Ditemukan 51511 data
13 — 9
disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 08 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 1935/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut: Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2016/PA.CbnAdapun alasanalasan yang mendasari
101 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 179 K/TUN/2019penerbitannya adalah dengan melihat keterkaitannya dengan peristiwahukum yang mendasari dikeluarkannya objek sengketa; Bahwa Bupati mengeluarkan objek sengketa berdasarkan Pasal 47 ayat(2), Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang PedomanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PembehentianKepala Desa, menyebutkan Dalam hal calon yang memperoleh suaraterbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon terpilin ditetapkan berdasarkanwilayah perolehan suara yang lebih
PT. ARGO TRADISI
Tergugat:
PT ARTOCHEM INDONESIA
163 — 72
Bahwa Penggugat dapatsaja mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawanhukum dan wanprestasi sekaligus, akan tetapi dalil yang mendasari perbuatanmelawan hukum dan dalil yang mendasari wanprestasi harus dipisahkan dandiuraikan secara jelas agar dapat dimengerti secara baik oleh siapa saja yangmembacanya.
9 — 4
maupun relatif untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPerwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agarPemohon dapat ditetapbkan sebagai Wali dari kedua orang anak PemohonGENGAN hace a nntetteetttteeteeteeeeteeeeeeees ; masingmasingDEMMAMA 5 wiccccecccsecsceeeesueceeeeeeeaeeeenes , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
9 — 4
, tempat tinggal di (NN, sebagai " Termohon"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal tertanggal 03 Juli 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor 1702/Pdt.G/2017/PA.Dpk.pada hari itu juga, telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam suratpermohonannya :Adapun alasanalasan yang mendasari
51 — 12
S.Pd, S.H, M.Kn, (P3);Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukansesuatu apapun dan mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuksegala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaanperkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknyaadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, ParaPemohon telah hadir sendiri .Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
128 — 25
merupakanuji administrasi tindakan Termohon praperadilan terhadap obyek perkarayang sedang ditangani yang dinilai tidak memenuhi prosedur menurutHal tersebut diatas, merupakan hakikat lembaga praperadilan sehinggaacaranyapun adalah melalui prosedur sidang lembaga keperdataan,karena yang diuji adalah syarat formal dari suatu proses penyidikan(penangkapan, penahanan) dan ataupun penghentian penyidikan,penghentian penuntutan yang berkaitan erat dengan upaya paksa, bagitindakan Termohon praperadilan mendasari
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
58.862.953.5712.000Alamat : Gedung Multivision Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980Bahwa bertindak selaku Pengurus dari Pemohon Banding:Nama : PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATINPWP : 01.835.668.3058.000Alamat : Gedung Multivision Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980Bahwa mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas permohonanKeberatan yang ditolak seluruhnya dengan Surat Keputusan di atas;Bahwa adapun alasan yang mendasari
14 — 9
dalam berita acara persidangan perkara ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanaterurai diatas.Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya mediasi melalui hakimmediator namun tidak berhasil mendamaikan keduanya;Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengemukakan bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerusantara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari
12 — 16
Oleh karenanyaPemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalahmentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untukmenjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaCibinong;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Cibinong cq Majlis Hakim berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari permohonan ini adalah :1.
16 — 10
Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenaitu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa danmempelajari secara seksama berkas perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi CatatanPutusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 2 Mei 2014, Nomor :1/Pid.C/2014/PN.Gst, serta memori banding yang diajukan oleh ParaTerdakwa tertanggal 28 Mei 2014, berpendapat bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
121 — 34
Bahwa mendasari substansi pada poin 5 diatas maka Pemohonmenjelaskan sebagai berikut :a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenangPenyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan,Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor.04/Pra. Pid/2016/PN. Mdnpenyitaan, maupun melakukan Penyidikan tanoa ada kejelasan selamabertahuntalhun;==~=~
94 — 21
timbulnya hubungan hukum yang mendasari adanyatuntutan hak;Menimbang, bahwa walaupunpasal 118 HIR ayat (1) hanyamengatur cara mengajukan gugatan dan tidak menentukan persyaratanmengenai isi dari surat gugatan, hal tersebut tidak berarti semua orang dapatsemaunya membuat gugatan tanpa kaidahkaidah yang berlaku dalampraktek peradilan, oleh karena itu halhal yang berkenaan dengan isi gugatandapat diatasi dengan ketentuan pasal 119 HIR, yang memberi wewenangKetua Pengadilan untuk memberi nasehat dan
24 — 0
Hal tersebuttermasuk kumulasi obyektif, di mana sejalan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil dapat dibenarkan, sehingga untuk selanjutnyaMajelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokokperkaranya satu persatu, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan cerai gugat;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Penggugat menggugat cerai terhadapTergugat adalah karena dalam rumah tangganya yang dibangun bersama Tergugat, dalamtahun 2006
Kecamatan di manaPenggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, guna dilakukan pendaftaran/pencatatan ; ~ === === = = 22 = $2 oo on nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn noeMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadlonah), yang petitumnya berbunyiMenyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pengawasan anak satusatunyayakni : XXXX, Perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 11 Juni 2000; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
35 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal mana putusanHakim a quo hanya mendasari pada keterangan saksi Para Penggugat /Para Termohon Peninjauan Kembali semata, dan sama sekali tidakberpedoman pada prinsip / asas pembuktian dalam hukum acara perdatayaitu : Pembuktian secara formil (Pembuktian tertulis).
Apakahpantas dan cukup hanya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi HakimPengadilan Tinggi mengambil alin Putusan Pengadilan Negeri Palopodan mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Termohon PeninjauanKembali tanpa mendasari pembuktian yang mengutamakan buktibuktitertulis, sebagaimana dalam beberapa pendapat hukum / doktrin sebagaiberikut :a. Menurut Drs. Hari Sasongko, S.H., M.H.,Dalam bukunya berjudul Hukum PembuktianDalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa danHal. 10 dari 14 hal. Put.
6 — 0
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan
66 — 32
:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6(enam) kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpasuatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Dak/68/AD/K/02/VI
76 — 24
menyatakan sanggup berlaku adil terhadapistriistrinya ;7. bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan lakilaki lain ( gadis ), tidak ada hubungan mahram maupun hubungansesusuan, baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon sertaPemohon dan calon istri Pemohon beragama IslamMenimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Sinjai memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikahdengan calon istri keduanya tersebut, Majelis Hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari
Istri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa in casu alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah ( berpoligami ) adalah karena Termohon tidakdapat lagi memenuhi kebutuhan batin Pemohon disebabkan karenadisamping Termohon sudah tua juga karena sering sakitsakitan,sementara Pemohon masih sangat membutuhkan Termohon mengenaikebutuhan lahir dan batin Pemohon. Dan ternyata dalil tersebut secarategas diakui oleh Termohon.
I WAYAN MANA, SH
Terdakwa:
Yudi Antoro Pribadi
230 — 36
:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta Sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/122/AD/K/02
Pembanding/Penggugat II : JALALLUDIN Diwakili Oleh : Jecky Haryanto, S.H.
Pembanding/Penggugat III : ABDUL RASIS Diwakili Oleh : Jecky Haryanto, S.H.
Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR BENGKULU Diwakili Oleh : Roseffendi, S.H., M.Hum
Terbanding/Tergugat II : LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Diwakili Oleh : AGUS SOEWONDO, S.H.
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. TENAGA LISTRIK BENGKULU Diwakili Oleh : IMMANUEL SIANIPAR, S.H.
734 — 272
DALAM PENUNDAANBahwa judex factie telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya :"Menolak Permohonan penundaan Para Penggugat, terhadaphalaman8dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PT TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMPutusan tersebut Para Penggugat/Pembanding dengan inimenyatakan secara tegas Menolak dan Keberatan atas putusandan pertimbangan hukumnya yang mendasari amar putusan a1l.DALAM EKSEPSIBahwa judex factie telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya :Mengabulkan Eksepsi Tergugat , terkait
Bahwa terhadap Puutusan tersebut ParaPenggugat/Pembanding , dengan ini menyatakan secara tegas Menolak dan Keberatan atas putusan dan pertimbanganhukumnya yang mendasari amar putusan a quo ;11l.DALAM POKOK PERKARAA.PENERBITAN OBJEK SENGKETA DIDASARKAN PADA KETIDAKBENARAN DAN/ATAU PEMALSUAN INFORMASI.1.Bahwa Para Para Penggugat/Pembanding sudah membuktikan dengansangat jelas bahwa terdapat cacat hukum, kekeliruan, ketidakbenarandan/ atau pemalsuan informasi dalam Amdal Rencana PembangunanPembangkit