168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Hutang Piutang telah lunas (tidak sedang pailit/tidak pailit);d. (Putusan Nomor 12/Pdt.SusPailit/2016/PN Niaga Sby, juncto Nomor12/PKPU/2016/PN Niaga Sby) tidak memenuhi syarat formil;e. Tindakan para pihak yang terkait dengan terbitnya (Putusan Nomor12/Pdt.SusPailit/2016/PN Niaga Sby, juncto Nomor 12/PKPU/2016/PNNiaga Sby.) merupakan tindakan melawan hukum juncto melawan/Hal 13 dari 24 hal. Put.

Bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku halmana di dalam pertimbangan hukum putusan tidak memuat secara cukupberupa penilaian terhadap buktibukti Pemohon Kasasi I, Il, Ill (SemulaTermohon I, Il, III PKPU/Pailit) sebagai alasan dalam memberikan putusan;Bahwa Pemohon Kasasi , Il, III (Semula Termohon , Il, Ill PKPU/Pailit)sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada paragrafke4 sampai dengan ke5 halaman 18 putusan PKPU Nomor12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tanggal 30

dengan tanpa menunggu kehadiran KuasaHukum Termohon I, Il, Ill PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi , Il, III)beserta prinsipalnya, sehingga dengan demikian patut menurut hukumdiduga bahwa Judex Facti telah secara sengaja menyelenggarakanpembacaan putusan pernyataan pailit yaitu Putusan Nomor 12/Pdt.SusPailit/2016/PN Niaga Sby, pada tanggal 24 Oktober 2016 secara tertutupuntuk umum;9.

Pemohon PKPU/Pailit (sekarangTermohon Kasasi) dan dalil adanya kreditur lain senyatanya adalahsubyeknya yang sama, yaitu Hermanto Tedjadipura yang beralamat diJalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Indah RK 3 Nomor 38 KelurahanLontar, Kecamatan Sambi KerepSurabaya;16.Bahwa mengenai adanya syarat pembuktian sederhana dalam permohonanpernyataan pailit diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi sebagaiberikut:Pasal 8(4) Permohonan

diri perusahaan Pemohon Kasasi I, Il, Ill (SemulaTermohon I, Il, Ill PKPU/Pailit) selaku debitur dalam perkara a quo tetapijuga berdampak sangat buruk terhadap para pekerja, pada daerah, danpada usahausaha sekunder di sekitar perusahaan Pemohon Kasasi , II, III(semula Termohon I, Il, Ill PKPU/Pailit) selaku debitur;Bahwa berdasarkan uraian fakta serta ketentuan hukum di atas, maka JudexHal 21 dari 24 hal.

1132 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR, VS KURATOR PT BROMO PANULUH STEEL (Dalam Pailit),

18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

155 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Nomor 63/PKPU/2012/ PN NiagaJkt.Pst;14.Bahwa kemudian Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat Isebagaimana surat Penggugat tertanggal 16 Juni 2014, Perihal: Permohonanuntuk didaftar sebagai Kreditur dalam Pailit PT Golden Spike Nomor 63/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst., di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akantetapi sampai gugatan ini Tergugat I tidak juga memasukkan Penggugatsebagai Kreditur PT Golden Spike Energy Indonesia dalam Pailit;15.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Mejelis Hakim JudexFacti, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 9 yangmenyebutkan:Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti PT Zhongyuan Southeast Asiamengadakan hubungan hukum dengan JOB PertaminaGolden Spike EnergyIndonesia, Ltd., akan tetapi mengajukan tagihan kepada Kurator PT GoldenSpike Energy Indonesia (Dalam Pailit) dan ditolak oleh Tim Kurator PT GoldenSpike Energy Indonesia (Dalam Pailit);Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim

penolakan tersebut masuk akal,karena PT Golden Spike Energy Indonesia (Dalam Pailit) tidak ada hubunganhukum dengan PT Zhongyuan Southeast Asia, maka gugatan (keberatan)Pemohon Kasasi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;.

No.155 K/Pdt.SusPailit/2015Kasasi sebagai Kreditur PT Golden Spike Energy Indonesia dalam Pailit denganalasan:Bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, Tim Kurator PT Golden Spike EnergyIndonesia (dalam Pailit) menerima Permohonan Pemohon Renvoi Prosedursesuai dengan surat tanggal 16 Juni 2014, untuk dicatatkan sebagai KrediturGolden Spike Energy Indonesia (dalam Pailit).

PT Golden Spike Energy Indonesia (dalam Pailit)sehingga tidak ada kewajiban Termohon selaku Kurator Termohon Pailit untukmemasukkan tagihan tersebut;Lagipula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yangberlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi

158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Permohonan Pailit dari Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Termohon Pailit, PT Carvita Sentral Cahaya pailit dengansegala akibat hukumnya;Menunjuk Saudari Siti Jamzanah S.H.

Bahwa kemudian PT Carvita Central Cahaya (Dalam Pailit) dinyatakanpailit dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby tanggal 2 Agustus 2012dan dalam Putusan yang sama terlawan diangkat sebagai Kurator yangbertugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit PT CarvitaCentral Cahaya (Dalam Pailit);. Bahwa tibatiba terbit Penetapan Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sbytanggal 4 Oktober 2012 yang kemudian digunakan sebagai dasar olehSdr.

Nomor 158 K/Pdt.SusPailit/2015Debitur Pailit, namun Pelawantidak menyebutkan:a. Boedel Pailit mana yangdimaksud;b. Jika memang benar adaBoedel Pailit, apa dasardari Boedel Pailit yangdimaksud Pelawan;c. Tidak diketahui BoedelPailit tersebut ditetapkanoleh putusan ataupenetapan pengadilanatau apa;d.

Tidak jelas apakah Pelawan hendakmempermasalahkan boedel pailit (yang jugatidak jelas boedel pailit dengan nama, sifat,dasar, tanggal, dst) ataukah hendakmempermasalahkan Penetapan Nomor 15/Pailit/ 2012/PN.Niaga.Sby tanggal 4 Oktober2012 tentang penyegelan terhadap aset PTCarvita Central Cahaya (Dalam Pailit). ApakahPelawan mempermasalahkan boedel pailitatau penyegelan, tidaklah jelas.

kerakusannya menyertakan mesinmesin milik Pemohon Kasasitersebut sebagai harta pailit dalam kepailitan PT Carvita Central Cahaya(Dalam Pailit);8.

PKPU sebesarRp.4.737.244.000, ; 229222 22 il Unsur debitor (in casu Termohon PKPU) memiliki lebih dari 1 (satu)kreditor: 22222 22222Bahwa dari uraian huruf C di atas, secara sederhana telah terbukti bahwaberdasar Laporan Keuangan Termohon PKPU Termohon PKPU memilikilebih dari 1 (satu) kreditor.41 Berdasarkan uraian tersebut diatas telah dapat dibuktikan secara sederhanaPermohonan PKPU a quo sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat(4) UU Kepailitan yang berbunyi:Permohonan pernyataan pailit

No.59/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pstapabila yang diperdebatkan itu hanyalah tentang jumlah besarnya utang,sedangkan adanya eksistensi utangnya itu sendiri sudah jelas terbukti, makadalam hal demikian telah memenuhi pembuktian secara sederhanab Putusan Pengadilan Niaga No.35/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No.02 K/N/2003;Dalam perkara tersebut, Debitor tidak membayar biaya pemesanan hotel danmakanan pada waktu yang telah diperjanjikan.

Bank Lippo, Tbk.) serta tidak membayar lunas sedikitnya satuutang (utang kepada Pemohon Kasasi) yang telah jatuh tempo dan dapatditagih sehingga Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harusdikabulkanBahwa dengan dapat dibuktikannya Permohonan PKPU a quo secara sederhana,maka demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo harusmengabulkan permohonan PKPU a quo berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (3)UU Kepailitan yang berbunyi:Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan

Mampang Prapatan, JakartaSebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU a quo yang berdasarkan keterangannyasendiri berhak menjabat, baik sebagai Pengurus dalam PKPU dan tidak ada benturankepentingan jika diangkat sebagai Pengurus dalam PKPU sehubungan denganPermohonan PKPU terhadap Termohon PKPU, serta tidak sedang menangani 3 (tiga)perkara Pailit maupun PKPU;Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, kiranya cukup alasan bagi Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani

NetwaveMultimedia tersebut telah terbukti sebagai advokat yang sah dan memenuhi syarat untuk30mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam UndangUndang Kepailitan DanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 222 ayat 1;Menimbang bahwa pasal 224 ayat 1, menentukan bahwa permohonan PKPUsebagaimana dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimanadalam pasal 3, dengan ditanda tangani oleh Pemohon dan advokatnya;Menimbang bahwa pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwapermohonan pailit

., dalam kapasitasnya sebagai KURATOR P.T.INDUSTRIES BADJA GARUDA (DALAM PAILIT)

268 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Penyusunan Daftar Pembagian olehKurator P.T.Industries Badja Garuda (dalam Pailit) dan yang disetujui olehHakim Pengawas P.T.Industries Badja Garuda (dalam Pailit) yang tidakdidasarkan pada undangundang dan bahkan bertolak belakang denganketentuan undangundang merupakan perbuatan yang telah melawanhukum dan berpotensi merugikan keuangan Negara/pendapatan pajaksebesar Rp12.273.121.260,00;12.Bahwa berdasarkan risalah lelang pemberesan/penjualan harta pailit danHal.6 dari 37 hal.

Putusan Nomor 268 k/Pdt.SusPailit/2015membuktikan selisih dimaksud dan menunjukkan dokumen pendukungnya;16.Bahwa seluruh hasil penjualan dan biaya yang dikeluarkan di dalamkepengurusan pailit P.T.Industries Badja Garuda (dalam pailit) harusdipertanggungjawabkan dan dilaporkan di dalam laporan keuangan dansurat pemberitahuan (SPT) pajak P.T.Industries Badja Garuda (dalam Pailit)secara lengkap, jelas dan benar (harus teruji validitas/kehandalan danrealable/terpercaya;17.bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf

Menetapkan tenggang waktu untuk melihat Daftar Pembagian Tahap (Pertama) P.T.Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) dari HasilPenjualan/Pemberesan Harta Pailit P.T.Industries Badja Garuda(Dalam Pailit) dan Harta Milik Pihak Ketiga Yang Menjadi JaminanUtang P.T.Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) di KepaniteraanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan adalah selama 5(lima) hari sejak Kurator P.T.Industries Badja Garuda (Dalam Pailit)mengumumkan penyediaan Daftar Pembagian Tahap (Pertama)P.T.Industries

Badja Garuda (Dalam Pailit) dari Hasil Penjualan/Pemberesan Harta Pailit P.T.Industries Badja Garuda (Dalam Pailit)dan Harta Milik Pihak Ketiga Yang Menjadi Jaminan UtangP.T.Industries Badja Garuda (Dalam Pailit) tersebut di koran yangHal. 12 dari 37 hal.

Putusan Nomor 268 k/Pdt.SusPailit/2015sama dengan koran tempat pengumuman putusan pailit PTIndustries Badja Garuda (Dalam Pailit);3.

132 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Utang Termohon atas pembelian spare partsTotal seluruh utang Termohon adalah16.Bahwa Pemohon Pailit sebelumnya juga telahTermohon Pailit untuk mengadakan musyawarahhutangnya kepada Pemohon Pailit, namun tidak da Pemohon, Termohon jugaDa ditur lainnya yaitu: PT Astra Sedaya FinanceAstra Credit Company, Jalan MT.

, dan oleh karena itu telah terbukti secarasederhana bahwa Termohon Pailit mempunyai hutang sebagaimanadimaksud dalam Undangundang PKPU dan Kepailitan;4.

Bahwa hutang uang muka 20% yang belum dilunasi tershukum putusan, oleh karenanya Judex Juris menyata apabila mempertimbangkan bahwa hwWantqKasasi/Termohon Pailit dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;Dalam Putusan Terdapat Kekeliruan Yang Nyata (3):.

Nomor 132 PK/Padt.SusPailit/2013dapat dibuktikan memiliki kekeliruan yang nyata dalam menimbang PTAstra Sedaya Finance yang memiliki kewajiban membayar hutangTermohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon Pailit kepada QPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon pailit;A4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termahdg Pailit3.

Bahwa pengabaian bukti P45 sampai P 66 invoigetidak dibayar adalah bentuk kekeliruan yang nat&dari~smaupun Judex Juris ditingkat Kasasi;yang tidakuat invoiceg yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKasasi/Termohon Pailit tidak dibayar;adalah kekeliruan yang disengaja ataupun tidak disengaja tidakmenimbang soal pembelian suku cadang (P45 sampai P66) yangsemuanya tidak dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali/TermohonKasasi/Termohon Pailit;10.Bahwa didalam permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kurator dan Pengurus PT Wisata Teluk Gilimanuk (dalam pailit) yaitu: FAUZIYAH NOVITA TAJUDDIN, S.H., M.H., CRA., tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2022/PN Niaga.Sby., juncto Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., tanggal 31 Mei 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:- Menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;3.

Kurator dan Pengurus PT Wisata Teluk Gilimanuk (dalam pailit) yaitu: FAUZIYAH NOVITA TAJUDDIN, S.H., M.H., CRA VS PT BANK JTRUST INDONESIA, Tbk, DKK

1344 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

LILY HIDAYAT VS TIM KURATOR KOPERASI JASA ARTA MANDIRI ABADI INDONESIA (Dalam Pailit):

1649 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

40 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

372 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Bahwa setelah ditunjuk sebagai Hakim Pengawas sebagaimana dimaksuddalam Putusan Nomor 77/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.KT.PST jo Nomor77/ Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga JKT.PST tanggal 18 Desember 2015 danHakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan Nomor 77/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga JKT.PST jo.Nomor 77/Pdt.Sus/Pailit/2015/ PN.NiagaJKT.PST tanggal 21 Desember 2015 tentang Penunjukan Surat Kabar;3.

Menetapkan jumlah tagihan Pemohon kepada Widji Sudibio Tanuhardjo(Dalam Pailit) sebesar Rp9.086.000.000,00 (sembilan miliar delapan puluhenam juta rupiah);3. Memerintahkan Para Termohon/Tim Kurator Widji Sudibio Tanuhardjo(Dalam Pailit) untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon sebesarRp9.086.000.000,00 (Sembilan miliar delapan puluh enam juta rupiah) dalamDaftar Piutang Tetap;4.

Nomor 77/Pdt.SusPKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo.Nomor 77/Pdt.Sus/Pailit/2015/ PN.Niaga.

Pailil") (vide Bukti T1);Bahwa dalam Putusan Pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat mengangkat Dimas A.

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti, Judex Facti telah mengabaikan31.ge.33.alasanalasan penolakan dari Pemohon Kasasi selaku Kurator WidjiSudibio Tanuhardjo (Dalam Pailit).

1248 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

89 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Pailit Lani Widjaja (DalamPailit):. Memerintahkan Hakim Pengawas dalam Perkara Nomor 4/PdtSusPailit/2017/PN Niaga Sby., untuk tidak memberikan izin kepada Kuratoruntuk melakukan penjualan terhadap sebidang tanah yang terletak diJalan Bandengan Utara Raya, Nomor 85, RT 003 RW 16, KelurahanPenjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sebagaimanadiuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3480/Penjaringan, Surat UkurNomor 00145/Penjaringan/2016, yang saat ini tercatat atas nama LaniWidjaja;.

juncto Nomor4/Pdt.SusPailit/2017/PN Niaga Sby., tanggal 1 Agustus 2018 dibacakandengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Agustus2018, ternadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melaluikuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2018,mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di KepaniteraanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan PeninjauanKembali Nomor /PK/PAILIT

Memerintahkan Hakim Pengawas dalam Perkara Nomor 4/PdtSusPailit/2017/PN Niaga Sby., untuk mengeluarkan sebidang tanah yangterletak di Jalan Bandengan Utara Raya, Nomor 85, RT 003 RW 16,Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utarasebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor3480/Penjaringan, Surat Ukur Nomor 00145/Penjaringan/2016., yangsaat ini tercatat atas nama Lani Widjaja dari Boede/ Pailit Lani Widjaja(Dalam Pailit);.

Tanah dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 157, Nomor 225, danNomor 464 (pemisahan dari SHM Nomor 156), oleh karena itu Sertifikat HakMilik Nomor 3480 adalah milik Nyonya Janda Lani Widjaja isteri dari RobertSudargo dan Lani Widjaja (Terlawan Il) beserta anakanaknya (Terlawan IIIdan IV) dan bukan jual beli Pelawan danTjakra Kartanegara berupa SHMNomor 157, Nomor 561 dan Nomor 156, karenanya Terlawan Il, Ill dan IVtidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Terlawan telah dinyatakan pailit

pailit;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjuan Kembali: PT PENGANGKUTANKALIMAS tidak beralasan, sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauankembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untukmembayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembaii:Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan

PT BEST DENKI INDONESIA (DALAM PAILIT), DKK

1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

HARRY SUGANDA (Dalam Pailit), DK

1092 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Olehkarena itu tindakan Tergugat , Tergugat Ill, dan Turut Tergugat untukmelaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atas boedel Pailit HarrySuganda (dalam pailit) /in casu Tergugat harus dihentikan;29.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Tergugat (dalam pailit) tidakrnemiliki alasan hukum untuk menjaminkan agunan Penggugat kepadaTergugat Ill, dan dengan adanya permohonan penangguhan pelaksaanHalaman 9 dari 52 hal. Put.

berikut:Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU:Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesanatas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadapputusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;Juncto Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU:Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan menguruskekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusanpernyataan pailit diucapkan;.Bahwa mengacu pada ketentuan

) dan Harry Suganda (dalampailit)/Tergugat sebagaimana telah dinyatakan oleh Penggugat dalamgugatannya pada halaman 2 angka 6;18.Bahwa selanjutnya, Penggugat mengugat Tergugat perihal objek sengketa,yang notabenenya merupakan harta pailit milik Harry Suganda (dalampailit)/Tergugat , dan telah dimasukkan ke dalam daftar boedel pailit olehTergugat V selaku Kurator PT Rockit Aldeway (dalam pailit) dan HarrySuganda (dalam pailit)/Tergugat sebagaimana diakui oleh Penggugat dalamgugatannya pada halaman

,menyatakan sebagai berikut:Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU:Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesanatas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadapputusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembaii;Juncto Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU:Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan menguruskekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusanpernyataan pailit diucapkan;20.Bahwa

apabilapermohonan lelang atas harta pailit milik Harry Suganda (dalam pailit),Halaman 37 dari 52 hal.

Oleh karena Termohon Pailit tidak dapat lagi memenuhikewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit (untuk selanjutnyadisingkat PK), sehingga menimbulkan tunggakan pokok, bunga, biaya maupundenda terhadap pinjaman atas nama Termohon Pailit. Untuk mengatasitunggakantunggakan tersebut, Pemohon Pailit dalam hal ini telah memberikankesempatan kepada Termohon Pailit untuk melunasi seluruh tunggakan, akantetapi tidak mendapat tanggapan dari Termohon Pailit;9.

Bahkan sejakbulan Januari 2010, Termohon Pailit sudah tidak pernah melakukan setoran samasekali. Kondisi tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Pemohon Pailit selakukreditur.

dantidak dilunasi oleh Termohon Pailit, Pemohon Pailit dengan sangat terpaksamenempuh jalur hukum melalui cara yang diatur serta dibenarkan dalam undangundang, yaitu dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadapTermohon Pailit, bersamasama dengan pihak kreditur lain yang tersebut dalamBagian B dari Pernyataan Permohonan Pailit ini sebagaimana dipersyaratkandalam UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang;16.Bahwa tidak dapat diragukan lagi

AHU.AH.04.03.50;sebagai kurator dari Termohon Pailit apabila permohonan pailit ini dikabulkan.Demikian pula apabila Termohon Pailit mengajukan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) atas permohonan pernyataan pailit a quo, kiranyakurator tersebut di atas dapat diangkat sebagai pengurus bersama dengan TermohonPailit melakukan pengurusan harta pailit selama proses Penundaan KewajibanPembayaran Utang berlangsung;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada PengadilanNiaga pada

/Kas/Pailit/PN.Niaga Surabaya Jo No. 34/Pailit/2011/PNNiaga.

69 PK/Pdt.Sus/Pailit/2017

PUTUSANNomor 69 PK/Pdt.Sus/Pailit/201 7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lainlain padapemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:BOYKE PANAHATAN SINAGA, bertindak atas pribadi dan/ataujabatannya sebagai Debitor Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya(Dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan Cempaka Baru IX, Nomor21, RT O3/RW 07, Kelurahan Cempaka Baru, KecamatanKemayoran, Jakarta

Nomor 69 PK/Pdt.SusPailit/2017Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan olehKurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diaturdalam undangundang ini;4. Bahwa sejak dinyatakan pailit, Debitor (Tergugat !) demi hukumkehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yangtermasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailitdiucapkan (vide Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan);5.

Jkt.Pst tanggal 28 Agustus 2015;Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan dalam butir 16 diatas, maka jual beli tanggal 5 November 2015, serta tanggal PT AsuransiJiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) dinyatakan pailit dengan segala akibathukumnya pada tanggal tanggal 28 Agustus 2015.

Penggugat memperoleh data resmi dari bahwa Tergugat telahmelakukan serangkaian perbuatan hukum dengan melakukan jualbeli atas assetasset boedel pailit (bukan saja objek perkara a quo)yang terdapat diseluruh Indonesia yang merupakan asset berupatanah, ruko, rumah dan lainlain. Keselurunnya penjualan assettersebut terjadi baik dalam kurun waktu sebelum pailit maupunsesudah PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit dengansegala akibat hukumnya.

Dalam kedudukan selaku Pribadidan/atau sebagai Debitor Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih (Dalam Pailit).Yang dimaksud selaku Pribadi berarti bukan Debitor. Dengan demikianTermohon PK telah menentukan 2 subjek hukum yang ditentukan ke dalam1 pihak yaitu "Pemohon PK".

TIM KURATOR BUDI HARTONO (DALAM PAILIT), RAYMOND JAMES HALOMOAN, S.H., M.H. DAN MELKY SIMAMORA, S.H. DK

917 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

1286 K/Pdt.Sus-Pailit/2021