PUTUSANNomor 55/Pdt.G/2020/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Banjar, 30 Agustus 1994, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga,tempat kediaman semula di Kabupaten Pandeglang,Provinsi Banten, sekarang di Kota Banjar, sebagaiPenggugat;melawanTergugat

Niaga ; Bahwa sesuai dengan Pasal 9 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan,Penyimpanan dan Niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN),Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), BadanUsaha Swasta (BUS) ;Bahwa menurut saksi ahli jalur kegiatan pengangkutan BBM jenis solaradalah melalui darat dan air (laut dan sungai) dan termasuk kategoriangkutan armada darat adalah mobil tangki dan armada angkutan air adalahSPOB (Self

telah tidak membayarbiaya Notarissesuai ketentuan Syarat Syarat Pembiayaansebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) Akad AIlMurabahah No.53;(c) TERMOHON II telah tidak menyerahkan self financingsesuai ketentuan ketentuan Syarat Syarat Pembiayaansebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (23) Akad AIlMurabahah No.53.Terkait dengan persyaratan dalam Akad Murabahah bahwaTERMOHON II harus menyerahkan IMB sebelum PEMOHONmelakukan pencairan pembiayaan tahap kedua danseterusnya, Majelis Arbiter telah mengesampingkan

bertahap sesuaidengan proses penyelesaian proyek yaitu) kesemuanya setelahnasabah memenuhi persyaratan, antara lain sebagai berikut:Pasal 3 ayat (4) Nasabah telah menyetor dana untukpembayaran biaya administrasi, notaris, danbiaya biaya lainnya yang berkaitan denganpasilitas pembiayan yang diberikan .Pasal 3 ayat (10) Nasabah telah menunjukkan seluruh dokumenasli serta foto copynya yang berhubungandengan perizinan pembangunan Rukan ~~ SohoCarbela Square.Pasal 3 ayat (23) Nasabah telah menyetor Self

addendum yang ada di pasal 18penutup, dan terhadap hal itu majelis hakim menganggapbukanlah penambahan akan tetapi sebagai penegasan terhadapHal. 89 dari 94 hal.Put.No.792 /Pdt.G/200 9/PA.JPsesuatu yang telah ada dan telah diperjanjikan sebelumnya;Menimbang, bahwa selain fakta tersebut diatas,Termohon II ternyata telah mengabaikan persyaratan lainnya,yaitu. yang terdapat di pasal 3 ayat (4) dan pasal 3 ayat(23) akta al murabahah No.53/2005 yaitu. tidak membayarbiaya notaries dan tidak menyerahkan self

dansimpulkan dari hal hal sebagai berikut Termohon II telah ternyata tidak memenuhi persyaratanyang dijanjikan dalam akta= al murabahah No.53/2005pasal 3 ayat (10) yakni berupa IMB yang merupakandokumen penting, yang dijanjikan sebelumnya selesaidalam hitungan bulan sejak tahun 2004 sampai dengansekarang belum juga diselesaikan ;* Termohon II telah ternyata mengabaikan persyaratanpasal 3 ayat (4) dan pasal 3 ayat ( 23 ) akta almurabahah, yaitu) berupa pembayaran biaya notaries dantidak menyerahkan self

PUTUSANNomor 0010/Pdt.G/2015/PA Una.Zee) %SELF =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, PekerjaanWIRASWASTA, Tempat tinggal di Kecamatan Unaaha,Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, PekerjaanWiraswasta, Tempat

PUTUSANNomor 313/Pdt.G/2018/PA.LwkZe Neh .SELF I DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS,tempat kediaman di Desa Rusa Kencana, KecamatanToili, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPensiunan Guru

Putusan Nomor 192/B/PK/PJK/2015Bahwa UndangUndang Pajak di Indonesia Menganut Sistem Self Asessmentbahwa wajib pajak dapat membetulkan sendiri namun dalam hal ini setelahpemeriksaan baru ditemukan adanya kesalahan mencantumkan yangseharusnya masuk pada Koreksi Negatif Fiskal Lainnya, pada saat pemeriksaanbisa saja dan dapat saja dibenarkan atau dibetulkan oleh pemeriksa akankesalahan administrasi pengisian tersebut sebab Hakekat Pemeriksaanbukanlah mencaricari kesalahan Wajib Pajak tapi menguji Kepatuhan

Bahwa falsafah dari UU KUP adalah memberikan kepercayaankepada masyarakat Wajib Pajak termasuk Pemohon untuk dapatmenghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yangterutang dengan prinsip self assessment, sehingga penentuanpenetapan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajaksendiri ;Bahwa oleh karena itu Pemohon kemudian menghitung sendiriperedaran usaha berdasarkan nilai dari akta jual beli (AJB),memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutangnyatersebut dengan menggunakan

diperbolehkanmenggunakan ThirdCountry Invoicing;Bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai menetapkan barang impor Pemohon Bandingtersebut di atas menggunakan ThirdCountry Invoicing, yang mana ThirdCompanyInvoicing diberlakukan sama dengan ThirdCountry Invoicing sehingga tidakdiperbolehkan dalam skema ACFTA;Penjelasan:Bahwa Pemohon Banding telah melaporkan harga impor pada PIB dengan Nomor07000000009320100201000106 tanggal 1 Februari 2010, berdasarkan dan sesuaidengan ketentuan UndangUndang yang berlaku, yakni self

Media Lima Sekawan (MLS) memiliki kewajiban perpajakan yaitu,menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajibanperpajakannya (self Asessment) sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UndangUndang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan yang antaralain CV.

keterangan Saksi 10 sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa menerangkantidak berkeberatan ;Menimbang, bahwa telah didengar keterangan seorang Ahli BALIMINmemberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Ahli bekerja pada Kantor Pajak bertugas sebagai Penelaah adalahmemproses surat keputusan terkait sengketa perpajakan ; Bahwa yang Ahli dapati tentang Terdakwa yaitu 7 Oktober 2013, sekira 3 tahunyang lalu Ahli dimintai keterangan oleh Penyidik bahwa ada dugaan pidana ; Bahwa Self

Pajakberdasarkan UndangUndang Perpajakan diberi kewenangan untuk melakukanpemeriksaan;32Bahwa benar Surat Pemberitahuan (SPT) dan kaitannya dengan sistem SelfAssessmentsebagai berikut : sesuai pasal 1 angka 11 UU KUP, SuratPemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untukmelaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/ataubukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan.Bahwa dalam kaitannya dengan sistem Self

Divisi Self Employed Mass Market SMEC Regional Collection Kanwil Semarang Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Cabang Tegal
2.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Dirjend Kekayaan Negara, Cq. Kantor KPKNL Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogjakarta, Kantor KPKNL Tegal
3.HERU SUMARTONO

Divisi Self EmployedMass Market SMEC Regional Collection Kanwil Semarang Cq.PT.BankDanamon Indonesia, Tok Cabang Tegal selanjutnya disebut TERGUGAT ;2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementrian Keuangan RepublikIndonesia, Cq. Dirjend Kekayaan Negara, Cq. Kantor KPKNL Wilayah JawaTengah dan Daerah Istimewa Yogjakarta Cq Kantor KPKNL Tegal, beralamatdi Jalan K.S. Tubun No. 12, Kota Tegal selanjutnya disebut TERGUGAT II;3.

Menurut saya surat tersebutadalah informasi tentang perhitungan pembayaranpajak yang bersifat Self Assestment, sehingga tidakharus saat itu juga dilakukan pengecekan asal barangoleh Dinas Pertambangan karena sudah ada laporanproduksi dan pernyataan asal barang dari pemohon.Bahwa Dasar perhitungan pajak adalah Pasal 4 danPasal 5 Perda Nomor 14 tahun 2001 tentang pajakmineral bukan logam dan batuan.

Dan pengenaan pajak terhadap hasiltambang mineral bukan logam dan batuan didasarkanatas pengambilan mineral bukan logam dan batuandan dimanfaatkan dan bersifat Self Assement.Terhadap legalitas dan kegiatan usaha pertambangandinas pertambangan dan energy melakukanpengawasan sesuai PP No. 55 tahun 2011.Bahwa isi surat tersebut adalah agar kepala dinaspertambangan dan energy kab.

Surattersebut diterima pada tanggal 26 januari 2012.Tersangka tidak melakukan klarifikasi kepada Sadr.ISMANTO SYAMSURI sebab berdasarkan perijinanyang ada PT.CML belum terdapat perubahankepemilikan ( managemen ) dan didalam dokumenpermohonan terdapat surat pernyataan asal usulbarang oleh managemen PT.CML Hasil Berita AcaraPemeriksaan Saksi ini apakah akan SdriBahwa pengenaan pajak terhadap mineral logam danbatuan bersifat self assestment yang artinya bahwapembayaran pajak dihitung sendiri oleh wajib

Some by me total care serum trial kit

Korea

281

Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

42

Innisfree Fila mint calming kit

Korea

9

Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

43

AXIS-Y self

perizinanberusahaKosmetik tidakNature republic snail memiliki38 Korea 1 .solution essence perizinanberusahaKosmetik tidakmemiliki39 Cicapair serum Korea 1 .perizinanberusahaKosmetik tidakMissha perfect cover memiliki40 Korea 3 .BB Cream perizinanberusahaKosmetik tidakSome by me total memiliki41 oo Korea 281 .care serum trial kit perizinanberusaha Halaman 6 dari 159 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2021/PN Btm Kosmetik tidak Innisfree Fila mint memiliki42 Korea 9 .calming kit perizinanberusahaKosmetik tidakmemiliki43 AXISY self

KosmetiktidakLaneige dream .37 Korea 6 memilikibubble collection perizinanberusahaKosmetikNature republic tidak38 snail solution Korea 1 memilikiessence perizinanberusahaKosmetiktidak39 Cicapair serum Korea 1 memilikiperizinanberusahaKosmetiktidakMissha perfect a40 Korea 3 memilikicover BB Cream perizinanberusahaKosmetikSome by me total tidakAl care serum trial Korea 281 memilikikit perizinanberusahaKosmetiktidakInnisfree Fila a42 Korea 9 memilikimint calming kit .perizinanberusahaKosmetiktidakAXISY self

bubblecollectionKoreaKosmetiktidakmemilikiperizinanberusaha 38Nature republic snailsolution essenceKoreaKosmetiktidakmemilikiperizinanberusaha 39Cicapair serumKoreaKosmetiktidakmemilikiperizinanberusaha 40Missha perfect cover BBCreamKoreaKosmetiktidakmemilikiperizinanberusaha 41 Some by me total care Korea 281 Kosmetik Halaman 90 dari 159 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2021/PN Btm serum trial kittidakmemilikiperizinanberusaha 42Innisfree Fila mint calmingkitKoreaKosmetiktidakmemilikiperizinanberusaha 43AXISY self

memiliki37 Korea 6 .bubble collection perizinanberusahaKosmetik tidakNature republic snail memiliki38 Korea 1 .solution essence perizinanberusahaKosmetik tidakmemiliki39 Cicapair serum Korea 1 .perizinanberusahaKosmetik tidakMissha perfect cover memiliki40 Korea 3 .BB Cream perizinanberusahaKosmetik tidakSome by me total memiliki41 oo Korea 281 .care serum trial kit perizinanberusahaKosmetik tidakInnisfree Fila mint memiliki42 Korea 9 .calming kit perizinanberusahaKosmetik tidakmemiliki43 AXISY self

Sehinggaada juga penjualan offline untuk produkproduk HWI tersebut; Karyawan terdakwa ada 9 (Sembilan) orang, yaitu : MALA, SELF! danRINDA sebagai CS Stockist HWI; ROBIL dan RONI sebagai OB bertugasmembersihkan ruangan dan mengirim barang; NURFITRIYAH sebagai adminLazada; YASMIN sebagai admin JNE; META dan WINDA sebagai packingbarang.

Sehinggaada juga penjualan offline untuk produkproduk HWI tersebut; Karyawan terdakwa ada 9 (Sembilan) orang, yaitu : MALA, SELF! danRINDA sebagai CS Stockist HWI; ROBIL dan RONI sebagai OB bertugasmembersihkan ruangan dan mengirim barang; NURFITRIYAH sebagai adminLazada; YASMIN sebagai admin JNE; META dan WINDA sebagai packingbarang. Bahwa obat tradisional dan kosmetika yang akan di produksi dan/ataudiedarkan harus terlebih dahulu mendapatkan izin edar yang dikeluarkan olehBadan POM RI.

Ketetapan Pajak yang tidak benar sepanjang belum dibenarkanmaterinya ditingkat keberatan atau ditingkat banding maupun ditingkatpeninjauan kembali di Mahkamah Agung disebabkan ketidakadilan, makaketetapan yang tidak benar tersebut tetap "tidak benar" sehingga harusdibatalkan.Dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, tata cara pemungutan pajak di Indonesia menerapkan sistim Self Assesment, WajibPajak menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepadanegara, UndangUndang memberikan

PUTUSANNomor 10/Pdt.G/2020/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Ciamis, 12 November 1965, agamaIslam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat kediaman semula di Kota Banjar,sekarang tinggal di lingkungan Terminal Bis Kota Banjar,(disamping agen

PUTUSANNomor 462/Pdt.G/2019/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 24 April 1983, agama Islam,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempatkediaman dahulu di Kota Banjar sekarang bertempat tinggal diKota Banjar, sebagai Penggugat;melawanTergugat

PUTUSANNomor 261/Pdt.G/2020/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Ciamis, 18 Juni 1991, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan perdagangan, tempatkediaman di Kota Banjar, sebagai Penggugat;melawanTergugat, tempat tanggal lahir, Ciamis, 14 Agustus 1979, agama Islam

Adanyaketerbukaan untuk mengungkapkan informasi penting mengenai diri pribadikepada orang lain (self disclosure) menjadi elemen utama dari keintiman.Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dinyatakan anakPemohon berpacaran hanya untuk saling mengenal dan melihat kesesuaianantara satu sama lain sebelum melangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa sesuai dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Suatu pemeriksaan pajak harusdidasarkan pada fakta ternuan yang didukung dengan pembuktian yang akurat.Sistim perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sistim self assesment,artinya yang dilaporkan dalam SPT dinyatakan benar oleh wajib pajak.Pemeriksaan harus dapat memberikan pembuktian sebaliknya bahwa yangdilaporkan itu belum benar didasarkan pada temuan dari hasil pemeriksaan danbukan dari suatu asumsi/taksiran;Bahwa selain itu, Pemeriksa/Peneliti Keberatan tidak dapat membuktikan bahwabenar

Jelas artinya melaporkan asalusul atausumber dari objek pajak dan unsurunsur lain yang harusdilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;Bahwa dalam sistem self assessment, pemeriksaan pajakmerupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap WajibPajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, apakahtelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

September 2014 tentang tuntutanTHR Sadr Yunika ;15.T15 : Surat Nomor 700/2629/WAS/X/2014 tanggal 9 September 2014,perihal Menindaklanjuti Laporan Pengaduan belum diberikan THR, yangdikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten bekasi ;16.T16 : Meeting Minutes tanggal 17 September 2014 tentang tuntutanTHR sdr Yunika dibantu Sdr Subchan, tanpa surat kuasa ;17.T17 : Surat Pengukuran Kompetensi Karyawan & Plan Improvenmentperiode Juli 2013Desember 2013 ;18.T18: Indeks Prestasi & Karakter (IPK) Karyawan (Self

Assessment) Juni2014 ;19.T19: Indeks Prestasi & Karakter (IPK) Karyawan (Self Assessment)Desember 2018 ;20.