PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Partai Amanat Nasional ; 6.1.2. Partai Barisan Nasional ; 6.1.3. Partai Bulan Bintang ; 6.1.4. Partai Buruh ; 6.1.5. Partai Demokrasi Kebangsaan ; 6.1.6. Partai Gerakan Indonesia Baru ; 6.1.7. Partai Indonesia Sejahtera ; Halaman 7 dari 58 halaman, Putusan Nomor 219/G/2016/PTUNJKT62.6.3.6.1.8. Partai Karya Peduli Bangsa ; 6.1.9. Partai Karya Perjuangan ; 6.1.10. Partai Kebangkitan Bangsa ; 6.1.11. Partai Kedaulatan ; 6.1.12. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia ; 6.1.13.

Partai Matahari Bangsa ; 6.1.14. Partai Merdeka ; 6.1.15. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia ; 6.1.16. Partai Pelopor ; 6.1.17. Partai Pemuda Indonesia ; 6.1.18. Partai Penegak Demokrasi Indonesia ; 6.1.19. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru ; 6.1.20. Partai Persatuan Nahdatul Ulama Indonesia ; 6.1.21. Partai Demokrasi Pembaruan ; 6.1.22. Partai Bintang Reformasi ; Pasangan nomor urut 2 (dua) : Drs. Effendi, M,S. Simbolon dan Drs. H.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ; 6.2.2. Partai Peduli Rakyat Nasional ; 6.2.3. Partai Damai Sejahtera ; Pasangan nomor urut 3 (tiga) : Dr. H. Chairuman Harahap, S.H., M.H. dan H. Fadly Nurzal,Pasangan ini diusung oleh : 6.3.1. Partai Golongan Karya ; Halaman 8 dari 58 halaman, Putusan Nomor 219/G/2016/PTUNJKT3.6.4.6.5.6.3.2. Partai Persatuan Pembangunan ; 6.33. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia ; 6.1.4. Partai Republika Nusantara ; Pasangan nomor urut 4 (empat) : Drs. H.

Partai Demokrat ; Pasangan nomor urut 5 (lima) : H. Gatot Pujo Nugroho, S.T. dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi.Pasangan ini diusung oleh : 6.5.1. Partai Keadilan Sejahtera ; 6.5.2. Partai Hati Nurani Rakyat ; 6.5.3. PENGGUCAT ; 6.5.4. Partai Patriot ; 6.5.5.

jawaban Wakil Gubernur melaluiDPRD Propinsi Sumatera Utara yaitu : Partai Keadilan Sejahteradan Partai Hati Nurani Rakyat ; 13.

NUR HUSAIN SAKTI, ST Lawan DPP PARTAI AMANAT NASIONAL

Penggugat:
Murhaban
Tergugat:
Partai Daerah Aceh

Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: MAHKAMAH PARTAI DPP PPP tersebut;

MAHKAMAH PARTAI DPP PPP VS H. MAMAN SUDIRMAN, S.Sos

PUTUSANNomor 6 PK/Pdt.SusParpol/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan partai politik padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:MAHKAMAH PARTAI DPP PPP, yang diwakili oleh Ketua danSekretaris Mahkamah Partai DPP PPP, Drs. H. Zainut TauhidSaadi, M.Si. dan Siti Yulia Irfany Sarifuddin, S.H., M.Kn.

Politik tersebut,Mahkamah Partai Politik telah menyelesaikan secara internal denganputusan Nomor 01/PerMPDPPPPP tanggal 25 September 2017 denganamar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menyatakan tidak menerima eksepsi Para Termohon untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.

Menyatakan SK DPW PPP Provinsi Banten Nomor 013/SKPPP/027/III/2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian, PimpinanMajelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan MajelisSyarah Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Lebak Masa Bakti 20162021 adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum;4. Menyatakan sah Keputusan Rapat Formatur Muscab VIII Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Lebak, yang diselenggarakan pada tanggal 16Agustus 2017;5.

Politik, apabila terjadiperselisinan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik;Bahwa ternyata perselisinan partai politik dalam perkara a quoadalah berkenaan dengan kepengurusan, dan secara faktual telahdiselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana PutusanNomor 01/PerMPDPPPPP tanggal 25 September 2017, putusanmana bersifat final dan mengikat secara internal (vide Pasal

PARTAI DPP PPP tersebut dan membatalkan PutusanHalaman 9 dari 11 hal Put.

HJ.SOLEHA MELAWAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN,Dk

Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Persatuan Pembangunan yangdibuktikan dengan Kartu). Tanda Anggota Partai Nomor13.09.10.08.0000060. oleh karenanya Penggugat tunduk dan taat denganAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PersatuanPembangunan dan UndangUndang Partai Politik (Bukti P1)2.

Mengenai kewajiban anggotauntuk membayar infag, hal tersebut telan dibuktikan oleh Penggugatberdasarkan bukti tanda terima pembayaran yang dibuat oleh sekretarismaupun bendahara partai (Vide : Bukti P5):Bahwa perihal Pemberhentian Anggota Partai Persatuan Pembangunan diaturdalam Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.Aturan tersebut berbunyi sebagai berikut: Anggota Partai PersatuanPembangunan berhenti karena: (a) meninggal dunia; (b) atas permintaan sendirisecara tertulis; (c

Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan atau;Menjadi anggota partai politik lain;Hal 6 dari 20 hal Nomor 26/PDT/2018/PT PLg18.Bahwa dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai yangbersangkutan harus disesuaikan dengan peraturan perundangundangan,sebagaimana disebutkan dalam Pasal 405 ayat (1) huruf (c), makaberdasarkan Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 TentangPartai Politik, anggota partai politik diberhentikan

Bahwa adapun isi Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :Pasal 32(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur didalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.Hal 8 dari 20 hal Nomor 26/PDT/2018/PT PLg(3) Susunan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan olehPimpinan Partai

yang menegaskan bahwa perkarainternal Partai Politik harus diselesaikan di internal Partai Politik tersebut, JoPasal 32 UU No.2 Tahun 2011 tentang PARTAI POLITIK, oleh karenanyagugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Lubuklinggausebelum adanya putusan Mahkamah Partai adalah prematur dan salah kaprah,karena itu harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(niet onvanklijk verklaard) karena tidak ada dasarnya menurut hukum :Vide : 1.

Penggugat:
Yaredi Gulo
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat

YUSUF, S.HiVSDEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI SIRA Cq. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI SIRA KABUPATEN PIDIE, DKK

Penggugat:
1.BAHRIUN RAMBE
2.MANINGAR, SP
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG
2.MAHKAMAH PARTAI BULAN BINTANG
3.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG
4.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Bahwa Partai Bulan Bintang (Partai PBB) adalah Partai Politiksebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Jo.UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Partai BulanBintang ikut sebagai peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 14;2. Bahwa para Penggugat adalah anggota DPRD KabupatenLabuhanbatu Selatan dari Partai Bulan Bintang Periode 20142019, hasil dariPemilinan Umum tahun 2014.3. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 M. Tergugat IV (ic.

DewanPimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)telah mengadukan Penggugat kepada Tergugat II (ic. Mahkamah Partai BulanBintang)4. Bahwa Pengaduan tersebut, pada intinya telah menyatakanPenggugat tidak aktif hadir di Kantor DPC Partai Bulan Bintang KabupatenLabuhanbatu Selatan dan tidak pernah kunjungan kerja saat reses serta tidakpernah melakukan Pembinaan ke Dapil, tidak pernah menimbulkan rasakepemilikan terhadap Partai.5.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Partai Bulan Bintangtersebut, para Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk melakukanpembelaan diri serta untuk menguji Keputusan Mahkamah Partai tersebut.7.

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Partai tersebut para Penggugatmerasa keberatan, sebab putusan Mahkamah Mahkamah Partai aquo, tidakadil dan tidak berdasarkan hukum sama sekali.3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang PartaiPolitik yang mewajibkan penyelesaian perselisinan partai politik diselesaikan diinternal Partai Politik telah dilakukan namun tidak tercapai.4.

sebagaimana amanat dari AD/ART dan garisgaris (Khittah) darikebijakan Partai Bulan Bintang;4.

Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kab. Dharmasraya
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sumatera Barat
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra

Pembanding/Penggugat : VIani Limardi
Terbanding/Tergugat I : Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta

KOJONGIAN
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI SULAWESI UTARA
3.FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA

IRWAN ARBAIN, ST. vs DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PATRIOT

KISMAN LATUMAKULITA X DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM.Cs

oleh Partai Politik.;.

AD/ART Partai NasDem.

Bahwaselain ketentuan mengenai Kongres, terdapat pula ketentuanAD/ART Partai NasDem mengenai Majelis Tinggi sebagai berikut:Anggaran Dasar Partai NasDemPasal 15Perangkat Partai terdiri dari:1.

oleh Majelis Tinggi Partai maka penundaan tersebutmerupakan kebutuhan Partai dan yang paling berhak adalah MajelisTinggi Partai dengan pertimbanganpertimbangan logis seperti adanyaPemilu;Ahli Prof.

Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdi bentuk oleh Partai Politik.

Penggugat:
WINDA
Tergugat:
Partai PKB Mamuju

Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam perkara No.237/DPP-PHPU/2014, tertanggal 16 September 2014;4. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan Mahkamah Partai dalam perkara No.237/DPP-PHPU/2014, tertanggal 16 September 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;5.

Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan TERGUGAT I dalam putusannya No.237/DPP-PHPU/2014, tertanggal 16 September 2014 yang melakukan pemecatan terhadap diri PENGGUGAT dari keanggotaan Partai Demokrat serta perbuatan TERGUGAT II sebagaimana terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatige daad) yang mana perbuatan PARA TERGUGAT dapat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil maupun moriil/imateril berserta akibat hukum dari padanya;6.

DANMAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT

perkara ini tidak sah dan patut untuk di batalkan ;Bahwa demikian juga Putusan TERGUGAT VMahkamah Partai dalamPutusannya memberhetikan PENGGUGAT sebagai anggota partaitidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat, karena yang berhakmemberhentikan keanggotaan partai adalah Dewan Pimpinan Pusat(DPP) dalam hal ini ketua umum, seharunya sesuai dalilnya bahwaPENGGUGAT melanggar kode etik Partai maka TERGUGAT //mahkamah partai cukup dalam Putusannya menyatakan PENGGUGATterbukti melanggar kode etik partai

Bahwa oleh karena Mahkamah Partai telah dapat menyelesaikanperselisinan internal partai tersebut di atas, maka sesuai ketentuan asal33 ayat (1) UU Partai Politik tersebut di atas, maka para pihak tidakdapat membawa penyelesaian perselisihan internal partai melaluipengadilan negeri.6.

Bahwa kewenangan Mahkamah Partai dapat dilihat dari ketentuanPasal 32 dan 33 UU Partai Politik dan Anggaran Dasar PartaiDemokrat yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 32 UU Partai Politik berbunyi sbb:(1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal PartaiPolitik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perseleisihan intenal partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik;(3) Susunan

Bahwa oleh karena Mahkamah Partai telah dapat menyelesaikanperselisihan internal partai tersebut di atas, maka sesuai ketentuan asal33 ayat (1) UU Partai Politik tersebut di atas, maka para pihak tidakdapat membawa penyelesaian perselisihan internal partai melaluipengadilan negeri.6.

telahmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat danPakta Integritas Partai Demokrat sekaligus memberhentikan saudaraHasan,SE.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Cq. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, dkk.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Nomor: Kep198/DPP/Golkar/Il/2017, tentang Pergantian Pelaksana Tugas KetuaDPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat dan PerubahanPengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan PimpinanDaerah Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 19 Januari2017; Dengan segala akibat hukumnya yaitu secara mutatis mutandismembatalkan Pelaksanaan MUSDA DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota di Kalimantan

20092015 (Hasil Revitalitasi);Mengembalikan Harkat dan Martabat Pemohon seperti dalam keadaansemula berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GolkarKeputusan Nomor KEP213/DPP/GOLKAR/XI/2012 tentang PengesahanKomposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKARProvinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2009 2015 (Hasil Revitalitasi);Menyatakan bahwa Termohon , Termohon Il, Termohon Ill, danTermohon IV telah: melanggar Anggaran Dasar Partai GOLKAR; melanggar Anggaran Rumah Tangga Partai

GOLKAR melanggar Peraturan Organisasi Partai GOLKARMemerintahkan Kepada DPP Partai GOLKAR untuk menjatuhkan sanksiOrganisasi terhadap Tergugat , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IVsesuai dengan AD/ART Partai Golkar serta berdasarkan PeraturanPeraturan Partai Golkar lainnya;Halaman 3 dari 10 hal.

Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, dan Tergugat IV telah: melanggar Anggaran Dasar Partai GOLKAR; melanggar Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR; melanggar Peraturan Organisasi Partai GOLKAR;10. Memerintahkan Kepada DPP Partai GOLKAR untuk menjatuhkan sanksiOrganisasi terhadap Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IVsesuai dengan AD/ART Partai Golkar serta berdasarkan PeraturanPeraturan Partai Golkar lainnya;11.

politik;Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisinan partai politik harusdiselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara ini perselisinan tersebut telah diselesaikanoleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor21/PIGOLKAR/II/2017 tanggal 3 Oktober 2017;Halaman 8 dari 10 hal.

DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Muara Enim. DKK VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN; DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Muara Enim. DKK

DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Muara Enim, alamat JI. LintasSumatera, Kelurahan Pasar Muara Enim;Dalam hal ini diwakili oleh GANEF ASMARA NL, SH. dan FAIZALANWAR, SE., keduanya kewarganegaraan Indonesia, masingmasing sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat NasionalKabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Keputusan DPW PANNomor: PAN/O6/A/KPTS/KS/002/V2014, tanggal 27 Januari 201 4:;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;2.

DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Muara Enim, alamat Jl.Proklamasi Lorong Cempaka RT. 03 RW. 01 Kelurahan Air Lintang,Murata. En iitj22=2=22=

., KETUA DAN SEKRETARIS DPD PARTAI GOLKAR KAB. BANGKA BARAT tersebut;

., KETUA DAN SEKRETARIS DPD PARTAI GOLKAR KAB. BANGKA BARAT VS 1. MAHKAMAH PARTAI GOLKAR, DK

II Partai golkar Kabupaten BangkaBarat untuk menunda pelaksanaan Musda IV Partai Golkar KabupatenBangka Barat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap..

Partai Golkar;Menyatakan sah hasil Musda IV Partai Golkar Kabupaten BangkaBelitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 12 Juli 2015;Menyatakan sah surat Keputusan Turut Tergugat Nomor KEP: 10/dpdI/GOLKARBABEL/XI/2015 tertanggal 05 Nopember 2015 tentangPengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar BangkaBarat Periode 20152020;Membebankan Biaya Perkara Kepada Tergugat I, Il dan TurutTergugat;Halaman 2 dari 10 hal Put.

Menyatakan Batal Putusan Mahkamah Partai Nomor 16/PIGOLKAR./1/2017 tertanggal 31 Mei 2017 oleh karena bertentangandengan Peraturan Mahkamah Partai Nomor 2 Tahun 2016 tentangPedoman Beracara dalam Perselisihan Internal Partai dan bertentangandengan Pasal 24 dan 25 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 junctoUndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;3. Menyatakan Tergugat II Konvensi/Penggugat Il Rekonvensi tidakmempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan ke MahkamahPartai Golkar;4.

Bahwa dalam peraturan Mahkamah Partai Nomor 2 Tahun 2016 tentangPedoman Beracara dalam perselisihan internal partai tidak diaturmengenai ketentuan beracara di hadapan Mahkamah Partai akibat daritimbulnya dualisme kepengurusan diseluruh jajaran Partai Golkarsehingga tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Termohon Kasasi ;8.

: ROBIN SE danEDI WARSITO S.H., KETUA DAN SEKRETARIS DPD PARTAI GOLKARKAB.

ANAS SUHARYONO ; DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI KEBANGKKITAN BANGSA (PKB) CQ. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JAWA TIMUR CQ. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI KEBANGKKITAN BANGSA (PKB) KABUPATEN BOJONEGORO

partai khususnya anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Kebangkitan Bangsa;.

rapat pleno dewan pengurus partai dapat mengambil putusanatas permintaan itu.

No.831 K/Pdt.Sus/2011pada pokoknya jika perselisinan partai politik diselesaikan terlebih dahuluoleh internal partai politik yang dilakukan oleh suatu mahkamah partai politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik dimana jangka waktupenyelesaian paling lambat 60 hari, Kemudian pada kenyataannya di dalamtubuh PKB belum terbentuk adanya suatu mahkamah partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai sebagaimana dimaksud Pasal 32 UUNomor 2 tahun 2011 tersebut, sedangkan di sisi

Bahwa gugatan Penggugat pada intinya mempermasalahkan terbitnyasurat keputusan Tergugat No. 037/DPC03N/A.1/X/2010 tertanggal 1Oktober 2010 tentang pencopotan keanggotaan Penggugat dari PKByakni keberatan terhadap keputusan partai politik yakni merupakanperselisihan partai politik, dan karena perkara a quo merupakan perkarayang menyangkut permasalahan internal partai politik, maka berdasarkanketentuan Pasal 32 UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.2 tahun 2008 tentang partai politik yang

SEMA No. 05 Tahun 2003tentang gugatan yang berkaitan dengan partai politik jo. SEMA No. 11Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan partai politik,disebutkan bahwa pada prinsipnya untuk perkaraperkara yang seperti itumerupakan urusan internal partai sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, DKK

Bahwa Partai Demokrat adalah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 juncto UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik;2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 juncto UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politikmaka yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik adalahHalaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 357 K/Padt.SusPar.Pol/20171.

Bahwa Penggugat adalah tercatat sebagai anggota Partai Demokrat denganNomor Keanggotaan 14701411 tertanggal 28 September 2010;. Bahwa Penggugat sudah 5 tahun mengabdi untuk Partai Demokrat dan tidakpernah berbuat halhal yang sifatnya merugikan Partai bahkan telahmembesarkan Partai hingga sekarang ini;.

Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 102/DPPPHPU/2014 tertanggal16 Desember 2014, Mahkamah Partai telah memberhentikan Penggugat darikeanggotaan Partai Demokrat karena Penggugat terbukti telah melakukanperbuatan politik uang yang bertentangan dengan Kode Etik dan PaktaIntegritas Partai Demokrat atas laporan Tergugat III Sdr.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART;2.

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) disebutkan:Yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politilf meliputi antara lain(1) perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan; (2) pelanggaranterhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa dasar yangjelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung