Salinan PUTUSANNomor 1501/Pdt.G/2020/PA.BmsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyumas yang mengadili perkaraperkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;PAW bin SH, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman diRT.002, RW.005, Desa Linggasari, KecamatanKembaran, Kabupaten Banyumas,, sebagai Pemohon;MelawanSNSH

Memberikan ijin kepada Pemohon (PAW bin SH) untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon (SNSH binti MRJ);3.

Memberi izin kepada Pemohon (PAW bin SH) untuk menjatuhkan talak saturaji terhadap Termohon (SNSH binti MRJ) di depan sidang PengadilanAgama Banyumas;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi. bertepatandengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs.

No. 87/B/2014/PT TUN MksBahwa Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo sama sekalitidak mempertimbangkan alasan hukum yang diajukan olehPenggugat, dimana proses PAW oleh Partai Pelopor tidak sesuaidengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bahwa dalil poin 1 huruf e yang menyatakan terbitnya objek sengketatelah lewat waktu 14 hari adalah keliru dan bertentangan dengan fakta,karena berdasar bukti T 12 terbitnya objek sengketa 13 hari setelahditerima berkas PAW ; 3. Bahwa mekanisme PAW telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 22Tahun 2010 sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa dan hal itudiakui Penggugat dalam repliknya pada halaman 1 poin1 tertanggal 16Januar 2014 ; 222 n nn nnn nnn nn ern enn en nnn nme ne ennenen4.

Bahwa dari internal Partai Pelopor ternyata ada kader yang memenuhisyarat untuk menggantikan Penggugat yang telah mengundurkan dirisebagai Anggota DPRD Kabupaten Poso dan telah diganti antar waktu(PAW) oleh Ferdianto Leonard Rombot ( vide bukti T.1, T.2, T.3, T.6, T.77.

Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, untuk melengkapi persyaratan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menjadi calon Kepala Desa Subo;

Adapun apabila Penggugat tetapmemaksa mengajukannya di Peradilan Umum secara Keperdataanatau gugatan Perbuatan Melawan Hukum maka patut diduga hanyaterkesan untuk mengulurulur waktu atas Pergantian (PAW) diriPenggugat dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD ProvinsiSumatera Selatan dari Fraksi Partai Bulan Bintang yang akandigantikan dengan Tergugat VIII dari Fraksi yang sama dan tentunyadapat menimbulkan kerugian bagi pihakpihak yaitu Partai BulanBintang maupun Para Tergugat dan khususnya Tergugat

VIII yangsecara langsung dirugikan akibat perbuatan dari Penggugat a quoyang tidak mau dan terkesan mengulur waktu/menghambat untukmenjalankan Pergantian Antar Waktu (PAW) a quo berdasarkankesepakatan yakni 2.5 Tahun, sehingga secara sengaja dan terangbenderang berniat untuk menghambat proses pelaksanaanPergantian Antar Waktu (PAW) dan tentu inilah yang merupakanPerbuatan Melawan Hukum yang sebenarnya yang nyatanyatadilakukan oleh Penggugat, sehingga mengakibatkan hilangnya HakSubyektif dari Tergugat

GUGATAN PENGGUGAT ABSCUUR LIBEL (KABUR).Dalam gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan gugatanPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat,apakah terhadap PAW (Penggantian Antar Waktu) ataukahpemecatannya sebagai anggota partai ataukah pemberhentiannyasebagai pengurus, seharusnya dalam mengajukan gugatan itu harusjelas dan konkrit tidak mengadangada.1.

Bahwa Gugatan Penggugat a quo tidak jelas (Kabur) dan tidakkonsisten serta tidak secara komprehensif dan detail menjelaskan halhal mana saja yang akan digugatnya, dimana Penggugat dalamgugatannya a quo terkadang mempermasalahkan perihal Surat Nomor :SK.PP/565/2017 tentang Pergantian Antar Waktu) (PAW) yangdikeluarkan oleh Tergugat dan Tergugat II tertanggal 26 Syawal 1438H/20 Juli 2017.;2.

) terkait jabatan anggota DPRD selama masingmasing yakni 2,5Tahun masa jabatan yang didahului dijabat olen Penggugat a quo dankemudian akan diganti oleh Tergugat VIII di 2,5 Tahun berikutnya danatas keputusan tesebutsemua sepakat dan tidak ada yang keberatan.Bahwa seiring waktu berjalan semenjak Penggugat a quo telah dudukdalam jabatannya sebagai Anggota DPRD Prov Sumatera Selatan tidakpernah keberatan akan keputusan mengenai PAW antara. diriPenggugat dengan Tergugat VIII, bahnkan Penggugat a quo

Yana yang diserahkanoleh Syahril S, PENGGUGAT menerima sebuah surat dari Dewan PimpinanPusat Partai Nasdem dan ternyata isinya adalah berupa Surat KeputusanPergantian Antar Waktu (PAW) dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdemyakni Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 Tentang PenggantianAntar Waktu Saudara Dr. Aswani Zain DT,MH sebagai Anggota DPRDKabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung; .

ASWANI ZAIN DT,MH, sehingga Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019Tanggal 14 Januari 2019 tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap PENGGUGAT, karena salahSubjek Hukumnya yang menyebabkan Surat Keputusan tersebut CACATdalam pembuatan dan BATAL keberlakukannya secara Hukum;Bahwa jika dibaca secara seksama proses terbitnya Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari

indisipliner atau tidak mematuhi keputusan DPW ProvinsiLampung dan DPD Partai Nasdem Kabupaten Pesisir Barat; Bahwa TERGUGAT Il juga tidak pernah memberikan penjelasan baiksecara lisan maupun tertulis kepada PENGGUGAT terkait tindakanindisipliner atau tidak mematuhi keputusan Partai dan PENGGUGATtidak pernah menerima teguran dan sanksi apapun dari Partai, sehinggaterbitnya surat usulan DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung Nomor:051SI.1/DPWNasdem/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 TentangPengantar PAW

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalildalil PENGGUGATpada angka 11, 12 dan 13 halaman 3 s/d 4 dalam surat gugatannya,karena proses Penggantian Antar Waktu (PAW) PENGGUGAT sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat telah dilaksanakan secaraberjenjang struktur organisasi Partai, mulai dari tingkatan DPD PartaiNasDem Kabupaten Pesisir Barat, DPW Partai NasDem Provinsi Lampunghingga tingkatan DPP Partai NasDem.

Bahwa Penggantian Antar Waktu (PAW) PENGGUGAT sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dengan jelas dan tegasdidasarkan pada perbuatanperbuatan PENGUGAT yang selama ini telahmelakukan tindakantindakan indispiner atau tidak mematuhi kebijakandan keputusankeputusan DPW Partai NasDem Provinsi Lampung(TERGUGAT Il) dan DPD Partai NasDem Kabupaten Pesisir (TERGUGATI), bahwa persoalan mengenai kepatuhan terhadap Partai merupakankewajiban PENGGUGAT sebagai kader/anggota Partai yang dengankesadarannya

Porsaid Abdullah, S.Sos Dari Keanggotaan Partai PersatuanPembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnyaserta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan olehpihak Tergugat Ill tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan surat Tergugat II Nomor 132/IN/DPW/IV/2017 tanggal 3 Mei2017 Perihal: Usulan Pemberhentian dari Anggota Partai

Porsaid Abdullah, S.Sos Dari Keanggotaan PartaiPersatuan Pembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukumdan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya serta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW)yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat Ill tidak sah dan/atau batal demihukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengansegala akibat hukumnya;Menyatakan surat Tergugat II Nomor 132/IN/DPW/IV/2017 tanggal 3Mei 2017 Perihal: Usulan Pemberhentian dari Anggota Partai

Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai sahtidaksahnya tindakan Para Termohon Kasasi memberhentikan Pemohon Kasasisebagai anggota PPP dan mengusulkan (penggantian Antar Waktu (PAW)terhadap Pemohon Kasasi sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan llirperiode 2014 2019;2.

Itje Bouti, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggaldi Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango,berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 43/SK/KP/PAW/2013 dan SuratKuasa Insidentil Nomor 61/SK/KP/PAW/2013, selanjutnya disebut sebagai*Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2013 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Pol DA 6315 PAW warna hitam tanspa disertai STNK

Dikembalikan kepada terdakwa.

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

PolDA 6315 PAW warna hitam tanspa disertai STNK Dikembalikan kepadaterdakwa.4.

Pol DA 6315 PAW warna hitamsegera diamankan ke kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian dari LaboratoriumForensik Cabang Surabaya No. Lab 8642/NNF/2018 tanggal 19 September2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M.Si, Apt, Dra.Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masingmasing selakupemeriksa dan diketahui oleh Ir.

Pol DA 6315 PAW warnahitam.Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik CabangSurabaya No. Lab 8642/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuatdan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa,dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masingmasing selaku pemeriksa dandiketahui oleh Ir.

Pol DA 6315 PAW warna hitam tanspa disertai STNK ,dimana atas shabushabu yang ditemukan tersebut terdakwa tidak memilikijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang dalam pengobatan danatau perawatan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD LUTHFI, saksi ADIJULIAN SITEPU, SH, dan saksi MUHAMMAD HAFID Alias EMEK Bin H.

Pol DA 6315 PAW warna hitam segera diamankan ke kantor PolresBAnjarbaru untuk proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Laboratorium Forensik CabangSurabaya No. Lab 8642/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuatdan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa,dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt masingmasing selaku pemeriksa dandiketahui oleh Ir.

DPRD dari Partai PPI tanpaharus mengundurkan diri mesipun akan mencalonkan diri lagi dariPartal laiNj~~= wn enn nen ne nner nme nen nnn nen nnmnnnnnnnnnenmnns = Bahwa apabila ada Anggota DPRD dari partai PPI yang akanmencalonkan diri sebagai Anggota DPRD dari Partai lain akanPutusan Nomor 07 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp10diberikan dispensasi dan akan tetap menjaadi Anggota DPRD dariPrartall PPG nnn nnn ncn rnin Yang mengeluarkan surat dispensasi adalah DPD Partai Pemudaa a Bahwa yang mengeluarkan surat PAW

adalah pengurus yang dipilihmelalui rapat pleno ;" Bahwa Yang berhak mengeluarkan surat PAW adalah DPD akantetapi dalam hal ini pihak DPD tidak mengetahui hal tersebut; Bahwa Partai PPI masih ada sampai sekarang akan tetapi tidakmenjadi peserta pemilu 2014, karena tidak lolos dalam verifikasi; Bahwa Penggugat sampai sekarang masih menjalankan tugasnyasebagai Anggota dari Partai PPI; Bahwa Pimpinan yang sah adalah saya sebagai Ketua karena sesuaidengan SK 3 +2222 ono nono nnn nnn nnn nee nnn none

partai lain karena ada suratdispensasi dari DPD Partai Pemuda Indonesia Provinsi Sumba Bahwa Yang berhak mengeluarkan surat dispensasi adalah KetuaDPC dan DPD) = 27272 22222 enn nnn nnn nnn nnn nnn nnn Bahwa selama ini Penggugat masih menjalankan tugasnya sebagaiAnggota DPRD dari Partai PPI; Bahwa Pengurus DPCPPI tidak pernah mengeluarkan surat PAWterhadap Penggugat hanya mengeluarkan surat dispensasi saja;Putusan Nomor 07 / PDT.G / 2014 / PN.Wnp11 Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mendapat surat PAW

akan tetapiPenggugat yang memberitahu kepada saya bahwa Penggugatkeberatan terhadap surat PAW yang dikeluarkan oleh pengurus PPIVELIIG NLI ijea mae tree r eieietetceenienie Bahwa Dalam ADRT tercantum mengenai pergantian kepengurusanMislalui Papal PISNG jaseseeesereee teeter Bahwa kepengurusan saya sebagai wakil ketua sudah sah karenadilakukan melalui rapat pleno ; 22 222 enon Bahwa saksi mempunyai SK dari pusat sebagai Wakil Ketua dan SKtersebut masih berlaku sampai sekarang; Bahwa Sekarang Partai

PPI sudah tidak ada dan tidak aktif karenatidak lagi menjadi partai peserta pemilu; Bahwa saya pernah melihat surat PAW tapa bukan tetapi buka sayayang mengeluarkannya; ====a Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telahmengajukan kesimpulan secara tertulis, tertanggal 20 Oktober 2014 yangselengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;a Menimbang, bahwa pada akhirnya Pihak Penggugat menyatakan tidakmengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon putusan dalam perkara ini;aonno

hukum dan ataupun hal tercelalainnya yang dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berwenang;Bahwa Penggugat berpendapat terhadap dikeluarkannya Surat PermohonanDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh Nomor: AB/UI.221 A/DPP PartaiBuruh/III/2011 tanggal 1 April 2011 atas usul/permintaan dari Dewan Pimpinancabang (DPC) Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan SuratDPC Nomor: 03/PBPM/2011 yang isi suratnya berkenaan dengan PermohonanUntuk Segera Memproses Penggantian Antar Waktu (PAW

Kabupaten Polewali Mandaradalah tidak didasarkan pada kebenaran dan fakta yang seharusnya menjadipertimbangan, demikian pula bahwa sebelum dikeluarkannya suratsuratdimaksud sama sekali Penggugat tidak diberikan hak pembelaan yang maksimalsesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh yangseharusnya ditegakkan karena merupakan hak Penggugat;Bahwa terhadap Surat DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar Nomor03/PBPM/1/2011, tanggal 24 Januari 2011 Perihal Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW

12Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa terhadap Surat Permohonan DPP Partai Buruh atas usulan/permintaan DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yangdisebutkan pada point 3 gugatan tersebut dipandang bertentangan dengan aturanperundangundangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh tersebut dan oleh karenanya tidakmengingat secara hukum;Menyatakan bahwa permohonan untuk dilakukan Penggantian Antar waktu(PAW

Bahwa mengenai prosedur Penggantian Antar Waktu diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, BAB IXPemberhentian Antar Waktu, Penggantian Waktu, danPemberhentian, dalam Pasal 99 ayat (1) mengatur tentang prosesPAW, ada beberapa hal yang menyebabkan anggota DPRD di PAW,antara lain : a. meninggal dunia, b. mengundurkan diri, c.diberhentikan.

,M.H. kepadaAnotona Nazara,SE berdasarkan Surat Pimpinan DPRD KabupatenKampar Nomor : 170/DPRD/286 tanggal 23 maret 2020 perihalPenggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kamparkepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ;16. Bahwa Proses Penetapan calon Antarwaktu Anggota DPRDKabupaten Kampar dari Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.

,M.H. kepadaAnotona Nazara,SE berdasarkan Surat Pimpinan DPC Partai PDIPerjuangan Nomor : 067/EX/DPC.17.12/III/2020 tanggal 10 Maret 2020Perihal Penyampaian Proses PAW ( pergantian Antar Waktu ) AnggotaDPRD atas nama Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.,M.H. ;17. Bahwa Proses Penetapan calon Antarwaktu Anggota DPRDKabupaten Kampar dari Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.

dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBRPenggugat menyatakan bahwa DPC PDIP Perjuangan KabupatenKampar berkirim surat untuk mengajukan usulan PAW Penggugatberdasarkan Surat Nomor : 061/EX/DPC.17.12/I/2020 tanggal 27Januari 2020 Perihal Mohon Proses PAW Anggota DPRD KabupatenKampar dari Penggugat kepada Anatona Nazara, SE yang mana Surattersebut ditembuskan kepada Ketua DPP PDIP, Ketua DPRDKabupaten Kampar dan Bupati Kampar, oleh karenanya terlihat bahwaPenggugat keliru dan dalil Penggugat

Bukti T7 : Surat DewanPimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Kampar Masa Bakti20192024 Nomor : 067/E.X/DPC.17.12/III/ 2020tanggal 10Maret 2020 Perihal PenyampaianProses PAW Anggota DPRD Drs. MorlanSimanjuntak, S.H., M.H.(Sesuai dengan aslinya)8.

XXXVII;dalam hal ini di wakili oleh :Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 1 dari hal 35Frits Ano bin Ali Abdul Ano , umur 62 tahun, Gorontalo 28 Juni 1958, JenisKelamin lakilaki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediamandi Kelurahan Limba U Il, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ProvinsiGorontalo, berdasarkan kuasa Notaris Mohamad Nizar Macmud, SH Nomor :62tanggal 18 Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraanpengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW

Pemohon XXXX;dalam hal ini di wakili oleh :Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 3 dari hal 35Frits Ano bin Ali Abdul Ano , umur 62 tahun, Gorontalo 28 Juni 1958, JenisKelamin lakilaki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediamandi Kelurahan Limba U Il, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ProvinsiGorontalo, berdasarkan kuasa Notaris Mohamad Nizar Macmud, SH Nomor :15tanggal 09 Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraanpengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW

,M.KnNomor : 16 tanggal 13 Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraanpengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW/2020tanggal 5 Februari 2020;28.29.30.31.32.Sarawi Ano binti Suaib Abdul Ano, tempat / tanggal lahir Gorontalo 20April 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempattinggal Kelurahan Manembo Nembo Atas Kecamatan Matuari KotaBitung, sebagai Pemohon IX;Idris Ano binti Suaib Abdul Ano, tempat / tanggal lahir Gorontalo 12Juli 1974, umur 45 tahun, agama

sebagai Pemohon XXXV;dalam hal ini di wakili oleh :Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Gtlo 5 dari hal 35Frits Ano bin Ali Abdul Ano , umur 62 tahun, Gorontalo 28 Juni 1958, JenisKelamin lakilaki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediamandi Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ProvinsiGorontalo, berdasarkan kuasa Notaris Nasrun Koto, SH., MH tanggal 14Januari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agamaGorontalo dengan register Nomor : 37/SK/KP/PAW

,M.KnNomor: 710 tanggal 20 Desember 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan agama Gorontalo dengan register Nomor37/SK/KP/PAW/2020 tanggal 5 Februari 2020;39.

Pasangan Paw adalahpasangan antara 3 (tiga) buah gambar, apabila kena salah satu gambar makapemain akan mendapat bayaran 1 (satu) dan apabila ketiga gambar tersebuttepat akan dibayar 5 (lima) misalnya pemain memasang dengan uangRp.1.000,(seribu rupiah) apabila kena tebakannya maka pemain akanmendapat bayarannya Rp.1.000,(seribu rupiah), dan apabila kena ke 3 (tiga)gambar tersebut akan dibayar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Pasangan Paw adalahpasangan antara 3 (tiga) buah gambar, apabila kena salah satu gambar makapemain akan mendapat bayaran 1 (satu) dan apabila ketiga gambar tersebuttepat akan dibayar 5 (lima) misalnya pemain memasang dengan uangRp.1.000,(seribu) rupiah) apabila kena tebakannya maka pemain akanmendapat bayarannya Rp.1.000,(seribu rupiah), dan apabila kena ke 3 (tiga)gambar tersebut akan dibayar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Pasangan Paw adalah pasangan antara 3 (tiga)buah gambar, apabila kena salah satu gambar maka pemain akanmendapat bayaran 1 (satu) dan apabila ketiga gambar tersebut tepat akandibayar 5 (lima) misalnya pemain memasang dengan uang Rp.1.000,(seribu rupiah) apabila kena tebakannya maka pemain akan mendapatbayarannya Rp.1.000,(seribu rupiah), dan apabila kena ke 3 (tiga) gambartersebut akan dibayar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Pasangan Paw adalah pasangan antara 3 (tiga) buahgambar, apabila kena salah satu gambar maka pemain akan mendapatbayaran 1 (satu) dan apabila ketiga gambar tersebut tepat akan dibayar 5(lima) misalnya pemain memasang dengan uang Rp.1.000,(seribu rupiah)apabila kena tebakannya maka pemain akan mendapat bayarannyaRp.1.000,(seribu rupiah), dan apabila kena ke 3 (tiga) gambar tersebutakan dibayar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Rasyid Alitelah memenuhi persyaratan dan15merekomendasikan yang bersangkutan untukdiproses lebih lanjut (Berita Acara PenelitianPemenuhan PAW atas nama Sdr. IrwanArbain, ST); bahwa Surat Komisi Pemilihan Umumtersebut dibuat berdasarkan Surat KetuaDPRD Kota Bontang Nomor 1 70/201/RS/DPRD tanggal 23 Nopember 2010 perihalDiberhentikan Antara Waktu dan PenggantiAntara Waktu Anggota DPRD Kota Bontangatas nama Irwan Arbain, ST dari Partai Patriotoleh Sdr. H. Abd.

Irwan Arbain, ST AnggotaDPRD Kota Bontang, Nomor 117/SR/DPWPatriot/Kaltim/IX/2010 tangga 17September 2010 perihal RekomendasiPemberhentian dan PAW, dan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiPatriot Nomor 409/SK/DPPPatriot/IX/2010tanggal 28 September 2010; bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBontang melalui Surat Nomor 170/295/RS/DPRD tanggal 6 Desember 2011 perihalPenyampaian Nama Anggota DPRD KotaBontang yang diberhentikan dan PenggantianAntara Waktu dari Partai Patriot yang16ditujukan

DPRD Kota Bontang; Walikota Bontang dengan surat Nomor 131.1/178/PUM.BTanggal 27 Pebruari 2012 perihal Pemberhentian dan PenggantianAntar Waktu Anggota DPRD Kota Bontang Periode 20092014 dariPartai Patriot, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur; Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan suratNomor 1 71.4/2854/Pem.Um.A/2012 tanggal 12 April 2012 halPemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD KotaBontang Periode 2009 2014 dari Partai Patriot (Kelengkapan20persyaratan PAW

STAnggota DPRD Kota Bontang; adanya Surat DPW Partai Patriot Provinsi Kalimantan TimurNomor 11 7/SR/DPWPatriot/Kaltim/IX/2010 tanggal 17 September2010 perihal Rekomendasi Pernberhentian dan PAW;e adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PatriotNomor 409/SK/DPPPatriot/IX/2010 tanggal 28 September 2010tentang Pemberhentian Anggota Partai Patriot; adanya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BontangNomor 170/295/RS/DPRD tanggal 6 Desember 2011 perihalPenyampaian Nama Anggota DPRD Kota

Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Bontang untuk masa Jabatan tahun 2009 tahun 2014mewakili Parta Patriot beradasarkan Surat Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : 171.3.2.448461 tanggal 10 Agustustahun 2009 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang; Bahwa Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot ProvinsiKalimantan Timur Nomor : 117/SR/DPWPATRIOT/Kaltim/IX/2010tanggal 17 September 2010 perihal Rekomendasi Pemberhentiandan PAW

Dan berdasarkan pemeriksaan dariDewan Kehormatan KPU Provinsi Papua melalui rekomendasinyatanggal 25 Juni 2011, bahwa Penggugat terbukti telah melakukanpelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan diminta untukdilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). Dan berdasarkanrekomendasi Dewan Kehormatan tersebut maka selanjutnyaTergugat melaksanakan Rapat Pleno dan menerbitkan SuratPemberhentian Antar Waktu (PAW) untuk Penggugat dan AnggotaKPU lainnya pada tanggal 15 Juli 2011.

Saksi : TOMASMAGAI : ween eee e eee eee e Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Cinta Kasihe Bahwa saksi tahu Penggugat diangkat sebagai Anggota KPUkabupaten Dogiyai tanggal 30 Juni2010; e Bahwa saksi tahu tahapan pemilukada di Kabupaten Dogiyaiyang pernah dilakukan oleh Penggugat Sosialisasi,Pembentukan PPD dan KPTS serta Penetapan 7 Pasangankemudian di PAW; Bahwa saksi tahu Penggugat di PAW menjadi Anggota KPUKabupaten Dogiyai setelah adanya pelantikan Anggota KPUKabupaten Dogiyai yang baru tanggal 15 =

Dogiyai yang baruadalah melapor ke Bawaslu Provinsi Papua, KPU ProvinsiPapua dan Bawaslu Pusat ;Bahwa saksi berangkat ke Jakarta untuk mempertanyakanperihal PAW Anggota KPU Kabupaten Dogiyai dan bertemu dengan Ibu Maria dari Bawaslu ; AGAPA :Bahwa saksi tidak tahu ada laporanlaporan dari masyarakatterkait penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Dogiyaiyang dilakukan oleh Penggugat ; aon aon =Bahwa saksi tahu ada SK PAW untuk Osea Petege Dkk denganSK Nomor: 32 Tahun2011; Bahwa saksi pernah lihat dan

sempat baca SK PAW untukOsea Petege dan kawan kawan ; Bahwa Pemilukada di Kabupaten Dogiyai sudah dilaksanakandan ada penolakan hasil dari Pemilukada tersebut yangdisampaikan kepada Tim Peduli Cinta Damai; Bahwa saksi pernah dengar pada bulan Nopember 2011 adapertemuan antara Legislatif, eksekutif dan KPU KabupatenDogiyai tentang penyelenggaraan Pemilukada di KabupatenDogiyai ;Bahwa yang melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Dogjiyaiadalah Anggota KPU pimpinan Osea PetegeDkk ; Saksi ; KRISTIANUS

Kemudian30diangkat Anggota KPU yang baru lalu di PAW kemSK No. 32 Tahun 2011;e Bahwa Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang aru dibali denganPAWjuga karena Osea Petege adalah Ketua Partai PKID, AgustinusTebai Caleg DPR RI, Yunuarius D.

Dan berdasarkan pemeriksaan dariDewan Kehormatan KPU Provinsi Papua melalui rekomendasinyatanggal 25 Juni 2011, bahwa Penggugat terbukti telah melakukanpelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan diminta untukdilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). Dan berdasarkanrekomendasi Dewan Kehormatan tersebut maka selanjutnyaTergugat melaksanakan Rapat Pleno dan menerbitkan SuratPemberhentian Antar Waktu (PAW) untuk Penggugat dan AnggotaKPU lainnya pada tanggal 15 Juli 2011.

TOMASMAGAI : e Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Cinta Kasihe Bahwa saksi tahu Penggugat diangkat sebagai Anggota KPUkabupaten Dogiyai tanggal 30 Juni 2010;e Bahwa saksi tahu tahapan pemilukada di Kabupaten Dogiyaiyang pernah dilakukan oleh Penggugat Sosialisasi,Pembentukan PPD dan KPTS serta Penetapan 7 Pasangankemudian di PAW; Hal. 25 dari 43 Hal.

Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPRS.IP :26Bahwa saksi tahu Penggugat di PAW menjadi Anggota KPUKabupaten Dogiyai setelah adanya pelantikan Anggota KPUKabupaten Dogiyai yang baru tanggal 15 Juni2010; Bahwa saksi tidak tahu Penggugat di panggil DewanKehormatan KPU Provinsi Papua ; Bahwa saksi tahu Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang baruada pelanggaran yaitu adanya 3 orang anggota yang terlibatpartai Politik dan 1 orang dibawah umur ; Bahwa saksi tidak pernah tahu Dewan Kehormatan KPUProvinsi Papua

Dogiyai yang baruadalah melapor ke Bawaslu Provinsi Papua, KPU ProvinsiPapua dan Bawaslu Pusat ;Bahwa saksi tidak tahu ada laporanlaporan dari masyarakatterkait penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Dogiyaiyang dilakukan oleh PENG QUGQAL pasenenseenneannenneeeneennensmnsmannnemenenennnmennennnennnnnmmneBahwa saksi tahu ada SK PAW untuk Osea Petege Dkk denganSK Nomor: 32 Tahun2011; Hal. 27 dari 43 Hal.

Kemudiandiangkat Anggota KPU yang baru lalu di PAW kemSK No. 32 Tahun 2011;Bahwa Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang 4juga karena Osea Petege adalah Ketua Partai PKITebai Caleg DPR RI, Yunuarius D.

Tengah, apa lagi bertanda tangan sertamengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Komposisi PersonaliaDewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Poso sesuai SuratKeputusan Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 yang dilakukanbersamasama dengan Tergugat II;Bahwa ternyata surat keputusan tentang pengangkatan komposisi personaliaDewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Poso sesuai SuratKeputusan Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 lahir dan bertujuan untukMengusulkan Pengganti Antar Waktu (PAW

yakni atas nama Penggugat dan PenggugatII;Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada Surat Keputusan tentangpengangkatan komposisi personalia dewan pimpinan cabang partai patriotKabupaten Poso sesuai Surat Keputusan Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ ST/1X/2013, maka Tergugat III dan Tergugat IV telah membuat Surat denganNomor 023/DPCPATRIOT/PS/IX/2013 dan Surat dengan Nomor 024/DPCPATRIOT/PS/IX/2013 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Poso perihal Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW

Personalia Dewan PimpinanCabang Partai Patriot Kabupaten Poso yang ditanda tangani Tergugat danTergugat Il, dikeluarkan bertentangan dengan hukum, maka perbuatanTergugat dan Tergugat II adalah perobuatan melawan hukum;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Ill dan Tergugat IV yang telahmengeluarkan Surat dengan Nomor 023/DPCPATRIOT/PS/IX/2013 danSurat dengan Nomor: 0240DPCPATRIOTOPS/IX/2013 yang ditujukan kepadaKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso perihal UsulanPengganti Antar Waktu (PAW

Penggugatsekarang para pemohon kasasi.Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Poso telah melakukan kekeliruanyang nyata didalam putusannya, sebab materi petitum gugatan para Penggugatsekarang para Pemohon Kasasi tidak pernah memohonkan untuk putusanPROVISI, akan tetapi didalam Putusan Judex Facti a quo pada didalamMENGADILI memuat DALAM PROVISI yang menyatakan tuntutan provisi tidakdapat diterima;Pertanyaannya adalah apakah surat permohonan untuk MENERBITKANSURAT PENUNDAAN PELAKSANAAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW

/ST/IX/2013 yangdikakukan bersamasama dengan Tergugat Il dan selanjutnya atas dasarSurat Keputusan tentang pengangkatan komposisi personalia DewanPimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Poso sesuai Surat KeputusanNomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013, maka Tergugat III dan Tergugat IVtelah membuat Surat dengan Nomor 023/DPCPATRIOT PSI IX 2013 danSurat dengan Nomor 024/DPCPATRIOT/PS/IX/2013 yang ditujukan kepadaKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso perihal USULANPengganti Antar Waktu (PAW

Widodoberdasarkan Akta Ahli Waris Nomor: 05/PAW/2001/PA. DPS,Bapak M.T. Widodo selaku Wakif terdaftar dalam Akta Ikrar WakafNo. W2/009/K4/1991 tanggal 20 Mei 1991 dan SHM No.1279/Wakaf. Tanah Wakaf yang di Peruntukkan menjadi Tempatlbadah berupa Masjid Darussalam yang beralamat di JalanCokroaminoto Nomor: 269, Ubung Denpasar; Selanjutnya disebut sebagai: seceneenenneaeeae=== PENGGUGAT I;2.

Widodo berdasarkan Akta Ahli Waris Nomor:05/PAW/2001/PA. DPS, Bapak M.T. Widodo selaku Wakif terdaftardalam Akta Ikrar Wakaf No. W2/009/K4/1991 tanggal 20 Mei 1991dan SHM No. 1279/Wakaf. Tanah Wakaf yang di Peruntukkanmenjadi Tempat lbadah berupa Masjid Darussalam yang beralamatdi Jalan Cokroaminoto Nomor: 269, Ubung Denpasar; SelanjutnyaCISECDUt SCDAGAl =nnn= 222 nan nnn enn an anne ene nnn an PENGGUGAT II;Hal 1 Putusan No.152/B/2020/PT.TUN.SBY3.

M.T.Widodo berdasarkan Akta Ahli Waris Nomor: 05/PAW/2001/PA.DPS, Bapak M.T. Widodo selaku Wakif terdaftar dalam Akta IkrarWakaf No. W2/009/K4/1991 tanggal 20 Mei 1991 dan SHM No.1279/Wakaf. Tanah Wakaf yang di Peruntukkan menjadi Tempatlbadah berupa Masjid Darussalam yang beralamat di JalanCokroaminoto Nomor: 269, Ubung Denpasar ; Selanjutnya disebutSCDAQAI nnnn naan nnn non nen nnn nnn enn nee nne nee ene === ~PENGGUGAT III;4.

Effendy Choirie telah melakukan pelanggaranpelanggaran organisasi karena dengan sengaja tidak menjalankankewuajibannya sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan melanggardisiplin partai dengan tidak mematuhi keputusankeputusan yang telahdiambil oleh PKB" ;Bahwa keluarnya surat pemberhentian terhadap Penggugat sebagaianggota Partai Politik serta mengeluarkan surat pergantian antar waktu(PAW) terhadap Penggugat disebabkan Penggugat telah beranimengajukan hak angket Century dan hak angket mafia

Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan,pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalamrapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsiserta tugas dan wevenang DPR;Bahwa di dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKBdan proses PAW Penggugat sebagai anggota DPR RI wakil rakyatPenggugat tidak pernah menerima Surat Peringatan (SP) 1 sd. 3sebagaimana disebutkan Tergugat di dalam konsideran Surat KeputusanHal. 5 dari 24 hal. Put.

Pengambilan keputusan oleh Rapat Pleno DPPPKB tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) s.d. ayat (5) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang mewajibkan pengambilankeputusan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Partai ;Bahwa perbuatan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai anggotaPKB dan proses PAW sebagai anggota DPR RI wakil rakyat sebagaimanatersebut di atas telah terbukti melanggar Pasal 16 UndangUndangRepublik Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan Tergugat a quokemudian pada tanggal 7 Maret 2011 Tergugat mengajukan Surat Nomor7190/DPP03/V/A.1/IIV2011 perihal Permohonan PAW Anggota DPR RIatas Nama Dr. H.A. Effendi Choirie dengan calon pengganti Drs. H. AndyMuawiyah Ramly, M.Pd.

Effendy Choirie (Penggugat) darikeanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan karenaPenggugat telah diberhentikan keanggotaannya dari PKB, makasegala hakhaknya yang melekat pada diri Penggugat tersebut, telahhilang dan lepas tak terkecuali hak Penggugat sebagai anggota DPRRl, maka Tergugat mengajukan usulan kepada Ketua DPR RI (TurutTergugat) sebagaimana Surat Tergugat kepada Turut TergugatNomor 7190/DPP03/V/A.1/II/2011 tertanggal 07 Maret 2011 Perihal :Permohonan PAW Anggota DPR RI atas nama Dr

Bahwa pergantian antar waktu (PAW) seorang anggota DPRDdilakukan dengan mengacu pada aturan dan mekadanismehukum, dalam hal ini UU No. 22 Tahun 2003 denganoperasional pelaksanaannya dalam PP No. 25 Tahun 2004sebagaimana telah diubah dengan PP No. 53 tahun 2005.Mekanisme PAW juga diatur dalam Keputusan Mendagri yangtertuang dalam SK No.161.7455/2008 tanggal 8 Februari Tahun2008.

Latar belakang PAW tentu berbedabeda antar anggotadewan, mulai dari perpecahan kepengurusan partai politik,tindakan pidana anggota dewan, dan perbedaanpandangan ferkait orientasi kepentingan partai politik yangdidasarkan pada AD/ART partai. Namun faktor kepentinganpengurus partai politik sangat dominan menentukan PAWtersebut. Salah satu ciri knas yang seringkali dijadikan pijakandalam penyelesaian sengketa PAW melalui PITUN.

Mekanisme PAW juga diaturdalam Keputusan Mendagri yang tertuang dalam SK No.161.7455/2008tanggal 8 Februari Tahun 2008. Latar belakang PAW tentu berbedabeda antar anggota dewan, mulai dari perpecahan kepengurusanpartai politik, tindakan pidana anggota dewan, dan perbedaanpandangan terkait orient asi kepentingan partai politik yang didasarkanpada AD/ART partai. Namun faktor kepentingan pengurus partai politiksangat dominan menentukan PAW tersebut.

Salah satu ciri knas yangseringkali dijadikan pijakan dalam penyelesaian sengketa PAW melaluiPTUN.

Sehingga kamuflase didalam Gugatan memuat inti sebenarnya55Untuk mengaburkan keinginan asli Penggugat yakni terhadappersodlan PAW dengan surat keputusan partai yang telah lewat waktu90 hari kalau di PTUN sehingga dialinkan ke Pengadilan Negeri yangsebenamya merupakan kewenangan obsolute dari PTUN.Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk menyatakan:Anggota DPR berhenti antarwaktu Karena: c. diusulkan oleh partaipolitik yang bersangkufan.