Ditemukan 8127 data
122 — 46
Anggaran Dasar Tidak mengatur dan tidakmemberi wewenang pada Pengurus PAW untuk mewakili Koperasi melakukantindakan di dalam dan di luar Pengadilan.
Mencermati maknayang terkandung dalam pasal ini maka Pengurus PAW Primkoppol resta Madiundalam mengajukan gugatan jelasjelas tidak sesuai dengan apa yang dimaksuddalam pasal tersebut yaitu Pengurus PAW dalam melakukan tindakan danupaya yang di atasnamakan bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasiPrimkoppolresta (yaitu dalam mengajukan gugatan perkara a quo) tidakmenunjukkan adanya kesesuaian dengan rapat anggota.
Mencermati maknayang terkandung dalam pasal ini maka Pengurus PAW Primkoppol resta Madiundalam mengajukan gugatan jelasjelas tidak sesuai dengan apa yang dimaksuddalam pasal tersebut yaitu Pengurus PAW dalam melakukan tindakan dan upayayang di atasnamakan bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasiPrimkoppolresta (yaitu dalam mengajukan gugatan perkara a quo) tidakmenunjukkan adanya kesesuaian dengan rapat anggota.
Meskipunsebagai PAW (Pengganti Antar Waktu) tetapi statusnya tetap sebagaiPengurus, juga mempunyai hakhak dan kewajiban sebagai mana diaturdalam ketentuan tersebut diatas.a.
28 — 8
PAW Nomor 0037/Pdt.
PAW Nomor 0037/Pdt. P/2018/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, 02 Agustus 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriah. SH. MHHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0037/Pdt. P/2018/MSMrd
68 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sehingga akhirnya Tergugat IIImengajukan usulan PAW a quo kepada Tergugat IV sesuai Surat Nomor161.3/926.DPRD tanggal September 2011 dan Nomor 161/1984.DPRD tanggal6 Desember 2011 perihal usul PAW, kemudian Tergugat IV memproses usulantersebut sesuai Surat Nomor : 270/218/KPUProv.027/XII/2011 tanggal 30November 2011 tentang perbaikan usulan PAW anggota DPRD Provinsi Sultraan. H.
, sampai ada keputusan lebih lanjutdari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Tergugat II) yangseharusnya ditaati dan dilaksanakan oleh Tergugat I ;Bahwa usul PAW sebagai Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara atas diriPenggugat oleh Tergugat III kepada Tergugat V sebagaimana termaktub dalamsurat Tergugat III Nomor 161.3/926.DPRD tanggal 1 September 2011 tentangusul PAW anggota DPRD Propinsi, surat Nomor 161/984.DPRD tanggal 06Desember 2011 dan kepada Tergugat V sesuai surat Nomor 160/1013.DPRDtanggal
Pasal 1 ayat 7 jo Pasal 131 ayat 2 jo Pasal 135 ayat 1 PeraturanTata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor Tahun 2010 ;Yang merupakan ketentuan tentang mekanisme prosedural usulan PAW anggotaDPRD Propinsi oleh Tergugat III sehingga suratsurat Tergugat III tersebut secaraformil cacat hukum ;9 Bahwa demikian juga Tergugat IV tanpa meneliti secara cermat dan saksamaserta tanpa melakukan verivikasi baik administrasi maupun factual, antara lainterhadap :1 Alasan PAW yang substansinya
Sultra ;8 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi TenggaraNomor : 270/218/KPUProv027/XI/2011 tanggal 30 November2011 tentang Perbaikan Usulan PAW Anggota DPRD Prov. Sultraa.n. H. Sahruddin Buton, SH. ;9 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi TenggaraNomor : 270/231/KPU.
Sahruddin B, SH., tanggal 14 April 2010 ;= Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 32/INT/ DPP.PD/IV/20101perihal instruksi pelaksaan PAW Anggota DPRD Prov.
71 — 13
daftarkan kePengadilan Negeri Kota Sibolga, TergugatI sebagai pihak yang mempunyaikewenangan untuk merekomendasikan Penggugat untuk menggantikankedudukan Alm.Rajali Silalahi, tidak juga merekomendasikan Penggugat untukdilantik dan atau ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kota Sibolga dari DPDPAN Kota Sibolga periode 20092014.Bahwa atas sikap dan tindakan TergugatI yang tidak mau memberikanrekomendasi agar Penggugat diangkat, ditetapkan, dan atau dilantik sebagaiAnggota DPRD Kota Sibolga melalui mekanisme PAW
sebagai Anggota DPRD KotaSibolga, TergugatIII juga tidak ada melakukan tindakan apapun yang bertujuanmendesak TergugatI untuk merekomendasikan Penggugat.Bahwa TergugatIII, dalam pengetahuan Penggugat hanya menerbitkan SuratNomor : PAN/ A/KWSJ/077/II/2012, tertanggal 29 Februari 2012, perihal :Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Sibolga dari PAN, yangditujukan kepada TergugatII, dan ditembuskan kepada TergugatI.Bahwa tindakan TergugatI, TergugatI, dan TergugatIIJ yang tidakmelakukan proses PAW
dikemukakan diatas, mohonkiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq MajelisHakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara gugatan ini, untuk berkenan memanggil para pihak pada haripersidangan yang telah ditentukan untuk itu, dengan mengambil keputusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :A DALAM PROVISI.1 Menyatakan Penggugat yang memperoleh suara terbanyak kedua dalampemilu Legislatif Kota Sibolga Tahun 2009, berhak atas PergantianAntar Waktu (PAW
Sdr Rajali Silalahi.2 Menghukum Tergugat I untuk dengan segera merekomendasikanPenggugat sebagai Anggota DPRD Kota Sibolga Periode 20092014 dariDPD Partai Amanat Nasional Kota Sibolga melalui proses PergantianAntar Waktu.B DALAM POKOK PERKARA.1 Primair:Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Penggugat sebagai peraih suara terbanyak kedua dalam PemiluLegislatif DPRD Kota Sibolga Tahun 2009, berhak atas Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Sibolga Periode 20092014.Menghukum
Tergugat I untuk merekomendasikan Penggugat sebagai AnggotaDPRD Kota Sibolga Periode 20092014 dari Partai amanat nasional (PAN)melalui proses PAW menggantikan Alm Sdr Rajali Silalahi.Menghukum Tergugat IJ dan Tergugat III, baik sendirisendiri maupunbersamasama memerintahkan Tergugat I menyegerakan pengajuan Penggugatsebagai Anggota Legislatif DPRD Kota Sibolga periode 20092014 melaluiproses PAW menggantikan Alm.
34 — 8
Paw
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381000,00 ( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
14 — 7
Jalantek No. 7 SengkangKecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yangtelah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor518/SK/PA.Skg/IX/2020, tertanggal 8 September 2020;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar keterangan Pemohondan buktibukti yang diajukan.Hal. 1 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA SkgTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6September
Abd Wahid tidakmempunyai anak dan mempunyai 3 saudara kandung yaitu ST, Syamsiah,Danial dan Ridwan;Hal. 2 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA Skg8. Bahwa, Almarhum Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid yang telahmeninggal dunia pada tanggal 29Oktober 2019 meninggalkan ahli warissebagai berikut :a. Sitti Syamsiah binti H. Abd Wahid(Sebagai adik kandung).b. Ridwan bin H. Abd Wahid(sebagai adik kandung).c. Danial bin H. Abd Wahid (sebagai adik kandung)9.
K dan tidak melahirkanHal. 8 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA Skganak, hanya meninggalkan tiga orang saudara, Juliana. K lebih dahulumeninggal daripada Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid; Bahwa kedua orang tua Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid lebihdahulu meninggal dunia; Bahwa agama yang dianut oleh saudarasaudara Muhammad Idrus Wahidbin H. Abd Wahid, adalah agama Islam; Bahwa meninggalnya Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid karenasakit, bukan ulah dari saudarasaudaranya.
Rekening IDR 7101515448 Atasnama Muhammad Idrus Wahid;Hal. 9 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA SkgMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan Pemohon Sitti Syamsiah binti H. Abd Wahid, Ridwan bin H.Abd Wahid dan Danial bin H.
Aisyah S, S.H.Hal. 10 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA SkgDrs. NurmaaliPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00JumlahPanitera Pengganti,Haryadi, S.H.: Rp106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA Skg
98 — 20
Surat No.171.31/445/433.060/2013,perinal Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No.171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian KekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua Komisi PemilihanUmum Kabupaten Bangkalan;9.
Nomor : 171.31/445/433..060/2013, tanggal 12 Agustus 2013, perihal :Permintaan verifikasi calon PAW anggota DPRD Bangkalan ;b.
Oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah ditolak ;2014.Bahwa, terhadap permohonan PAW yang diajukan kepada Ketua DPRDKabupaten Bangkalan untuk diproses, Pengadilan Negeri Bangkalan tidakberwenang memutus agar memerintahkan kepada ketua DPRD untukmenghentikan sementara proses PAW, karena hal ini menjadi kKewenanganPengadilan Tata Usaha Negara mengingat Ketua DPRD adalah PejabatNegara/public dan surat yang dikeluarkannya terkait PAW adalah tindakan/perbuatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, di
Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.
Surat No. 171.31/445/433.060/2013, perihal : Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kbuipaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No. 171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian kekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.
Terbanding/Tergugat I : MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
Terbanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
Terbanding/Tergugat III : DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI RIAU
Terbanding/Tergugat IV : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Terbanding/Turut Tergugat I : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Terbanding/Turut Tergugat III : BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Terbanding/Turut Tergugat IV : GUBERNUR RIAU
34 — 20
AndiNurbai; Surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut Tergugat II Nomor:PAN/0307/B/KS/022/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal:Halaman 6 dari 35 halaman Perkara No 81/PDT /2019/PT PBR.7.Pemberitahuan dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW)Saudaraku Andi Nurbai (Fraksi PAN) DPRD Kab.
Kuantan Singingi ;Bahwa terhadap surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut TergugatIl Nomor: PAN/0307/B/KS/022/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal:Pemberitahuan dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) SaudarakuAndi Nurbai (Fraksi PAN) DPRD Kab.
;Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atautidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat IIl yangditujukan kepada Tergugat Il Nomor: PAN/03/A/K/KS/031/2018 Tanggal 5Maret 2018 Perihal Rekomendasi PAW Anggota Fraksi PAN DPRDKabupaten Kuantan Singingi a.n.
AndiNurbai ;Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut Surat Nomor:PAN/0307/B/KS/022/V1I/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal:Pemberitahuan dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) SaudarakuAndi Nurbai (Fraksi PAN) DPRD Kab.
Surat Tergugat Nomor : 026/MPPAN/V1/2018, tanggal 17 Juni 2018,Perihal Segera dilaksanakan PAW ;2. Surat Tergugat Ill, Nomor : PAN/03/A/K/KS/031/2018, tanggal 5Maret 2018, Perihal: Rekomendasi PAW Anggota Fraksi PAN DPRDKabupaten Kuantan Singing! a.n, Andi Nurbai,3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat NasionalNomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/104/VIII/2008 , tanggal 13 Agustus 2018tentang PEMBERHENTIAN TETAP SAUDARA ANDI NURBAISEBAGAI ANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL.4.
69 — 39
(PEMOHONXIII)Hal. 2 dari 9 PAW No. 776/Pdt.P/2018/PA Skg14.15.16.17.18.19.20.HJ. ANDI BAU RAHMA ST. M.Si BINTI ANDI BURHANUDDIN TAKKO,Lahir di Ujung Pandang 17081974, Agama Islam, pendidikan terakhir S2,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di JI. Industri KecilNomor 11, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
(PEMOHONXX)Hal. 3 dari 9 PAW No. 776/Pdt.P/2018/PA SkgPara Pemohon tersebut di atas diwakili oleh kKuasanya Sarifa Nabila, SH.
ANDI HERLINA BINTI ANDI SYAMSUDDIN (PEMOHON XVIII)Hal. 5 dari 9 PAW No. 776/Pdt.P/2018/PA Skg4.5. ANDI DARWANSYAH BIN ANDI SYAMSUDDIN (PEMOHON XIX)6. ANDI ANWAR SYADAT BIN ANDI SYAMSUDDIN (Almarhum)meninggal tahun 20187. ANDI MUHAMMAD HATTA BIN ANDI SYAMSUDDIN (PEMOHONXX)6. DRS. ANDI SYAHRAZAD P BIN ANDI PALLAWARUKKA7. ANDI SULFA BINT! ANDI PALLAWARUKKA (Almarhum Balita)meninggal tahun 19508. ANDI PANCAWATI P BINTI ANDI PALLAWARUKKA9.
Makka A. masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan manaHal. 8 dari 9 PAW No. 776/Pdt.P/2018/PA Skgpada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh KetuaMajelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantuoleh H. Arifin, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasaPemohon.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Dra. Hj. Faridah Mustafa Dra. Hj. Hasniati D, M.H.Drs. H. Makka A. Panitera Pengganti,4.H. Arifin, S.Ag.
,M.H.Perincian biaya : Pendaftaran : Rp 30.000,00 Proses : Rp 50.000,00 Panggilan : Rp 75.000,00 Redaksi :Rp 5.000,00 Meterai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp166.000,00 (Sseratus enam puluh enam ribu rupiah).Hal. 9 dari 9 PAW No. 776/Pdt.P/2018/PA Skg
206 — 110
Majene. karena usulan PAW Penggugat sudah berproses di DPRDMajene maka menurut hemat Tergugat 1 dan Tergugat 2 DPRD Majenepatut ditarik sebagai PIHAK dalam perkara ini.
Majene yangmempertegas tidak ada Pergantian Antar Waktu(PAW), surattersebut tidak sah adanya karena yang menandatangani surattersebut adalah M.
Majene atas Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kab.
MAJENE NOMOR : 017/DPCPPNUI/MN/IX/2013 TANGGAL 19092013 PERIHAL PENEGASAPROSES PAW DITUJUKAN KEPADA BADAN Ketua/PIMPINAN DPRDKAB. MAJENE, tertanggal 19 September 2013, ditandatangani olehHAMASAN selaku Ketua dan ASRUDDIN selaku Sekretaris, T1.220;2421.Foto Copy SURAT Ketua DPRD KAB. MAJENE NOMOR : 323/DPRD/XII/2013TANGGAL 18122013 PERIHAL USULAN PAW ANGGOTADPRD KAB.
Majene tentang penegasan proses PAW atas diri Penggugat , danoleh karena surat itu DPRD Kab. Majene telah menindaklanjuti denganmenyurati Bupati Majene perihal usulan PAW Anggota DPRD Kab. Majene, danoleh karena itu Pula DPRD Majene patut ditarik sebagai pihak dalam perkaraini;Menimbang bahwa mengenai hal ini, Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini berpendapat bahwa DPRD Kab.
26 — 25
Perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari terdakwamendatangi kantor DPRD Kapuas Hulu bersama Sdri TERESIA GAME, S.Pd dengantujuan menemui saksi korban Drs SUWARJO untuk meminta penjelasan kepada saksikorban Drs SUWARJO tentang PAW (Pergantian Antar Waktu) An Sdri TERESIAGAME, S.Pd (Istri terdakwa) dengan membawa foto copy Draft PAW setelah bertemudengan saksi korban Drs SUWARJO, kemudian saksi korban Drs SUWARJOmenjelaskan
kepada terdakwa bahwa draft tersebut benar dikeluarkan oleh DewanPengurus Kabupaten (DPK) Partai PDK dan telah ditanda tangani oleh Ketua Partai namun draft tersebut belum pernah dicap oleh Sdr ALEXANDER PAULUS draftpengajuan tersebut dicap dan diantar sendiri ke kantor DPRD Kapuas Hulu, KPUDKapuas Hulu dan Kantor Bupati Kapuas Hulu tanpa didampingi oleh pengurus partaikemudian saksi korban Drs SUWARJO mengatakan bahwa cap yang terdapat padapengajuan PAW tersebut bukan cap/stempel dari secretariat
Saksi Drs SUWARJOe Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangansehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan olehterdakwa terhadap saksi; Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 November 2008 sekirapukul 14.15 Wib bertempat dikantor DPRD Kapuas Hulu yang terletak di JlAntasari Kec Putussibau Utara, Kab Kapuas Hulu;Bahwa awalnya terdakwa datang menemui saksi untuk meminta penjelasankepada saksi mengenai PAW (Pergantian Antar Waktu) An Teresia
tersebut bukan cap/stempel dari sekretariat kemudian Sdri TERESIAGAME, Spd meminta draft pengajuan PAW tersebut untuk dicabut sambilmeyodorkan surat yang dibuat oleh Sekretariat Partai PDK;Bahwa kemudian saksi menjelaskan bahwa surat tersebut draftnya bukanseperti yang dibawa Sdri TERESIA tetapi harus ditujukan kepada Sdr PAULUSALEXANDER dan saksi meminta waktu selama 1 (satu) minggu kepadaterdakwa dan istrinya Sdri TERESIA GAME, S.Pd untuk ditelaah dandikonsultasikan kepada Pimpinan Partai yang
ZAHARI tidak puas dan tersinggung dengan penjelasan saksi DrsSUWARJO tentang draft Surat PAW Sdri Tresia GAME S.Pd (istri terdakwa) namunMajelis Hakim berpendapat terdakwa RICHAD MAULANA Als RICARD Bin H.M.ZAHARI menginsyafi perbuatannya tersebut akan menimbulkan rasa sakit terhadapsaksi Drs SUWARJO karena dilakukan terdakwa RICHAD MAULANA Als RICARDBin H.M.
42 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dedi Irawan, S.H. dan Rekomendasi Penggantian AntarWaktu (PAW) dari sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf,telah mengakibatkan terbitnya surat Nomor: 193/A/DPWPBRSumsel/V/2012 tentang pengantar Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW)Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 777 K/Pdt.Sus/2012sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf yang dikeluarkanoleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi ProvinsiSumatera Selatan (Tergugat IJ).
Dedi Irawan, $.H. dan Rekomendasi Penggantian AntarWaktu (PAW) atas nama sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. MuhammadYusuf, yang merekomendasikan Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. DediIrawan, S.H. sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi, maka terlihatdengan jelas adanya peran yang begitu kuat dari Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas.
Dedi Irawan, SH. danRekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama sdr. Dedi Irawan, SH.kepada sdr.
Muhammad Yusuf, kepada Ketua DPRDKabupaten Musi Rawas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan PutusanProvisional atau Putusan Sela untuk penundaan Proses Penggantian AntarWaktu (PAW) DPRD Kabupaten Musi Rawas an. sdr. Dedi Irawan, S.H.kepada Muhammad Yusuf dengan dasar Surat Pencabutan StatusKeanggotaan sdr.
Dedi Irawan, S.H. dan Penggantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas an. sdr. Dedi Irawan, S.H. kepadasdr. Muhammad Yusuf dengan Nomor : 052/A/DPCPBRLHT/V/2012yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Musi Rawas (Tergugat I) yang ditujukan kepada DewanPimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan (Tergugat IJ) dan SuratNomor: 191/A/DPWPBRSUMSEL/V/2012, serta Surat PengantarRekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) antara sdr.
133 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1102 K/Padt.SusParpol/2018Dalam Provisi:1.Menetapkan, menunda/menangguhkan usulan/pengajuan PenggantianAntar Waktu (PAW) oleh Tergugat atas diri Penggugat darikedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Gunungkidul oleh Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Gunungkidul sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde);Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari untuksegera memberitahukan Penetapan Penundaan/Penangguhan
tentangUsulan/Pengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugat atasdiri Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Gunungkidul dan atau instansiinstansi terkait;Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.
Nomor 1102 K/Padt.SusParpol/2018(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil PemilihanUmum Pasal 8 ayat (1) dan (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum(PKPU) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan KomisiPemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2010 tentang PedomanTeknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Hasil Pemilihan Umum,Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2016 tentangPerubahan atas Peraturan Komisi Pemilihnan Umum (PKPU) Nomor 22Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota HasilPemilinan Umum dan oleh karenanya harus batal demi hukum dandinyatakan tidak berlaku;3.
Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota HasilPemilihan Umum dan oleh karenanya harus batal demi hukum dandinyatakan tidak berlaku;3.
60 — 11
HIDAYAT, B.Sc.Ac dilakukan Pergantian AntarWaktu (PAW) yang penggantinya berasal dari Partai Bulan Bintang DAPILSolok II sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku tentangPAW .Bahwa yang paling berhak untuk menggantikan Sdr. M. HIDAYAT, B.Sc.Acsebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah Penggugat .Bahwa Tergugat I telah mengajukan surat kepada Tergugat II dengan surattertanggal 20 Juli 2013 No.
Maka oleh sebab itu pengajuan PAW adalah bertentangandengan undang undang dan oleh karenanya haruslah dibatalkan, sebab selainmelanggar ketentuan perundan undangan yang berlaku juga merugikanPenggugat sebagai yang berhak untuk PAW .Bahwa para Caleg No. urut 1 Sdr. Ismail, S.Ag telah meninggal dunia, Sdr.Drs. Elyunus, SH Caleg Nomor urut 2 sudah mengundurkan din denganprofesi Notaris, Ir. Bestari Caleg No. 4 sudah pindak ke Partai Gerinra, danSdr.
Maka dengan diajukan Sdr.LINDA MEDIA, S.Ag sebagai PAW oleh Tergugat I adalah sebuah perbuatanmelawan hukum dan merugikan Penggugat .Bahwa atas pengajukan PAW oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dimanaTergugat II telah menutup informasi untuk public dan untuk Penggugat atasPutusan No. 35/Pdt.G/2013/PN.KBR hal 4 dari 26pengajuan PAW, sehingga Penggugat sangat sulit mendapatkaninformasyvketerangan atas PAW, perbuatan Tergugat II yang selalu menutupinformasi tentang PAW atas nama M.
Bahwa berdasarkan ketentuan proses mengajukan PAW untuk selanjutnyadiproses oleh Turut Tergugat A dalam rangka verifikasi persyaratan PAW,dan Turut Tergugat A melanjutkan prosesnya kepada Turut Tergugat B untukminta diterbitkan/dikeluarkan Surat Keputusan tentang PAW dan peresmiananggota DPRD pengganti kepada Gubernur Sumatera Barat.
Maka denganadanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tetgugat I danTergugat II, maka Penggugat meminta kepada Turut Tergugat A dan TurutTergugat B untuk menghentikan dan tidak melanjutkan proses PAW sampaiadanya keputusan Pengadilan Negeri Koto Baru mempunyai kekuatan hukummengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tegugat I dan TergugatII dalam proses PAW atas nama M.
51 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Proses Penggantian Antar Waktu(PAW):Bahwa atas tindak lanjut dari Surat DPP Partai Hanura Nomor : A/036/DPPHanura/II/2012, tertanggal 28 Februari 2012 perihal PersetujuanPergantian Antar Waktu) a.n.
Foto copy Absensi Tim P2PAW dan Notulen Rapat Tim P2PAW padatanggal 19 Oktober 2011 dan 2 November 2012, yang menerangkanbahwa telah terjadi pembahasan usulan PAW dihadiri oleh TimP2PAW, Termohon Kasasi/semula Penggugat dan Pengusul PAW;7. Foto copy Laporan Tim Investigasi terhadap permasalahanTermohon Kasasi/semula Penggugat di DPRD Provinsi SumateraUtara pada tanggal 12 Januari 2012;8.
A/036/DPPHanura/II/2012 tertanggal28 Februari 2012 Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu atasTermohon Kasasi/semula Penggugat, yang menerangkan bahwaDPP Partai Hanura menyetujui untuk dilakukan PAW atas usulan dariDPD Provinsi Sumatera Utara;B.
Bahwa Partai Hanura telah membentuk Tim Pertimbangan PenentuanPergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Partai Hanura Periode20092014 (P2 PAW) berdasarkan Surat Keputusan No.
PAW dari Pemohon Kasasi II/semula TergugatI, dan Termohon Kasasi/semula Penggugat pun berjanji akan memperbaikidiri untuk aktif dalam tugastugas Termohon Kasasi/semula Penggugatsebagai Anggota DPRD Provinsi di DPRD Prov.
40 — 6
PAW Nomor 0016/Pdt.
PAW Nomor 0016/Pdt. P/2018/MSMrd1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk, An. Para Pemohon masingmasing,yang dikeluarkan oleh Provinsi Aceh. Kabupaten Pidie Jaya, telahdinazegelin oleh Pegawai Pos dan dilegalisir oleh Panitera MahkamahSyariyah Meureudu kemudian dicocokkan dengan aslinya dan terbukticocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.1, P2, dan P3 ;2.
PAW Nomor 0016/Pdt. P/2018/MSMrdkesaksian di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannyadapat diterima dan dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang Saksi Pemohon yangsaling bersesuaian satu sama lainnya, ditemukan fakta di persidangan bahwapara Pemohon adalah ahli waris sah dari Almrh Hj. Zainabon binti H.
PAW Nomor 0016/Pdt. P/2018/MSMrdMuzhirul Haq. SAg Drs. Zukri. SHRani Sayulina. SHI. SKHPanitera PenggantiAnwar Yahya. SAgPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 540. 000,Biaya redaksi :Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp. 631.000, (enam ratus tiga puluh satu riburupiah) ;Hal 10 dari 10 hal. PAW Nomor 0016/Pdt. P/2018/MSMrd
23 — 6
Muksana Zulfia Binti Mukhlis, Tempat/Tanggal lahirMeureudu / 02021986, agama :Islampekerjaan Bidan,Pendidikan :DIII,Alamat :JlJeurat Timoh Dusun DamaiGampong Pango Deah, Kecamatan UleeKareng,Kota Banda Aceh, sebagai PemohonIl;Hal 1 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgi3. Muksa Chandra Yangsah Bin Mukhlis, Tempat/Tanggallahir :Suka Jaya / 16011991,agama:Islam,Pekerjaan Mahasiswa Pendidikan :DIII,Alamat :Gampong Suka Jaya, KecamatanMuara Tiga, Kabupaten Pidie, sebagaiPemohon III;4.
Muksa Irawansah, S.H.I Bin Mukhlis;Hal 2 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgi1.2. Muksana Zulfia Binti Mukhlis;1.3. Muksa Chandra Yangsah Bin Mukhlis;1.4. Ade Sity Zhahara Binti Mukhlis;. Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2018 telah meninggal duniaSuami Sapiah Binti Abdul Gani, yang bernama Mukhlis TUsman di Makkah Arab Saudi, dengan meninggalkan ahliwarisnya :2.1. Sapiah Binti Abdul Gani (Isteri);2.2. Muksa Irawansah, S.H.I Bin Mukhlis (Anak LakilakiKandung);2.3.
Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan AhliWaris ini untuk Keperluan dalam rangka mengambil uangtabungan atas nama Mukhlis T Usman pada Bank tersebutdiatas dan untuk keperluan lainnya yang menyangkut denganAlmarhum Mukhlis T Usman;Berdasarkan alasanalasan yang telah Pemohonkemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepadaHal 3 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgiBapak Ketua Mahkamah Syariyah Sigli kiranya dapatmemeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan sebagaiberikut
SaidSafnizar, SH., MH masingmasing sebagai Hakimanggota,penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua majelis HakimHal 6 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgididampingi oleh hakimhakim anggota yang turut bersidangtersebut, dibantu oleh Izwar Ibrahim, Lc., LLM sebagaiPanitera pengganti dengan dihadiri oleh ParaPemohon/kuasanya;Ketua MajelisDrs. A. Aziz, SH., MH.Hakim anggota HakimanggotaDrs. Said Safnizar, SH., MH Drs. Ramli,.
(seratus tujuh puluh enamribu rupiah)Hal 7 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgi
RAHMAN ABDI
Tergugat:
1.NOOR CAHYATI
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
3.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
4.SITI JAMILAH
5.JARNIAH
6.H. TANDERAN BAKERAN
91 — 6
Jadi Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 23September 2018 itu sebagai lampiran surat PAW dari Tergugat IIIkepada Ketua DPRD KabupatenHulu Sungai Selatan dan BendaharaDPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, oleh karena Tergugat sampai sekarang tidak ada PAW dari Penggugat kepada Tergugat ,maka dari itu masih termasuk ruang lingkup internal partai politik, danperselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat harusdiselesaikan melalui mekanisme internal partai politik.Bahwa karena perselisihan antara
HSS dari PartaiHANURA (PAW Anggota DPRD Kab. HSS), dimana Penggugat tidakmenyimak secara seksama isi dari Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 23 September 2018 yang didalamnya ada pengakuansebagai anggota DPRD Kab.
HSS dari Partai HANURA, dimanaPenggugat tidak melihat fakta yang sebenarnya adanya katakataberikut yang melekat pada pengakuan pekerjaan dalam SuratPernyataan Tergugat itu dimana tertulis (PAW Anggota DPRD Kab.HSS), hal ini dapat berarti dengan sebenarnya berkaitan denganpekerjaan yang tertulis tersebut apabila telah terjadi PAW antaraPenggugat kepada Tergugat , maka benarlah pekerjaan yang tertulispada Surat Pernyataan Tergugat I, akan tetapi apabila tidak terjadiPAW dari Penggugat kepada Tergugat
98 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
) terhadap diriPenggugat tanpa alasan yang jelas;Bahwa anggota DPRD hanya dapat dilakukan PAW bila yang bersangkutanmeninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan karena melakukanperbuatan pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun ke atas dan telahberkekuatan hukum tetap dan semua rujukan aturan tersebut tidak ada yangdilanggar oleh Penggugat;Halaman 2 dari 15 hal.
terhadap Penggugat adalah tidaksah dan melawan hukum;Bahwa karena pengajuan PAW terhadap Penggugat cacat hukum makaPenggugat meminta kepada Tergugat Ill, IV, V dan VI tidak memprosespermintaan PAW yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II terhadapdiri Penggugat;Bahwa karena tindakan Tergugat dan Tergugat II yang mengajukan PAWterhadap Penggugat diawali dengan perbuatan melawan hukum oleh karenaitu permohonan Tergugat dan Tergugat II untuk melakukan pergantianantar waktu adalah tidak sah dan cacat
hukum;Bahwa karena Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana yangdiancam dengan hukuman di atas 5 (lima) tahun oleh karena itu Penggugattidak bisa dilakukan pergantian antar waktu (PAW) oleh Partai AmanatNasional;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Kotamobagu agar memberi putusan sebagai berikut:1.2.5.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan menolak permintaan PAW yang diajukan Tergugat danTergugat II;.
Nomor 1387 K/Pdt.SusParpol/2017 Menyatakan menolak permintaan pergantian antarwaktu (PAW) yangdiajukan Tergugat dan Tergugat II; Menghukum Tergugat Ill, IV, V, dan VI untuk tidak melanjutkan prosespergantian antarwaktu (PAW) terhadap Penggugat; Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum; Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar ongkos perkarasecara tanggung renteng sejumlah Rp1.886.000,00 (satu juta delapan ratusdelapan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa
Bahwa Pemberhentian Penggugat/Termohon Kasasi dari keanggotaanPatrai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Keputusan Nomor:PAN/A/Kpts/KUSJ/030/VIII/2014 PAN/A/Kpts/KUSJ/030/VIII/2014 yangditindak lanjuti dengan pengusulan PAW adalah beralasan hukum;b. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah diundang secara patut olehDPD PAN (Tergugat I/Pemohon Kasasi) namun Penggugat/TermohonKasasi tidak pernah datang dan hal tersebut menunjukan sikapmembangkang terhadap partai;c.
21 — 12
Maar yang telah meninggal dunia karena sakitHal. 1 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrspada tanggal 03 April 2020 sebagaimana tersebut dalam Surat Kematiandari Kepala Desa Nomor: 472.1/20/DsRkd/IIII/2020 yang dikeluarkan olehKepala Desa Rawakidang, Kecamatan Sukadiri, yang bertempat tinggalterakhir di Kp. Rawakidang RT. 004 RW. 001 Desa Rawakidang,Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;Bahwa lis bin H.
Maar (Pewaris) dan hinggadiajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagaiahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihakmanapun yang menyatakan keberatan atas diri masingmasing ParaPemohon tersebut di atas;Hal. 2 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrs9. Bahwa lis bin H. Maar (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidakmeninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;10.
Maar, adalah agamaIslam;Saksi kedua, Suri Sumawi binti Ilhak, mengaku bertetanggal para Pemohon,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk menjadi salah satu syarat dalam pengurusanHal. 5 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrskelengkapan administrasi pengambilan sertifikat tanah di Bank Mandiriatas nama lis bin H. Maar (Pewaris); Bahwa lis bin H.
Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanHal. 8 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA TgrsAgama adalah untuk menjadi salah satu syarat dalam pengurusankelengkapan administrasi pengambilan sertifikat tanah di Bank Mandiri atasnama lis bin H. Maar;Menimbang, bahwa pada waktu lis bin H.
Umi WardahHal. 10 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA TgrsPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 75.000,00 Panggilan Rp 300.000,00 PNBP Panggilan :Rp 20.000,00 Redaksi Rp 10.000,00 Meterai :Rp 10.000,00Jumlah:Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrs