Perlu. juga diinformasikan bahwa sejak Pemohon PeninjauanKembali

Bahwa surat sebagaimana pada LAMPIRAN 1 merupakan suratpermohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajakdimana pada surat tersebut dilampirkan dengan FormulirPencabutan PKP.. Bahwa karena hanya surat tersebut yang difotocopy sedangkanFormulir Pencabutan PKP tidak di fotocopy oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula PENGGUGAT)..

sebagai PKP sehingga tetap berhak menerbitkan FakturPajak.Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 811 /B/PK/PJK/20153.

KEP161/PJ./2001 tersebut makaPemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) tidak lagiterdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 11April 2004.8. Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP) sejak tanggal 11 April 2004 maka sejak tanggal tersebutPemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) tidak dapatmelakukan kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 811 /B/PK/PJK/20159.

) sejak tanggal 11April 2004;Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal11 April 2004 maka sejak tanggal tersebut Pemohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) tidak dapat melakukan kewajibansebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);Halaman 16 dari 38 halaman.

PKP;Bahwa karena hanya surat tersebut yang difotocopy sedangkanFormulir Pencabutan PKP tidak di fotocopy oleh PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);Bahwa maksud surat sebagaimana dilampirkan pada Lampiran 1merupakan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) supaya Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) melakukan pencabutan Pengukuhan PKP;Halaman 18 dari 38 halaman.

Bahwa dengan dianggapnya surat biasa oleh Majelis PengadilanPajak maka Majelis Pengadilan Pajak telah mengabaikan isi danmaksud surat tersebut;Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belumditerbitkan Surat Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehinggamerugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);1.

Putusan Nomor 1076/B/PK/PJK/2015uraian angka 3, 4, 5 dan 9 di atas, maka surat Penggugat tanggal11 Februari 2011 tersebut baik dilihat dari substansi isi suratmaupun ketentuan tentang pencabutan PKP sebagaimana yangdiatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP161/PJ./2001 adalah lebih merupakan sebagai suratpemberitahuan/laporan (sebagai surat biasa) dan bukan sebagaiSurat Permohonan Pencabutan PKP.

Bahwa Karena 10 April 2004 sudah tidak PKP maka pemeriksaanyang dilakukan pada Tahun 2012 seharusnya pemeriksaan atastujuan lain (bukan pemeriksaan dalam rangka pemenuhankewajiban perpajakan);2.

sejak bulanSeptember 2000 dan Penggugat harus menyisihkan 2 % dari omzetpenjualan Penggugat untuk disetor ke kas negara melalui setoran PajakPertambahan Nilai, bahwa memasuki tahun 2004 PPN yang harus disetor PKP meningkatmenjadi 10 % dan melalui surat Penggugat memberitahukan bahwaPenggugat tidak sanggup lagi menjadi PKP, Masih banyak toko yang bergerak di bidang usaha yang sama belummenjadi PKP, Naiknya harga barang terutama yang berbahan baku besi mencapai + 30%sejak awal Januari otomatis menurunkan

Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan PengukuhanPKP sesuai dengan surat permohonan yang diterbitkan tanggal 11Pebruari 2011bahwa sesuai dengan ketentuan pencabutan PKP yang berlaku pada saatPenggugat menyampaikan Surat (tanpa nomor) tanggal 11 Pebruari 2004yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001 tentangJangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata CaraPenghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pecabutan Pengukuhan PKP,mengatur tentang Wajib Pajak yang

dapat mengajukan PencabutanPengukuhan PKP, mengatur tentang Wajib Pajak yang dapat mengajukanpermohonan pencabutan PKP yaitu PKP dengan kriteria sebagai berikut :a.

Berdasarkan ketentuan perpajakan, bilamana surat permohonantersebut tidak dijawab maka KPP mengabulkan permohonanPenggugat tersebu;bahwa terkait dengan surat Penggugat tanggal 11 Februari 2004 adalah bukanmerupakan Surat Permohonan Pencabutan PKP, maka tidak ada kewajibanbagi Tergugat untuk mengabulkan atau menolak surat (yang menurutPenggugat dimaksudkan sebagai Surat Permohonan Pencabutan PKP)Penggugat tersebut.6.

Pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulansehingga secara otomatis permohonan Penggugat dikabulkan.Dengan demikian Penggugat tidak berhak menerbitkan Faktur Pajak bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian angka 3, 4, 5 diatas,maka surat Penggugat tanggal 11 Februari 2011 tersebut baik dilihat darisubstansi isi surat maupun ketentuan tentang pencabutan PKP sebagaimanayang diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001 adalah lebih merupakan sebagai

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.42712/PP/M.1/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, koreksi Kredit Pajak atas PajakMasukan yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp. 50.960.000,00,bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan ini karena Pemohon Bandingmenyampaikan SPT Masa PPN Bulan Juni 2009 padahal Pemohon Bandingbaru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Kena Pajak.: bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan ini karena Pemohon Bandingmenyampaikan SPT Masa PPN Bulan Juni 2009 padahal Pemohon Bandingbaru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 22Oktober 2009 sehingga Pajak Masukan nya tidak dapat dikreditkan.bahwa Pemohon Banding terdaftar di KPP Pratama Purwokerto pada tanggal16 April 2009 dan dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 22 Oktober 2009.bahwa berdasarkan data SPT Masa PPN bulan Juni 2009 diketahui terdapatpembelian sepeda

PKP penjual PTIstana Niaga Pratama, NPWP 01.840.653.0521.000 dengan nomor fakturpajak 010.000.09.00000247 tanggal 4 Juni 2009 sudah tepat sesuai denganPasal 9 ayat (8) huruf a UU PPN Tahun 2000, karena Pemohon Banding barudikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 22 Oktober 2009.bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan olehTerbanding dengan alasan penetapan tanggal 22 Oktober 2009 sebagaitanggal Pengukuhan PKP tidak sesuai dengan ketentuan dalam PeraturanDirektur Jenderal Pajak

Nomor PER44/PJ/2008 tanggal 20 Oktober 2008tentang Tatacara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan /atauMemperhatikanMengingatMemutuskanPengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan WajibPajak dan /atau Pengusaha Kena Pajak.bahwa menurut Pemohon Banding, seharusnya Pemohon Banding dikukuhkansebagai PKP sejak tanggal 17 April 2009 sehingga Faktur PPN tersebut dapatdiakui dan Pemohon Banding berhak atasrestitusi sejumlahRp.50.960.000,00.bahwa sengketa atas pengukuhan PKP tanggal 22

berkaitan dengan sengketa mengenaigugatan atas tanggal pengukuhan PKP yang sudah diputus oleh MajelisPengadilan pajak seperti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat dengandiputuskannya tanggal pengukuhan PKP pada tanggal 17 April 2009, makafaktur pajak masukan Nomor 010.000.09.00000248 tanggal 4 Juni 2009sebesar Rp.50.960.000,00 dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding.bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding ataskredit pajak sebesar Rp.50.960.000,00 tidak dapat dipertahankan

PenerapanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret2008,bahwa Pemohon Banding dikukuhkan sebagai PKP oleh Terbanding pada saat Pemeriksaan,!)

2)3)4)bahwa Pengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP. tidak sesuai dengan Pasal 4 KeputusanMenteri Keuangan Nomor: 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003,bahwa seharusnya Pengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP. dilakukan pada awal bulanberikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri KeuanganNomor: 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003,bahwa berdasarkan Rincian Perhitungan Jumlah Omzet Per Masa yang diserahkan olehPemohon Banding, diketahui bahwa Jumlah Omzet lebih

Dalam hal pengukuhan Pengusaha Kecil secara jabatan, maka saatpengukuhan tetap mengacu pada ketentuan butir 4 di atas.e Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE46/PJ.5/1989 tanggal 9 Juli 1989tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada angka 3 menyatakan antara lain :Dalam hal PKP mempunyai cabang, yang berdasarkan UndangundangPPN 1984 cabang tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP, maka padahakekatnya pengukuhan PKP berlaku pula bagi cabangcabang dan harusry)2)diterbitkan pengukuhan oleh KPP

mempunyai cabang, yang berdasarkan Undangundang PPN1984 cabang tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP, maka pada hakekatnyapengukuhan PKP berlaku pula bagi cabangcabang dan harus diterbitkanpengukuhan oleh KPP setempat, kecuali PKP mendapat ijin sentralisasitempat pajak terutang,Oleh karena itu tanggal berlakunya pengukuhan yang diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Domisili berlaku juga sebagai tanggal pengukuhan untukcabangcabangnya kecuali PKP mempunyai cabang baru yang didirikansetelah tanggal

berlakunya pengukuhan.bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pada hakekatnyapengukuhan PKP yang mempunyai cabang berlaku pula bagi cabangcabangkecuali PKP mendapat ijin sentralisasi tempat pajak terutang, artinya tanggalberlakunya pengukuhan bagi PKP yang mempunyai cabangcabang berlakujuga sebagai tanggal pengukuhan untuk cabangcabangnya.bahwa peredaran usaha Sdr.

bukanmerupakan suatu permohonan sehingga Kantor Pelayanan Pajak dalam hal iniKPP Manado (KPP Induk sebelum pemekaran KPP) tidak perlumenyampaikan pemberitahuan mengenai PKP;bahwa pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulansehingga secara otomatis permohonan Penggugat dikabulkan.

sejak bulanSeptember 2000 dan Penggugat harus menyisihkan 2 % dari omzetpenjualan Penggugat untuk disetor ke kas negara melalui setoran PajakPertambahan Nilai, bahwa memasuki tahun 2004 PPN yang harus disetor PKP meningkatmenjadi 10 % dan melalui surat Penggugat memberitahukan bahwaPenggugat tidak sanggup lagi menjadi PKP, Masih banyak toko yang bergerak di bidang usaha yang sama belummenjadi PKP, Naiknya harga barang terutama yang berbahan baku besi mencapai + 30%sejak awal Januari otomatis menurunkan

Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan PengukuhanPKP sesuai dengan surat permohonan yang diterbitkan tanggal 11Pebruari 2011bahwa sesuai dengan ketentuan pencabutan PKP yang berlaku pada saatPenggugat menyampaikan Surat (tanpa nomor) tanggal 11 Pebruari 2004yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001 tentangJangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata CaraPenghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pecabutan Pengukuhan PKP,mengatur tentang Wajib Pajak yang

dapat mengajukan PencabutanPengukuhan PKP, mengatur tentang Wajib Pajak yang dapat mengajukanpermohonan pencabutan PKP yaitu PKP dengan kriteria sebagai berikut :a.

Berdasarkan ketentuan perpajakan, bilamana surat permohonantersebut tidak dijawab maka KPP mengabulkan permohonanPenggugat tersebu;bahwa terkait dengan surat Penggugat tanggal 11 Februari 2004 adalah bukanmerupakan Surat Permohonan Pencabutan PKP, maka tidak ada kewajibanbagi Tergugat untuk mengabulkan atau menolak surat (yang menurutPenggugat dimaksudkan sebagai Surat Permohonan Pencabutan PKP)Penggugat tersebut.6.

PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.2. Faktur pajak No. 010.000-12.00000020 tgl. 9 Februari 2012 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000. 3. Faktur pajak No. 010.000-13.00000044 tgl. 15 Maret 2013 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n.

PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.4. Faktur pajak No. 010.901-13.31797248 tgl. 5 September 2013 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.5. Faktur pajak No. 010.901-13.91966784 tgl. 30 Desember 2013 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.6.

PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.7. Faktur pajak No. 010.901-13.91966782 tgl. 30 Desember 2013 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n.

PKP Penjual CV Dinata Pratama dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.7. Faktur Pajak No.010.000-12.00030039 tgl. 30 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual CV Dinata Pratama dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.8. Faktur Pajak No.010.000-12.00030040 tgl. 30 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual CV Dinata Pratama dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.9. Faktur Pajak No.010.000-12.00030032 tgl. 11 April 2012 a.n. PKP Penjual CV Dayaprima Tehnika dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.10.

PKP Penjual PT Mandiri Information Technology dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.11. Faktur Pajak No.010.000-12.00030020 tgl. 23 April 2012 a.n. PKP Penjual PT Mandiri Information Technology dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.12. Faktur Pajak No.010.000-12.00030063 tgl. 31 Agustus 2012 a.n. PKP Penjual PT Mandiri Information Technology dan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.13. Faktur Pajak No.010.000-12.00030069 tgl. 31 Agustus 2012 a.n.

PKP Penjual CV Dinata Pratama dan PKP Pembeli PTIntegra Solusindo Utama.Faktur Pajak No.010.00012.00030039 tgl. 30 Agustus 2012a.n. PKP Penjual CV Dinata Pratama dan PKP Pembeli PTIntegra Solusindo Utama.Faktur Pajak No.010.00012.00030040 tgl. 30 Agustus 2012a.n.

PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP01.680.590.5031.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYATEKNIK MANDIRI PPN Rp. 5.000.000,00Faktur pajak No. 010.00011.00000017 tgl. 7 Februari 2011a.n. PKP Penjual PT. DALIWOKO JAYA NPWP02.270.411.8043.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYATEKNIK MANDIRI PPN Rp. 12.818.450,00.Faktur pajak No. 010.00011.00000018 igl. 16 Februari2011 an. PKP Penjual PT. DALIWOKO JAYA NPWP02.270.411.8043.000, dan a.n.

PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP01.680.590.5031.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYATEKNIK MANDIRI PPN Rp. 20.250.000.Faktur pajak No. 010.00011.00000055 tgl. 14 Juni 2011a.n. PKP Penjual PT. DALWOKO JAYA NPWP02.270.411.8043.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYATEKNIK MANDIRI PPN Rp. 20.122.000,00.Faktur pajak No. 010.00011.00000137 tgl. 17 Juni 2011a.n. PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP01.680.590.5031.000, dan a.n.

PKP Pembeli CV KARYATEKNIK MANDIRI PPN Rp. 20.117.150,00Faktur pajak No. 010.00011.00000082 tgl. 5 September2011 an. PKP Penjual PT. DALIWOKO JAYA NPWP02.270.411.8043.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYATEKNIK MANDIRI PPN Rp. 20.108.035,00Faktur pajak No. 010.00011.00000322 tgl. 22 Desember2011 an. PKP Penjual PT SURYA ASALINDO NPWP01.680.590.5031.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYATEKNIK MANDIRI PPN Rp. 11.214.000,00Faktur pajak No. 010.00011.000000115 tgl. 22 Desemberi2011 an. PKP Penjual PT.

PKP Penjual PT Mandiri Information Technologydan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.Hal 129 dari 178 hal Put. No.43/PID.Sus/2017/PT.DKI.13.Faktur Pajak No.010.00012.00030069 tgl. 31 Agustus2012 a.n. PKP Penjual PT Mandiri Information Technologydan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.14.Faktur Pajak No.010.00012.00030070 igl. 31 Agustus2012 a.n. PKP Penjual PT Mandiri Information Technologydan PKP Pembeli PT Integra Solusindo Utama.15.

Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PKP sesuai dengan suratpermohonan yang diterbitkan tanggal 11 Pebruari 2011bahwa sesuai dengan ketentuan pencabutan PKP yang berlaku pada saat Penggugat menyampaikan Surat(tanpa nomor) tanggal 11 Pebruari 2004 yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara PenghapusanNPWP, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, mengatur tentang Wajib Pajak

Surat Penggugat tanggal 11 Februari 2004 (yang oleh Penggugat dimaksudkan sebagai SuratPermohonan Pencabutan PKP) adalah merupakan sebagai surat biasa yang bersifat pemberitahuan/laporan bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak karena tidakterpenuhinya syarat formal dan material permohonan pencabutan PKP;4.

Pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulan sehingga secara otomatispermohonan Penggugat dikabulkan.

./2001 adalahmerupakan surat biasa yang bersifat pemberitahuan/laporan dan bukan sebagai Surat PermohonanPencabutan PKP. Dengan demikian, menurut Majelis tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untukmenjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12 bulan dan status Penggugat adalah masihtetap sebagai PKP sehingga tetap berhak menerbitkan Faktur Pajak;10.

PKP.