PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdbin M. Amin tidak mempunyai orang tua lagi karena telah meninggal lebihdahulu dan yang tinggal sekarang hanya para Pemohon ; Bahwa semasa hidupnya Alm. Imran adlah seorang Pegawai Negeri Sipil danpara Pemohon ingin mengurus administrasi yang menyangkut Alm.

PAW Nomor 0639/Pdt.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp. 191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, Desember 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 11 dari 12 hal. PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdHal 12 dari 12 hal.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd

terpilih dan ditetapkan, sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga periode 20092014, dan dilantik sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga, berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No:170/3267.K/Tahun 2009.Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Sibolga, periode masa jabatan 20092014.4 Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013,Hal.Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan (PAW

tidak sengajatelah melanggar AD/ART dan Peraturan Partai ;3 Setiap anggota Partai dilarang melakukan kegiatan dan tindakan atas namapartai dalam halhal yang bukan menjadi kewenangan/tugasnya ;4 Ketentuan disiplin Partai dan sanksi Partai diatur lebih lanjut dalamperaturan partai bila diperlukan ;Bahwa TergugatI,I, telah melakukan mekanisme yang salah yang secarasepihak dengan menerbitkan Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013, Hal.Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan(PAW

diri sebagai Calon Legislatif (caleg) untuk masa bakti20142019.Bahwa penggugat sangat beralasan secara hukum untuk mencalonkan dirisebagai (Bacaleg) bakal calon legislatif yang telah terdaftarkan di KomisiPemilihan Umum Daerah Kota Sibolga bahkan sudah ditetapkan sebagai calontetap oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga masa bakti20142019.8 Bahwa dari uraian tersebut diatas maka sepatutnyalah Partai Karya PeduliBangsa untuk tidak melakukan pemberhentian sebagai anggota PKPB danPersetujuan PAW

Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan(PAW) Anggota DPRD batal demi hukum.Bahwa yang isinya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai berikut:mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebahagian.

Berdasarkan seluruh pertimbangan maka Menurut MahkamahKonstitusi (MK) dalildalil para pemohon beralasan hukum untuk sebahagian.Bahwa dari hasil penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUUXI/2013, jelas Penggugat tidak bisa dilakukan Pemberhentian sebagai AnggotaPKPB dan Persetujuan (PAW) Anggota DPRD oleh TergugatI karenaperbuatan tersebut melanggar hukum.13 Bahwa Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013,Hal.Pemberhentian Sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan (PAW) AnggotaDPRD

P197/GOLKARSUMSEL/VII/2013,c.8c.9tanggal 31 Juli 2013 Tentang PAW Anggota Fraksi GOLKAR DPRD ProvinsiSumatera Selatan a.n H.

LiliMartiani Maddari, S.Sos dan pada tanggal 29 Juli 2013 menerima suratdari DPP Partai Golkar perihal Persetujuan PAW Anggota DPRDProvinsi Sumatera Selatan;Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 Tergugat mengirim surat kepadaPimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan perihal PAW dan padatanggal 15 Agustus 2013 Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatanmengirim surat kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan perihalusulan PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;.

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 KPU Provinsi Sumatera Selatanmengirim Surat kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatanperihal PAW anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;17L. Bahwa pada tanggal 6 September 2013 Pimpinan DPRD ProvinsiSumatera Selatan mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri RImelalui Gubernur Perihal PAW anggota DPRD Provinsi SumateraSelatan;M.

;Bahwa saksi tidak tahu ada proses PAW terhadap Penggugat, setahu saksiproses PAW harus melalui MUSDA.Bahwa saksi anggota DPR dari fraksi Golkar, saksi pernah mengusulkan PAW,tapi tidak dikabulkan, bahwa saat ini saksi bukan lagi anggota DPRD sejakSeptember 2013.Saksi tahu dengan Mahkamah Partai, itu sifatnya Internal Partai.Bahwa tanpa persetujuan DPD tidak boleh PAW.Bahwa di partai lain juga ada PAW.Bahwa saksi baru melihat dipersidangan ini ada Peraturan Organisasi DewanPimpinan Pusat Partai Golongan

DPRD ProvinsiSumatera Selatan (Bukti T.5).Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai perihal persetujuan PAW anggotaDPRD Provinsi Sumatera Selatan (Bukti T.6).217. Surat dari DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Juli 2013perihal PAW anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Selatan(Bukti T.7).8. Surat dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Agustus 2013 prihalUsulan Penggantian Antar Waktu anggota .

AlKhutby, SH.I dan telah berhalangan tetap karenameninggal dunia, sehingga kekosongan posisinya sebagai Anggota DPRAceh perlu dilakukan pengisian dengan pengganti antar waktu (PAW);Bahwa peringkat suara sah nomor 2 (dua) setelah Tgk. H. MuchtarA. AlKhutby, SH.! adalah atas nama Fakhrurrazi H. Cut, namun FakhrurraziH.

Cut tidak lagi memenuhi syarat sebagai PAW karena ia telahmengundurkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan, sedangkanperingkat suara sah selanjutnya adalah atas nama Hadya Noer, SE, BBA(PENGGUGAT) dan telah memenuhi syarat sebagai PAW;Bahwa telah tidak memenuhi syaratFakhrurrazi H.

Cut dan memenuhi syaratHadya Noer, SE, BBA (PENGGUGAT) sebagai PAW sebagaimana dimaksudpada posita 3 di atas,oleh TERGUGAT telah menerbitkan Berita Acara KIPAceh (TERGUGAT 1) Nomor: 23/BAKIP Aceh/Il/2017 tanggal 7 Pebruari2017, tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti AntarWaktu Anggota DPR Aceh Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;.

Cut sebagai PAW dari Tgk. H. MuchtarA. AlKhutby, SH. . Oleh karena adanya keterangan dari DPW PPP ProvinsiAceh yang menyatakan Fakhrurrazi H. Cut masih tercatat sebagai anggotadan belum pernah dinyatakan gugur haknya sebagai anggota PPPberdasarkan keterangan Ketua DPW PPP Provinsi Aceh .7.

Surat Pimpinan DPR Aceh Nomor 161/1787 tanggal 18 Juli 2017 perihalUsulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Aceh dari PartaiPersatuan Pembangunan dan surat Pimpinan DPR Aceh Nomor161/1853 tanggal 24 Juli 2017 perihal Klarifikasi PAW Partai PersatuanPembangunan Sisa Masa Jabatan 20142019;b. Berita Acara Nomor 53/BAKIP Aceh/VII/2017 tentang Klarifikasi TerkaitCalon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR Aceh dari Partai PersatuanPembangunan Daerah Pemilihan Aceh 5;c.

, yang di PAW Hj.Bunsuhari Baso Tika, dari DPP Partai Penegak DemokrasiIndonesia;Bahwa yang menggantikan Hj.

Bunsuhari BasoTika di PAW;Bahwa~ saksi tidak tahu apakah persoalan ini pernahdiselesaikan diinternal partai, karena saya sudah tidak aktiflagi sejak Tahun 2010;e Bahwa Saksi dipengurusan sebagai Sekretaris PPDIJeneponto;e Bahwa sesuai Anggaran Dasar Partai Penegak DemokrasiIndonesia untuk proses PAW, yaitu dengan cara Surat dariDPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia kemudianditeruskan ke Bupati;e Bahwa Hj.

pemecatan Penggugat;Bahwa saksi menjelaskan yang tidak loyal kepada partai ituseperti ada kepengurusan partai yang ilegal dan Penggugat loyalkepada kepengurusan partai yang ilegal tersebut, dan Penggugattidak ada kontribusi ke partai;Bahwa saksi menjelaskan mekanisme untuk dilakukan PAW diCabang itu semuanya Cabang yang mengurus;Bahwa ada prosedurnya untuk mengurus PAW di Cabang;Bahwa untuk PAW harus langsung surat pemecatan ;Bahwa yang di PAW tersebut dipanggil oleh partai terlebih dahulu,tergantung

oleh DPP, saksi Hamsah SH.i. langsung dipecat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukarlan yangdihadirkan oleh Tergugat , dipersidangan menerangkan permasalahanyaitu tentang PAW, yang diPAW Penggugat yang diganti oleh Irfan untukmeneruskan masa jabatan 2009 s/d 2014, Penggugat di PAW karenatidak memiliki loyalitas kepada partai seperti ada kepengurusan partaiyang ilegal dan Penggugat loyal kepada kepengurusan partai yang ilegaltersebut, dan Penggugat tidak ada kontribusi ke partai, bahwamekanisme

untuk dilakukan PAW di Cabang itu semuanya Cabang yangmengurus, yang di PAW tersebut dipanggil oleh partai terlebih dahulu,tergantung pelanggarannya, karena pada tahun 2009 Penggugatmelakukan pelanggaran berat, maka untuk PAW harus langsung suratpemecatan.

PAW Nomor 0010/Pdt. P/2018/MsMrdsebagai PEMOHON III ;4. Nama : XXXTmpt/Tgl Lahir : Meuraksa/23 Maret 1993.Agama : Islam.Pendidikan : SMA.Pekerjaan : Wiraswasta.Alamat : Gampong Meuraksa. Kecamatan Meureudu.Kabupaten Pidie Jaya.

PAW Nomor 0006/Pdt.

PAW Nomor 0006/Pdt. P/2018/MSMrdXXXPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 120. 000,Biaya redaksi : Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.191.000, (Seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 10 dari 10 hal. PAW Nomor 0006/Pdt. P/2018/MSMrd

Nomor : 161.643178 Tahun 2014, Tanggal 9 Juni 2014 tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaIr. Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ;2. Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur, atas namaSonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th ;3.

Nomor : 161.643180 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaIr. Daud Patiung, menggantikan Maria Margaretha Rini Puspa, S.Sos ;Hal.5 dari 15 Put.17/B/2015/PT.TUN.JKT.3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : A. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia : 1.

Nomor : 161.643178 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014 tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Ir.Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ; 2. Nomor : 161.643176,Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaSonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th ; 3.

Nomor : 161.643178 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014 tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaIr. Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE (vide bukti2. Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur, atas namaSonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th (vide bukti T10);3.

Nomor : 161.643180 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur,atas nama Ir.

PAW Nomor 0453/Pdt.

PAW Nomor 0453/Pdt. P/2018/MSMrd

Rahman (AnakKandung)Hal. 2 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg2. Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman(Anak Kandung)3. Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd.Rahman (Anak Kandung)6. Bahwa semasa hidupnya almarhumahah St.

Rahimi;Hal. 5 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg Bahwa dari pernikahan St. Rahimi binti Lawahede dengan Umar Abd.Rahman melahirkan tiga orang anak masing bernama Besse Rosmiati bintiUmar Abd. Rahman, Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahmandan Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd. Rahman; Bahwa bapak dan ibu St. Rahimi binti Lawahede lebih dahulu meninggaldunia; Bahwa semasa hidup St. Rahimi binti Lawahede tidak pernah beristeriselain St. Rahimi; Bahwa semasa hidup St.

Rahimi binti Lawahede;Hal. 8 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg Bahwa kedua orang tua St. Rahimi binti Lawahede lebih dahulu meninggaldunia; Bahwa agama yang dianut oleh anakanak St. Rahimi binti Lawahede,adalah agama Islam; Bahwa meninggalnya St. Rahimi binti Lawahede karena sakit, bukan ulahdari istri dan anakanaknya.

Rahman, BasoHal. 9 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA SkgMuhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman dan Baso Muh. NabilaSulaemani bin Umar Abd. Rahman, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2.

Aisyah S, S.H.Hal. 10 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA SkgDrs. NurmaaliPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp 75.000,00 PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00JumlahPanitera Pengganti,Haryadi, S.H.:Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg

MuhamadYahya, masingmasing bertindak selaku Ketua Umum dan SekretarisUmum DPA Partai Aceh, memutuskan memberhentikan dengan hormatsebagai kader dan keanggotaan Partai Aceh terhadap diri Penggugat,berdasarkan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan olehDewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Banda Aceh,Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Sabang yangdidasari oleh prasangka yang tidak memiliki nilai kebenaran, yaknidengan menempatkan posisi Penggugat sebagai pihak yang

Sehingga gugatanharuslah tidak dapat diterima;B Permasalahan yang diajukan Penggugat adalah Surat Keputusan yang masihmerupakan wilayah ataupun dalam jangkauan internal kepartaian, makapersoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) kader Partai Aceh merupakanwewenang internal Partai Aceh yang harus diselesaikan di tingkat internal PartaiAceh.

Sengketa mengenai persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) ini jugatelah ditegaskan berdasarkan hukum yang berlaku dan aturan perundangundangan mengenai sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW). Bahwa dalamYurisprudensi Mahkamah Agung mengenai Sengketa Pergantian Antar Waktu(PAW), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomo 350 KIPDT/2006antara James O.

Watung, Dkk terhadap Wempie Walintukan mengenaiPergantian Antar Waktu (PAW) Partai Golkar, yang amar putusannya berbunyi :"Bahwa Pengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap anggota Legislatif".Selain itu juga, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) lainnya antaraAlassyius Hasan vs DPW Partai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yangmemutuskan menolak gugatan Pergantian Antar Waku (PAW)

Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)dari Partai Aceh kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sertaSuratDewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh untuk melakukanpelantikan terhadap usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diajukan olehPartai Aceh;C Berkaitan uraian .di atas, sangat jelas terlihat bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat kurang subjek hukum (exception plurium litis concortium) atau pihakTergugat, jadi yang semestinya harus ikut digugat bukan hanya DPA Partai Acehdan

Baso Husain pada tahun 1954 dalam keadaan rukunHal. 2 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA Skgbahagia dan tidak pernah terjadi perceraian sampai Hj. Nodji dan H.Baso Husain meninggal dunia.Bahwa ayah dan ibu Almarhumah Hj. Nodji telah lebih dahulu meninggaldaripada Hj. Nodji, dimana ayah Hj. Nodji meninggal dunia pada tahun1970 dan Ibu meninggal dunia pada tahun 1985. Begitu pula suami Hj.Nodji telah meninggal dunia pada tahun 2014.Bahwa Almarhumah Hj. Nodji dan H.

Baso Husain.Hal. 3 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA Skg10.2. Hamrin Husain, SE. bin H. Baso Husain.3. Ir. Husniah Husain binti H. Baso Husain.4. Dr. Eng. Ir. Firman Husain, ST., M.T bin H. Baso Husain.5. Haeril Husain, SE. bin H. Baso Husain.M. Husni bin Baso Husain lebih dahulu meninggal dunia dari Hj. Nodjimeninggalkan 4 orang anak :1. Husniar H, S.KM. binti M. Husni.2. Drh. Wahyuningsih binti M. Husni.3. Nurfajrin, S.Pt. binti M. Husni.4. Lestari Kemala binti M.

Husni,Hal. 6 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA SkgLestari Kemala binti M. Husni.Bahwa ayah dan ibu Hj. Nodji lebin dahulu meninggal dunia;Bahwa agama yang dianut semasa hidup Hj. Nodji adalah agama Islam;Bahwa agama yang dianut oleh anakanak Hj.

Pasal 3 dan 5 Undang Nomor 10 Tahun 2020telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti tersebut dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Hal. 8 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA SkgMenimbang, bahwa bukti P.1 adalah Silsilah Keturunan yang menunjukkanbahwa Para Pemohon adalah anak anak dari almarhumah Hj. Nodji dan H.Baso Husain;Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa Hj.

Makka A.Panitera Pengganti,Hal. 12 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA SkgPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 10.000,00 Meterai Rp 9.000,00JumlahHaryadi, S.H.:Rp109.000,00(seratus sembilan ribu rupiah).Hal. 13 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA Skg

Apolos Agustinus, menggantikanArthya Fathra Marthin SE ;Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD PropinsiKalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan, menggantikan Pat.Yepta Berto, S.Th ;Nomor : 161.643180 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD ProvinsiKalimantan Timur, atas nama Ir.

Kaltim Nomor : 55/Advokat/JN/SMD/X1/2013tanggal 29 Nopember 2013, perihal Proses PAW Anggota DPRDKaltim, yang intinya meminta kepada Ketua DPRD Provinsi KalimantanTimur, tidak melakukan proses PAW terhadap para Penggugat, karenaHalaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/2015adanya proses gugatan para Penggugat sampai adanya Putusanyang telah berkekuatan hukum tetap ;8.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia :1.Nomor : 161.643178 Tahun 2014, Tanggal 9 Juni 2014tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRDProvinsi Kalimantan Timur, atas nama Ir. Apolos Agustinus,menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ;Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014,tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRDPropinsi Kalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan,menggantikan Pdt.

Nomor : 161.643178 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014 tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD ProvinsiKalimantan Timur, atas nama Ir. Apolos Agustinus,menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ;2. Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014,tentang Peresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRDProvinsi Kalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan,menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th ;3.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.1.Nomor 161.643178 Tahun 2014, Tanggal 9 Juni 2014 TentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD ProvinsiKalimantang Timur, atas nama Ir. Apolos Agustinus,menggantikan Arthya Fathra Marthin SENomor 161.643176 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW anggota DPRD ProvinsiKalimantan Timur, atas nama Sonny Setiawan menggantikanPdt. Yepta Berto, S.

LAMENSARIHI, SH, MH sebagaimana diuraikan pada poin 9 diatas, makaDewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Bintanmenyampaikan beberapa surat Pengusulan Pengganti Antar Waktu(PAW) atas nama Sdr. H.LAMEN SARIHI, SH, MH,(Penggugat) yaitua. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLONGAN KARYA Nomor :012/PGBINTAN/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 telahmenyampaikan Surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bintan Perihal: Usulan Nama Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Bintan an. Sdr. H.

Sehingga dengan demikian Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW)Ketua DPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat H. LAMENSARIHI, SH, MH yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah PartaiGOLKAR Cq Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Bintan tersebut diatasharuslah diperintahkan untuk di batalkan dan atau ditarik kembali untuktidak diproses lebih lanjut ;20. Bahwa oleh karena Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua21DPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat H.

Menyatakan Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Bintan atas nama Penggugat (H.

Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Usulan Pengganti Antar Waktu(PAW) Ketua DPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat (Sadr. H.LAMEN SARIHI, SH) atau setidaktidaknya Dinyatakan Tidak Berlaku ;5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk Tidak Memproses LebihLanjut Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Bintan atas nama Sdr. H. LAMEN SARIHI, SH,MH(Penggugat) sampai Putusan dalam perkara ini Memperoleh KekuatanHukum Yang Tetap ( in craht) ;6.

Memerintahkan kepada Turut Tergugat dalam Putusan Sela untukmenunda Proses Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Bintan atas nama Sdr. H. LAMEN SARIHI, SH, MH(Penggugat) ;8.

(c) oleh karena Ketua DPCPBR Kabupaten Pinrang juga sudahpindah ke Partai Politik lain, jadi statusnya adalah sama dengan sayaPenggugat, tapi kenapa yang bersangkutan tidak diusulkan untuk di PAW kan?kalau memang Anggota PBR yang pindah ke Partai Politik lain dianggapsebagai kader/ Anggota yang tidak loyak kepada PBR.

Perihal Permohonan Persetujuan PAW Penggugat(H.Mustam Mannawi, S.Pd.I) kepada Drs.H.Ismail abu, SS, serta SuratPermohonan PAW dari DPCPBR Kabupaten Pinrang adalah tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepadaPenggugat ;Menyatakan, bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan PartaiBingtang Reformasi (PBR) yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidaksah dan batal demiMenyatakan, bahwa Penggantian Antara Waktu Penggugat dari AnggotaDPRD Kabupaten Pinrangyang telah

bermateraiyang dibuat Penggugat yang ditujukan kepada Ketua KPU KabupatenPinrang Dan Surat Bupati Pinrang kepada Gubenur Sulawesi Selatan No.100/ 3893/ Adm.Pem, perihal usul peresmian pemberhentian danPengangkatan Penggantian Antara Waktu (PAW) anggota DPRDKabupatenHalaman 13 dari 35 halaman Putusan No. 21/PDT.G/2013/PN.

Mustam Mannawi, S.Pdi, diberi tandae 1 (satu) lembar Surat Usul Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Pinrang, diberi tandaHalaman 17 dari 35 halaman Putusan No. 21/PDT.G/2013/PN.

Mustam Mannawi, S.Pdi, diberi tanda1 (satu) lembar Surat Instruksi, diberi tanda1 (satu) lembar Surat Usul Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Pinrang, diberi tanda1 (satu) lembar Surat Usul Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.

Bahwa pencabuatan perkara oleh Penggugat didasari oleh Surat DPP PKBNo. 7175/DPP03/V/A.1/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011 perihalPencabuatan Persertujuan PAW anggota DPRD Kabupaten MalukuTengah.7. Bahwa sebelumnya TERGUGAT dan TERGUGAT II telah berupaya untukmelakukan PAW terhadap Penggugat menyalahi aturan sehingga DPP PKBmengeluarkan surat nomor 5630/DPP03/V/A.1/VIII/2010 tertanggal 31Agustus 2010 perihal Persetujuan PAW saudara Drs. M.

Bahwa point 6 Eksepsi Tergugat I, II ditolak tegas oleh Penggugat.Bahwa gugatan Penggugat bukanlah premature tetapi merupakan hal yangwajar.Bahwa proses PAW Penggugat telah berlangsung sejak PutusanPengadilan dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.MSH tertanggal 19Mei 2011 (1 tahun kurang 13 hari).Bahwa didalam proses PAW ini, DPPPKB telah mengeluarkan SuratNomor 9518/DPP03/V/A.1/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011.Bahwa apabila proses PAW ini tidak dihambat dan atau dilawan olehPenggugat, maka sudah

dapat dipastikan bahwa proses PAW Penggugatsudah selesai.Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi tidak diterimanya gugatanPenggugat.8.

Sehingga dengan demikian Organ PKBProvinsi maluku menindak lanjuti Penyampaian Putusan Pengadilandan Persetujuaan PAW saudara penggugat (Drs. Muh.

Fotocopy Surat Nomor: 9518/DPP03/V/A.1/XII/2011, Perihal : PersetujuanKembali PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari PKB a/n. Drs.Mhu. Djafar Sani Lewenussa, tertanggal 15 Desember 2011, yang diberitanda P6;7. Fotocopy surat Nomor : 173/DPC03/VII/A.1/XII/2011, Lampiran : 1 (satu)berkas, Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenMaluku Tengah dari PKB A/n. Drs. Muh. Djafar Sani Lewenussa tertanggal28 Desember 2011, yang diberi tanda P7;8.

,M.H, dan Dwi Nurroso, S.H, Para Advokat/Pengacara danKonsultan Hukum yang beralamat Kantor Agurtian Renaldy Attorneys andHal 1 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA.

Bahaudin dan tidak ada ahli waris lain yangmasih hidup kecuali para Pemohon karena ayah kandung pewaris sudahmeninggal terlebin dahulu, lagi pula permohonan para Pemohon tidakbertentangan dengan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 171huruf (c) Kompilsi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris warisHal 9 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA.

Akil (istri/ Pemohon Il) ;Hal 10 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA. ClgHaryadi bin Rohmatulloh, (anak kandung/Pemohon Ill) ;Redi Arisandi bin Rohmatulloh, (anak kandung/Pemohon IV) ;feIndah Rochmawati binti Rohmatulloh, (anak kandung/Pemohon V) ;6. Rizki Ramadhan bin Rohmatulloh (anak kandung/Pemohon VI:4.

Supiyan, S.HHal 11 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA. ClgPerincian Biaya Perkara : 1. Biaya pendaftaran Rp. 30.0002. Biaya Administrasi Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 85.000,4. Biaya redaksi Rp. 5000,5. Biaya materai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 176.000,( seratus tujuh puluh enam riburupiah)Untuk salinan yang sah dan sama bunyinyaAn.

Panitera,Panitera Muda HukumIda Zahrotul Hidayah,SH.Catatan : Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan para Pemohonpada tanggal 31 Januari 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap.Hal 12 dari 12 halaman, PAW, No367/Pdt.P/2016/PA. Clg

PAW No. 0785/Pdt.P/2020/PA.PmlNADHIROH (Pemohon 1), di KUA Kecamatan Moga I, dengan akta nikahnomor 399/35/X/78;2. Bahwa selama dalam pernikahan Pewaris dengan Pemohon telahdikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu AHLI WARIS Il (pewaris) yang lahirtanggal 16 Maret 1980 (Pemohon II);3. Bahwa setelah menikah dan memiliki anak mereka tinggal dirumahBersama yang beralamat di Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, JawaTengah;4.

PAW No. 0785/Pdt.P/2020/PA.PmlSebelah Timur : Faozi / Sri Atun;4) Sebidang tanah seluas 3775 M? di blok 006, dukuh karangbulu,Kelurahan Sima, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, SPPTnomor : 33.27.010.004.0060027.0, atas nama Rozikin Nadiroh denganbatasbatas sebagai berikut: Sebelah selatan : Nahdori; Sebelah Utara :JI. Desa; Sebelah Barat : Irigasi; Sebelah Timur : H. Toha;6.

PAW No. 0785/Pdt.P/2020/PA.Pmlkandung) dari Almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia tanggal 19Februari 2019;5. Menyatakan Para Pemohon berhak atas Harta Peninggalan AlmarhumPEWARIS tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;6.

PAW No. 0785/Pdt.P/2020/PA.PmlArtinya: ... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jikakamu tidak mempunyai anak.

PAW No. 0785/Pdt.P/2020/PA.PmlDrs. M. Sakdulloh Drs. H. Suginoto, SH.Panitera Pengganti,Dra Hj. Siti DamrohRincian Biaya Perkara :Biaya Pendaftaran >: Rp 30.000,00Biaya Proses : Rp 75.000,00PNBP Pemanggilan : Rp 10.000,00Biaya Pemanggilan : Rp 0,00Biaya Redaksi : Rp 10.000,00Biaya Meterai >: Rp 6.000,00Jumlah : Rp 131.000,00halaman 8 dari 8. PAW No. 0785/Pdt.P/2020/PA.Pml

Wahab dan Saksi Sapril Bin Yambas Tuleng;Bahwa Terdakwa datang ke KPUD Majene untuk membahas PAW DPRD dari PartaiPPP yang telah meninggal dunia atas nama Yaman;Bahwa pada saat membahas PAW, Terdakwa emosi karena tidak menerima penjelasanSaksi mengenai salah satu persyaratan PAW yang belum terpenuhi;Bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal ke arahwajah sebanyak satu kali, yang mana Saksi menangkis dan menghindar;Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa kemudian memakimaki

Saksi ISUKMAWATI M SILA ALIAS SUKMA BINTI M SILAe Bahwa ada masalah tentang verifikasi PAW;e Bahwa Terdakwa menelpon tentang masalah proses Pasal 22 PAW; Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar jam 16.30 WITAbertempat di Ruang Ketua KPUD Majene;e Bahwa pada waktu itu yang mengikuti rapat sekitar delapan orang termasuk Saksi Surakhmat., S.Sos;e Bahwa Terdakwa datang dengan dua temannya yaitu Saksi Hasrapuddin Alias Cala Bin Abd.Wahab dan Saksi Sapril Bin Yambas

Tuleng;e Bahwa Saksi sebagai Pokja PAW; Bahwa dalam rapat tersebut antara Terdakwa dan Saksi Surakhmat., S.

ARSALIN ARAS BIN ARASBahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September2013 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di ruangan ketua KPUD Majene;Bahwa ada masalah PAW sehingga Terdakwa datang ke kantor KPUD;Bahwa masih ada kekurangan tentang salah satu syarat PAW;Bahwa Saksi Surakhmat., S. Sos membawahi bidang tekhnis pemilu sehingga Saksi Surakhmat., S.

Si BIN SULOe Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3September 2013 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di ruangan ketua KPUD Majene;e Bahwa ada masalah PAW sehingga Terdakwa datang ke kantor KPUD;e Bahwa masih ada kekurangan tentang salah satu syarat PAW;e Bahwa Saksi Surakhmat., S.

Sumenep atas diri Para Penggugat,dengan suratnya tertanggal 17 Oktober 2013, Nomor A229/ DPC02/X/2013,Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dariPKNU, untuk selanjutnya akan disebut objek sengketa;Bahwa, sesuai dengan prosedur Pergantian Antar Waktu anggota DPRD, nantinyayang akan memproses PAW tersebut adalah Turut Tergugat;Bahwa, Dewan Perwakilah Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep ditarik sebagaipihak Turut Tergugat dalam perkara ini, hanya untuk tunduk pada putusan perkaraini

Anggaran Rumah Tangga Partai PKNU, makapemberhentian Para Penggugat dari keanggotaan Partai Kebangkitan NasionalUlama tidak sah dan batal demi hukum;Bahwa, demikian juga oleh karena pemberhentian Para Penggugat dari keanggotaanPKNU tidak sah, yang notebene pemberhentian tersebut menjadi syarat PergantianAntar waktu (PAW), maka Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Para Penggugatjuga tidak sah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep (TurutTergugat) tidak berhak memproses Pergantian Antar

Waktu (PAW) atas diri ParaPenggugat.

Sehingga apabila usul Tergugat tentang Pergantian Antar Waktu (PAW)dan Turut Tergugat tetap memprosesnya, berarti Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), dan bagi Turut Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatigeoverheidsdaaa);Bahwa, alasan lain dari pada itu Dewan Pengurus Cabang Partai KebangkitanNasional Ulama Kabupaten Sumenep (Tergugat), masih belum memiliki /egalHal.5 dari 15 hal. Put.

Sumenep (Tergugat), berupa Pergantian Antar Waktu (PAW) atasdiri Para Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sudahselayaknya usul tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;18 Bahwa, demikian juga kalau usul Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri ParaPenggugat, yang sudah nyatanyata tidak sesuai dengan hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku, tetap diproses oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Sumenep (Turut Tergugat), maka berarti Turut Tergugat jugatelah

Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT menerbitkan surat Pergantian AntarWaktu (PAW) yang ditujukan kepada TERGUGAT Il untuk memproses PAWterhadap PENGGUGAT sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenPidie sesuai dengan Surat Nomor : 006/SE.2/DPDNasDem Pidie/VV2017 tertanggal09 Juni 2017 merupakan perbuatan melawan hukum yang nyatanyata secaralangsung merugikan PENGGUGAT;10.Bahwa Surat PAW Nomor : 006/SE.2/DPDNasDem Pidie/VV/2017 tertanggal 09Juni 2017 tersebut yang diajukan oleh TERGGUGAT kepada

Pidiedemikian juga halnya dengan PAW terhadap Penggugat;Bahwa oleh karena demikian maka dalil Penggugat ini haruslah ditolak;Bahwa Penggugat diberhentikan dari Partai NasDem Kab.

Perihal : Undangan PenyelesaianRapat PAW yang ditujukan kepada Kompemwil DPP Partai NasDem Prov.Aceh, Ketua DPW Partai NasDem Prov Aceh, Saudari Nursaadah, S. Ag;Surat Keputusan Nomor: 044 /IV/2SK/DPPNasDem/2017.

Menyatakan Perbuatan Tergugat Ill dalam menindaklanjuti PAW telah sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;3.

Pidie, periode tahun 2014 s/d 2019 ;Bahwa Penggugat tidak aktif lagi dalam partai Nasdem karena sudah dipecat,saksi tahu Penggugat sudah dipecat dalam partai Nasdem dari media masa,saksi tidak pernah melihat surat pemecatan Penggugat dari partai Nasdem;Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Keputusan dari DPP Pusat PartaiNasdem tentang masalah PAW tersebut;Bahwa setahu saksi yang mengusulkan surat PAW antara Penggugat denganTergugat adalah Partai Nasdem ;Bahwa Penggugat pernah menceritakan pada saksi