Kabupaten Bondowosopada tanggal 24 Februari 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor61/47/Il/2014 tanggal 24 Februari 2014 dan sekarang rumah tangga Pemohondan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan danpertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1486/Pdt.G/2015/PA.Bdw.4d MbII Ul JI J Ye palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga

Bahwa Tergugat mendasari tindakan penghadangan terhadap Penggugatdan Teruggat IV dan melakukan pengerusakan pagar tanah obyek sengketadan secara melawan hak dan melawan hukum menguasai obyek sengketaberdasarkan surat atau dokumen yang tidak sah dan tidak mengikat yaitusurat perolehan tanggal 28 September 2009 (perihal perolehan tanah obyeksengketa tertulis dari Tua Golo Uwi Ismail kepada Tergugat Il), suratpernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor PEM.592.21/991/X/2011tanggal 17 Oktober 2011 antara

Tindakan Tergugat IV tersebut harusdibatalkan sebab tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat.Sedangkan surat atau dokumen yang mendasari Tergugat mengajukanpermohonan sertifikat atas tanah obyek sengketa adalah durat ataudokumen yang tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum; 12.Bahwa tindakan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat IV baik sendirisendiriatau bersamasama sebagaimana diuraikan dalam bagian posita gugatanini adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad Pasal 1365KUHPerdata

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 66K/PM 102/AD/V/2017Menimbang: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan

menyatakan sanggup berlaku adil terhadapistriistrinya ;7. bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan lakilaki lain ( gadis ), tidak ada hubungan mahram maupun hubungansesusuan, baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon sertaPemohon dan calon istri Pemohon beragama IslamMenimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Sinjai memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikahdengan calon istri keduanya tersebut, Majelis Hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari

Istri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa in casu alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah ( berpoligami ) adalah karena Termohon tidakdapat lagi memenuhi kebutuhan batin Pemohon disebabkan karenadisamping Termohon sudah tua juga karena sering sakitsakitan,sementara Pemohon masih sangat membutuhkan Termohon mengenaikebutuhan lahir dan batin Pemohon. Dan ternyata dalil tersebut secarategas diakui oleh Termohon.

Hal tersebuttermasuk kumulasi obyektif, di mana sejalan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil dapat dibenarkan, sehingga untuk selanjutnyaMajelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokokperkaranya satu persatu, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan cerai gugat;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Penggugat menggugat cerai terhadapTergugat adalah karena dalam rumah tangganya yang dibangun bersama Tergugat, dalamtahun 2006

Kecamatan di manaPenggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, guna dilakukan pendaftaran/pencatatan ; ~ === === = = 22 = $2 oo on nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn noeMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadlonah), yang petitumnya berbunyiMenyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pengawasan anak satusatunyayakni : XXXX, Perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 11 Juni 2000; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Hal mana putusanHakim a quo hanya mendasari pada keterangan saksi Para Penggugat /Para Termohon Peninjauan Kembali semata, dan sama sekali tidakberpedoman pada prinsip / asas pembuktian dalam hukum acara perdatayaitu : Pembuktian secara formil (Pembuktian tertulis).

Apakahpantas dan cukup hanya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi HakimPengadilan Tinggi mengambil alin Putusan Pengadilan Negeri Palopodan mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Termohon PeninjauanKembali tanpa mendasari pembuktian yang mengutamakan buktibuktitertulis, sebagaimana dalam beberapa pendapat hukum / doktrin sebagaiberikut :a. Menurut Drs. Hari Sasongko, S.H., M.H.,Dalam bukunya berjudul Hukum PembuktianDalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa danHal. 10 dari 14 hal. Put.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6(enam) kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpasuatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Dak/68/AD/K/02/VI

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta Sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/122/AD/K/02

DALAM PENUNDAANBahwa judex factie telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya :"Menolak Permohonan penundaan Para Penggugat, terhadaphalaman8dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PT TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMPutusan tersebut Para Penggugat/Pembanding dengan inimenyatakan secara tegas Menolak dan Keberatan atas putusandan pertimbangan hukumnya yang mendasari amar putusan a1l.DALAM EKSEPSIBahwa judex factie telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya :Mengabulkan Eksepsi Tergugat , terkait

Bahwa terhadap Puutusan tersebut ParaPenggugat/Pembanding , dengan ini menyatakan secara tegas Menolak dan Keberatan atas putusan dan pertimbanganhukumnya yang mendasari amar putusan a quo ;11l.DALAM POKOK PERKARAA.PENERBITAN OBJEK SENGKETA DIDASARKAN PADA KETIDAKBENARAN DAN/ATAU PEMALSUAN INFORMASI.1.Bahwa Para Para Penggugat/Pembanding sudah membuktikan dengansangat jelas bahwa terdapat cacat hukum, kekeliruan, ketidakbenarandan/ atau pemalsuan informasi dalam Amdal Rencana PembangunanPembangkit

Tidak jelas dasar hukum pengajuan gugatan oleh PenggugatBahwa Penggugat mendasari gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1359KUHPerdata sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada huruf C angka 1.Tetapi pada awal gugatan, Penggugat mendasari tentang KetentuanUndang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpanan.

;Mendasari pendapat tersebut dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yangmenyatakan perubahan status rekening Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Ill dari layak bayar menjadi tidak layak bayar berdasarkan hasilaudit BPKP tidak ada aturan hukum yang diberikan kewenangan olehperaturan Perundangundangan khususnya Undang Undang Nomor 24Tahun 2004 tentang LPS memberi kewenangan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IIl untuk mengubah status layak bayar RekeningPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III menjadi

Kabupaten Pasuruan pada tanggal 01Nopember 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 755/02/X1/2012 tanggal 01Nopember 2012 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996Hal. 9 dari 14 hal. Put.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1014/Pdt.G/2014/PA.Bdw.Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 MII I JI Jd de pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor :

Kecamatan XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal13 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtanggal 13 Mei 2016dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Kecamatan XXXXX Kota Pasuruan pada tanggal 06 Juli2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 06 Juli 2018 dansekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yangdilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihakkarena mafsadatnya lebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal14 Desember 1986 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 14Desember 1986 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0212/Pdt.G/2017/PA.Pas.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

FAKTAFAKTA YANG MENDASARI GUGATAN INIBahwa Penggugat ada membeli sebuah rumah yang terletak di PerumahanCIPTA PESONA BANDAR KHALIFAH,yang terletak di jalan Besar H.YakubLubis,Desa Bandar KHALIFAH,Kec.Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sedangyang mana pengembangnya adalah Tergugat ;Bahwa harga pembelan atas satu unit rumah beserta tanahnya disepakatisejumlah Rp.185.000.000,( seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengandiscount sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dandengan booking

HAL HAL LAIN YANG MENDASARI GUGATAN INIBahwa perbuatan wanprestasi Tergugat ini maka Perjanjian ataukesepakatan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak memilikikekuatan hukum lagi dan oleh sebab itu harus dibatalkan atau dinyatakanbatal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatanhukum sama sekali ;Bahwa dengan batalnya perjanjian atau kesepakatan antara Penggugatdengan Tergugat tersebut maka Tergugat harus mengembalikan seluruhuang yang telah dibayarkan oleh penggugat sebesar

Oleh karena itu dakwaan Oditur Militer harusdibatalkan karena tidak cermat dalam menyusundakwaannya.Bahwa mendasari hal tersebut, perlu disampaikan bahwaTerdakwa juga telah didakwa melakukan tindak pidanaHal 3 dari 36 hal Putusan Nomor : 95K/PM 104/AD/IX/2019pencurian pada hari, jam, tempat terjadinya tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa.Dari hal yang disampaikan di atas bukanlah suatu bentukpenyangkalan atas perbuatan diri Terdakwa, namun sematamata hanyalah pendapat hukum Penasihat Hukum Terdakwayang

Olehkarenanya Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untukmenghadirkannya dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat(1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 serta ataspersetujuan Terdakwa, Oditur Militer mohon untuk membacakanketerangan Saksi4 Kapten Com M.N. Sondrong dalam berita acarapemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dibawah sumpah, sebagaiberikut :Saksi4 :Nama lengkap : M.N.

Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukumtersebut akan Majelis Hakim tanggapi bersamasama pada saatpembuktian unsurunsur tindak pidana dalam perkara ini.Keberatan Penasihat Hukum selanjutnya adalah masalahrehabilitasi dengan mendasari ketentuan dalam Surat EdaranNomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan HasilRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2018 sebagaipedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tanggal 16November 2018 dan ditanda tangani Ketua MahkamahAgung RI Muhammad Hatta Ali.

Oleh karena itu dakwaan Oditur Militer harus dibatalkankarena tidak cermat dalam menyusun dakwaannya.Bahwa mendasari hal tersebut, perlu disampaikan bahwaTerdakwa juga telah didakwa melakukan tindak pidanapencurian pada hari, jam, tempat terjadinya tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaanOditur Militer, berdasarkan fakta di persidangan tidakbersangkut paut dan tidak ada hubungannya dengan adanyadugaan tindak pidana pencurian (dalam berkas lain),

Illir Timur 3 Kota Palembang.Selain itu sejak semula perkara ini Sudah dipisah oleh Penyidik.Dan diajukan oleh Oditur Militer dalam 2 (dua) berkas yangberbeda.Dengan demikian mendasari pasal 128 Undangundang Nomor31 Tahun 1997, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebuttidak dapat diterima.5.

JaksaPenuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapatdihadapkan ke persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Serda GUGUM GUMILAR NRP 21100057700390 telahdipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, namun sejak semula tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin bisamenghadirkan Terdakwa Serda GUGUM GUMILAR NRP 21100057700390 ke persidangan Pengadilan Militer Il08 Jakarta oleh karena itu dengan mendasari

SYAHIRAH WARDAH LABIBAH binti SOFIYYUL MUTTAQI HISNULLOH,umur 7,5 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jl.Dusun Tunjungsari RT.26 RW.06 Kelurahan Bantur Kecamatan BanturKabupaten Malang;Adapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan ini adalah sebagaiberikut:1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernamaZUROIDAH bin H. MUNIF H. A.