Ditemukan 4425 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
351293
  • Dapat terdakwa jelaskan Bahwa terdakwa pemah memberikan uang kepada :1)2)3)Saksi Frangki akerina (auditor KCU BNI Ambon) sebesarRp.100.000.000 tujuan untuk meminta kelonggaran waktu agar di undurbiar Pagu Kas 3 KCP dobo,tual, jangan diaudit dulu, denganmemberikan secara tunai.Memberikan uang kepada Saksi Natalia Kilikily salah satu karyawanBNI KCU ambon sebanyak 3 kali dengan total Rp.700.000.000bertempat di kantor Cabang Utama Ambon, pemberiah untuk yang ke 3kalinya diserahkan secara tunai kepada
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
306111
  • subkontraktorterselubung;Halaman 564 dari 1205 halaman Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.JKt.Pst.Bahwa dalam sistem nilai ada batasannya yaitu bobot harga tidak bolehkurang dari 70%;Bahwa syarat SIUP dalam suatu pengadaan barang/jasa diatur pada Pasal11 yang hanya mensyaratkan memenuhi ketentuan perijinan menjalankan usahasesuai dengan ketentuan perundangundangan, yang mana ijin usaha tergantungdari bidang usahanya, dalam hal ini LKPP juga pernah memberikan peringatantetapi tidak digubris karena merasa ketika diaudit
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
303126
  • mengetahuinya tapi sekarang saksimengetahui ada aturannya yaitu surat edaran menteri keuanganyaitu. menteri kKeuangan yang sekarang dan terbitnya aturantersebut tahun 2015.Bahwa Apakah ada aturannya pada tahun sebelumnya terkaitDOM itu yang megetahui dibagian keuangan karena semuapencatatan ada di biro keuangan.Biro keuangan tidak ada memberi tahukan kepada saksi terkaittentang batasanbatasan atau kreteria terkait dengan penggunaanDOM yang diperbolehkan dalam penggunaannya.Bahwa Saksi tidak pernah diaudit
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
30494
  • mengetahuinya tapi sekarang saksimengetahui ada aturannya yaitu surat edaran menteri keuanganyaitu. menteri kKeuangan yang sekarang dan terbitnya aturantersebut tahun 2015.Bahwa Apakah ada aturannya pada tahun sebelumnya terkaitDOM itu yang megetahui dibagian keuangan karena semuapencatatan ada di biro keuangan.Biro keuangan tidak ada memberi tahukan kepada saksi terkaittentang batasanbatasan atau kreteria terkait dengan penggunaanDOM yang diperbolehkan dalam penggunaannya.Bahwa Saksi tidak pernah diaudit
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
4682300
  • artinya permintaan pencairan itu tidak prioritas langsung denganperbendaharaan tapi diperintahkan oleh Pak Tobing untuk dicek terlebihdahulu oleh saksi apakah itu sudah ada SK, kemudian baru bisadirekomendasikan;Bahwa dana aspirasi berasal Dari DPRD;Bahwa Setelah dapat plafon untuk dana aspirasi itu, mereka baru minta kekita, ada yang berbentuk hibah dan ada juga yang berbentuk kegiatan;Bahwa Ada yang sudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban danaaspirasi tahun 20122013 lalu dievaluasi dan diaudit