• PUTUSANNomor 84/Pid.SUS/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana padaPengadilan Tingkat Banding, menjatunkan putusan sebagaimana tersebutdibawah, dalam perkara terdakwa;Nama lengkap : BILLY LAUREN LIOETempat lahir : Toboali (Bangka) QRUmur/tanggal lahir : 47 tahun/ 19 November 1969Jenis kelamin : Lakilaki SsKebangsaan : IndonesiaAlamat : JIl.Yos Sudarso Komplek

• Pemohon.PANITERA PENGGANTI HAKIMttd ttdA.WIBISONO, S.Sos MARIA SORAYA M SITINJAK, SHPerincian Biaya Sebagai Berikut:oS SPPendaftaran : Rp. 30.000,Biaya ATK : Rp. 50.000,Relaas Panggilan : Rp. 60.000,Materai : Rp. 6.000,Redaksi : Rp. 5.000,Halaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor : 124/Pdt.P/2018 /PN Bgl Jumlah : Rp.151.000,Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyasebanyak 9(sembilan) lembarDiberikan untuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor

• Juga sudah menghubungi orang tuanya diJawa tapi semua tidak ada respon.Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengantergugat tersebut terjadi pada Bulan Juli Tahun 2016 yang akibat penggugatdengan tergugat berpisah ranjang sejak 17 November 2015 karena penggugatmasuk Penjara kasus Tipikor dengan Vonis 2 tahun 6 bulan. Denda dansubsider 1 tahun. Total hukuman 3 tahun 6 bulan. tergugat sudah tidak adakabarnya baru 1 tahun penggugat berada di dalam.

• PUTUSANNo. 391 K/Pid.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : KASMURI Bin JOYO KASIRAN;tempat lahir : Blora;umur / tanggal lahir : 47 tahun/ 15 Desember 1961;jenis kelamin : Lakilaki;kebangsaan : Indonesia;tempat tinggal : Dukuh Pendem RT.01 RW.Il DesaTambahrejo, Kecamatan Tunjungan,Kabupaten Blora;agama : Islam;pekerjaan : Purna TNI AD, Mantan

• setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalamtahun 2008 bertempat di kantor Koperasi Guru Djatiwangi (KGD) Jalan PaseureuhanNo.15 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalenga atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Bandung dengan berdasarkan pasal 5 UU No.46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Ketua Mahkamah AgungRI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember tahun 2010 tentang daerah hukumPengadilan Tipikor

Dirampas untuk Negara

• 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl;
• 1 (satu) ton Ikan Campuran, ( 1 (satu) Kg Ikan Campuran disisihkan untuk pembuktian di persidangan) telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan pemusnahan barang bukti Ketua Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjung Pinang Kelas IA Nomor : 5/Pen.Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg tanggal 14 Desember 2023;
• 1 (satu) pucuk Senjata Api (Revolver);
• 6 (enam) butir

• Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor BandaAceh, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013 ;7.

• tetangga Penggugat; Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun; ANAK IlPENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur9 tahun; Bahwasetelah menikah Penggugatdan Tergugat hidup rukun dantinggal bersama dirumah orang tua Tergugat; Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahtidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, yang saksi tahuTergugat selingkuh dengan perempuan lain dan ada masalahtentang tipikor

• PUTUSANNomor 2245 K/PID.SUS/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkaraTerdakwa:Nama : MARIDUN BINTANG bin Alm ALI NAFIAHBINTANG ;Tempat lahir : Tapindo Hara (Sidikalang) ;Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 04 Juli 1974 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Damar No. 10 = Sidikalang, ProvinsiSumatera

  Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 22/PID/Tipikor/2012/PT.BNA., tanggal 27 September2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil No.74/Pid.B/2011/PNSKL.

  memberikan alasanalasan dan pertimbangan hukumnya terlebihdahulu seperti diwajibkan oleh Undangundang ;Bahwa Judex Facti telah keliru dengan adanya memori banding daripembanding, namun Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengabaikan begitusaja tanpa adanya alasan pertimbangan hukum ;Bahwa diluar tersebut di atas , maka Judex Facti harus memeriksakeseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Factitelah keliru dalam menerapkan hukum ;Bahwa perimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor

  timbul ketidak sesuaian dalam putusan menguatkandari primair ke subsidair, jelas adanya keraguraguan ;Bahwa Hakim Majelis raguragu memutuskan perkara harus menguntungkankepentingan Terdakwa (in dibio proreo) ;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendirian bahwa berdasarkankedudukan sebagai Judex Facti akan tetap mempergunakan kewenanganuntuk memeriksa faktafakta hukum dan penerapan penerapan perkaraa quo ;Bahwa Hakim Anggota II Drs.H.Rusydi,SH tidak sependapat dengan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tipikor

• Lahir : 54 Tahun / 15 Maret 1960Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaAgama : IslamPekerjaan : PNSTempat Tinggal : Blok Pulomas Rt 01 Rw 02 Desa Kedawung KecamatanKedawung Kabupaten CirebonTerdakwa berada dalam tahanan/ditahan ;e Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013 ;e Ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 16 Agustus 2013 ;e Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ;e Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 01 April 2014sampai

  dengan tanggal 30 April 2014 ;e Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;e Perpanjangan Penahanan KotaDiperpanjang Penahanan Kotanya oleh Wakil KetuaPengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal29 Juli 2014 ;Perpanjangan Penahanan Kotaoleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandungsejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28Agustus 2014 ;Terdakwa didampingi oleh

• No.16/PID.SUS.KOR/2016/PT.MksHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri MakasarSejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 9 Juli 2014 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakasarsejak tanggal 10Juli 2014 s/d tanggal 07 September 2014;Perpanjangan untuk pertama kali oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejaktanggal 08 September 2014 s/d tanggal 07 Oktober 2014 ;Perpanjangan untuk kedua kali oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejaktanggal 08 Oktober 2014 s/d tanggal 06 Nopember 2014

  BURHANUDDIN, S.Si dan sekaligus merugikan KeuanganNegara sebesar Rp.893.119.160, (Delapan Ratus Sembilan Puluh TigaJuta Seratus Sembilan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan HasilAudit Kerugian Daerah terhadap dokumen pada dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit UmumDaerah (RSUD) Daya Makassar oleh Inspektorat Provinsi SulawesiSelatan Nomor : 700.04/720/B.1I/Itprov tanggal 25 Maret 2014.Perbuatan

  BURHANUDDIN,S.SiRp.893.119.160, (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratusjabatan atau kedudukan terdakwa sebagaimanadan sekaligus merugikan Keuangan Negara sebesarHal. 21 dari 58 hal, Put.No.16/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks Sembilan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil AuditKerugian Daerah terhadap dokumen pada dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Rumah SakitUmum Daerah (RSUD) Daya Makassar oleh

  Ketua/Majelis HakimPeradilan Tipikor Pengadilan tinggi Makassar Yang Terhormat kiranyaMemutuskan : MENGADILI1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa H. BURHANUDDIN, S.Si.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar No. 38/Pid.Sus/2014/PN.Mks. tanggal10 Maret2015 yang dimohonkan Banding tersebut;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa H.

• PUTUSANNOMOR 38/TIPIKOR/2015/PT BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dalamtingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah inidalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap > Ir.

  Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 26 Oktober 2015 sebagaimana akta permintaanbanding Nomor 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, permintaan bandingmana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27Oktober 2015; Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut

  Umumtelah pula mengajukan banding pada tanggal 2 Nopember 2015 seba57gaimana akta permintaan banding Nomor 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2015; Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebutTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori bandingyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung pada tanggal 7Desember

  Hakim Ad Hoc sebagai Hakimhakim Anggota,berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 38/PEN/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal16 Desember 2015, ditunjuk selaku majelis hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hariRabu, tanggal 17 Februari 2016 diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakimhakim Anggota dan Asep Gunawan, S.H.

• Perbuatannya Kardialis telah telah dijatuhi hukumanpidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht vangeweijde) berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi No.11/Tipikor/2017/PT.PDG;Bahwa perbuatan Tergugat A yang memecah dan mengajunganpermohonan penerbitan sertipikat HGB No. 73, permohonan tanggal 5November 2001 hingga berakhir 5 November 2021. Surat Ukur tanggal 27Oktober 2001, No. 35.25.10.2001, luas 33Mterletak di Kel.

  I/Tipikor/2017/ PT. PDG, yangtelah menjatuhi hukuman kepada KARD1ALIS mantan Kaseksi padaBPN Kab.

  Apakah hasil Putusan Pengadilan Tipikor tersebut dapatdijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan bahwa Bangunan Tokopada Terminal Antokan menjadi milik Pemda Kabupaten Agam?Menurut hemat kami apabila yang dipakai sebagai bahan/ alat buktipada Pengadilan Tipikor adalah materi LHP hasil Audit Reguler/ Rutin, makahasil putusannya belum memenuhi norma keadilan dan perlu ditinjaukembali.

  Sekiranya tuduhan yang ditujukan kepada mantan Pejabat BPNtersebut merupakan tindak pidana Administrasi dan atau Pidana Umum,maka hal ini bukan ranah kewenangan Pengadilan Tipikor.Menurut hemat kami penjelasan dan uraian yang di kemukakan diatas sudah mendekati nilai kebenaran, oleh sebab itu tidak sewajamyapenggugat (INDRA CATRI, Bupati Agam) hanya memedomani "DaftarInventaris Barang Daerah, Perda no.2 tahun 2012 dan LHP BPKRI serta.Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor" sebagai dasar pokok pikiran

• TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA tidak cukup beralasan menurut hukum.Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor :20/PID.

  TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA pada halaman 70 menyatakan sebagaiberikut :Tentang keberatan point ke3 :Bahwa pada pertimbangan putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertamapada Pengadilan Negeri Samarinda incassu, yang beranggapan unsurdengan sengaja memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi,tidak terbukti dilakukan Terdakwa, adalah merupakan alasan yang tidakfaktual (faktafakta yang tidak terbantahkan), mengingat dalam faktapersidangan Terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa perbuatannyaselaku

  TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA pada halaman 70 menyatakan sebagaiberikut :Tentang keberatan point ke4 :Bahwa pada keberatan menyoal unsur yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timursependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda, mengingat secarayuridis pengertian keuangan daerah/dana APBD yang telah dipisahkansebagaimana ditetapkan dalam UUNRI No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara

  HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh MARIANA SONDANG PANDJAITAN, S.H. M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.ttd/M.S.

• Tipikor/ 2011/ PN.Smda., yang amarnya sebagai berikut:. Menyatakan Terdakwa H. ASRANUDDINSYAH AKIL SAMIT, S.E.,M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagimana didakwakan dalam dakwaan primer;. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primertersebut;Menyatakan Terdakwa H. ASRANUDDINS YAH AKIL SAMIT, S.E.,M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT;.

  Tipikor/2011/PN.Smda. dan Memori Banding Terdakwa, makaPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKalimantan Timur mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurberpendapat bahwa keberatankeberatan yang dikemukakan oleh PenasihatHukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah cukup dipertimbangkanoleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

  Setyo Dwi Tj AliasMuhammad Zainul Alias Theo;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaraini pada kedua tingkat peradilan, pada tingkat banding sebesarRp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKalimantan Timur pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 olehKITA JENDA GINTING, S.H., Hakim Tinggi Tipikor sebagai HakimKetua Majelis,s ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi Tipikor

  danANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 April 2012 Nomor: 06/Pid/TPK/2012/ PT.KT.Smda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini padatingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakanterbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 oleh Hakim KetuaMajelis, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut sertadibantu oleh H.

• kertas folio yang tertulis Rp6.000.000,00 Kades Palingkau Sejahtera disertai tanda tangan dan capkepala Desa); Bahwa maksud dan tujuan saudari Terdakwa meminta sejumlahuang tersebut adalah untuk membantu biaya kunjungan bapak Kajati keKacabjari Kapuas Murung; Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan resiko apabilatidak menyerahkan uang tersebut, akan tetapi pada pertemuanberikutnya saat itu Terdakwa mengatakan bahwa di Kapuas Murungnantinya akan 7 (tujuh) Desa yang akan di periksa oleh tim Tipikor

  PoldaKalteng Terdakwa juga mengatakan agar Desa yang belum menyetorkanRp 6.000.000,00 agar segera sebelum ada tim Tipikor; Bahwa saksi menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa, padasekitar bulan Oktober 2017, di ruang kerja Terdakwa pada KantorKecamatan Kapuas Murung sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)saat itu di terima langsung Terdakwa; Bahwa pendapatan saksi sebagai Kepala Desa kurang lebih sekitarRp 3.650.000,00 (tiga juta delapan ratus); Bahwa saksi memiki usaha lain yakni Ketua Koperasi

  Polda Kalteng Terdakwa jugamengatakan agar Desa yang belum menyetorkan Rp 6.000.000,00 agarsegera menyetorkan sebelum tim Tipikor;Halaman 93 dari 130 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PN PIk Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi apabilasaksi tidak memberikan uang tersebut tanggung sendiri resiko,selanjutnya ada pertemuan kembali saat itu Terdakwa mengatakanbahwa di Kapuas Murung nantinya akan ada 7 (tujuh) Desa yang akandiperiksa oleh tim Tipikor Polda Kalteng, Terdakwa juga mengatakan

  agarDesa yang belum menyetorkan Rp 6.000.000,00 agar segeramenyetorkan sebelum ada tim Tipikor; Bahwa saksi menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa, padasekitar bulan Oktober 2017, di ruang kerja Terdakwa pada KantorKecamatan Kapuas Murung sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)saat itu diterima langsung Terdakwa; Bahwa pendapatan saksi sebagai Kepala Desa kurang lebih sekitarRp 3.650.000,00 (tiga juta delapan ratus); Bahwa saksi memiliki usaha lain yakni: Jual beli gabah; Buka warung makan

  PoldaKalteng; Bahwa kalau tidak ada kalimat itu yang mengancam saksi tersebut,saksi berani tidak memberikan uang tersebut; Bahwa Team dari Tipikor Polda Kalteng tidak ada datang keKapuas Murung; Bahwa tidak ada pihak dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengahdatang ke Kapuas Murung; Bahwa pendapatan saksi sebagai Kepala Desa kurang lebih sekitarRp 3.650.000,00 (tiga juta delapan ratus); Bahwa uang Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang saksiberikan kepada Terdakwa tersebut berasal dari usaha saksi

• PUTUSANNomor 6 / PDT / 2018 /PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :MARIAMAH Binti ABDUL DOLAH, bertempat tinggal di Dusun HarapanJaya Desa Simpang Empat Kec.Kluet Utara Kab.

  ,M.H.masingmasing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 8 Januari2018 Nomor 6/Pen.Pdt/ 2018/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh KetuaMajelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh M.Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 6/PDT/2018/PT BNAMenimbang,........

  Biaya proses ....Jumlah ..Rp. 6.000,Rp. 5.000,oe Rp.139.000, Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI, S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 6/PDT/2018/PT BNA

• PARA PENGGUGAT danTERGUGAT ) vide Pasal 3 alinea ke2 Perjanjian Kerjasama/BuktiT/1113;Hal 19 Putusan Nomor 472/PDT/2018/PT.DKI9.3. bahwa TANAH tersebut masih sengketa dalam perkara TINDAKPIDANA KORUPSI di Pengadilan TIPIKOR Jakarta, di manaPENGGUGAT II (Sdr. ANIS ALWAINY alias ANIS BIN SAID ALWAINY)telah ditetapbkan sebagai TERDAKWA;9.4.

  Perlu TERGUGAT dan TERGUGAT Il informasikan, bahwa mengenaiperkara TIPIKOR tentang proses Penerbitan Sertifikat HGB No.:2849/Pinangsia (baca: sertifikat TANAH) sebagaimana diuraikan pada butir12 di atas, masing terhadap Terdakwa: ROBERT JEFFRY LUMEMPOUW,Terdakwa: LUKMAN HAKIM KARTASASMITA telah dijatuhi hukum penjarasebagai berikut: Terdakwa: ROBERT JEFFRY LUMEMPOUWBerdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I.

  No.1847 K/Pid.Sus/2014, tanggal06 Januari 2015, telah dijatuhi hukum pidana penjara selama 9 (sembilan)tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan; (Bukti T.I/1113);Hal 26 Putusan Nomor 472/PDT/2018/PT.DKI16.Sedangkan terhadap Terdakwa: ANIS ALWAINY alias ANIS BIN SAIDALWAINY, oleh Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,telah dijatuhi hukum pidana

• menyatakanbahwa:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, hakim Praperadilan tidak sependapat dengan Pemohonbahwa KPK telah melakukan penghentian penyidikan secaramateril.Selanjutnya, Putusan Pengadilan Nomor:24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SELterkait dengan perintah untuk menetapkan tersangka terhadapbeberapa pihak atau melimpahkan perkaranya kepada Kepolisian danatau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan danPenuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor

  Maksuddari Pasal 25 UU TIPIKOR adalah penyelesaian yang secepatnya padawaktu melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidangpengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi jika dibandingkandengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilanterhadap perkara yang bukan tindak pidana korupsi.Sebagaimana diamanatkan oleh UU KPK, pada pokoknya Termohon hanyamemiliki kKewenangan untuk melakukan penanganan perkara TindakPidana Korupsi (Selain Tindak Pidana Pencucian Uang).

  Jika kemudianalasan Pemohon mengkaitkan antara berlarutlarutnya penangananperkara dengan ketentuan Pasal 25 UU TIPIKOR tentu tidak adakaitannya. Sebagaimana diamanatkan dalam UU KPK dan KUHAP,maka apabila Penyidik Termohon telah selesai melaksanakanpenyidikan maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada PenuntutUmum untuk kemudian dalam jangka waktu 14 hari dilimpahkankepada Pengadilan Negeri.9.

• ,P.I bin Muhdiyono (almarhum).6 Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas 1A Bengkulu Nomor : 08 / Pid.B / Tipikor /2013 / PN.

  (limaribu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu Nomor : 15/PID.TIPIKOR /2013/PT.BKL tanggal 21 Agustus 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :38Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor : 08/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL tanggal 10 Juni2013 mengenai hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti, sehinggaamarnya berbunyi sebagai berikut :Menyatakan

  berkas Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah No. 034Tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.9 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilanyang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor :13/Akta.Pid/Tipikor

  Hakim Ad Hoc Tipikor sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehDidik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi :Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.Seanaie 50Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013