Pembatalan PencabutanPengukuhan PKP diketahui bahwa Wajib Pajak :Nama : PT.

merupakanpembatalan atas Pencabutan Pengukuhan PKP melalui PembatalanSurat Pencabutan Pengukuhan PKP, yang dilakukan secara jabatanoleh KPP;2) Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dilakukandalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkanbahwa PKP yang pernah diterbitkan Surat Pencabutan PengukuhanPKP ternyata masih memenuhi persyaratan sebagai PKP;3) Dalam hal dilakukan Pembatalan Surat Pencabutan PengukuhanPKP sebagaimana dimaksud pada angka 2), Surat Pengukuhan PKPyang dicabut

:Selain pembatalan pencabutan pengukuhan PKP sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapatmelakukan pembatalan pencabutan pengukuhan PKP secaraJabatan berdasarkan data dan/ atau informasi yang diperolehatau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkanbahwa PKP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 443.

Bahwa ketika Wajib Pajak in casu Penggugat kembali memenuhipersyaratan subjektif dan objektif sebagai PKP, Wajib Pajak in casuPenggugat dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan Surat EdaranNomor SE60/PJ/2013 Huruf E angka 3 sub (i)(4)Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka6) kembali memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaiPKP, Wajyib Pajak dikukuhkan sebagai PKP berdasarkanpermohonan atau secara jabatan melalui prosedur kerjaPengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf

~~ merupakanpembatalan atas Pencabutan Pengukuhan PKP melaluiPembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP, yang dilakukansecara jabatan oleh KPP;2) Pembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP dilakukandalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkanbahwa PKP yang pernah diterbitkan Surat PencabutanPengukuhan PKP ternyata masih memenuhi persyaratan sebagaiPKP;3) Dalam hal dilakukan Pembatalan Surat Pencabutan PengukuhanPKP sebagaimana dimaksud pada angka 2), Surat PengukuhanPKP yang dicabut

sejak bulanSeptember 2000 dan Penggugat harus menyisihkan 2 % dari omzetpenjualan Penggugat untuk disetor ke kas negara melalui setoran PajakPertambahan Nilai, bahwa memasuki tahun 2004 PPN yang harus disetor PKP meningkatmenjadi 10 % dan melalui surat Penggugat memberitahukan bahwaPenggugat tidak sanggup lagi menjadi PKP, Masih banyak toko yang bergerak di bidang usaha yang sama belummenjadi PKP, Naiknya harga barang terutama yang berbahan baku besi mencapai + 30%sejak awal Januari otomatis menurunkan

Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan PengukuhanPKP sesuai dengan surat permohonan yang diterbitkan tanggal 11Pebruari 2011bahwa sesuai dengan ketentuan pencabutan PKP yang berlaku pada saatPenggugat menyampaikan Surat (tanpa nomor) tanggal 11 Pebruari 2004yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001 tentangJangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata CaraPenghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pecabutan Pengukuhan PKP,mengatur tentang Wajib Pajak yang

dapat mengajukan PencabutanPengukuhan PKP, mengatur tentang Wajib Pajak yang dapat mengajukanpermohonan pencabutan PKP yaitu PKP dengan kriteria sebagai berikut :a.

Berdasarkan ketentuan perpajakan, bilamana surat permohonantersebut tidak dijawab maka KPP mengabulkan permohonanPenggugat tersebu;bahwa terkait dengan surat Penggugat tanggal 11 Februari 2004 adalah bukanmerupakan Surat Permohonan Pencabutan PKP, maka tidak ada kewajibanbagi Tergugat untuk mengabulkan atau menolak surat (yang menurutPenggugat dimaksudkan sebagai Surat Permohonan Pencabutan PKP)Penggugat tersebut.6.

Pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulansehingga secara otomatis permohonan Penggugat dikabulkan.Dengan demikian Penggugat tidak berhak menerbitkan Faktur Pajak bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian angka 3, 4, 5 diatas,maka surat Penggugat tanggal 11 Februari 2011 tersebut baik dilihat darisubstansi isi surat maupun ketentuan tentang pencabutan PKP sebagaimanayang diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001 adalah lebih merupakan sebagai

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Penggugat belum terdaftarsebagai PKP pada Tahun Pajak 2010 dan baru terdaftar sebagai PKP padatanggal 3 September 2013, dan oleh karenanya belum diwajibkan untukmemungut, menyetor dan melaporkan PPN, walaupun dalam Tahun Pajak2010 Penggugat telah melakukan penyerahan BKP;.

).Menurut Tergugat, Penggugat telah ditetapbkan sebagai PKP sejak tanggal30 September 2003, sedangkan Penggugat menyatakaan baru ditetapkansebagai PKP sejak tanggal 3 September 2013;Bahwa dalam persidangan, terungkap halhal sebagai berikut:1) Bahwa tanggal 4 Desember 1996.

Wajib Pajak terdaftar sebagaiWajib Pajak di KPP PratamaIndramayu sejak tanggal 4Desember 1996 dan dikukuhkan sebagai PKP secaraJabatan sejak tanggal 30September 2003Sebagaimana telah dijelaskan padabutir 2 di atas, dan butir 4 di bawah,seharusnya pada tahun 2003Penggugat belum dan tidak dapatdikukuhkan sebagai PKP.

Penggugat adalah PKP;Dengan demikian,timbangan tersebut diberdasarkan peratas, SP Halaman 41 dari 57 halaman.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Penggugat belumterdaftar sebagai PKP pada Tahun Pajak 2010 dan baru terdaftarsebagai PKP pada tanggal 3 September 2013, dan oleh karenanyabelum diwajibkan untuk memungut, menyetor dan melaporkanPPN, walaupun dalam Tahun Pajak 2010 Penggugat telahmelakukan penyerahan BKP;.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti/memperbaiki tempat kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 4234/DISP-785/PKP/2006 tertanggal 25 September 2006 dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dari tempat kelahiran di Merawang menjadi di Pangkalpinang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian tempat kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

menerbitkan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang bernama Thoriq Akbar tersebut segera setelah menerima salinan penetapan ini;

Bersama ini, Pemohon hendak mengajukan permohonan kehadapanPengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan sebagaimana bukti AktaKelahiran Anak Pemohon atas nama THORIQ AKBAR Nomor 4234/DISP785/PKP/2006 tertanggal 25 September 2006 dari Kantor Kependudukandan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang;2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta Kelahiran AnakPemohon karena adanya kesalahan pada tempat kelahiran Anak Pemohonatas nama THORIQ AKBAR;Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Pgp.3.

Bahwa pada Akta Kelahiran Nomor 4234/DISP785/PKP/2006 tertanggal 25September 2006, menyatakan Anak Pemohon lahir di Merawang, namunsebenarnya Anak Pemohon lahir di Pangkalpinang;4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidanyang membantu Pemohon dalam persalinan yaitu Bidan WIDYA ASTUTYAnak Pemohon THORIQ AKBAR lahir di Rumah Kediaman, RT 11 RW 03Bukit Besar, Bukit Intan Kota Pangkalpinang dalam Surat Keterangan Lahirtertanggal 04 Juli 2006;5.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran AnakPemohon pada Akta Kelahiran Nomor 4234/DISP785/PKP/2006 tertanggal25 September 2006 dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KotaPangkalpinang dari Merawang menjadi Pangkalpinang;3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Kependudukan dari Catatan SipilKota Pangkalpinang untuk mencatat tentang Perbaikan Akta Kelahirantersebut;4.

Bukti P4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan AktaKelahiran Nomor 4234/DISP785/PKP/2006, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan CatatanSipil Kota Pangkalpinang tanggal 25 September 2006, yangpada pokoknya menerangkan bahwa di Merawang padatanggal 4 Juli 2006 telah lahir Thoriq Akbar anak Kedua,lakilaki dari suamiistri Johan dan Sri Zakiah;5.

Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti/memperbaiki tempat kelahiranAnak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 4234/DISP785/PKP/2006tertanggal 25 September 2006 dari Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKota Pangkalpinang dari tempat kelahiran di Merawang menjadi diPangkalpinang;3.

Pada dasarnya Pemohon Banding telah melakukan semuapemenuhan kewajiban perpajakan yaitu melakukan pembayaran PPN yang dipungutoleh pihak ketiga, di mans sistem pemungutan PPN menurut Undangundang Nomor8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 (UU PPN) adalah dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) PenjualBarang dan/atau Jasa, dalam hal ini adalah PKP Rekanan Pemohon Banding yaitu :vendor

Pembeli tidak sesuai dengan PajakKeluaran yang dilaporkan oleh PKP Penjual.

Tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan PKP Penjual belum/tidak melaporkanPajak Keluarannya atau KPP tempat PKP Penjual diadministrasikan belum melakukanperekaman.Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 melalui sistem dibuatkan print out komputersebagai berikut:1.3.3.

Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP Penjual;b.

Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual;maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai PajakMasukan yang dapat dikreditkan.1.4.1.3.2 tidak ada dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belumdilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telahmenerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkanPKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkansebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;1.4.1.3.3 tidak ada dengan penjelasan bahwa

Oleh karena itu,dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar tidak mempertimbangkan suratgugatan Penggugat;Menurut Penggugat : bahwa pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulan sehinggasecara otomatis permohonan Penggugat dikabulkan.

menjadi 10%, maka melalui surat ini saya memberitahukan bahwa saya tidak sangguplagi menjadi PKP.Halhal lain yang turut memberatkan : Masih banyak toko yang bergerak di bidang usaha yang samabelum menjadi PKP, Naiknya harga barang barang terutama yang berbahan baku besi mencapai + 30%sejak awal Januari otomatis menurunkan daya beli masyarakat.Semua toko / agen di Manado tempat saya membeli barang semuanya telah menjadi PKP, tentunya hargabarang yang dibeli sudah bertambah dengan PPN.Apabila saya

sebagai PKP ;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak wajib menjawabsurat Penggugattersebut, sebagai keputusan menyetujui atau menolak permohonan yang dimaksud olehPenggugat;5.

, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan Tahun Pajak yangdisengketakan Penggugat masih berstatus sebagai PKP, sehingga seluruh peraturan perundanganperpajakan yang mengatur hak dan kewajiban PKP harus tetap ditaati dan dilaksanakan oleh Penggugat ;6.

Tentang pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulan sehingga secaraotomatis permohonan Penggugat dikabulkan, sehingga Penggugat tidak berhak menerbitkanFaktur Pajakbahwa Penggugat menyatakan, apabila permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP tidak dijawaboleh Tergugat setelah melampaui waktu 12 (dua belas) bulan maka permohonan dianggap dikabulkan,sehingga sejak waktu itu Penggugat bukan lagi sebagai PKP, sehingga Tergugat tidak berhakmenerbitkan SKPKB PPN;bahwa sebagaimana telah

Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan PKP Pembeli tidak sesuai dengan PajakKeluaran yang dilaporkan oleh PKP Penjual. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan antaralain karena: kode seri dan nomor Faktur Pajak, tanggal Faktur Pajak dan atau jumlah pajakyang dipungut pada rekaman data Faktur Pajak PKP Pembeli berbeda dengan yangdilaporkan PKP Penjual.1.2.3.

Tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan PKP Penjual belum/tidakmelaporkan Pajak Keluarannya atau KPP tempat PKP Penjual diadministrasikanbelum melakukan perekaman.Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 melalui sistem dibuatkan print out komputersebagai berikut:1.3.3.

Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP Penjual;b.

Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual;maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai PajakMasukan yang dapat dikreditkan.1.4.1.3.2 tidak ada dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belumdilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telahmenerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belumdilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapatdiperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;1.4.1.3.3 tidak ada dengan penjelasan bahwa

Faktur Pajak tersebut tidak sahkarena: Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belumdikukuhkan sebagai PKP; atau PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKPkepada PKP Pembeli yang bersangkutan;maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagaiPajak Masukan yang dapat dikreditkan.bahwa Majelis berpendapat, apabila jawaban konfirmasi tidak ada karena faktur pajak belum di laporkanoleh Pengusaha Kena Pajak penjual, maka Kantor Pelayanan Pajak terkait seharusnya menerbitkanSKPKB

01.397.568.5213.000;bahwa menurut Terbanding berdasarkan hasil konfirmasi dari KPP Padang diketahui surat perrpengukuhan PKP untuk kantor cabang Pemohon Banding di Padang baru dibuat pada tahun 200pada tahun 2007, dimana pada tahun 2007 hanya ada permohonan NPWP untuk kantor cabang dtanpa disertai dengan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP;bahwa menurut Terbanding karena omset kantor cabang Pemohon Banding di Padang sudah mbatas minimum untuk dikukuhkan sebagai PKP maka sesuai ketentuan yang

berlaku kantorPemohon Banding di Padang seharusnya sudah dikukuhkan sebagai PKP, namun Terbanding mtelah terjadi kelalaian sehingga Terbanding tidak melakukan penetapan PKP secara jabatan; bahwa walaupun Terbanding lalai sehingga tidak melakukan penetapan PKP secara jabatan untucabang Pemohon Banding di Padang, menurut Terbanding seharusnya pihak Pemohon Bandmempunyai kewajiban untuk mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP karena IBanding seharusnya sudah menyadari bahwa penyerahan yang

Padang dikukuhkan sebagai PKP;bahwa menurut Terbanding, kantor cabang Pemohon Banding di Padang posisinya tetap dan tidapindah walaupun kantor pusat pindah ke Rengat sehingga menurut Terbanding sudah seharusnycabang di Padang sejak 2007 dikukuhkan sebagai PKP;bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding telah terdaftar di KPP Pratama Padang pada tMei 2007 dengan NPWP 01.397.568.5201.001 yang beralamat di Jalan Raya Padang Bukittingg:Kasang Tengah, Batang Anai, Padang Pariaman, SKPKP atas nama Pemohon

selama tahun 2007 Pemohon Banding selalu mkewajiban perpajakan tepat waktu setiap bulannya dan ketika melaporkan nomor PKP dikosongketanda terima dari KPP;bahwa Pemohon Banding mengemukakan kode NPWP dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPM) IBanding hanya untuk kode NPWP 001;bahwa Pemohon Banding mengemukakan ketika kantor pusat pindah ke Rengat Pemohon Bandimelakukan pelaporan untuk kantor cabang di Padang, namun nomor PKP pada tanda terima dikcdan dalam SPM juga tidak ada nomor PKP;bahwa Pemohon Banding

melakukan himbauan kepada Pemohon Banding ag:cabang di Padang dikukuhkan sebagai PKP;bahwa Terbanding mengemukakan karena omset kantor cabang Pemohon Banding di Padanmemenuhi batas minimum untuk dikukuhkan sebagai PKP maka sesuai ketentuan yang berlakcabang Pemohon Banding di Padang seharusnya sudah dikukuhkan sebagai PKP, namun Temenyadari telah terjadi kelalaian sehingga Terbanding tidak melakukan penetapan PKP secara jababahwa Terbanding mengemukakan berdasarkan hasil konfirmasi dari KPP Padang

Retur Penjualan dari Pembeli yang PKP (Retur PKP) sebesar Rp 1.356.284,00 (include PPN,DPP =Rp 1.232.985,00)c.

Retur Penjualan dari Pembeli yang Non PKP (Retur Non PKP) sebesar Rp 396.913,00 (includePPN, DPP = Rp.357.850,00 dimana untuk Retur Penjualan dari Pembeli yang Non PKP (ReturNon PKP) sebesar Rp 396.913,00 (include PPN, DPP =Rp 357.850,00) Pemohon Banding menerima koreksi Terbanding;SKRbahwa untuk Barang yang tidak jadi dikirim/dijual (SKR), Pemohon Banding menjelaskanmengenai prosedur pengeluaran barang dan pencatatannya sebagai berikut:Setiap barang yang keluar harus disertai dengan nota/invoice

PKP pembeli dan ditandatangani juga oleh PKP pembeli;b) Bahwa persyaratan Nota Retur diatur didalam Pasal 3 ayat (3) KMK No.596/K MK.04/1994 dan didalam Pasal 3 ayat (3) tidak mengatur bahwa Nota Returtidak boleh dibuatkan oleh PKP Penjual (Pemohon Banding), dan kalau dibuatkanoleh PKP Penjual dalam Pasal 3 ayat (4) tidak dinyatakan sebagai Nota Retur yang tidak dapatdiberlakukan sebagai Nota Retur, sedang dalam Pasal 3 ayat (4) hanya menyebut: "NotaRetur yang tidak selengkapnya mencantumkan syaratsyarat

Retur Penjualan dari Pembeli yang PKP (Retur PKP) sebesar Rp.1.356.284,00 (includePPN, DPP = Rp.1.232.985,00)bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas buktibukti yang disampaikan Pemohon Banding atasRetur Penjualan dari Pembeli yang PKP yang dikoreksi Terbanding diketahui bahwa Nota Returdibuat oleh Pemohon Banding dan yang menandatangani adalah pembeli yang mengembalikanbarang yang tidak jadi diual;bahwa dalam Pasal3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 tanggal21 Desember 1994 tentang

Retur Penjualan dari Pembeli yang Non PKP (Retur Non PKP) sebesar Rp.396.913,00(include PPN, DPP = Rp.357.850,00)bahwa Pemohon Banding menyatakan menerima koreksi Terbanding atas Retur Penjualan dariPembeli yang Non PKP (Retur Non PKP) sebesar Rp.357.850,00, (exclude PPN), sehinggaMajelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp.357.850,00 tetap dipertahankan;bahwa dengan demikian Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober2009 menurut Majelis adalah sebesar Rp 13.612.667.364,00

sejak tahun 2004sehingga atas SKPKB tersebut menjadi cacat secara hukum;Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam menginterpretasikan Surat Permohonan Pencabutan PKP yangdianggap sebagai surat biasa oleh Majelis Pengadilan Pajak;Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Tergugat)karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belum diterbitkan SuratPencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehingga merugikanPemohon Peninjauan

Bahwa surat tersebut juga sebagaimana tercantum pada Halaman41 mulai paragraf 13 (tiga belas) pada Putusan Pengadilan Pajaktersebut merupakan surat permohonan pencabutan PKP;. Bahwa surat sebagaimana pada LAMPIRAN 1 merupakan suratpermohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajakdimana pada surat tersebut dilampirkan dengan FormulirPencabutan PKP;.

Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belum diterbitkan SuratPencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) sehingga merugikan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat);1.

surat biasa yang bersifatpemberitahuan/laporan dan bukan sebagai Surat PermohonanPencabutan PKP, Dengan demikian, menurut Majelis tidak adadasar hukum bagi Tergugat untuk menjawab surat Penggugattersebut dalam jangka waktu 12 bulan dan status Penggugat adalahmasih tetap sebagai PKP sehingga tetap berhak menerbitkan FakturPajak.;3.

Putusan Nomor 815/B/PK/PJK/201510.Bahwa dengan belum menjawab permohonan pencabutanpengukuhan PKP tersebut maka terjadi kelalaian yang dilakukanoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);11.Bahwa terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaTergugat) karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belumditerbitkan Surat Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehinggamerugikan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat);12.Bahwa kelalaian

Bahwa KPU HST tidak melakukan klarifikasi dan tidak menelitikeabsahan susunan kepengurusan DPK PKP Indonesia Kabupaten HuluSungai Tengah yang baru dikeluarkan oleh DPP PKP Indonesia ProvinsiKalimantan Selatan dengan SK Nomor 042/SKEP/DPP PKP INDKS/VII2015 tertanggal 21 Juli 2015, sebagaimana ketentuan pasal 63 ayat (1)dan (2) PKPU Nomor 9 tahun 2015 (Bukti P8), yang berbunyi :(1) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkansusunan kepengurusan yang baru, KPU Provinsi/KIP Aceh

Indonesia Kabupaten HuluSungai Tengah yang baru adalah yang SAH tanpa melakukan Klarifikasimaupun meneliti keabsahannya sebagaimana ketentuan pasal 63 ayat (1)dan (2) PKPU Nomor 9 tahun 2015 merupakan tindakan yang melawanhukum dan tidak berdasar terhadap faktafakta yang ada sebagai berikut :1.Bahwa Pengurus DPK PKP Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengahyang diangkat dan disahkan oleh DPP PKP Indonesia KalimantanSelatan dengan SK Nomor O7A/SKEP/DPP PKP IND/KS/IV/2012tertanggal 9 April 2012 adalah

Bahwa mencermati SK DPP PKP Indonesia Kalimantan Selatan No.042/SKEP/DPP PKP INDKS/VII2015 tertanggal 21 Juli 2015 atas copyyang diberikan oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut,bahwa dapat disimpulkan SK tersebut berisi keputusan tentangPenggantian Kepengurusan DPK PKP Indonesia Kabupaten HuluSungai Tengah dengan memperhatikan Surat DPN PKP IndonesiaNomor: 137/DPN PKP IND/VII/2015 berdasarkan hasil pelaksanaanREVITALISASI DPK PKP Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengahpada tanggal 30 Januari

Bahwa sebagaimana AD/ART PKP Indonesia yang telahdisempurnakan pada Kongres WV di Medan tanggal 18 21 April 2015,sangat jelas DPP PKP Indonesia hanya mempunyai wewenangmengesahkan pengangkatan dan pemberhentian personalia DewanPimpinan Kabupaten/Kota, sebagaimana ketentuan Pasal 13 AnggaranRumah Tangga PKP Indonesia.

Untuk itu secara menyakinkan bahwaSK DPP PKP Indonesia Kalimantan Selatan Nomor 042/SKEP/DPPPKP INDKS/VII2015 dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2015 tidakberdasar dan melanggar ketentuan AD/ART PKP Indonesia.Bahwa SK DPP PKP Indonesia Kalimantan Selatan Nomor042/SKEP/DPP PKP INDKS/VII2015 yang merupakan salah satupersyaratan dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati bagiPartai Pengusung yang menyebutkan Kepengurusan Saudari Hj. AuliaKamarin Kubra, S.H sebagai Ketua dan Hj.

Sedangkan jangka waktu pencabutan pengukuhan PKP adalah palinglama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan PKP diterimasecara lengkap. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (6): Berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (5), Kepala KPP menerbitkan keputusan atas permohonantersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggalpermohonan PKP diterima secara lengkap. g.

Sedangkan jangka waktu, prosedur, dan syaratsyarat permohonanpencabutan pengukuhan PKP diatur dalam Pasal 55 s.d. 58 PMK Nomor147/PMK.03/2017: Pasal 56: (1) PKP menyampaikan permohonan pencabutan pengukuhan PKPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pada KPP atau KP2KPtempat PKP dikukuhkan. 772222(2) Permohonan pencabutan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiridengan dokumen yang menunjukkan bahwa PKP tidak lagimemenuhi ketentuan sebagaimana

PKP dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir. f.

OCEAN PETRO ENERGY Cabang Sidoarjo ) dan selanjutnyamelakukan Permohonan Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP an.

Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak ( PKP ) Nomor : PEM00318/PKP/WP1.24/KP.1103/2011tanggal 12102011 untuk PKP 02.869.782.9643.001an PT.

Hasil konfirmasi dengan aplikasi SIP dapat berupa:1.2.2 Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan PKP Pembeli tidak sesuai dengan PajakKeluaran yang dilaporkan oleh PKP Penjual. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan antaralain karena: kode seri dan nomor Faktur Pajak, tanggal Faktur Pajak dan atau jumlahpajak yang dipungut pada rekaman data Faktur Pajak PKP Pembeli berbeda dengan yangdilaporkan PKP Penjual.1.2.3.

Tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan PKP Penjual belum/tidakmelaporkan Pajak Keluarannya atau KPP tempat PKP Penjual diadministrasikanbelum melakukan perekaman.1.3. Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 melalui sistem dibuatkan print outkomputer sebagai berikut:1.3.3. Daftar PKPM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada datapembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKPPembeli Rp. 500.000,00 atau lebih;1.4.

Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual;maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai PajakMasukan yang dapat dikreditkan.1.4.1.3.2 tidak ada dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belumdilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telahmenerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belumdilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapatdiperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapatdikreditkan;1.4.1.3.3 tidak ada dengan penjelasan bahwa

Faktur Pajak tersebut tidaksah karena: Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belumdikukuhkan sebagai PKP; atau PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKPkepada PKP Pembeli yang bersangkutan;maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagaiPajak Masukan yang dapat dikreditkan.bahwa Majelis berpendapat, apabila jawaban konfirmasi tidak ada karena faktur pajak belum dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual, maka Kantor Pelayanan Pajak terkait seharusnyamenerbitkan

Maya Pada dengan jumlah PPN sebesar Rp.16.450.000,00 berdasarkan jawabankonfirmasi ulang yang dijawab PKP telah dicabut dengan PEM03331/WPJ.14/KP.0203/2012 tanggal31 Agustus 2012 dan PEM00860/WPJ.14/KP.0603/2012 tanggal 5 Juli 2012;bahwa menurut Majelis atas Faktur Pajak yang menjadi sengketa adalah untuk Masa Pajak November2010 sedangkan tanggal pencabutan PKP dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2012 dan 5 Juli 2012,maka Majelis berpendapat bahwa atas pencabutan PKP tersebut tidak dapat secara

Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan PKP Pembeli tidak sesuai dengan PajakKeluaran yang dilaporkan oleh PKP Penjual. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan antaralain karena: kode seri dan nomor Faktur Pajak, tanggal Faktur Pajak dan atau jumlahpajak yang dipungut pada rekaman data Faktur Pajak PKP Pembeli berbeda dengan yangdilaporkan PKP Penjual.1.2.3.

Tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan PKP Penjual belum/tidakmelaporkan Pajak Keluarannya atau KPP tempat PKP Penjual diadministrasikanbelum melakukan perekaman.1.3. Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 melalui sistem dibuatkan print outkomputer sebagai berikut:1.3.3. Daftar PKPM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada datapembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKPPembeli Rp. 500.000,00 atau lebih;1.4.

Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual;maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai PajakMasukan yang dapat dikreditkan.1.4.1.3.2 tidak ada dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belumdilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telahmenerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belumdilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapatdiperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapatdikreditkan;1.4.1.3.3 tidak ada dengan penjelasan bahwa

Faktur Pajak tersebut tidaksah karena: Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belumdikukuhkan sebagai PKP; atau PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKPkepada PKP Pembeli yang bersangkutan;maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagaiPajak Masukan yang dapat dikreditkan.bahwa Majelis berpendapat, apabila jawaban konfirmasi tidak ada karena faktur pajak belum dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual, maka Kantor Pelayanan Pajak terkait seharusnyamenerbitkan

Maya Pada dengan jumlah PPN sebesar Rp.18.603.333,00 berdasarkan jawabankonfirmasi ulang yang dijawab PKP telah dicabut dengan PEM00790/WPJ.14/KP.0803/2012 tanggal28 Agustus 2012 dan PEM00860/WPJ.14/KP.0603/2012 tanggal 5 Juli 2012;bahwa menurut Majelis atas Faktur Pajak yang menjadi sengketa adalah untuk Masa Pajak Desember2010 sedangkan tanggal pencabutan PKP dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012 dan 5 Juli 2012,maka Majelis berpendapat bahwa atas pencabutan PKP tersebut tidak dapat secara

01.397.568.5213.000;bahwa menurut Terbanding berdasarkan hasil konfirmasi dari KPP Padang diketahtpermohonan pengukuhan PKP untuk kantor cabang Pemohon Banding di Padang baru dibttahun 2009, bukan pada tahun 2007, dimana pada tahun 2007 hanya ada permohonanuntuk kantor cabang di Padang tanpa disertai dengan permohonan untuk dikukuhkanPKP;bahwa menurut Terbanding karena omset kantor cabang Pemohon Banding di Padan.memenuhi batas minimum untuk dikukuhkan sebagai PKP maka sesuai ketentuan yang kantor

cabang Pemohon Banding di Padang seharusnya sudah dikukuhkan sebagai PKP,Terbanding menyadari telah terjadi kelalaian sehingga Terbanding tidak melakukan pePKP secara jabatan;bahwa walaupun Terbanding lalai sehingga tidak melakukan penetapan PKP secara jabatakantor cabang Pemohon Banding di Padang, menurut Terbanding seharusnya pihak PBanding juga mempunyai kewajiban untuk mengajukan permohonan untuk dikukuhkanPKP karena Pemohon Banding seharusnya sudah menyadari bahwa penyerahan yang diPemohon

tanda terima sertke sistem Terbanding hanya Pemohon Banding tidak diberitahukan adanya kewajiban kantor cabaimenjadi PKP dan tidak ada pengukuhan PKP untuk kantor cabang secara jabatan;bahwa selama kantor pusat pindah ke Rengat, maka kantor pusat di Padang berubah menjadi kantodan memperoleh NPWP cabang 001;bahwa menurut Pemohon Banding, ketika kantor pusat Pemohon Banding pindah ke RerImemperoleh NPWP baru dari KPP Rengat, NPWP kantor pusat di Padang tetap masih ada atapernah dicabut sehingga Pemohon

Termelakukan himbauan kepada Pemohon Banding agar kantor cabang di Padang diktsebagai PKP;bahwa Terbanding mengemukakan karena omset kantor cabang Pemohon Banding disudah memenuhi batas minimum untuk dikukuhkan sebagai PKP maka sesuai ketentu:berlaku kantor cabang Pemohon Banding di Padang seharusnya sudah dikukuhkan sebagnamun Terbanding menyadari telah terjadi kelalaian sehingga Terbanding tidak mepenetapan PKP secara jabatan;bahwa Terbanding mengemukakan berdasarkan hasil konfirmasi dari KPP Padang

diketahui SIPPN Masa Januari sampai dengan Desember 2008 yang dilaporkan oleh kantor cabang dimemang diterima oleh KPP Padang dikarenakan adanya kesalahan sistem yang disebabkanperubahan aplikasi sehingga tidak terdeteksi bahwa kantor cabang di Padang belum PKP;bahwa Terbanding mengemukakan kantor cabang di Padang posisinya tetap dan tidak pernahwalaupun kantor pusat pindah ke Rengat sehingga menurut Terbanding sudah seharusnya kantodi Padang sejak 2007 dikukuhkan sebagai PKP;bahwa Pemohon Banding

Oleh karena itu,dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar tidak mempertimbangkan suratgugatan Penggugat;Menurut Penggugat : bahwa pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulan sehinggasecara otomatis permohonan Penggugat dikabulkan.

menjadi 10%, maka melalui surat ini saya memberitahukan bahwa saya tidak sangguplagi menjadi PKP.Halhal lain yang turut memberatkan : Masih banyak toko yang bergerak di bidang usaha yang samabelum menjadi PKP, Naiknya harga barang barang terutama yang berbahan baku besi mencapai + 30%sejak awal Januari otomatis menurunkan daya beli masyarakat.Semua toko / agen di Manado tempat saya membeli barang semuanya telah menjadi PKP, tentunya hargabarang yang dibeli sudah bertambah dengan PPN.Apabila saya

sebagai PKP ;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak wajib menjawabsurat Penggugattersebut, sebagai keputusan menyetujui atau menolak permohonan yang dimaksud olehPenggugat;5.

, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan Tahun Pajak yangdisengketakan Penggugat masih berstatus sebagai PKP, sehingga seluruh peraturan perundanganperpajakan yang mengatur hak dan kewajiban PKP harus tetap ditaati dan dilaksanakan oleh Penggugat ;6.

Tentang pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulan sehingga secaraotomatis permohonan Penggugat dikabulkan, sehingga Penggugat tidak berhak menerbitkanFaktur Pajakbahwa Penggugat menyatakan, apabila permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP tidak dijawaboleh Tergugat setelah melampaui waktu 12 (dua belas) bulan maka permohonan dianggap dikabulkan,sehingga sejak waktu itu Penggugat bukan lagi sebagai PKP, sehingga Tergugat tidak berhakmenerbitkan SKPKB PPN;bahwa sebagaimana telah

Hasil konfirmasi dengan aplikasi SIP dapat berupa:1.2.2 Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan PKP Pembeli tidak sesuai denganPajak Keluaran yang dilaporkan oleh PKP Penjual. Ketidaksesuaian tersebutdisebabkan antara lain karena: kode seri dan nomor Faktur Pajak, tanggal Faktur Pajakdan atau jumlah pajak yang dipungut pada rekaman data Faktur Pajak PKP Pembeliberbeda dengan yang dilaporkan PKP Penjual.1.2.3.

Tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan PKP Penjual belum/tidakmelaporkan Pajak Keluarannya atau KPP tempat PKP Penjual diadministrasikanbelum melakukan perekaman.1.3. Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 melalui sistem dibuatkan print outkomputer sebagai berikut:1.3.3. Daftar PKPM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak adadata pembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan olehPKP Pembeli Rp. 500.000,00 atau lebih;1.4.

Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKPPenjual;maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai PajakMasukan yang dapat dikreditkan.1.4.1.3.2 tidak ada dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebutbelum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKPPenjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajakyang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajaktersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yangdapat dikreditkan;1.4.1.3.3 tidak ada dengan penjelasan bahwa

Faktur Pajak tersebuttidak sah karena: Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belumdikukuhkan sebagai PKP; atau PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKPkepada PKP Pembeli yang bersangkutan;maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagaiPajak Masukan yang dapat dikreditkan.bahwa Majelis berpendapat, apabila jawaban konfirmasi tidak ada karena faktur pajak belum dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual, maka Kantor Pelayanan Pajak terkait seharusnyamenerbitkan

NAMA PKP PENJUAL NPWP FAKTUR PAJAK PPN Uji Bukti KeteranganNomor Tgl Arus Arus Barang/Kas Jasa1 PT.

Bahwa pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulansehingga secara otomatis permohonan Penggugat dikabulkan. Dengandemikian Penggugat tidak berhak menerbitkan Faktur Pajak;10. Bahwa sampai dengan pemeriksaan Penggugat tidak menerimapemberitahuan mengenai PKP;Ill.

sejak tahun 2004 sehingga atas SKPKBtersebut menjadi cacat secara hukum;Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalammenginterpretasikan Surat Permohonan Pencabutan PKP yangdianggap sebagai surat biasa oleh Majelis Pengadilan Pajak;Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belum diterbitkan SuratPencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) sehingga merugikan Pemohon PeninjauanKembali

Putusan Nomor 1080/B/PK/PJK/201510.11.12.13.14.15.16.17.terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 11April 2004;Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat)tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)sejak tanggal 11 April 2004 maka sejak tanggal tersebut PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat) tidak dapat melakukankewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);Perlu juga diinformasikan bahwa sejak Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) mengajukan pencabutan

paragraf 3 (tiga) pada Putusan Pengadilan Pajak tersebutmerupakan surat permohonan pencabutan PKP;Bahwa surat sebagaimana pada Lampiran 1 merupakan suratpermohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajakdimana pada surat tersebut dilampirkan dengan FormulirPencabutan PKP;Bahwa karena hanya surat tersebut yang difotocopy sedangkanFormulir Pencabutan PKP tidak di fotocopy oleh PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);Halaman 17 dari 36 halaman.

/PJ./2001adalah lebih merupakan sebagai surat pemberitahuan/laporan(sebagai surat biasa) dan bukan sebagai Surat PermohonanPencabutan PKP.

Pembeli tidak sesuai dengan PajakKeluaran yang dilaporkan oleh PKP Penjual.

Tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan PKP Penjual belum/tidak melaporkanPajak Keluarannya atau KPP tempat PKP Penjual diadministrasikan belum melakukanperekaman.Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 melalui sistem dibuatkan print out komputersebagai berikut:1.3.3.

Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP Penjual;b.

Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual;maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai PajakMasukan yang dapat dikreditkan.1.4.1.3.2 tidak ada dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belumdilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telahmenerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkanPKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkansebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;1.4.1.3.3 tidak ada dengan penjelasan bahwa

07/0 2.480.000 Ada Ada PKP telah dicabut dengan0 9 PEM06283/WPJ.04/KP.0903/2012 tgl 14/12/2012CV KESUMAJAYA 02.654.725.7016.00 010.000.09.00000020 25/09/0 2.480.000 Ada Ada PKP telah dicabut dengan0 9 PEM06283/WPJ.04/KP.0903/2012 tgl 14/12/2012PT JATIMAS ARGA SENTOSA 01.729.665.8005.00 010.000.09.00000039 01/10/0 2.272.727 Ada Ada PKP telah dicabut dengan0 9 PEM04961/WPJ.20/KP.0603/2012 tgl 31/12/2012PT MENARA MEDIA MURAKABI BoA4S.0413002.00 010.000.09.00000089 en 5.150.000 Ada AdaPT TEMA BARU 01.000.957.9004.00

sejak bulanSeptember 2000 dan Penggugat harus menyisihkan 2 % dari omzetpenjualan Penggugat untuk disetor ke kas negara melalui setoran PajakPertambahan Nilai, bahwa memasuki tahun 2004 PPN yang harus disetor PKP meningkatmenjadi 10 % dan melalui surat Penggugat memberitahukan bahwaPenggugat tidak sanggup lagi menjadi PKP, Masih banyak toko yang bergerak di bidang usaha yang sama belummenjadi PKP, Naiknya harga barang terutama yang berbahan baku besi mencapai + 30%sejak awal Januari otomatis menurunkan

Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan PengukuhanPKP sesuai dengan surat permohonan yang diterbitkan tanggal 11Pebruari 2011bahwa sesuai dengan ketentuan pencabutan PKP yang berlaku pada saatPenggugat menyampaikan Surat (tanpa nomor) tanggal 11 Pebruari 2004yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001 tentangJangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata CaraPenghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pecabutan Pengukuhan PKP,mengatur tentang Wajib Pajak yang

dapat mengajukan PencabutanPengukuhan PKP, mengatur tentang Wajib Pajak yang dapat mengajukanpermohonan pencabutan PKP yaitu PKP dengan kriteria sebagai berikut :a.

Berdasarkan ketentuan perpajakan, bilamana surat permohonantersebut tidak dijawab maka KPP mengabulkan permohonanPenggugat tersebu;bahwa terkait dengan surat Penggugat tanggal 11 Februari 2004 adalah bukanmerupakan Surat Permohonan Pencabutan PKP, maka tidak ada kewajibanbagi Tergugat untuk mengabulkan atau menolak surat (yang menurutPenggugat dimaksudkan sebagai Surat Permohonan Pencabutan PKP)Penggugat tersebut.6.

Pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulansehingga secara otomatis permohonan Penggugat dikabulkan.Dengan demikian Penggugat tidak berhak menerbitkan Faktur Pajak bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian angka 3, 4, 5 diatas,maka surat Penggugat tanggal 11 Februari 2011 tersebut baik dilihat darisubstansi isi surat maupun ketentuan tentang pencabutan PKP sebagaimanayang diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001 adalah lebih merupakan sebagai