Ditemukan 20467 data
32 — 0
267/Pdt.G/2024/PA.Prgi
12 — 1
267/Pdt.G/2020/PA.Cmi
73 — 0
267/Pdt.P/2023/PA.Prg
Pembanding/Penggugat II : Bong Jung Phie Diwakili Oleh : Toni Mulia, S. H., M. H.
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Terbanding/ Intervensi I : Amsari
360 — 29
267/B/2022/PT.TUN.JKT
20 — 11
267/Pdt.G/2022/PA.Jbg
146 — 97
267/G/2022/PTUN.PLG
26 — 9
267/Pdt.P/2021/MS.Lsm
29 — 23
267/Pdt.G/2024/PA.Lbh
44 — 29
267/PID.B/2013/PN.MTR
Nomor : 267/Pid.B/2013/PN.MTR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESAPengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama JALALUDINTempat Lahir Dasan AgungUmur atau Tanggal Lahir 26 tahun/ 13 Januari 1987Jenis Kelamin Laki lakiKebangsaan IndonesiaTempat Tinggal Jalan Merapi Gang XII No.239 Lingkungan Pelita,Kelurahan Dasan AgungBaru, Kecamatan Selaparang,Kota Mataram.Agama
33 — 12
267/Pdt.G/2023/PA.Tjg
15 — 11
267/Pdt.P/2024/PA.Smg
24 — 5
267/Pdt.G/2024/PA.Mtr
19 — 15
267/Pdt.G/2024/PA.Ek
18 — 13
267/Pdt.G/2024/MS.Mbo
24 — 25
267/Pdt.G/2024/PA.Sel
36 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi
20 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari Pengenaan PPN, karena kewenanganpembebasan pajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukanMenteri Pertanian dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
17 — 2
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istersah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 21 Juli 2010,Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2017/PA.Kgn. hal 1 dari 10 G " Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanrt Nenep (Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/32/VII/2010 Penggugat dengan Tergugat telahrukun, tenteram, dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihnan dan tidak harmonis lagiyang disebabkan karena: masalah ekonomi
SUCIYATUL LINDA WAHYUNI
22 — 5
KH Wahid Hasyim X/267 Lingk. Kebon DalemRT/RW 006/002, Kel/Desa Kepatihnan, KecamatanKaliwates, Kabupaten JemberAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaStatus Perkawinan : KawinJenis Kelamin : PerempuanSelanjutnya disebut sebagai ..............0.
7 — 3
Pada tanggal 23 Februari 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kasembon Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/21/II/1991 tanggal 23 Februari 1991 );halaman dari 16 halaman, Putusan Nomor 1699/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg2.
persidangan agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agarbisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, danmediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam sidang fertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanalat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267