HULU, SH VS DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) KOTA PRABUMULIH;DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) PROVINSI SUMATERA SELATAN; DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)KOTA PRABUMULIH sberkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 101Komplek Bina Citra Prabumulih;Selanjutnya disebut sebagai ............ TERGUGAT 52. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)PROVINSI SUMATERA SELATAN; berkedudukan di Jalan Angkatan 45 PalembangSelanjutnya disebut sebagai........... TERGUGAT I;3.

Amanat NasionalKota Prabumulih, Penggugat bekerja keras, berusaha dan berjuang bersama rekanrekan pendiri Partai Amanat Nasional Kota Prabumulih lainnya untukmembesarkan nama Partai Amanat Nasional kota Prabumulih.Bahwa selanjutnya buah dari hasil kerja keras,uasaha dan perjuangan Penggugatbersama rekanrekan pendiri Partai Amanat Nasional Kota Prabumulih lainnya,Partai Amanat Nasional Kota Prabumulih berhasil meraih simpati dihati wargaPrabumulih, ini terbukti pada waktu Pemilihan Umum (PEMILU)

Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan.6.

Bahwa anggota Partai Amanat Nasional dapat diberhentikan apabila dinilai telahmelakukan peanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai Amanat Nasional serta peraturan Perundangundangan lainnya.Pertanyaan yang sangat mendasar dalam perkara ini adalah apakah benarPenggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai Amanat Nasional serta peraturan perundangundanganlainnya yang berlaku...... ?

Bahwa Penggugat sangat yakin dan Haqqul Yaqin tidak pernah sedikitpunmelakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai Amanat Nasional maupun peraturan perundangundangan yang berlaku,tetapi justru Penggugat berpegang teguh serta taat kepada Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional maupun Peraturan Perundangundangan yang berlaku.7.

NATSIR THAIBTergugat:1.Partai Hati Nurani Rakyat2.Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat3.BHENNY RHAMDANY

Bahwa setelah Penggugat ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai HanuraProvinsi Maluku Utara oleh Tergugat kemudian Penggugat kepengurusanDPD Partai Hanura di Provinsi Maluku Utara sebagaimana ketentuan azasperjuangan partai, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga sertaperaturanperaturan organisasi yang telah ditetapbkan mewujudkan visi, misidan program Partai HANURA di Provinsi Maluku Utara ;Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Tergugat mengeluarkan Surat KeputusanNo:SKEP/051/DPPHANURA/VII/2017 tentang Pemberhentian

merugikan nama baik partai sehinggamengganggu pelaksanaan program dan kebijakan partai untuk pencapaianvisi misi Partai HANURABahwa pada kenyataannya Penggugat sama sekali tidak tahu tindakanapa yang telah dilakukannya yang dianggap bertentangan dengan azasperjuangan partai, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan KodeEtik Partai HANURA serta merugikan nama baik partai sehinggamengganggu pelaksanaan program dan kebijakan partai untuk pencapaianvisi misi Partai HANURA, karena sesuai dengan mekanisme

program dan kebijakan partai untukpencapaian visi misi Partai HANURA, kemudian Tergugat Ill selaku KetuaBidang Organisasi DPP Partai HANURA mengeluarkan Nota BidangOrganisasi No:016/N.0/DPPHANURA/BIDORGANISASI/V/2017, tanggal4 Mei 2017 perihal Permohonan Pelaksanaan MUSDALUB DPD PartaiHANURA Provinsi Maluku Utara.

No:016/N.O/DPPHANURA/BIDORGANISASVV/2017 dikeluarkan pada tangga 4 Mei 2017sedangkan Muscablub yang dilakukan oleh tiga DPC Partai HANURApada DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara dilaksanakan padabulan Juni 2017.

Partai HANURA maka Penggugatakan menjelasakan bahwa Muscablub yang dilakukan oleh tiga DPC PartaiHANURA pada DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara didasarkanpada Peraturan Organisasi No.PO/02/DPPHANURA/IV/2015 dan suratEdaran DPP Partai HANURA No.

YUSUF, SH.I LAWAN DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI SIRA Cq. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI SIRA KABUPATEN PIDIE, DKK.

Bahwa karena dalam PemilihanUmum tahun 2009 di Aceh Partai Sira tidak memenuhi 5% (lima persen) suaradari total jumlah pemilih seluruh Aceh maka berdasarkan ketentuanHalaman 3 dari 29 halamanPerkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2013/PNSgi.tersebut diatas maka Partai Sira dengan sendidirinya tidak bisa lagisebagai partai peserta pemilu tahun berikutnya; 5 Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 berdasarkan akta notaris Nomor 04Akta Perubahan Anggaran Dasar Partai Sira (Suara Independen RakyatAceh) yang dikeluarkan

oleh Notaris IKA SUSILAWATI, SH., M.Kn.Bahwa Partai Sira berbadan hukum baru ttersebut (Tergugat )merupakan Partai lokal baru yang ingin menjadi Partai Lokal dalampemilihan umum tahun 2014 yang secara hukum tidak memilikiketerikatan dalam bentuk apapun dengan Partai Suara IndependenRakyat Aceh (Partai Sira) yang mengusung Penggugat sebagai anggotalegislatif; 6 Bahwa Tergugat I (Partai Sira tanpa kepanjangan) yang berbadan hukum sejaktanggal 10 Mei 2012 tersebut ternyata juga tidak mendaftar ke KIP

/2012 tertanggal 06 Desember 2012 perihal PengajuanPemberhentian dan Pengusulan Penetapan PA W;8 Bahwa anehnya yang melakuan PAW terhadap Penggugat adalah bukan partaiyang mengusung Penggugat sebagai anggota legislatif yakni Partai SuaraIndependen Rakyat Aceh melainkan partai lain (Tergugat I) yang memilikikesamaan nama dengan partai pengusung Penggugat, bahkan partai tersebut bukanpartai peserta pemilu tahun 2014 sebagaimana telah Penggugat sampaikan diatas.Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (

Partai SIRA (Suata IndependenRakyat Aceh) yang mengusung Penggugat menjadi Anggota Legislatif adalahtidak dapat dipisahkan dengan Partai SIRA hal ini seuai dengan Pasal 2 AktaPerubahan Anggaran Dasar Partai SIRA (Suara Independen Rakyat Aceh)Nomor 04, dan ditegaskan dengan Keputusan Kepala Kantor WilayahKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor : W1265.AH.II.01Tahun 2012 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,Nama, Lambang, Tanda Gambar, dan Susunan Kepengurusan Partai

/2012 tertanggal 06 Desember 2012perihal pengajuan Pemberhentian dan Pengusulan Penetapane Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 yang mendalilkan aneh yang melakukanPAW terhadap Penggugat adalah bukan Partai Suara Independen Rakyat Acehmelainkan Partai lain (tergugat I) dalil ini adalah tidak benar karena Tergugat Iadalah Plt.Ketua Umum DPW Partai SIRA Kabupaten Pidie, hal ini terlihatdalam Pasal 2 Akta Perubahan Anggaran Dasar Partai SIRA (Suara IndependenRakyat Aceh) Nomor 04 dan sesuai dengan

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI SIRA Cq. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI SIRA KABUPATEN PIDIE

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI SIRA Cq. DEWANPIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI SIRAKABUPATEN PIDIE alamat Jalan Pasar Ikan No. 4 PanteTeungeh Sigli selanjutnya disebut sebagai Terbanding I / semulaTergugat I, dalam hal ini diwakili kuasanya;1. Hasbi S.H.2. Muharramsyah, S.H.3. Bustamam S.H.I.Para Advocat/Pengacara pada Kantor pengacara M.

SuaraIndependen Rakyat Aceh Kabupaten Pidie dalam pemilu 2009 sebagaiAnggota DPRK Kabupaten Pidie tahun 2009 daerah pemilihan 3 (tiga) ; Bahwa dalam Pemilihan Umum Legislatif Provinsi Aceh tahun 2009 PartaiSuara Independen Rakyat Aceh merupakan salah satu Partai Lokal yanglulus sebagai partai peserta pemilu tahun 2009 di Provinsi Aceh, olehkarenanya Penggugat melalui Partai Sira KPW Pidie mendaftar sebagai CalegKabupaten Pidie sampai sekarang sebagaimana telah Penggugat sebutkandiatas ; Bahwa Tergugat

I (Partai Sira tanpa kepanjangan) yang berbadan hukumsejak tanggal 10 Mei 2012 tersebut ternyata juga tidak mendaftar ke Kipsehingga partai tersebut tidak lulus verifikasi faktual sebagai Partai Lokalpeserta pemilu tahun 2014 sebagaimana pengumuman Komisi PemilihanUmum Pusat tanggal 9 Januari 2013 ; Bahwa namun yang menjadi substansi perkara ini adalah pada tanggal06 Desember 2012 Tergugat I menerbitkan surat Pergantian AntarWaktu (PAW) kepada Tergugat Hf dan Tergugat HI untuk melakukan PAWterhadap

pemilu 2009 sebagai Anggota DPRK Pidie tahun 2009daerah pemilihan 3 (tiga); Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 adalah benar karena secara fakta danyuridis Partai SIRA adalah Partai Lokal di Aceh dan telah berbadan hukumsebagaimana tercatat dalam nomor akta : 07 tanggal 12 Februari 2008 yangdikeluarkan oleh Notaris LILA TRIANA, Sarjana Hukum yang berkedudukan diBanda Aceh; Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah benar karena dalam PemiluLegislatif Provinsi Aceh tahun 2009 Penggugat mendaftar

sebagai Caleg danterpilih menjadi anggota DPRK Pidie yang saat ini sedang menjabat; Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah tidak benar karena Partai SIRAtetap sebagai sebuah Partai Politik Lokal di Aceh hanya saja Partai tersebut tidakdapat mengirim Caleg nya dengan kata lain Partai dimaksud tidak dapat ikut sertadalam Pemilu Legislatif tahun 2014; Bahwa benar Tergugat I telah menerbitkan surat Pergantian Antar Waktu (PAW)kepada Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan surat dari Tergugat

NAZARUDDIN ISMAIL VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH (PNA) cq DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NANGGROE ACEH (PNA) KABUPATEN PIDIE JAYA

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Cq. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DIY Cq. Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kulon Progo

Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan bangsa pasal7 tentang kewajiban anggota, dinyatakan :a Setiap anggota berkewajiban mentaati Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga dan seluruh Keputusan Partai; b Setia dan Tunduk kepada disiplin partai ;c Aktif dalam kegiatan kegiatan partai serta bertanggungjawab atas segala sesuatuyang diamanatkan kepadanya ; d Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik partai serta menentang setiapupaya dan tindakan yang merugikan partai dengan cara yang berakhlak; e Memupuk

dimaksud padaayat a diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga.9 Bahwa pasal 32 Undang Undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan UndangUndang No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dinyatakan:a Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik diatur di dalamAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.b Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayata dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentukoleh partai

Dasar/AnggaranRumah Tangga Partai atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajibansebagai anggota Partai, atau melanggar disiplin Partai dan/ ataumencemarkan kehormatan dan nama baikPartai; Sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan diberi peringatan tertulissebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftarsebagai anggota.

di lembaga perwakilan rakyat sesuaidengan peraturan perundangundangan.Pasal 32., 2222222 nnn en nnn n nnn nnn nn nee en nnn en nnn enn nee n eee eennes1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.3 Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana

partai politik diatur di dalamAD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai politik.3 Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud padaayat (2), disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian. 63 4 Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat(2), harus diselesaikan paling lambat 60 hari

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung3. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Belitung

PENGGUGAT ;ssnsasaaasonasanomnmannsaeannnnanss RA LAWN exseeecsscosncensanenncnncansancenmannnseDewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, yang beralamat di Jln.Anggrek Murni Slipi, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut dengan Tergugat I.Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Propinsi KepulauanBangka Belitung yang beralamat di Jl. Depati Amir No.33, Pangkal Pinang,Bangka Belitung.

/DPD V GOLKAR /IX/2009, tertanggal 22September 2009, Dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Mengenai Pengesahan PenetapanPimpinan DPRD Kabupaten Belitung dari Partai Golkar Periode 20092014adalah Penggugat ( bukti P2) , Penggugat juga selaku Pengurus DewanPimpinan Daerah Tingkat Il Partai Golongan Karya kabupaten Belitungperiode 2009 2014 Dengan Jabatan Wakil Ketua Bidang Organisasiyang di sahkan berdasarkan Keputusan DPD Partai Golkar ProvinsiKepulauan

selaku Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Mengirimsurat nomor : B 436/ GOLKAR /XV2013, Tertanggal 13 November 2013yang di tujukan Kepada Tergugat Il perihal Tanggapan Atas UsulanPemberhentian Dari Keanggotaan Fraksi Partai Golkar DPRD ( Bukti P8 ),Bahwa Penggugat Menggangap keputusan Tergugat Hanya Sepihak ,tanopa Memberikan Kesempatan Kepada Diri penggugat untuk Klarifikasidan membela hak haknya di dalam internal partai Golkar , hal mana jelas jelas sangat merugikan Penggugat selaku kader Partai

Belitung atas nama Penggugat kepada SdriAGUSTINI sebagai Penganti Antar Waktu Anggota Fraksi Partai GolkarDPRD Kabupaten Belitung Masa Jabatan 2009 2014, Bukti P9 ) tanpamemberi hak kepada penggugat untuk mengajukan pembelaan pembelaan di internal partai, akibat perbuatan Tergugat Ill Penggugatsangat merasa di rugikan dan surat keputusan yang di keluarkan olehHalaman 3 dari 14 hal.

Dewan Pimpunan Pusat Partai Golongan Karya, yang beralamat di Jln.Anggrek Murni Slipi, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut dengan Tergugat .Dalil perubahan :1. Dewan Pimpunan Pusat Partai Golongan Karya, yang beralamat di Jln.Anggrek Murni Slipi, Jakarta Barat.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PersatuanPembangunan (PPP) Kota Binjai, ; Drs. H. PERMADI KADIM, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dkk.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bombana
2.2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan

KOJONGIAN
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI SULAWESI UTARA
3.FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA

AMBO DALLE X DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT,Cs

DPD PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA METRO vs. A.A. ROZIK YASIN,

Golkar (vide bukti P.9) ;Dalam Berita Acara Klarifikasi Penggantian Calon Terpilin Anggota DPRDtersebut, menurut DPD Partai Golkar Kota Metro (Turut Tergugat) karenaMenganggap A.

Dalamgugatannya Penggugat seharusnya memposisikan DPD Partai GolkarKota Metro sebagai Tergugat. Karena Partai Golkar memiliki Kkewenanganmenurut undangundang untuk mengusulkan dan juga sekaligus untukmembatalkan usulan seseorang menjadi calon anggota dewan.Sedangkan KPU Kota Metro memilik kKewenangan untuk memperosesusulan yang diajukan oleh partai politik dan menetapkan kewenanganHal. 9 dari 15 hal. Put.

No. 735 K/Pdt/201110untuk memproses usulan yang diajukan oleh partai politik danmenetapkan seorang menjadi anggota dewan atau tidak.

Melanggar keputusan dan/atau kebijakan yang telah diputuskandan/atau diambil oleh Partai Golongan Karya ;c. Merusak, mencemarkan dan/atau merendahkan nama baik dankewajiban Partai Golongan Karya ;d. Melakukan tindakan yang dapat merugikan Partai Golongan Karyabaik secara politis, materiil dan/atau immateriil ;Pasal 12 ayat (1) huruf (c) Bab Ill tentang Sanksi Organisasimenyebutkan :(1) Bentuk Sanksi Organisasi yang dapat dikenakan terhadappelanggaran Disiplin Organisasi adalah :a.

Dengan alasan bahwa TermohonKasasi telah melakukan Pelanggaran aturan internal partai yaituPeraturan Organisasi Partai Golkar Nomor PO01/DPP/GOLKAR/XII/2005 pada BAB II Pasal 4 huruf.(3) huruf ( c) dan ( d) ;5 Berdasarkan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2002 tentang PartaiPolitik, Pasal 8 menyebutkan : Partai Politik memiliki HakhakKonstitusional, antara lain sebagai berikut :e Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil ;e Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri ;e Partai

DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPK PKP), 2. DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPP PKP), 3. DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPN PKP),

Terbanding/Tergugat I : Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP)
Terbanding/Tergugat III : Komisi Penegakan Disiplin Partai Dewan Etik Daerah Partai Keadilan Sejahtera

- Anang Rosadi (Penggugat) Melawan- Ketua KPU RI (Tergugat I)- Ketua DPP Partai Nasdem (Tergugat II)- Ketua DPW Partai Nasdem Prov Kalsel (Tergugat III)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat, telah beritikad baik dan benar dalam membuat permohonan atau pengaduan kepada Tergugat;
3. Menyatakan Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor : 08-017/Pts/MKP.GERINDRA/2021 tertanggal 20 Agustus 2021 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh, serta melaksanakan putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat

Penggugat:
DPC Gerindra Kota Tanjung Pinang
Tergugat:
MAJELIS KEHORMATAN PARTAI GERINDRA
Turut Tergugat:
DPP Partai GERINDRA

internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Penjelasan Pasal 32 UU partai Politik menjelaskan bahwa jenisjenisperselisinan partai politik yaitu : Perselisihnan yang berkenaan dengan Kepengurusan; Pelanggaran Hak Anggota Partai Politik; Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas; Penyalahgunaan Wewenang; Pertanggungjawaban Keuangan; Keberatan atas Keputusan Partai Politik;Berdasarkan ketentuan Pasal

Kewenangan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahaninternal Partai GERINDRA diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011tentang Partai Politik yang menyatakan:1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Selanjutnya penjelasan Pasal 32 UU Partai Politik

berdasarkan pada Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, yaitu:1) Pasal 61 (1) Anggaran Dasar Partai GERINDRA, menyatakan:Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan KetuaDewan Pembina membentuk Mahkamah Partai yang disebut MajelisKehormatan.2) Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA,menyatakan:(1) Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis KehormatanPartai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikanperselisihan internal Partai GERINDRA

AD dan ART.2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Selanjutnya penjelasan Pasal 32 UU Partai Politik menjelaskan bahwa jenisjenis perselisinan partai politik yaitu: Perselisihnan yang berkenaan dengan kepengurusan; Pelanggaran hak anggota partai politik; Pemecatan tanpa alasan yang Jelas; Penyalahgunaan wewenang; Pertanggungjawaban keuangan; Keberatan atas

pelanggaranAD/ART Partai Gerindra yang dilakukan oleh Sdr.

Tergugat:
Enie Widhiastuti
Turut Tergugat:
DPP PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN c.q. MAHKAMAH PARTAI,

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cq. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur Cq. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cq.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Jawa Timur Cq. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai KebangkitanBangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro, Beralamat di Jalan Basuki RahmatNomor 19, Bojonegoro,2.

Bahwa Permasalah perkara ini diajukan karena Penggugat inginmenyelesaikan permasalah perselesihan Partai Politik yakni Partai Politik;Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sesuaiHal. 1 dari 10 hal Put.

Nomor 504 K/Padt.SusParpol/201310.perselisinan dilakukan melalui pengadilan negeri, dimana ketentuan didalam Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 menerangkan padapokoknya jika perselisihan partai politik diselesaikan terlebin dahulu olehinternal partai politik yang dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik dimana jangka waktupenyelesaian paling lambat 60 hari, di Partai Kebangkitan Bangsa telahterbentuk Majelis Tahkim pernah mengirim surat

politik oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah menyangkut tentang keberatan atas pemberhentian dirinya sebagaianggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maupun pergantian antar waktusebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Partai Partai KebangkitanBangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);Hal. 6 dari 10 hal Put.

Tahun 2008 tentang Partai Politik, banwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara ini perselisinan tersebut belum diselesaikanoleh Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLKAR Cq. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I (DPD) PARTAI GOLKAR SULAWESI UTARA Cq. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGAKT II (DPD II) PARTAI GOLKAR KOTA BITUNG, ;IVONNE CH. LUNTUNGAN,

PUTUSANNo. 1409 K/Pdt/201 1DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLKARCq.

Moningka mendapat sebelah Timur, sedangkan orang tuaPenggugat Lukas Luntungan mendapat sebelah Barat, kemudian tanahyang menjadi bagian milik orang tua Penggugat didaftarkan oleh Penggugatdi Register Kelurahan Bitung Barat satu dengan Nomor Register 61 Folioatas nama lwonne Ch Luntungan (Penggugat);Bahwa di atas tanah tersebut berdiri bangunan Kantor DewanPimpinan Daerah Tingkat Il (DPD Il) Partai Golkar Kota Bitung yang dibangun oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingakt Il (DPD Il) Partai Golkar KotaBitung

Il (DPD Il) Partai GolkarKota Bitung, dan setelah suami Penggugat sudah tidak ada lagi terlibatdalam Partai Golkar, pernah menghubungi Ketua/Pimpinan maupun DewanPimpinan Daerah Tingkat Il (DPD Il) Partai Golkar Kota Bitung;Bahwa pada tahun 2009 Penggugat telah memohon penerbitanSertifikat atas tanah tersebut pada badan Pertanahan Nasional Kota Bitung,namun Ketua Partai Golkar mengajukan surat penangguhan kepada BadanHal. 2 dari 9 hal.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT (DPD)PARTAI GOLKAR SULAWESI UTARA Cq. KETUA DEWAN PIMPINANDAERAH TINGAKT II (DPD Il) PARTA GOLKAR KOTA BITUNG tersebutharus ditolak;Hal. 7 dari 9 hal. Put.

KETUA DEWANPIMPINAN DAERAH TINGKAT (DPD) PARTAI GOLKAR SULAWESIUTARA Cq. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGAKT II (DPD Il)PARTAI GOLKAR KOTA BITUNG tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 oleh Dr.

., M.M
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional DPP PAN
2.Mahkamah Partai MP Partai Amanat Nasional
Turut Tergugat:
Abdul Hakam Naja