Ditemukan 12306 data
9 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
12 — 0
Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/409/23.2007/2017, atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan CatatanSipil, Kabupaten Jember, tanggal 02 Mei 2017. Bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatatelah sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda P.1;2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0455/57/IX/2016, tanggal 16September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.
25 — 3
Bukti Surat:1) Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Domisili Nomor045.2/409/ VII/2020, tertanggal 21 Juli 2020, atas nama Novika Sari,yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Purwosari, Kecamatan Kota,Kabupaten Kudus.
10 — 0
Pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 serta Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 409 K/AG/2010 tanggal13 Agustus 2010 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah
9 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
21 — 8
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
9 — 4
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 TahunPutusan Nomor 0840/Pdt.g/2017/PA.Bkl, Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 8
untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melaluimediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datangmenghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti Surat berupa :Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor: 863/Pdt.G/2017/PA.Kab.MnFotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :409
18 — 10
Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 TentangAdvokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yangtercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formildan dapat beracara di Pengadilan Agama Kisaran khusus dalam perkara Cerai TalakNomor 409/Pdt.G/2018/PA.Kis;Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengancara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumahtangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
62 — 23
Induk 409 ;Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.496/PID/2012/PTMDN.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2011 yangditandatangani oleh Muhammad Munir Ritonga bermaterai 6000 ;1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 472.2/08/Pem/2010tanggal 11 Januari 2010 ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No. 974/44/Pem/2010 tanggal 27Februari 2010 ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 472.2/43/Pem/2010 ;Dipergunakan dalam perkara an.
13 — 5
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
16 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
17 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
67 — 22
,M.H.Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di JalanSultan Serdang Pasar VI Nomor 438, Kecamatan TanjungMorawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi SumateraUtara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaMedan tanggal 15 Maret 2021 Nomor 409/III/2021, dahuluPemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarangTerbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungandengan perkara ini;DUDUK PERKARAMengutip
ZALMIANTO AGUNG SAPUTRA, SH., MH
Terdakwa:
FITRIANSYAH Als IFIT Bin NARZALL
103 — 47
Terdakwa FITRIANSYAH Als IFIT Bin NARZALIdi LP/Rutan MartapuraArsip Ely.Arsip Pidana .Arsip Umum oOnaRWND PETIKAN PUTUSANNo. 409/Pid.B/2016/PN.BJBDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama Lengkap MUHAMAD NASRI Bin JOHANSYAH .Tempat Lahir KandanganUmur/Tanggal Lahir 19 tahun /17 Januari 1997.Laki lakiJenis
92 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara selama prosesperadilan tingkat pertama ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 409/Pid.B/2014/PN.Smr tanggal 18 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.=iMenyatakan Terdakwa Drs. GUN INGAN anak dari INGAN AKUI tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;.
Membebankan biaya perkara kepada negara;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 409/Pid.B/201 4/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yangmenerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2014, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadapPutusan Pengadilan Negeri tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Agustus 2014 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri
47 — 7
melalui Majelis Hakim yangmengadili perkara aquo meletakkan sita jaminan (concervatoir beslag/C.B) terhadap asset milik Tergugat yaitu :Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang dikenal umum sebagaiTanah SHM No. 00993/Kelurahan Pelindung Hewan, Surat Ukur Nomor10.15.10.06.00008/97, Luas 115m2 (seratus lima belas meter perseg)i),atas nama MULIADI TJANDRA.Tanah SHM No. 2286/Kelurahan Pelindung Hewan, Surat Ukur No.113/2002 Tanggal 31 Januari 2002 Luas 339 m2, atas nama MULIADITJANDRA.Tanah SHM No. 409
Tanah SHM No. 409/Kelurahan Pelindung Hewan, Surat Ukur No.2816/1980 Tanggal 4 Oktober 1980 Luas 94 m2, atas namaMULIADI TJANDRA.5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkantersebut.6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta mertameskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (ouit voerbaar bijvoorraad) sesuai ketentuan pasal 180 HIR.7.
14 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
6 — 5
Pada tanggal 05 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor :409/30/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 );2.
13 — 0
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409