Ditemukan 2103 data
44 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
QUADRA SOLUTION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 260/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT QUADRA SOLUTION, beralamat di Gedung MenaraDuta Lt. 7 Wing C, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 89,Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Drs.
AchmadFauzi, jabatan Direktur Utama PT Quadra Solution;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Lantai 1819, Kav. 4042, Jakarta12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU3203/PJ/2018, tanggal 16 Juli 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan
Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.107156.15/2012/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00134/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 24Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00004/206/12/007/15 tanggal 7 April 2015, atas nama PT Quadra Solution
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT QUADRA SOLUTION;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.107156. 15/201 2/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTQUADRA SOLUTION;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 6 dari 8 halaman.
125 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
QUADRA SOLUTION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 1139/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT QUADRA SOLUTION, beralamat di Gedung Menara DutaLantai 7 Wing C, Jalan H.R.
amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT107164.16/2012/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 14 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP132/KEB/WPJ.20/2016,tanggal 23 Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2012 Nomor 00022/207/12/007/15, tanggal 7 April 2015, atasnama PT Quadra Solution
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT QUADRA SOLUTION;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Prof. Dr. H.M.
119 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PGAS SOLUTION
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2542/PJ/2019, tanggal 31 Mei 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa subsititusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28Juni 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PGAS SOLUTION
Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002989.99/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor 00314/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 12 Maret2018, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan Wajib PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016,atas nama PT PGAS Solution
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00314/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 12 Maret 2018 tentangPengurangan Ketetapan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) HurufC karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016Nomor 00104/107/16/051/17, tanggal 10 Mei 2017, atas nama PTPGAS Solution, NPWP 02.988.522.5051.000, beralamat di JalanKH Zainul Arifin Nomor 20, Komplek PGN Gedung C, Lantai 4,Krukut Tamansari, Jakarta Barat
153 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PGAS SOLUTION
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2538/P J/2019, tanggal 31 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PGAS SOLUTION
Pajak Nomor PUT002987 .99/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00327/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 14 Maret2018, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakNomor 00030/107/15/051/17, tertanggal 20 Februari 2017, BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan Wajib Pajak Masa PajakDesember 2015, atas nama PT PGAS Solution
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00327/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 14 Maret 2018,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakNomor 00030/107/15/051/17, tertanggal 20 Februari 2017,Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Desember 2015, atas nama PT PGAS Solution,NPWP 02.988.522.5051.000, beralamat di Jalan KH Zainul ArifinNomor 20, Komplek PGN Gedung C Lantai 4, Krukut Tamansari,Jakarta Barat 11140, adalah telah sesuai
104 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PGAS SOLUTION
734/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2540/PJ/2019, tanggal 31 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PGAS SOLUTION
Pengadilan Pajak Nomor Put002990.99/2018/PP /M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor 00316/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 12 Maret 2018tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor00105/107/16/051/17 tertanggal 10 Mei 2017 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf C karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Maret 2016, atasnama: PT PGAS Solution
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00316/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 12 Maret 2018tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2016 Nomor 00105/107/16/051/17 tanggal 10 Mei 2017, atas nama:PT PGAS Solution, NPWP: 02.988.522.5051.000, beralamat diJalan KH Zainul Arifin Nomor 20, Komplek PGN Gedung C Lantai4, Krukut Tamansari, Jakarta
56 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
QUADRA SOLUTION;
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4208/PJ/2018, tanggal 26 September 2018;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasasubsititusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 26Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT QUADRA SOLUTION
bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT103411.16/2010/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP46/KEB/WPJ.20/2016, tanggal 22 Februari 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor 00183/207/10/007/14, tanggal 28 November 2014, atas nama:PT Quadra Solution
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP46/KEB/WPJ.20/2016, tanggal 22 Februari 2016, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor 00183/207/10/007/14, tanggal 28 November 2014, atasnama PT Quadra Solution, NPWP 01.644.673.4007.000,beralamat di Gedung Menara Duta Lt.7 Wing C, Jalan H.R.Rasuna Said Kay.89, SetiabudiJakarta Selatan adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan
68 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PGAS SOLUTION;;
161 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PGAS SOLUTION
1023/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3026/PJ/2019, tanggal 11 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PGAS SOLUTION
/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 23 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00498/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 28 Mei 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor00001/107/15/051/17 tanggal 9 Januari 2017 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf C karena Permohonan Wajib Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2015, atas nama: PT PGAS Solution
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00498/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor00001/107/15/051/17 tanggal 9 Januari 2017 Berdasarkan Pasal 36ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2015,atas nama PT PGAS Solution, NPWP 02.988.522.5051.000,dengan alamat di Jalan K.H.
Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor00001/107/15/051/17 tanggal 9 Januari 2017 Berdasarkan Pasal 36ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2015,atas nama PT PGAS Solution, NPWP 02.988.522.5051.000,dengan alamat di Jalan K.H.
113 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
STARCH SOLUTION INTERNASIONAL;;
94 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
PAN ASIAN WATER SOLUTION;;
51 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
NOKIA SOLUTION AND NETWORK INDONESIA
163 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
NOKIA SOLUTION AND NETWORK INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
107 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
NTT INDONESIA SOLUTION;
101 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
NTT INDONESIA SOLUTION) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
65 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
GAS SECURITY SOLUTION SERVICES VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
112 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
S & S HYGIENE SOLUTION., IV. PT. TOMATEC INDONESIA;
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
AVICOP SOLUTION;
AVICOP SOLUTION, tempat kedudukan Jalan Pangeran Jayakarta 113,Mangga Dua Selatan, Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 24020/PP/M.XVII/16/2010, Tanggal 10 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya
Jakarta Nomor Putusan24020/PP/M.X VII/16/2010, Tanggal 10 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP370/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 23April 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2006 Nomor: 00001/277/06/026/08 tanggal 26 Maret 2008 atas nama PTAvicop Solution
72 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASIA CROP SOLUTION tersebut;
ASIA CROP SOLUTION VS ILHAM, SH
ASIA CROP SOLUTION, berkedudukan di Hotel Grand Legi,Shopping Arcade 3, Jalan Sriwijaya Nomor 8 Mataram, yangdiwakili oleh Presiden Direktur PT. Asia Crop Solution,berkedudukan di Hotel Grand Legi, Shopping Arcade 3, JalanSriwijaya Nomor 8 Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepadaYustinus Habur, HRD dan Legal PT.
Asia Crop Solution,untuk menjadi karyawan PT. Asia Crop Solution dengan memegangjabatan Manager HR dan Legal pada PT. Asia Crop Solution;. Bahwa oleh karena Penggugat diminta langsung oleh Mr. Takeda yangpada saat itu menjabat sebagai Presiden Direktur PT.
Asia Corp Solution, yang berada di Kantor Tergugat;7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu walaupunada upaya perlawanan atau Kasasi;8.
AsiaCrop Solution putus berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Mataram;Halaman 11 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.SusPHI/20174.
Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat PT.Asia Crop Solution putus berdasarkan putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Mataram;4.
77 — 8
Shields Security Solution
Shields Security Solution beralamat di Ruko Fantasi Junction Block FJ2No.20 Balikpapan Baru, dalam hal ini diwakili olen Kuasanya M.Jamil Hamid, SH,MHdan Raynold Hukapati Saputra Mandar, SH keduaduanya Advokad dan KonsultanHukum pada Low Office JAMIL HAMID &PATNERS, yang beralamat di Komplek RukoCempaka Mas Lt.lll Blok O No.30 Jalan Letiend Suprapto, Jakarta Pusat berdasarkanSurat KuasaKhusus tanggal 10 September 2015, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT.Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Agar pihak pengusaha PT Shields Security Solution dalam melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pihak pekerja saudara Petrus Wolterberkewajiban membayarkan hakhak sebagai berikut :Gaji pokok Rp 3.500.000A. Uang pesangon, 7 X Rp 3.500.000 ( X2) =Rp.49.000.000B. Uang penghargaan masa kerja 3 X Rp 3.500.000 =Rp10.500.000Rp.59.500.000C.Uang pengganti perumahan ,pengobatan dan perawatan 15 % X 59.000.000 =Rp 8.925.000D. Cuti tahunan yang belum diambil 12 X Rp 3.500.000 = Rp.1.680.00025E.
PT.Shields Security Solutiondi beri tanda T3 Foto Copy tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Tanggal 01 Mei2012 , di beri tanda T 421 Foto Copy Surat izin, diizinkan kepada nama Perusahaan : PT ShieldsSecurity Solution Nomor : SV 2157/IIV2014 Tanggal 28 Maret 2014 dariKepolisian Negara Republik Indonesia di beri tanda T5 A Foto Copy Surat izin, diizinkan kepada nama Perusahaan : PT ShieldsSecurity Solution Nomor : Sl) 5764/IX/2014 Tanggal 15 September 2014dari Kepolisian Negara republik Indonesia
diberi tanda T5 B Foto Copy Surat lzin, diizinkan kepada nama Perusahaan PT.ShieldsSecurity Solution Nomor : SI /2156/II/V2014 Tanggal 28 Maret 2014 dariKepolisian Negara Republik Indonesia diberitanda T 5C Foto Copy Surat dari PT .Shields Security Solution No. 0126/SSS.JH/SurvIV.2015 Tanggal 22 April 2015 Perihal Tanggapan atas Mediasiditujukan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi JI Kemakmuran Nomor 2 Samarinda diberi tanda Foto Copy Surat dari PT.
Oleh karena nya mediatorpada Dinas Tenaga Kerja dan Trans Kalimantan Timur mengeluarkan suratNo.560/2123/BHV/Disnaker Trans perihal anjuran tanggal 15 Mei 2015, yangmenyatakan (1) bahwa Hubungan kerja antara pihak pengusaha PT.ShieldsScurity Solution dengan Saudara Petrus Wolter putus sejak Mei 2015, (2)Agar pihak Pengusaha PT.Shields Scurity Solution dalam melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja membayar hakhaknya pada pekerja Saudara Petrus Wolter berjumlah Rp.92.155.000,Bahwa
15 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
MEGA GLOBAL SOLUTION, ; SRI PURWATINGSIH,