Januari 2009 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan karenadidakwa:Bahwa ia Terdakwa MUNIP bin MANAN pada hari Senin tanggal 24Maret 2008 sekira pukul 21.00 Wib. atau setidaktidaknya pada bulan Maret2008 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Halmahera Gang Ill RT.03 RW.02Kelurahan Tambaan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriPasuruan, tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukanpekerjaan kefarmasian

Sedangkan Terdakwamelakukan pekerjaan kefarmasian tidak memiliki kKeahlian dan kewenanganserta tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;Perbuatan Terdakwa MUNIP bin MANAN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 23 Tahun1992 tentang Kesehatan ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPasuruan tanggal 7 Agustus 2008 sebagai berikut :1.

Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 22.30 Wita, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di rumah kontrakanterdakwa yang terletak di Desa Berangas Timur Gang Nakula Rt.07 Kecamatan Alalak,Kabupaten Barito Kuala atau setidaktidaknya di suatu tempat yang termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini,melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tidak memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentukAlternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yangdirasa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaanKetiga melanggar Pasal 198 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, yang menyatakan sebagai berikut : Setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimanadimaksuddalam Pasal 108 dipidana

Selain itu ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 mewajibkan seorang tenaga kesehatan harus mempunyaikualifikasi umum yang diatur dalam Peraturan Menteri, ijin dari pemerintah, diaturdalam suatu kode etik standarprofesi, hak pengguna pelayanan kesehatan,standarpelayanan, dan standar prosedur operasional yang diatur dalam organisasiprofesinya, atau dengan kata lain dalam melakukan praktik kefarmasian haruslahdilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan

yang harusdilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan yang diaturdalam peraturan perundangundangan, sedangkan terdakwa sendiri bukanlah seseorangyang dapat dikategorikan sebagai tenaga kesehatan karena tidak mempunyaipengetahuandan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidangkesehatan sehinggatidak berhak untuk melakukan praktik kefarmasian termasuk dalam hal pendistribusianobatobat tersebut kepada masyarakat, dengan demikian unsur tidak memiliki keahliandan kewenanganuntuk

melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksuddalamPasal 108 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam PasalUndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka selanjutnyaMajelis akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) kelMenimbang, bahwa pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana(KUHP) berbunyi Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orangyang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu

,Bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah No.32 tahun 1996 tentang tenagakesehatan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikandiri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atauketerampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentumemerlukan kewenangan untuk upaya kesehatan ;Bahwa tenaga kesehatan terdiri dari Tenaga Medis, Tenaga Perawat, TenagaKefarmasian, Tenaga Kesehatan masyarakat dan lainlain ;Bahwa Tenaga Farmasi dalam melakukan pekerjaan Kefarmasian

, Tenaga Kesehatan masyarakat dan lainlain ;Bahwa benar Tenaga Farmasi dalam melakukan pekerjaan Kefarmasian yaitupengadaan dan pelayanan sediaan Farmasi harus memiliki Surat izin kerja(SIK) yang dikeluarkan oleh Dep.Kes.Bahwa benar menurut Undangundang RI No.23 tahun 1992 tentangkesehatan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat tradisionaldan kosmetik ;Bahwa benar yang dimaksud dengan pengadaan adalah penyediaan,penyimpanan obatobatan untuk stock,Distribusi adalah penyaluran untuksarana

Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan.Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan bahwa terdakwa telahmelakukan pekerjaan kefarmasian antara lain pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat keras untuk dijual, padahal terdakwa tidak memiliki keahliandibidang obat serta tidak memiliki kewenangan untuk menjual obat keras yangseharusnya melalui resep dokter dan harus mempergunakan Apoteker, sementara tokoobat terdakwa hanya diperbolehkan menjual obat bebas dan obat bebas terbatas saja.Menimbang

, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;Ad.3 Unsur dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan,produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi yang seharusnya dilakukanoleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan termasukdidalamnya tenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian meliputi Apoteker,Akademi Farmasi dan Asisten Apoteker .Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang dengan kriteria

Menyatakan terdakwa JEFRY secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DALAMPENGADAAN, PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN SEDIAAN FARMASIYANG SEHARUSNYA DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN.2. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesarRp.1.000.000, ( satu juta rupiah ) Subsidair 5 ( lima ) bulan kurungan.3.

Menyatakan Terdakwa Nasrullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian berupa sediaan farmasi obat-obat keras (daftar G) sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

Menyatakan Terdakwa Nasrullah bersalah melakukantindakpidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukanpraktek kefarmasian sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 198 Jo. Pasal 108 Ayat (1) UndangUndang RI No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan;2.

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa Nasrullah pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013,sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanJuni tahun 2013, bertempat di Toko Obat Semoga Sehat yang beralamat diPasar Aur Tajungkang Bukittinggi atau setidaktidaknya di suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bukittinggi yangberwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

obatmilik Terdakwa tersebut tergolong obat keras (daftar G) yang tidakboleh dijual di toko obat, karena toko obat hanya boleh menjual obatbebas dan obat bebas terbatas sebagaimana berdasarkan PeraturanMenteri Kesehatan No. 1331 tahun 2002 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan No. 167/Kab/B.VIII/1972 tentangPedagang Eceran Obat;Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 51 tahun2009 menentukan tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianterdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian

Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian meliputi pembuatan, termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat, pelayanan obat atas resep Dokter, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang

Menyatakan Terdakwa Nasrullah tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahliandan kewenangan melakukan praktek kefarmasian berupa sediaanfarmasi obatobat keras (daftar G) sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

No. 637 K/Pid/2006setidaktidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri; paraTerdakwa telah melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana di maksuddalam Pasal 63 (11) UndangUndang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Terdakwa 1.

WAHID DHARTAPANGARIBUAN sudah mengetahui bahwa pembelian obat tetes mata merkEfrisel tersebut harus menggunakan resep Dokter, karena pekerjaan Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan untuk itu ;Perbuatan mereka Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalamPasal 82 (1) huruf d UndangUndang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatanjo Pasal 55 (1) ke1 KUHP.AtauKedua :Bahwa mereka para Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUANdan Terdakwa 2.

No. 637 K/Pid/2006mestinya yakni dalam hal pembuktian dari surat dakwaan, hal tersebut dapatkami uraikan sebagai berikut :Sesuai dengan surat tuntutan kami bahwa para Terdakwa dapat dibuktikansebagaimana dakwaan kesatu yaitu tanoa kKewenangan dan keahlian melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu secara bersamasama membeli obat tetesmata Efrisel tanpa resep Dokter, sebagaimana Pasal 82 (1) huruf d UndangUndang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.Fakta yang terungkap di persidangan

dengan sengaja melakukan praktik kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ;

;Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kgn Bahwa terdakwa tidak ada kewenangan dan keahlian dalam melakukanpraktek kefarmasian;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;2.

yang dapatmembahayakan kesehatan; Bahwa benar orang yang hanya memiliki latar belakang pendidikanSekolah Menengah Kejuruan dan tidak memiliki latar belakangpendidikan kefarmasian dengan sendirinya tidak memiliki Kewenanganuntuk melakukan pekerjaan kefarmasian, sedangkan yang memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasianhanyalah tenaga kesehatan yang memiliki latar belakang pendidikankefarmasian yaitu Apoteker atau Asisten Apoteker yang mempunyaiSurat Izin Kerja dari Departemen

Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian;Ad.1 :Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalahsetiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukanperbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telahmenghadapkan terdakwa M.

hanya memiliki latar belakangpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan tidak memiliki latar belakangpendidikan kefarmasian dengan sendirinya tidak memiliki kKewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian, sedangkan yang memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian hanyalah tenagakesehatan yang memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian yaitu Apotekeratau Asisten Apoteker yang mempunyai Surat Izin Kerja dari DepartemenKesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan

HUSAINI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengansengaja melakukan praktik kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanadenda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila denda tersebuttidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Naki Alias Isra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang melakukan praktik kefarmasian yaitu praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan

MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Heri Cahyono Bin Saiin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;Menjatuhkan

Menyatakan terdakwa AGUS PRAYUDI Alias SIWUK tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

SIWUK pad hari Kamis tanggal 25 Juni2009 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009bertempat....bertempat di Halaman depan Karaoke Marino, Kelurahan Bangsal, KecamatanPesantren, Kota Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerahhokum Pengadilan Negeri Kediri, Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengajamelakukan pekerjaan kefarmasian, yaitu dalam pengadaan, produksi distribusi danpelayanan sediaan farmasi berupa 90 (sembilan puluh ) butir

tentang obat keras ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati faktahukum yang ada di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan kesatu, yakni, pasal 82 ayat (1) huruf d UndangundangNomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :e Barangsiapa;e Tanpa keahlian dan Kewenangan;e Dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian

Unsur Tanpa Keahlian dan KewenanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa keahlian dankewenangan adalah bahwa tidak adanya kapasitas dari pelaku untuk melakukanpekerjaan kefarmasian, karena dia bukan orang yang ditentukan untuk itu, yangdalam hal ini adalah tenaga kesehatan (pasal 63 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun1992);Menimbang, bahwa sedangkan menurut pasal angka 3 UU No. 23 Tahun1992 yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yangmengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki

dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukanlah seorang tenagakesehatan, apakah itu sebagai seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatanlainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan di atas, dan tidak memilikipengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan maupunkewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, karena terdakwa adalah seorangpetani ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bukan seorang tenaga kesehatandan tidak ada kapasitas untuk melakukan pekerjaan kefarmasian

Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pekerjaan KefarmasianMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat ataukehendak dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undangundang , dalam hal ini melakukan pekerjaan kefarmasian;Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 63 ayat (1) UU No. 23 Tahun1992 dinyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian meliputi pengadaan, produksi,distribusi dan pelayanan sediaan farmasi;Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan

Menyatakan terdakwa SAMSUL ANAM bin YADI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

Menyatakan terdakwa Samsul Anam bin Yadi, bersalah tanpa hak melakukanpekerjaan kefarmasian sebagaimana dakwaan pertama yaitu Pasal 196 UU No. 36 tahun2009 tentang Kesehatan ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan)Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara , ditambah dendasebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Subsidair : 3 (tiga) bulankurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;3.

Samsul Anam bin Yadi tersebutdisimpulkan bahwa tablet tersebut adalah benar mengandung bahan aktif TriheksifenidilHcl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras).Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UUNo. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan .ATAU KEDUA :Bahwa ia terdakwa SAMSUL ANAM bin YADI, pada waktu dan tempatsebagimana tersebut dalam dakwaan primair , telah melakukan tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian

memberatkan : e Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasanperedaran obatobatan terlarang ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengingat akan ketentuan Pasal 196 UU No. 36/2009 dan Pasalpasal lain dariUndangUndang yang bersangkutan ;MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa SAMSUL ANAM bin YADI secara sah dan meyakinkanterbukti bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK MELAKUKANPEKERJAAN KEFARMASIAN

KARJAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

Kecamatan Plosoklaten, KabupatenKediri.....Kediri berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP ialah Pengadilan yang didalam daerahhukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atauditahan berwenang mengadili terdakwa asal saja sebagian besar saksi yang dipanggillebih dekat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negerididalam daerah tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Kediri, Tanpakeahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian

tentang obat keras ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati faktahukum yang ada di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan kesatu, yakni, pasal 82 ayat (1) huruf d UndangundangNomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, yang unsurunsurnya sebagai berikut : Barangsiapa;e Tanpa keahlian dan Kewenangan;e Dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian

Unsur Tanpa Keahlian dan KewenanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa keahlian dankewenangan adalah bahwa tidak adanya kapasitas dari pelaku untuk melakukanpekerjaan kefarmasian, karena dia bukan orang yang ditentukan untuk itu, yangdalam hal ini adalah tenaga kesehatan (pasal 63 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun1992);Menimbang, bahwa sedangkan menurut pasal angka 3 UU No. 23 Tahun1992 yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yangmengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki

dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukanlah seorang tenagakesehatan, apakah itu sebagai seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatanlainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan di atas, dan tidak memilikipengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan maupunkewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, karena terdakwa adalah seorangpetani ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bukan seorang tenaga kesehatandan tidak ada kapasitas untuk melakukan pekerjaan kefarmasian

Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pekerjaan KefarmasianMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat ataukehendak dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undangundang , dalam hal ini melakukan pekerjaan kefarmasian;Menimbang.....Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 63 ayat (1) UU No. 23 Tahun1992 dinyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian meliputi pengadaan, produksi,distribusi dan pelayanan sediaan farmasi;Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa

kefarmasian, yaitu apotek,instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, ataupraktek bersama;Bahwa dari rumusan Pasal 1 butir 11 PP 51/2009 jelas bahwa rumahsakit adalah salah satu sarana di mana tenaga kefarmasianmelaksanakan pelayanan kefarmasian;Bahwa selain rumah sakit masih ada sarana lainnya yangmerupakan fasilitas pelayanan kefarmasian, yaitu apotek danPuskesmas;Bahwa sebagai pelaksanaan dari pelayanan kefarmasian di fasilitaspelayanan kefarmasian telah dikeluarkan oleh Menteri

di Rumah Sakit(Bukti P5);Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Bukti P6);Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas(Bukti P7);Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor12/PUUVIII/2010, tanggal 27 Juni 2011 (Bukti P8);Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Rumusan Pasal 11 ayat (6) UU Nakes, menyatakan:Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompoktenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;10.

Namun demikian mengingatpersyaratan izin rumah sakit harus memiliki pelayanankefarmasian maka PMK 3/2020 mengatur secara umummengenai pelayanan kefarmasian;Dalam Pasal 25 PMK 3/2020 menyatakan:a. Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (2) merupakan pelayanan kefarmasian yangmenjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan,dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu,bermanfaat, dan terjangkau;b.

Bahwa setiap rumah sakit wajib/harusmemiliki pelayanan kefarmasian yang diberi tanda (+), selainitu rumah sakit juga harus memiliki tenaga kefarmasian yangterdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, ruangfarmasi, serta peralatan di ruang farmasi.

apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat melakukanpekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi sertaberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, berhakmelakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker;Bahwa seseorang tenaga kefarmasian yang melaksanakanpekerjaan kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat izin sesuaitempat tenaga kefarmasian bekerja, dan surat izin tersebutdikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tempatpekerjaan kefarmasian dilakukan

;Bahwa untuk penyaluran praktik kefarmasian adalah memilikiseorang penanggung jawab yang mempunyai latar belakangpendidikan farmasi dan harus memiliki izin dari menteri kesehatanatau Dinas Kesehatan;Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PN BjwBahwa dikatakan mempunyai keahlian dan kewenangan dalammelakukan praktik kefarmasian seseorang tersebut harus abhlidibidang kefarmasian atau lulusan apoteker atau asisten apoteker,serta harus memili izin;Bahwa pekerjaan, pendistribusian dan pelayanan

dimaksud pada ayat (1)harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahliandan kewenangan untuk itu;Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 3, angka 5 dan 6Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian yang dimaksud Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian, dimana Apoteker adalah sarjana farmasiyang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpahjabatan Apoteker.

, yang selanjutnya disebut SIKA adalah surat izin praktikyang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaankefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi ataupenyaluran.sdangkan untuk Tenaga Kefarmasian harus memiliki SuratZin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebutSIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga TeknisKefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian padafasilitas kefarmasian;Menimbang, bahwa yang dimaksud Praktik

, tidak mempunyaiRegistrasi, Izin Praktik dan lzin Tenaga Kerja Kefarmasian dan StandarProfesi Kefarmasian, sehingga Majelis Hakim berpendapat TerdakwaTidak memiliki kKeahlian dan kewenangan dalam hal ini adalah praktekkefarmasian.

Menyatakan terdakwa MUKHAMAD ARIFIN bin AHMAD ZAINI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

. : 2662010 s/d 2482010;Pengadilan Negeri tsb ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum di persidangan yangpada pokoknya berbunyi sebagai berikut :Menyatakan terdakwa Mukhamad Arifin bin Ahmad Zaini , bersalah tanpa hakmelakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dakwaan pertama yaitu Pasal 196 UUNo

Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasanperedaran obatobatan terlarang ;Halhal yang meringankan : e Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengingat akan ketentuan Pasal 196 UU No. 36/2009 dan Pasalpasal lain dariUndangUndang yang bersangkutan ;ME ADILI:1 Menyatakan terdakwa MUKHAMAD ARIFIN bin AHMAD ZAINI secara sahdan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAKMELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN

Menyatakan Terdakwa ALFIAN, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian ;2.

Bahwa sepengetahuan saksi untuk penanggungjawab antara toko obatdan apotik berbeda dimana toko obat hanya dibebankan seorang asistenapoteker selaku penanggung jawab, sementara untuk apotik harus diawasioleh seorang apoteker atau tenaga kefarmasian. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual obatobat keras yang adadi toko obat milik terdakwa. Bahwa benar pada saat penggeledahan dan penyitaan terdakwa ada ditempat dan tidakmelakukan perlawanan serta sangat kooperatif.

No. 36/2009 tentang Kesehatanyaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian, dalam hal ini Toko Obat Berizin Agung FarmaJl.

yang dilengkapi dengan tenaga pengawas kefarmasian yakniapoteker.Putusan Pidana No.555/Pid.Sus/2015/Pn.Pdg hal 10 dari 12Menimbang bahwa Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas maka SuratDakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada diri terdakwa ALFIAN,SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusianobat

, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembanganobat, bahan obat dan obat tradisional, yang tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktek kefarmasian.

Menyatakan Terdakwa ALFIAN, SE terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pekerjaankefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian ;2.

, selain itu Bahwaterdakwa dalam mengedarkan obat keras daftar G dan W tidakmemiliki izin dari Dinas Kesehatan atau pihak berwenang serta tidakmemiliki kKeahlian dalam bidang kefarmasian, selain itu Terdakwa tidakmemiliki Kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian karenatidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian, yaitu apotekeratau asisten apoteker yang memiliki ijazah dari sekolah kefarmasiandan mempunyai Surat tanda registrasi sebagai apoteker atau tenagateknis kefarmasian; Bahwa

, selain itu Terdakwa tidakmemiliki Kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian karenatidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian, yaitu apoteker atauasisten apoteker yang memiliki ijazan dari sekolah kefarmasian danmempunyai Surat tanda registrasi sebagai apoteker atau tenaga tekniskefarmasian; Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan diHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Amtpersidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (

karena tidak memiliki latar belakang pendidikankefarmasian, yaitu apoteker atau asisten apoteker yang memiliki ijazahdari sekolah kefarmasian dan mempunyai Surat tanda registrasi sebagaiapoteker atau tenaga teknis kefarmasian; Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat keras daftar G dan Wtidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau pihak berwenang serta tidakmemiliki keahlian dalam bidang kefarmasian, selain itu Terdakwa tidakmemiliki Kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian karenatidak memiliki

Juga tidakmemiliki Kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian karena tidakmemiliki latar belakang pendidikan kefarmasian, yaitu apoteker atau asistenapoteker yang memiliki ijazah dari sekolah kefarmasian dan mempunyaiSurat tanda registrasi sebagai apoteker atau tenaga teknis kefarmasian.Terdakwa dalam mengedarkan obat keras daftar G dan W tidak memilikiizin dari Dinas Kesehatan atau pihak berwenang serta tidak memiliki keahliandalam bidang kefarmasian, selain itu Terdakwa tidak memiliki kewenanganuntuk

melakukan pekerjaan kefarmasian karena tidak memiliki latar belakangpendidikan kefarmasian, yaitu apoteker atau asisten apoteker yang memilikijjazan dari sekolah kefarmasian dan mempunyai Surat tanda registrasisebagai apoteker atau tenaga teknis kefarmasian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapatdisimpulkan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukanpraktik kefarmasian dalam hal ini menjual sediaan farmasi obat daftar Wdan obat daftar G;Menimbang, bahwa berdasarkan

PATRIA DAHELEN, Apt, dibawah Sumpah , pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah , hubunganperkawinan maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;e Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi pemeriksaan Balai Besar POM Padang danmempunyai keahlian di bidang kefarmasian;e Bahwa keahlian saksi diatur di dalam UU dan Peraturan Pemerintah (PP) No.51 tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;e Bahwa yang diatur di dalam UU dan PP No.51 tahun

(2) Pekerjaan Kefarmasiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian dan kewenangan untuk itu.Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 3, angka 5 dan 6 PP No.51 tahun 2009 yangdimaksud Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiriatas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, dimana Apoteker adalah sarjana farmasi yang telahlulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.Sedangkan Tenaga TeknisKefarmasian

Kesehatan No 889/MENKES/PER/V/2011Tahun 2011 Tantang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Tenaga Kerja Kefarmasian dimana dalammenjalankan pekerjaan kefarmasian yaitu untuk Apoteker harus memiliki Surat Izin PraktikApoteker, yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untukdapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian maupun Surat IzinKerja Apoteker, yang selanjutnya disebut SIKA adalah surat izin praktik yang diberikankepada Apoteker

untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi ataufasilitas distribusi atau penyaluran.sdangkan untuk Tenaga Kefarmasian harus memiliki Surat IzinKerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebut SIKTTK adalah surat izin praktik yangHal 9 of 14 perkara No: 63/Pid.B/2012/PN.BSdiberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaankefarmasian pada fasilitas kefarmasian.Menimbang, bahwa yang dimaksud Praktik Kefarmasian dalam pasal 108 UU No 36

yang berkaitan dengan Sediaan Farmasidengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien yangdidasarkan kepada Standar Profesi , Standar prosedur Operasional dan Standar Kefarmasian;Menimbang, bahwa yang di maksud Standar Profesi adalah pedoman untuk menjalankanpraktik profesi kefarmasian secara baik, Standar Prosedur Operasional adalah prosedur tertulisberupa petunjuk operasional tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Standar Kefarmasian yaitupedoman untuk melakukan Pekerjaan

;Bahwa toko obat milik terdakwa bukan apotik, dan terdakwatidak memiliki keahlian kefarmasian ;e Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang buktiyang diperlihatkan di persidangan ;2.

;Bahwa toko obat milik terdakwa bukan apotik, dan terdakwatidak memiliki keahlian kefarmasian ;Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang buktiyang diperlihatkan di persidangan ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum jugamenghadirkan saksi ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten kotabaruyaitu sdr.

, dan pendistribusian obat, pelayanan obatatas resep dokter, pelayanan informasi obat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki keahlian adalahmempunyai kemahiran/kemampuan dalam suatu ilmu dan dalam halini keahlian yang berkaitan dengan praktek kefarmasian adalahkemampuan yang dilatar belakangi pendidikan kefarmasian baiksebagai apoteker maupun asisten apoteker, sedangkan yangdimaksud dengan kewenangan adalah hak / kekuasaan yg dipunyaiuntuk melakukan sesuatu dan dalam hal ini kewenangan yangberkaitan

dengan praktek kefarmasian yaitu hak / kekuasaan untukmelakukan tindakan praktek kefarmasian tersebut harus mempunyaisertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi yang mempunyaiijin praktek disarana pelayanan kesehatan jadi maksud dari tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dalam praktek kefarmasianadahah orang yang melakukan tindakan kefarmasian tersebut tidakmempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagaiapoteker maupun asisten apoteker, serta tidak mempunyai sertifikasiuji kompetensi

bukan ditoko obat biasa sebagaimana toko obat milik terdakwa serta dijualoleh terdakwa yang tidak memiliki keahlian kefarmasian ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan praktikkefarmasian yaitu mengedarkan / mendistribusikan/menjual sediaanfarmasi berupa obat keras (obat daftar G), praktik kefarmasiantersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa keahlian dan kewenangan,maka unsur Melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahliandan

Terdakwatidak memiliki standar untuk melaksanakan kegiatan kefarmasian ataupersyaratan keamanan untuk menyimpan dan menjual obat Samcodin karenatidak dilaksanakan di tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.

Dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian harus dilakukanoleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiriatas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;Menimbang, bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagaiApoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Apoteker yangmenjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi profesi.Sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apotekerdalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, AbhliMadya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;Menimbang, bahwa Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berupa: (a) apotek; (b)Instalasi farmasi rumah sakit; (c) Puskesmas; (d) klinik; (e) Toko Obat atau (f) Praktekbersama, dan yang dapat

menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitasPelayanan Kefarmasian adalah Apoteker dibantu oleh Apoteker pendampingdan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian.