Bahwa alasan perceraian karena tidak mempunyai anak /keturunan tidak dibenarkan dan/atau tidak bisa dijadikan alasan perceraiansebagaimana dalam UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untukmengesampingkan dan menolakdalil posita poin 2 tersebut dan/atausetidaktidaknya tidak dapat diterima.6.

Dengan demikian, sudah sepatutnya dan dapat meyakinkan majelishakim yang mulia untuk menolak dalil point 4 dan point 5 positaPENGGUGAT dan/atau tidak dapat diterima.13. Bahwa tidak benar dan sangat mengadangada sebagaimanayang didalilkan oleh PENGGUGAT pada point 6 posita gugatanPENGGUGAT, sebagai berikut :Halaman 10 dari 19 halaman putusan perkara Nomor : 22/Pdt/2020/PT.DKIa.

Bahwa apabila PENGGUGAT secara sadar dan tanpa emosional,maka sepatutnya PENGGUGAT menyadari keterbatasan pendapatanPENGGUGAT yang gaji tiap bulan sekitara Rp 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah), sangat tidak mungkin PENGGUGAT danHalaman 11 dari 19 halaman putusan perkara Nomor : 22/Pdt/2020/PT.DKITERGUGAT memiliki beberapa asset sejak perkawinan apabilahanya tergantung dengan gaji dari PENGGUGAT. hal Ini sangatdisesalkan oleh TERGUGAT karena dalam dalil point 6.9 positagugatan PENGGUGAT telah

rupiah, hal ini telah diketahui oleh PENGGUGAT dan tidakdipersoalkan oleh PENGGUGAT pada saat itu.Bahwa dalildalil point 6 posita gugatan PENGGUGAT hanyalah bersifatsubjektif dan mengadangada serta telah mengaburkan fakta yangsesungguhnya maka sudah sepatutnya dalil point 6 posita gugatanPENGGUGAT tersebut ditolak oleh majelis hakim yang mulia dan/atausetidaktidaknya tidak dapat diterima.14.

Nomor 2264 K/Pdt/201611.12.13.14.15.Rp12.000.000,00 + Rp6.000.000,00 = Rp42.000.000,00 (empat puluh duajuta rupiah);Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasandengan adanya gugatan ganti rugi ini Tergugat sewaktuwaktu dapatmengalihkan barangbarang miliknya baik tidak bergerak maupun yangbergerak untuk menghindari tuntutan tersebut sehingga oleh karena itu,maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas B Baubauyang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita

Tasfin bin LaNdau tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pengrusakan ringan;Bahwa selain itu, menurut hemat Para Penggugat sudah sepatutnya pulamenurut hukum Pengadilan Negeri Klas B Baubau memutuskan bagiTergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Baubau agar memberikan putusan sebagaiberikut:Primair:1.Mengabulkan gugatan Para Penggugat

.... dst,sebelum mengajukan gugatan perlu adanya fakta hukum yang menetapkankeahliwarisan Para Penggugat sebagai orangorang yang beragama Islamberdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama;Bahwa dari ketidakjelasan dan atau posita gugatan Para Penggugat yangbertolak belakang dengan keterangan saksisaksi Para Penggugat tersebutmaka hal yang demikian jelas bahwa antara posita gugatan dan petitumgugatan dengan fakta hukum tidak saling mendukung, dan oleh karena itu,maka sudah sepatutnya

Nomor 2264 K/Pdt/2016jelas bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat plurium litisconsortium (kurang pihak);Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka jelas bahwa terdapatkesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat sehingga gugatannyatidak sempurna/tidak lengkap; Dengan demikian maka gugatan Penggugattersebut sepatutnya tidak dapat diterima berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8Juni 1976 menyatakan:Gugatan tidak dapat diterima karena

Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak ;4.1.4.2.4.3.4.4.Bahwa menurut Tergugat IV, gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quomerupakan gugatan kurang pihak, dikarenakan Penggugat tidak mengikutsertakanPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT)selaku pihak yang melakukan pengurusan piutang Negara atas penyerahanpiutang dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur CabangUtama Kupang ;Bahwa sudah sepatutnya PUPN Cabang NTT diikutsertakan dalam gugatan a quo,karena

Oleh karena hal tersebut, maka telahjelas bahwa PUPN merupakan subyek hukum tersendiri yang tidak mempunyaihubungan secara hirarki dengan Tergugat IV, sehingga dengan demikian PUPNmemiliki tanggung gugatsendiri pula ;Bahwa oleh karena pihak PUPN Cabang NTT tidak ditarik atau diikutsertakansebagai pihak dalam perkara a quo menjadikan gugatan a quo tidak sempurna,sehingga sudah sepatutnya gugaan a quo oleh Majelis Hakim dinyatakan tidakdapat diterima seluruhnya (niet onvankelijk verklaad) sebagaimana

Bahwa oleh karena faktafakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quoyang demikian jelasjelas merupakan gugatan yang sangat tidak jelas dan kabur(obscuur libel), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo mengesampingkan dan menolak gugatan Penggugat (nietonvankelijk verklaard) ;DALAM PROVISI :1.Bahwa pada posita dan petitum gugatannya, Penggugat a quo mengajukanpermohonan provisi agar diberikan putusan jalan terus kendati ada upaya hukumapapun bentuknya (Uitvoerbaar

Bahwa namun demikian permohonanprovisi Penggugat tersebut tidak disertai dengan dalildalil yang beralasan dan buktipendukung yang kuat, sehingga sudah sepatutnya permohonan provisi yangdimintakan oleh Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo;Bahwa kemudian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Nomor : 4 tahun 2001tanggal 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta ( Uitvoerbaar Bij Vooraad)dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakanputusan

Bahwa dengan tidakadanya perbuatan / tindakan Tergugat IV yang dapat dikatakan sebagai perbuatanmelawan hukum, maka tidak sepatutnya tuntutan ganti rugi dibebankan kepadaTergugat IV. Oleh karenanya, sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak olehMajelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Oleh karena itu,sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim tidak menerimaGugatan Penggugat.Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pat.G/2020/PN UnhIV. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMAKARENA KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)24. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwaGugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijkverklaard/N.O) karena kurang pihak.

Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksadanmengadili perkaraaquomenyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterimaHalaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pat.G/2020/PN UnhkarenaGugatanPenggugatkuran ihak(Exceptio PluriumLitis Consortium).V. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMAKARENA TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)28.

Mahkamah Agung secara konsisten memutuskan bahwasuatugugatan gantirugi yang diajukan tanpa perincian yangjelas sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu sudah sepatutnya YangMuliaMajelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untukseluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima.GUGATAN PENGGUGAT PATUT DITOLAK KARENA TERGUGAT II TIDAKPERNAH MERUGIKAN PENGGUGAT 48. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolakGugatan Penggugat karena Tergugat II TIDAK melakukan perbuatanmelawan hukum apapun.

Yang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya menolakpermohonan sita jaminan Penggugat.C. DALAM REKONPENS!ITergugat Il Konpensi (Selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi) dengan inimengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi (selanjutnyadisebut Tergugat Rekonpensi).

dikabulkan;Bahwa selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan objeksengketa kepada Para Penggugat untuk dapat dikuasai dan diusahakantanpa suatu halangan apapun juga, sehingga petitum Para Penggugatangka 4 sudah sepatutnya dikabulkan;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang melawanhukum sehingga sudah sepatutnya petitum Penggugat angka 5, yaitumenyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang telahmenguasai dengan tanpa hak atas sawah obyek sengketa adalah suatubentuk penguasaan

yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawanhukum, sudah sepatutnya dikabulkan;Bahwa dalam petitum angka 6, menyatakan bahwa segala akta maupunSuratsurat yang timbul/terbit atas tanah persawahan yang dimaksudatasnama Tergugat atau pihak lain kini dan kemudian hari danmenimbulkan hak kepemilikan Para Tergugat ataupun pihak lain, makaadalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan harus dinyatakanbatal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan, oleh karenaselama proses persidangan tidak

tuntutan Para Penggugat di dalam petitumangka 7 sudah sepatutnya ditolak;Bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 8 mengenai menyatakansita jaminan yang diletakkan atas tanah persawah a quo adalah sah danberharga untuk dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan perundangundangan, oleh karena obyek sengketa tidak diletakkan penyitaan, makasudah sepatutnya ditolak;Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pat.G/2018/PN Pin Bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 9 yaitu bahwa putusanperkara

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II(Edisi 2007) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,maka oleh karenanya putusan serta merta yang dimohonkan oleh ParaPenggugat sudah sepatutnya ditolak; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitumgugatan Para Penggugat sebagian dikabulkan, maka petitum gugatanPara Penggugat angka 1 ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, makagugatan

Para Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian,sedangkan gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakanditolak ;Menimbang, bahwa sekalipun gugatan Para Penggugat dikabulkansebagian, namun mengingat petitum yang dikabulkan tersebut merupakantuntutan pokok gugatan, maka Tergugat tetap dinyatakan sebagai pihak yangkalah, harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisehingga petitum angka 10 sudah sepatutnya dikabulkan;DALAM REKONPENSI :Menimbang, bahwa maksud

putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara int ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

tangga; Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun; Bahwa saksisaksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapitidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkaraini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimanaterurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, danternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telahdipanggil dengan sepatutnya

berhasil, sehingga majelis hakimberkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untukdapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelis berpendapatbahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasanalasan Permohonannya dan alasanalasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 fPeraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan, dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

telah membayaruang iwadl sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya5talak Tergugat kepada Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa syarat taliktalak tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g)Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya

angka4 patut untuk dikabulkan;Bahwa terhadap petitum angka 5 yaitu tuntutan total hutang sebesar Rp.156.452.297,00 (Seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh duaribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bahwa berdasarkan denganperincian sebagaimana yang diuraikan dalam dalil posita gugatan angka11, dan juga bukti P7 dan P8, maka Hakim beralasan hukum untukmengabulkan petitum angka 5 tersebut;Bahwa oleh karena petitum angka 5 telah dikabulkan dan jangka waktukredit sudah lewat maka sudah sepatutnya

Tergugat membayar secarakontan dan seketika sisa hutang Tergugat kepada Penggugat dan olehkarena itu petitum angka 6 sudah sepatutnya dikabulkan;Bahwa sebelum hakim mempertimbangkan petitum angka 7, Hakim akanmempertimbangkan petitum angka 8 terlebih dahulu yaitu sebagai berikut ;Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996 Hak atas tanahyang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah :a.

putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

Pasal 19(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) KompilasiHukum Islam, olen karenanya sudah sepatutnya Gugatan cerainya dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakimmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untukmengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapkepada Pegawai

identitas yang lain bernama Sudardak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terdapatkesamaan data dalam dokumen dokumen yang dimiliki oleh Pemohonsehinggaterdapat fakta hukum bahwa orang bernama Sudardak dan Dardak adalah 1(satu) orang yang sama sehingga petitum kedua Pemohon patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon pada petitumkedua telah dikabulkan karena telah cukup beralasan dan tidak bertentangandengan norma, adat istiadat dan hukum maka sudah sepatutnya

PermohonanPemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakanperkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan olehkarena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabilasegala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepadaPemohon;Mengingat, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangAdministrasi Kependudukan, serta Peraturan

Akta Kelahiran tersebut gunakepentingan kelak dikemudian hari ;Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada faktafakta Hukum tersebutdiatas, memperhatikan alasan pemohon serta sepanjang pengamatan hakim daribuktibukti yang ada, serta untuk kepentingan masa depan tersebut, dan padadasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada Yuridiksi Voluntair, sepanjangyang diajukan pemohon tidak bertentangan dengan undangundang sertaperaturan Hukum tidak tertulis yang hidup di tengahtengah masyarakat makasudah sepatutnya

permohonan ini untuk dikabulkan ;Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, makabiaya perkara yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepadapemohon ;1.Mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonaan ini;MENETAPKAN:Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2.

tidakberhasil;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkaraini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telahdiindahkan, dan ternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, makaTermohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya Permohonan tersebut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undangundang nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundangnomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama wajib mengirimkan satu helaisalinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnyameliputi tempati kKediaman

Namirahmenjadi Ratu Assya Afna sebagaimana petitum angka dua permohonanPemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasihukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti denganperubahan pada dokumen yang bersangkutan serta perubahan namaPemohon dalam akta kelahiran tersebut telah disertai dengan dokumenkependudukan lain yaitu KTP dan KK Pemohon yang berkesesuaian satusama lainnya dan menjadi dasar dalam syarat pengajuan PASPOR sehinggapetitum angka tiga Pemohon sudah sepatutnya

pula untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, makabiaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yangbesarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan makasudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;Mengingat, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undangundang Nomor6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 52 UndangUndang Nomor 23Halaman

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telahdiindahkan, dan ternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, makaTermohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya

tidak berhasil, sehingga majelishakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak adaharapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumahtangganya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasanalasanPermohonannya dan alasanalasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UUNo. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal116 f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telahdiindahkan, dan ternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, makaTermohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya

tidak berhasil, sehingga majelishakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak adaharapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumahtangganya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasanalasanPermohonannya dan alasanalasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UUNo. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal116 f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahunyang lalu;e Bahwa saksisaksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapitidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya

tidakberhasil;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

Pasal 116 (f) KompilasiHukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan cerainya dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 MajelisHakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untukmengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telahdiindahkan, dan ternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, makaTermohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya

tidak berhasil, sehingga majelishakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak adaharapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumahtangganya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasanalasanPermohonannya dan alasanalasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UUNo. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal116 f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telahdiindahkan dan ternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, danTermohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya

tidak berhasil, sehingga majelishakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak adaharapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumahtangganya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasanalasanPermohonannya dan alasanalasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UUNo. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal116 f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya