Bahwa sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku Sita Jaminan harus dimohonkan terhadap asset milik tergugatsecara jelas dan nyata baik letak dan batasbatasnya sesuai dengandokumen dokumen kepemilikan asset tersebut; Artinya, PermohonanSita Jaminan tidak boleh dilakukan secara serampangan/ acak karenabisa saja asset orang lain yang disita dan bukan asset milik Tergugat;Namun dalam gugatannya, Penggugat Jelasjelas telan memohonuntuk Sita Jaminan atas Harta Kekayaan Tergugat secaraserampang

/acak dan tidak meyebutkan letak dan batasbatas asestsesuai dengan dokumen kepemilikan atas aset tersebut.Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka terbukti Penggugat dalammengajukan permohonan Sita Jaminan terhadap Harta Kekayaan milik TergugatI, Ill & IV dilakukan secara serampangan/acak dan tidak jelas asset mana yangakan diletakkan Sita Jaminan, bahkan Penggugat tidak dapat menunjukkanHalaman 13 dari 21 Putusan Nomor 143/PDT/2019/PT BTNalasanalasan yang menunjukkan bahwa Tergugat , III & IV sebelum

Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

dilakukan pada tanggal 12 Desember1998, di XXXXX, adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

Plksebagai berikut :Bahwa Pengadilan Agama Sampit dalam putusannya kurang mencerminkankeadilan, karena terdapat pertimbangan yang serampangan dan tidakmempertimbangkan faktafakta yang disampaikan Tergugat dan saksi Targugat,melainkan lebih memperhatikan fakta yang disampaikan Penggugat;Bahwa Yudex facti tidak cermat mengutif duplik Tergugat, karena disebutkanTergugat menyampaikan duplik secara lisan, sementara Tergugat sebenarnyamenyampaikan duplik secara tertulis;Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan

Karena hal tersebut adalah dalildalilPara Penggugat sendiri yang serampangan dan tidak ada relevansinyadengan gugatan a quo;5. Bahwa setelah penandatangan Akta Jual Beli tanggal 21 Agustus 2017antara Benny Darmawan selaku Pihak Penjual Objek Jual Beli denganTergugat selaku Pihak Pembeli di hadapan Turut Tergugat , oleh karena telahmemenuhi segala syarat administrasi dan peraturan perundangudangansehingga Tanah beserta Bangunan diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 13064seluas 120 m2 terletak JI.

Penggugat sangat jelas secara serampangan menyusun dalildalil gugatan;8.2. Pada poin 4 gugatan halaman 3 dijelaskan oleh Para Penggugatbahwa Chandra dan Benny Darmawan adalah 1 (satu)orang.8.3. Kemudian pada poin 12 halaman 4, Para Penggugat seolaholahmembangun dalil Objek Jual Beli adalah milik Chandra bukan milikBenny Darmawan.Yang dikutib dengan lengkap sebagai berikut :12.

Para Penggugat secara serampangan menggunakan istilahistilah nilainilai keadilan, kemanusiaan, dasar yang kabur dantidak jelas untuk Pembuatan Akta Jual Beli;9.2. BahwaAkta Jual beli disandarkan pada asas Terang dan Tunai;Halaman 21 putusan Nomor : 467/PDT/2019/PT.DKI9.3. Terang dilakukan yakni tidak dengan sembunyisembunyi,melainkan di dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini dihadapan Turut Tergugat ;9.4. Tunai yaitu adanya pembayaran sejumlah uang;10.

Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas dan keras atas dalil eksepsiTERMOHON angka (2) yang secara serampangan menyatakan PEMOHONmenuliskan alamat TERMOHON adalah salah dan penuh rekayasa, bahwaTERMOHON hingga mengetahui dan bahkan bertandatangan pada relaspanggilan sidang pertama adalah dikarenakan permohonan PEMOHONditujukan pada alamat dimana TERMOHON berada saat permohonandiajukan, karena memang antara PEMOHON dan TERMOHON sudahberpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 setelah TERMOHON pulangkerumah

meluruskan apa yang telah direkayasa Pemohon;Bahwa berdasarkan halhal tersebut maka Permohonan Pemohon telahsalah mengenai subyek diri Termohon sehingga berdasarkan hukum acarayang berlaku maka layak apabila permohonan dari Pemohon tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard/NO).Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohontelah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dan keras atas dalil eksepsiTermohon angka (2) yang secara serampangan

Hal demikiantidak dibenarkan karena terkesan gugatan serampangan danmelanggar ketentuan ketentuan formil maupun materiil dalammenyusun gugatan maka wajar apabila gugatan Penggugat yangdemikian rancu, tidak sinkron, dan tidak jelas patut untuk ditolakatau setidak tidaknya tidak dapat diterima.Bahwa di dalam Posita 4 gugatan Penggugat terutama pada Hurufa &yang berbunyi Bahwa Tergugat I mengaku sebagai ManagerKoperasi PDAM Surakarta menawari Penggugat untukmenanamkan Modal dengan bunga 30 % Per bulannya

adalahmerupakan Posita yang tidak layak untuk diuraikan karena bersifatsepihak dan tidak mencerminkan rasa keadilan karena begitu Ektreem dalam memberikan pernyataan yang tidakmungkin akan dilaksanakan begitu saja dan mengaburkan gugatanPenggugat itu sendiri karena orientasi Penggugat dalam gugatanyaadalah materi atau sejumlah uang dan di sisi lain posita gugatan(74penggugat menuju pada Pengalihan asset Para tergugat sehingga kelihatan dengan jelas bahwa Penggugat dalam menysungugatannya cenderung serampangan

Kecamatan Penengahan, Kabupaten LampungSelatan, adalah setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran,adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian,jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

Mei2008 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelah berlakunyaUndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan , adalahsetelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

BinHASAN BASRI dan terdakwa IT MUHAMMAD SYAHRIAR Als SAHRIBin SYAIFULLAH untuk meluruskan insiden tersebut yang diduga dipicuoleh adanya kesalahfahaman semata; Bahwa selanjutnya terdakwa I MAHYUPI Als YUPI Bin AKHMAD FAUZIdan terdakwa II MUHAMMAD SYAHRIAR Als SAHRI BinSYAIFULLAH berbincang sejenak di luar warung dan terdakwa IMAHYUPI Als YUPI Bin AKHMAD FAUZI kembali ke dalam warungdengan senjata penikam jenis pedang a quo dalam keadaan sudah terhunusdan menebaskan alat tersebut secara membabibuta/serampangan

Bayas Jaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian,jangan sampai terjadi penetapan itsbat nikah serampangan

2007 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, adalahsetelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian,jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

1997 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

pada tanggal 17 April 1982, diDesa Sido Dadi, adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan , adalahsetelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan

XXX Di DesaXXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadi penetapan Itsbat Nikah serampangan