Kena Pajak sebelum melakukan penyerahanBKP atau JKP bagi yang memenuhi ketentuan sebagai PKP.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE46/PJ.5/1989 poin 3menyatakan dalam hal PKP mempunyai cabang yang berdasarkan UU PPN cabang tersebutharus dikukuhkan sebagai PKP maka pada hakekatnya pengukuhan PKP berlaku pula bagicabang cabang dan harus diterbitkan pengukuhan oleh KPP setempat, kecuali PKPmendapat ijin sentralisasi tempat pajak terutang.

Sedangkan untuk tahun Pajak 2008Wajib Pajak belum pernah melaporkan SPT Masa PPN walaupun sudah dikukuhkan sebagaiPKP, sehingga tidak berhak menggunakan pedoman tersebut.bahwa Pemohon Banding dalam persidangan masih mempertanyakan mengenai pengukuhanPemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), karena Pemohon Banding belumpernah menerima pemberitahuan pengukuhan PKP, sehingga ada kemungkinan pengukuhansebagai PKP dilakukan secara jabatan oleh Terbanding pada saat pemeriksaan;bahwa Pasal 4 ayat

menerima teguran sama sekali dari Terbanding;bahwa dalam formulir pendaftaran PKP yang diserahkan Terbanding, formulir tersebut tidakditandatangani oleh Pemohon Banding dan nama yang tercantum dalam formulir tersebut salah,yaitu Jemmy Golo, SE, sehingga menurut Pemohon Banding formulir tersebut tidak sah;bahwa Kantor Pusat Pemohon Banding dikukuhkan sebagai PKP pada tahun 2008, sedangkandalam dokumen yang diserahkan Terbanding, cabang perusahaan dikukuhan pada tahun 2000,sehingga menurut Pemohon

Banding tidak mungkin cabang dikukuhkan sebagai PKP terlebihdahulu sedangkan pusatnya belum dikukuhan sebagai PKP;bahwa menurut Pemohon Banding pengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP tidak sesuaidengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal29 Desember 2003;bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Terbanding di persidangan antara lain dapatdiketahui halhal sebagai berikut : XXX terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut dengan NPWP :06.459.718.0615.000

Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PKP sesuai dengan suratpermohonan yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2011bahwa sesuai dengan ketentuan pencabutan PKP yang berlaku pada saat Penggugat menyampaikan Surat(tanpa nomor) tanggal 11 Februari 2004 yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara PenghapusanNPWP, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, mengatur tentang Wajib Pajak

yang dapatmengajukan permohonan pencabutan PKP yaitu PKP dengan kriteria sebagai berikut:(1) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal :a.

Surat Penggugat tanggal 11 Februari 2004 (yang oleh Penggugat dimaksudkan sebagai SuratPermohonan Pencabutan PKP) adalah merupakan sebagai surat biasa yang bersifat pemberitahuan/laporan bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak karena tidakterpenuhinya syarat formal dan material permohonan pencabutan PKP;bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Penggugat tanggal 11 Februari 2004 (yang oleh Penggugatdimaksudkan sebagai Surat Permohonan Pencabutan PKP), maka dilihat dari substansi

Pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulan sehingga secara otomatispermohonan Penggugat dikabulkan.

PKP.

sejak bulanSeptember 2000 dan Penggugat harus menyisihkan 2 % dari omzetpenjualan Penggugat untuk disetor ke kas negara melalui setoran PajakPertambahan Nilai, bahwa memasuki tahun 2004 PPN yang harus disetor PKP meningkatmenjadi 10 % dan melalui surat Penggugat memberitahukan bahwaPenggugat tidak sanggup lagi menjadi PKP, Masih banyak toko yang bergerak di bidang usaha yang sama belummenjadi PKP, Naiknya harga barang terutama yang berbahan baku besi mencapai + 30%sejak awal Januari otomatis menurunkan

Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan PengukuhanPKP sesuai dengan surat permohonan yang diterbitkan tanggal 11Pebruari 2011bahwa sesuai dengan ketentuan pencabutan PKP yang berlaku pada saatPenggugat menyampaikan Surat (tanpa nomor) tanggal 11 Pebruari 2004yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001 tentangJangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata CaraPenghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pecabutan Pengukuhan PKP,mengatur tentang Wajib Pajak yang

dapat mengajukan PencabutanPengukuhan PKP, mengatur tentang Wajib Pajak yang dapat mengajukanpermohonan pencabutan PKP yaitu PKP dengan kriteria sebagai berikut :a.

Berdasarkan ketentuan perpajakan, bilamana surat permohonantersebut tidak dijawab maka KPP mengabulkan permohonanPenggugat tersebu;bahwa terkait dengan surat Penggugat tanggal 11 Februari 2004 adalah bukanmerupakan Surat Permohonan Pencabutan PKP, maka tidak ada kewajibanbagi Tergugat untuk mengabulkan atau menolak surat (yang menurutPenggugat dimaksudkan sebagai Surat Permohonan Pencabutan PKP)Penggugat tersebut.6.

Pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulansehingga secara otomatis permohonan Penggugat dikabulkan.Dengan demikian Penggugat tidak berhak menerbitkan Faktur Pajak bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian angka 3, 4, 5 diatas,maka surat Penggugat tanggal 11 Februari 2011 tersebut baik dilihat darisubstansi isi surat maupun ketentuan tentang pencabutan PKP sebagaimanayang diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001 adalah lebih merupakan sebagai

Pkp, dicabut;

Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai PajakKeluaran pada SPT Masa PPN.2) Apabila jawaban klarifikasi menyatakan Ada dan Sesuai dan TidakAda dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkanoleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkanSKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjualtersebut, maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai PajakMasukan yang dapat dikreditkan.bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor

CKB :berupa photocopy SPT PPN PKP Penjual (tidak dilegalisir oleh KPP);Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti pendukung lain terkait denganpengujian arus uang dan arus barang; Transaksi dengan CV. NSA :berupa Photocopy SPT PPN PKP Penjual (tidak dilegalisir oleh KPP);Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti pendukung lain terkait denganpengujian arus uang dan arus barang;bahwa rincian koreksi Pajak Masukan sebagai berikut :No PKP Penjual Nomor FP PPN (Rp)CV.

NSA sebesar Rp.1.295.060,00 sudah dilaporkan keKPP tempat terdaftar PKP Penjual.bahwa berdasarkan pembuktian arus uang dan arus barang telah terbuktibahwa PPN sebesar Rp.2.025.000,00 telah dibayar Pemohon Banding padawaktu melakukan pembelian Barang Kena Pajak kepada PKP Penjual yaitumasingmasing CV. ABC sebesar Rp.1.525.000,00, dan CV.

, Pemohon Banding telahmenyerahkan dokumen berupa Photocopy SPT PPN PKP Penjual, FakturPajak, Invoice dan Rekening Koran Bank Mandiri.bahwa atas hasil Uji Kebenaran Materi dalam rangka pelaksanaan Uji ArusUang dan Arus Barang, Terbanding tetap mendasarkan pendapatnya kepadabelum ada ralat dari KPP terkait sehingga masih kurang yakin bahwa PPNyang dibayar oleh Pemohon Banding kepada PKP Penjual memang sudahdisetor ke kas negara, sedangkan Pemohon Banding berpendapat bahwaberdasarkan pembuktian SPT

PPN PKP Penjual, pembuktian arus uang danarus barang telah terbukti bahwa PPN telah dibayar Pemohon Banding padawaktu melakukan pembelian Barang Kena Pajak kepada PKP Penjual.bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat :bahwa konfirmasi Faktur Pajak bukan merupakan satusatunya alat uji yangdipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secaraformal maupun material.Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi selain dilakukan konfirmasi FakturPajak perlu juga dilakukan

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUANINDONESIA (DPN PKP Indonesia), berkedudukandi Jalan Diponegoro Nomor : 63, Menteng, JakartaPusat, yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT / TERBANDING ;2. DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUANINDONESIA (DPN PKP Indonesia KalimantanBarat), berkedudukan di Jalan Veteran Nomor : 18Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang kemudiandisebut sebagai TERGUGAT II / TERBANDING II;3.

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN' DANPERSATUAN INDONESIA (DPP PKP IndonesiaLandak), berkedudukan di Jalan Raya Ngabang,Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang,Kabupaten Landak (Penginapan Ceria 1), yangselanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT /TURUT TERBANDING ;Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV danTurut Tergugat dalam hal ini diwakili oleh KuasanyaSUARMIN, SH.MH., FERDINANDUS HERRI,SH.MH., CHRISTOF H. PURBA, SH.

(Bukti P 11 dan Saksi)Bahwa terhadap sanksi yang tidak jelas dan penarikan sebagai calegterpilin DPRD Kabupaten Landak dan memberhentikan sebagai AnggotaPartai PKP Indonesia yang bertentangan dengan hukum tersebut,Penggugat sudah berusaha untuk mencari keadilan dan melakukanmusyawarah dengan melapor kepada Tergugat dan mengajukankeberatan akan tetapi hanya ditanggapi dengan mengeluarkan suratpenggantian Caleg terpilin No. 14/ SKEP/DPN PKP IND/V/2014tertanggal 21 Mei 2014 sehingga dengan demikian

Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan DanPersatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Surat Nomor 13/SKEP/DPNPKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 perihal pemberhentianSarjono(Penggugat) sebagai anggota Partai PKPI dan surat Nomor14/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 tentangRekomendasi/Persetujuan Penetapan sdr.Asfrida Ernawati sebagaiPengganti calon terpillh DPRD Kabupaten Landak Daerah PemilihanLandak 2 tidak dapat dilaksanakan sampai adanya putusan dalam perkaraini yang

Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan DanPersatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Surat Nomor 13/SKEP/DPNPKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 perihal pemberhentianSarjono(Penggugat) sebagai anggota Partai PKPI dan surat Nomor14/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 tentangRekomendasi/Persetujuan Penetapan sdr.Asfrida Ernawati sebagaiPengganti calon terpillh DPRD Kabupaten Landak Daerah PemilihanLandak 2 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.3.

menginterpretasikan Surat Permohonan Pencabutan PKP yangdianggap tidak secara jelas dan tegas menyatakan permohonanpencabutan PKP (halaman 66 par. 3);Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Tergugat)karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belum diterbitkan SuratPencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehingga merugikanPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat):Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (Ssemula

) sejak tanggal 11April 2004;11.Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat)tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)Halaman 14 dari 34 halaman.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkantanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado(LAMPIRAN1):. Bahwa surat tersebut juga sebagaimana tercantum pada Halaman66 mulai paragraf 10 pada Putusan Pengadilan Pajak tersebutmerupakan surat permohonan pencabutan PKP;.

Bahwa surat sebagaimana pada LAMPIRAN1 merupakan suratpermohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajakdimana pada surat tersebut dilampirkan dengan FormulirPencabutan PKP;:. Bahwa karena hanya surat tersebut yang difotocopy sedangkanFormulir Pencabutan PKP tidak di fotocopy oleh PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);.

) sejak tanggal 11April 2004:Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal11 April 2004 maka sejak tanggal tersebut Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) tidak dapat melakukan kewajibansebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);Halaman 18 dari 34 halaman.

Pembeli akan membayar pajak kepada PKP PenjualSepanjang faktur pajak yang dikreditkan oleh PKP Pembeli merupakan bukti pungutanpajak yang sah, telah memenuhi syarat formal dan syarat material maka terlepas apakahPKP Penjual telah melaporkan atau tidak tidak ada kaitannya dengan pengkreditan fakturpajak oleh PKP Pembeli. bahwa pada saat pembahasan akhir copy SPT Masa PKP Penjualtelah pula disampaikan kepada Terbanding untuk bisa memastikan bahwa atas faktur pajaktersebut telah dilaporkan oleh PKP

/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belumdilaporkan oleh PKP penjual yang bersangkutan;bahwa menurut Pemohon Banding, faktur pajak yang dikreditkan telah memenuhi syaratformal dan syarat material sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (5) Jo Pasal 4 Jo Pasal 9Ayat (8) UU PPN sehingga dapat dikreditkan;bahwa Pemohon Banding menyatakan pada saat pembahasan akhir dalam prosespemeriksaan, telah menyerahkan copy SPT PPN Masa PKP Penjual kepada Terbanding,dan atas faktur pajak yang disengketakan telah dilaporkan

oleh PKP Penjual sesuai denganketentuan yang berlaku;bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran I Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP754/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi SistemInformasi Perpajakan dinyatakan:Angka 1.4 Tindak lanjut yang harus dilakukan Bagi Unit/kantor yang melakukan/memintakonfirmasi:Butir 1.4.1.3.2Apabila jawaban klarifikasi menyatakan tidak ada dengan penjelasan bahwa Faktur Pajaktersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP. domisili

PKP Penjual telahmenerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP.

Penjualtersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yangdapat dikreditkan;Butir 1.4.1.3.3.Apabila jawaban klarifikasi "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebuttidak sah; karena Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkansebagai PKP; atau PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepadaPKP Pembeli yang bersangkutan; maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkansebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditka;Butir

Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PKP sesuai dengan suratpermohonan yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2011bahwa sesuai dengan ketentuan pencabutan PKP yang berlaku pada saat Penggugat menyampaikan Surat(tanpa nomor) tanggal 11 Februari 2004 yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara PenghapusanNPWP, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, mengatur tentang Wajib Pajak

yang dapatmengajukan permohonan pencabutan PKP yaitu PKP dengan kriteria sebagai berikut:(1) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal :a.

Surat Penggugat tanggal 11 Februari 2004 (yang oleh Penggugat dimaksudkan sebagai SuratPermohonan Pencabutan PKP) adalah merupakan sebagai surat biasa yang bersifat pemberitahuan/laporan bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak karena tidakterpenuhinya syarat formal dan material permohonan pencabutan PKP;4.

Pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulan sehingga secara otomatis permohonanPenggugat dikabulkan.

PKP.

Koreksi Faktur Pajak Masukan yang hasil Klarifikasinya Tidak Ada sebesarRp. 7.540.868,00Mbahyext fdttoanpti~ak sebesar Rp 41.841.397, dapat diyakini sudah dilaporkan oleh PKP Penjual dalamSPT Masa PPN PKP Penjual mengingat hasil konfirmasi dijawab ada;bahwa Terbanding mengusulkan untuk membatalkan koreksi pemeriksa atas faktur pajak sebesarRp41.841.397,;Mbabwit PeambhtBRagdiksMasukan tersebut dapat dibuktikan kebenaran transaksinya dengan dokumenFaktur Pajak, dokumen pembelian dan pembayaran Pemohon

Pemohon Banding;bahwa berdasarkan dokumendokumen yang diserahkan Pemohon Banding, Pemohon Bandingmenyampaikan halhal sebagai berikut :bahwaberdasarkane Pasal 33 UU KUP menyatakan bahwa pembeli Barang Kena Pajak ataupenerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undangundang PajakPertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggung jawab secara rentengatas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan buktu bahwa pajaktelah dibayarbahwa negara (DJP) telah memberikan kuasa kepada penjual (PKP

) untukmelakukan pemungutan PPN dan menyetorkannya ke kas negara, oleh karenaitu jika penjual (PKP) tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutnya, makamenjadi kewajiban negara (DJP) untuk menagih kepada penjual (PKP) besertasanski administrasi sesuai dengan ketentuan UU perpajakan yang berlaku, danbukan justru menagih kembali kepada pembeli melalui koreksi kredit pajakPPNDalam uji bukti telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon Banding telahmelakukan pembayaran kepada penjual (PKP) termasuk Pajak PertambahanNilainya

Penjual dan KPP domisili PKP penjual telahmenerbitkan SKPKB/SKPKBT atas faktur pajak yang belum dilaporkan PKP penjual, maka fakturpajak tersebut dapat dikreditkan.

Tetapi jawaban konfirmasi tidak ada tersebut tidak memberikanpenjelasan apakah KPP yang bersangkutan telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT, dan tidak ada ralatterhadap jawaban konfirmasi tersebut sehingga terbanding meyakini bahwa faktur pajak tersebut tidakdapat dikreditkan.bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Faktur Pajak koreksi atas Faktur Pajak Masukan tersebutkarena dari jawaban klarifikasi dari KPP tempat terdaftarnya PKP Penjual, dinyatakan tidak ada,maka Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan

B Bahwa KPU HST tidak melakukan klarifikasi dan tidak meneliti keabsahansusunan kepengurusan DPK PKP Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengahyang baru dikeluarkan oleh DPP PKP Indonesia Provinsi Kalimantan Selatandengan SK Nomor 042/SKEP/DPP PKP INDKS/VII2015 tertanggal 21 Juli2015, sebagaimana ketentuan pasal 63 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 9 tahun2015 (Bukti P8), yang berbunyi : (1) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkansusunan kepengurusan yang baru, KPU Provinsi/KIP Aceh

Bahwa mencermati SK DPP PKP Indonesia Kalimantan Selatan No. 042/SKEP/DPP PKP INDKS/VII2015 tertanggal 21 Juli 2015 atas copy yang diberikanoleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut, bahwa dapat disimpulkanSK tersebut berisi keputusan tentang Penggantian Kepengurusan DPK PKPIndonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan memperhatikan Surat DPNPKP Indonesia Nomor 137/DPN PKP IND/VII/2015 berdasarkan hasilpelaksanaan REVITALISASI DPK PKP Indonesia Kabupaten Hulu SungaiTengah pada tanggal 30 Januari

Bahwa sebagaimana AD/ART PKP Indonesia yang telah disempurnakan padaKongres IV di Medan tanggal 18 21 April 2015, sangat jelas DPP PKPIndonesia hanya mempunyai wewenang mengesahkan pengangkatan danpemberhentian personalia Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, sebagaimanaketentuan Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga PKP Indonesia.

hal Put No. 26/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT12DPN PKP IND/VII/2010 tentang Konsolidasi Organisasi.

Untuk itu secaramenyakinkan bahwa SK DPP PKP Indonesia Kalimantan Selatan Nomor 042/SKEP/DPP PKP INDKS/VII2015 dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2015 tidakberdasar dan melanggar ketentuan AD/ART PKP Indonesia. Bahwa SK DPP PKP Indonesia Kalimantan Selatan Nomor 042/SKEP/DPPPKP INDKS/VII2015 yang merupakan salah satu persyaratan dalam prosespencalonan Bupati dan Wakil Bupati bagi Partai Pengusung yang menyebutkanKepengurusan Saudari Hj.

./2000 pasal 2 ayat 4 menyatakan bahwa WajibPajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkanusahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajaksebelum melakukan penyerahan BKP atau JKP bagi yangmemenuhi ketentuan sebagai PKP, Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE46/P15/1989 poin 3 menyatakan dalam hal PKP mempunyaicabang yang berdasarkan UU PPN cabang tersebut harusdikukuhkan sebagai PKP maka pada hakekatnya pengukuhanPKP berlaku pula bagi cabang cabang dan harus

diterbitkanpengukuhan oleh KPP setempat, kecuali PKP mendapat iinsentralisasi tempat pajak terutang, Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor : 45/PMK/2008,Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan PedomanPengkreditan Pajak Masukan dengan syarat PKP tersebutwajib memberitahukan kepada kepala KPP tempat PKPtersebut dikukuhkan dengan cara membubuhkan catatan padaSPT Masa PPN bahwa yang bersangkutan menggunakanPedoman Pengkreditan Pajak Masukan.bahwa dalam formulir pendaftaran PKP yang diserahkanTerbanding

, formulir tersebut tidak ditandatangani oleh PemohonBanding dan nama yang tercantum dalam formulir tersebut salah,yaitu XXX, sehingga menurut Pemohon Banding formulirtersebut tidak sah.bahwa Kantor Pusat Pemohon Banding dikukuhkan sebagai PKPpada tahun 2008, sedangkan dalam dokumen yang diserahkanTerbanding, cabang perusahaan dikukuhan pada tahun 2000,sehingga menurut Pemohon Banding tidak mungkin cabangdikukuhkan sebagai PKP terlebih dahulu sedangkan pusatnyabelum dikukuhan sebagai PKP.bahwa menurut

Pemohon Banding pengukuhan PemohonBanding sebagai PKP tidak sesuai dengan Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal29 Desember 2003.Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Terbanding dipersidangan antara lain dapat diketahui halhal sebagai berikut :e XXX terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama SurabayaRungkut dengan NPWP : 06.459.718.0615.000 tanggal 21Desember 1988 dengan jenis usaha Perdagangan EceranBerbagai Macam Barang yang utamanya makanan danminuman

Letjen Suprapto,Waru Sidoarjo dengan NPWP : 06.459.718.0603.001terdaftar di KPP Sidoarjo tanggal 16 Juni 2000,e Kronologi pengukuhan sebagai PKP,a KPP Sidoarjo menyampaikan Surat Himbauan kepadaCalon Wajib Pajak dengan Surat Nomor S24/WPJ.09/KP.1207/2000 tanggal 24 Januari 2000,b Karena Calon Wajib Pajak tidak merespon Surat Himbauandimaksud, KPP Sidoarjo menerbitkan Surat PerintahPemeriksaan Nomor PRIN48/WPJ.09/KP/1202/2000tanggal 19 Mei 2000,c Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (PSL DalamRangka

Tarif Pajak Menurut Pemohon 2%Banding2 Tarif Pajak Menurut Terbanding 10% bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan penjelasan lisan yangpada pokoknya menyatakan halhal sebagai berikut:bahwa yang diharapkan oleh Pemohon Banding adalah Penerapan KeputusanMenteri Keuangan Nomor: 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003 setelah ituPenerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008;bahwa Pemohon Banding dikukuhkan sebagai PKP oleh Terbanding pada

saatPemeriksaan;bahwa Pengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP tidak sesuai dengan Pasal 4Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003;bahwa seharusnya Pengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP dilakukan padaawal bulan berikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2)Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003;bahwa berdasarkan Rincian Perhitungan Jumlah Omzet Per Masa yang diserahkanoleh Pemohon Banding, diketahui bahwa Jumlah

Dalam hal pengukuhan Pengusaha Kecil secara jabatan, maka saat pengukuhantetap mengacu pada ketentuan butir 4 di atas.Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE46/PJ.5/1989 tanggal 9 Juli 1989tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada angka 3 menyatakan antara lain :Dalam hal PKP mempunyai cabang, yang berdasarkan Undangundang PPN1984 cabang tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP, maka pada hakekatnyapengukuhan PKP berlaku pula bagi cabangcabang dan harus diterbitkanpengukuhan oleh KPP setempat

, kecuali PKP mendapat ijin sentralisasi tempatpajak terutang.Oleh karena itu tanggal berlakunya pengukuhan yang diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Domisili berlaku juga sebagai tanggal pengukuhan untuk cabangcabangnya kecuali PKP mempunyai cabang baru yang didirikan setelah tanggalberlakunya pengukuhan.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK/2008 pada Pasal 2 menyatakansebagai berikut :Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat menggunakanPedoman Penghitungan Pengkreditan

mempunyai cabang, yang berdasarkan Undangundang PPN1984 cabang tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP, maka pada hakekatnyapengukuhan PKP berlaku pula bagi cabangcabang dan harus diterbitkanpengukuhan oleh KPP setempat, kecuali PKP mendapat ijin sentralisasi tempatpajak terutang.Oleh karena itu tanggal berlakunya pengukuhan yang diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Domisili berlaku juga sebagai tanggal pengukuhan untuk cabangcabangnya kecuali PKP mempunyai cabang baru yang didirikan setelah tanggalberlakunya

./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata CaraPelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistim InformasiPerpajakan dalam angka 1.4.2.1.dinyatakan bahwa:Dalam hal Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggungjawabkan sebagaiPajak Keluaran oleh PKP Penjual maka segera diterbitkan surat tegorankepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) harisejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan kewajibanperpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Apabila sampai

Jangka waktu 1 (satu) bulantersebut sudah termasuk dengan jangka waktu pengiriman himbauan danpenerbitan SKPKB/SKPKBT kepada PKP Penjual;Jawaban atas permintaan klarifikasi harus disertai dengan penjelasanbahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, klasifikasi jawaban TidakAda dari hasil konfirmasi a quo adalah bukan atas Pengusaha yangmenerbitkan Faktur Pajak tidak atau belum dikukuhkan sebagai PengusahaKena Pajak atau PKP Penjual menyatakan tidak melakukan penyerahankepada Pengusaha Kena Pajak (

Kena Pajak (PKP) Penjual agar dalam jangka waktu palinglambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tegoran Pengusaha Kena Pajak(PKP) segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai denganketentuan yang berlaku, di samping itu Terbanding juga tidak menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan (SKPKBT) kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP)Penjual walaupun Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual tidakmelaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud KeputusanTerbanding

:Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasanbahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual danKPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atasFaktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut makaFaktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukanyang dapat dikreditkan.Lampiran butir 1.4.1.3.4.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian dalam menupelaporan SPT KPP PKP Penjual dalam SIDJP, PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terbukti tidak terdapatpelaporan atas 4 (empat) Faktur Pajak sebesar Rp 62.267.090 dantidak terdapat pelaporan atas 14 (empat belas) Faktur Pajak sebesarRp 321.505.0438 dalam SPT PKP Penjual di KPP Terdaftar, sehinggaatas koreksi sebesar Rp 321.505.043 tetap dipertahankan3. 14.

Faktur Pajak diterbitkan oleh bukan PKP yang berhak menerbitkandan memungut PPN sebesar Rp 5.000.000,00 (PT. ABC),2. Faktur Pajak yang sudah ditindaklanjuti dengan menerbitkan SKPKBnamun tidak dapat tertagih karena PKP Penjual sudah tidak aktifsebesar Rp 37.999.099,00 (PT. XYZdan PT. XXX),3. PKP Penjual belum melaporkan PPN Keluaran dan sudah tidak aktifsebesar Rp5.850.000,00 (PT. CBK),4.

PKP Penjual saat menerbitkan Faktur Pajak belum sebagai PKP danPKP sudah tidak aktif lagi sebesar Rp 2.560.250,00 (PT. BBB),5. Belum ada respon dari KPP sebesar Rp 56.311.075,00 (PT. DRS, PT.BTA, PT. MPN).Faktur Pajak diterbitkan oleh bukan PKP yang berhak menerbitkandan memungut PPN sebesar Rp 5.000.000,00 (PT.

ABCNPWP 02.408.611.8024.000 terdaftar pada tanggal 8 April 1985 bukansebagai PKP, namun terdapat data PT.

CBK)bahwa menurut Terbanding, terhadap Pajak Masukan dalam Faktur Pajakyang belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan PKP Penjual sudah tidakaktif lagi sebesar Rp 5.850.000,00, Terbanding belum menerbitkanSKPKB terhadap PKP Penjualnya, oleh karena itu Pajak Masukantersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapatdikreditkan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) UU PPN jo.

BBBNPWP 02.544.558.6421.000 pada saat pembuatan Faktur Pajak belumdikukuhkan sebagai PKP dan baru dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal05 Desember 2008, namun terdapat data PT.

terdaftar sebagai PKP;.

PKP dilarang menerbitkan FakturPajak, dan apabila dilanggar maka orang tersebut akan dikenai sanksipidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Penggugat belum terdaftarsebagai PKP pada Tahun Pajak 2010 dan baru terdaftar sebagai PKP padatanggal 3 September 2013, dan oleh karenanya belum diwajibkan untukmemungut, menyetor dan melaporkan PPN, walaupun dalam Tahun Pajak2010 Penggugat telah melakukan penyerahan BKP;d.

).Menurut Tergugat, Penggugat telah ditetapkan sebagai PKP sejak tanggal30 September 2003, sedangkan Penggugat menyatakan baru ditetapkansebagai PKP sejak tanggal 3 September 2013;Halaman 22 dari 57 halaman.

sejak kapan Penggugatditetapbkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

Putusan Nomor 467/B/PK/PJK/2017bahwa Sucipto baru dikukuhkan sebagai PKP mulai tanggal 3 September2013;.

terdaftar sebagai PKP;.

).Menurut Tergugat, Penggugat telah ditetapkan sebagai PKP sejak tanggal30 September 2003, sedangkan Penggugat menyatakan baru ditetapkansebagai PKP sejak tanggal 3 September 2013;Bahwa dalam persidangan, terungkap halhal sebagai berikut:1) Bahwa tanggal 4 Desember 1996.

dikukuhkan sebagai PengusahaKena Pajak (PKP) maka dalam Tahun 2010 Pemohon PeninjauanKembali:a.

sejak kapan Penggugatditetapbkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

Dengan demikian, apabila PKP pembelitelah dipungut PPNnya oleh PKP Penjual maka pada dasarnya sama dengan telah membayarPPN tersebut ke Kas Negara. Oleh karena itu, jika PKP Penjual tidak menyetorkan PPN yangtelah ia pungut, maka Otoritas Pajak seharusnya meminta pertanggungjawaban kepada PKPPenjual dan bukan PKP Pembeli.

Dengan kata lain, sepanjang Wajib Pajak telah dipungut PPNnya oleh PKP Penjual dan telah membayarkannya kepada PKP Penjual maka hak Wajib Pajakuntuk mengkreditkan Pajak Masukannya seharusnya tidak dikaitkan dengan ada atau tidakadanya jawaban konfirmasi.

pajak yang mengharuskan PKP Pembeli untuk meminta bukti pembayaran danpelaporan PPN yang telah ia bayarkan kepada PKP Penjual.

Dengan demikian, PKP Pembeli tidak dapat dimintaipertanggung jawaban atas kelalaian PKP Penjual dikarenakan Undangundang dan peraturanperpajakan tidak memberikan kewenangan untuk memastikan PKP Penjual telah memenuhikewajiban perpajakannya dengan membayar dan melaporkan PPN yang diterimanya;bahwa disamping itu, dari segi bisnis, apabila PKP Pembeli yang dimintai pertanggungjawabanuntuk membuktikan pembayaran dan pelaporan PPN yang seharusnya bukan kewajibannyauntuk kemudian diminta untuk membayar

kembali dan dikenakan sanksi, maka akan terciptaiklim usaha yang tidak sehat, dimana akan lebih banyak PKP Penjual yang tidak memenuhikewajiban perpajakannya karena mereka tidak akan dipersalahkan, melainkan PKP Pembeliyang akan dikenai konsekuensi dari kelalaian bahkan kenakalan pihak Penjual.

Ini berarti PKP Penjual tidak pernah mengakui bahwa telah melakukan penyerahan BKP/JKPkepada Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak Pembeli;bahwa menurut Terbanding atas jawaban konfirmasi yang menyatakan "tidak ada", disimpulkanbahwa Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding tidak pernah diakui/dilaporkan oleh PKP Penjual dalam SPT Masa PPNnya.

Ini berarti bahwa PKP Penjual tidakpernah mengakui bahwa telah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada Pemohon Banding;bahwadi dalam persidangan Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen arus uang dan arusbarang sebagai dasar serta fotokopi SPT PKP Penjual yaitu CV Rama Jaya serta dalam sistemadministrasi Terbanding juga sudah ada;Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai: Pengkreditan Pajak Masukansebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:...bahwa

maka segera diterbitkan surattegoran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggalsurat tegoran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat tegoran PKP Penjual tidakmempertanggungjawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;bahwa dalam angka 1.4.1.3.2.nya dinyatakan bahwa Apabila jawaban klarifikasi menyatakan :"tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjualdan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belumdilaporkan PKP Penjual

Jangka waktu 1 (satu)bulan tersebut sudah termasuk dengan jangka waktu pengiriman himbauan dan penerbitan SKPKB/SKPKBT kepada PKP Penjual.Jawaban atas permintaan klarifikasi harus disertai dengan penjelasan;bahwa menurut Majelis berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila sampai batas waktu yangditetapkan pada surat tegoran PKP Penjual tidak mempertanggungjawabkan kewajibanperpajakannya, maka SKPKB/SKPKBT wajib diterbitkan oleh Terbanding kepada PKP penjualdalam jangka waktu paling lambat satu

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6102/DISP/PKP/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Pangkalpinang tanggal 8 Juli 2008 dari nama HOIRUL IMAM menjadi nama KHAIRUL IMAM;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang Perbaikan nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta

Kelahiran Nomor : 6102/DISP/PKP/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Pangkalpinang tanggal 8 Juli 2008, serta pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;