Ditemukan 51522 data
15 — 1
dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.5;Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak menyampaikan sesuatuapapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohonpenetapan;Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acarapersidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
12 — 1
Hal ini sebagaimana ibarat dalamkitab I'anatut thalibin juz TV halaman 238 yang berbunyi;Aap kal IE ON Gila ag yh lal g alle ile le plac yArtinya: Mengadili terhadap Termohon yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atauTermohon tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalahboleh apabila Pemohon mempunyai hujjah / bukti ;Dan sesuai pula dengan bunyi pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknyaadalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
12 — 3
dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkanalat buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohonpenetapan;Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acarapersidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
1.PATMUN BIN PARNO
2.WARISAH BINTI WADI
14 — 5
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
11 — 9
Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskankehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernahhadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat padapokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,disebabkan karena Tergugat dipenjara selama 5 tahun berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Samarinda yang telah berkekuatan tetap; Menimbang, bahwa oleh karena
11 — 1
Hal ini sebagaimana ibaratdalam kitab I'anatut thalibin juz V halaman 238 yang berbunyi;Ace Foal OAS oo) Sika jJaig) yl gly oleallge y alle quik ple eLidabll yArtinya : Mengadili terhadap Termohon yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atauTermohon tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalahboleh apabila Pemohon mempunyai hujjah / bukti ;Dan sesuai pula dengan bunyi pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya adalah bahwa rumah tangga
11 — 2
Halaman 4untuk dinikahkan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RINomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan paraPemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkananak para Pemohon yang bernama LAILATUNAHDIAH lahir pada tanggal 10November 2003 dengan seorang lakilaki yang bernama SYAIFUL ANAM akantetapi maksud para Pemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan
47 — 1
mediasi yang diperintahkan oleh PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copy Kutipan AktaNikah (bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon telah terikat dalam perkawinan sah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohonagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidakberhasil, sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;6Menimbang, bahwa posita yang mendasari
93 — 38
Hoge Raad mengartikan perkataan willensatau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatuHalaman 7 dari 10 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN BekMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1)KUHP. tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang mendasari perbuatanTerdakwa yang didalamnya masih terdapat persengketaan
14 — 1
berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
23 — 14
yangditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, makaberdasarkan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan bandingPembanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmengadili materi perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan mempelajari dengan seksama berkas perkara, terutama pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
48 — 1
manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukumIslam sebagai berikutcus ute 2.0 >) wl oI Lyoep thia olArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan denganmencari kemaslahatan . oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harusdiakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ; Sb UU I J IJ St YrArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,10namun dalil dalil yang mendasari
12 — 8
UndangundangNomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama karena masih terkait dengan masalah perkawinan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dantelah diajukan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku olehkarenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
12 — 1
tapitidak berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohontersebut disebabkan alasan yang sah, maka Termohon yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
22 — 3
agarpengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadapTermohon dengan alasan yang dapat disimpulkan karena sejak kurang lebih 3tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin kepada Pemohon dansampai saat ini Sudah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun Termohon tidakkembali ketempat tinggal bersama, selama kepergiannya tersebut Termohonsudah tidak pernah menjenguk dan memperdulikan lagi Pemohon;Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan terbuktitidaknya alasan yang mendasari
14 — 3
No. 2200/Pdt.G/2018/PA.JSBahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yangpada pokoknya tetap pada permohonannya;Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagidan mohon putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon
1.Indera Nababan
2.Setiawaty Oetama
Tergugat:
1.Yayasan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat berdasarkan Anggaran Dasar
2.Nelson Siregar selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat
3.Saur Tumiur Situmorang
4.Perhimpunan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat dan PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT
88 — 14
Bahwa dalam formalitas suatu gugatan apa yang diajukan dalam Petitumgugatan ( Tuntutan gugatan ) haruslah diuraikan dasar dan alasan alasanhukum diajukan gugatan ke dalam posita yang mendasari untuk dimintadalam Petitum sebagai Tuntutan hukumnya, yang akan tetapi ternyatadalam gugatan Penggugat tidak ada menguraikan dan dasar alasan alasan hukum tersebut di dalam Posita gugatan ;.
Bahwa demikian juga Tergugat Tergugat menolak Petitum gugatan padaPoin 2, karena disamping Penggugat tidak menguraikan dalil dali ( Posita )tentang Petitum tersebut, akan tetapi juga tidak ada alasan hukum yangmendasari untuk mengosongkan objek perkara gugatan ;Bahwa demikian juga Tergugat tergugat menolak dalam Petitum Poin 3,karena disamping tidak menguraikan dalam dalil dalil gugatan ( Posita )gugatan atas Petitum tersebut, akan tetapi juga tidak ada alasan hukumyang mendasari agar Tergugat s/
tergugat menolak Petitum gugatanPenggugat pada Poin 8, karena disampaing tidak menguraikan dalam dalil dalil ( Posita ) gugatan , akan tetapi juga secara hukum tidak ada dasarhukumnya Penggugat mengajukan Uang Paksa dalam perkara inisehinggga dalil gugatan tersebut haruslah ditolak ;Bahwa secara hukum juga dalam Petitum untuk serta merta dalam perkaraini tidak dapat dilaksanakan, karena secara hukum perkara ini diajukanHalaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trtdengan mendasari
74 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pendapat dan kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tipikor BandaAceh dan kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh yang menyatakan Terdakwa telah mengambil/menarik kembalikewenangan yang pernah diberikan kepada PPTK dalam melakukan serahterima barang, tanpa sama sekali mendasari pertimbangan hukumnya padaketerangan ahli yang terungkap di persidangan, sehingga kesimpulan keduaJudex Facti tersebut nyata bertentangan dengan kewenangan PPTK yangterdapat dalam bunyi Pasal kontrak dan
Seharusnya dalammenentukan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabanpidana dalam perkara ini kKedua Judex Facti harus mendasari pertimbanganhukum dan kesimpulan yuridisnya pada fakta yang terungkap dipersidangan dengan menarik korelasi yuridis dengan ketentuan yangterdapat dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;Padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jikadikaitkan dengan ketentuan regulasi yang berkenaan dengan TupoksiTerdakwa,
Bahwaputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor yang telah menambahpidana kepada Terdakwa dengan mendasari pada pertimbangan hukumsebagaimana dikemukakan Judex Facti pada Alinea ke2 halaman 29putusan yang menyebutkan Menimbang bahwa pidana yang dijatunhkandalam putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama terhadap TerdakwaJudex Facti menilai terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahanTerdakwa sehingga hukuman itu perlu ditambah karena tindak pidanakorupsi merupakan kejahatan yang luar biasa
58 — 38
Posita tidak menjelaskan dasar hukum.Maksudnya dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dicantumkan dasar hukumdan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat, tidak menjelaskan tanahobyek sengketa tersebut dari mana sumbernya, sehingga Penggugatmenganggap dirinya berhak mewarisi tanah obyek sengketa tersebut.
Posita tidak menjelaskan dasar hukum.Maksudnya dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dicantumkan dasar hukumdan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat, tidak menjelaskan tanah17obyek sengketa tersebut dari mana sumbernya, sehingga Penggugatmenganggap dirinya berhak mewarisi tanah obyek sengketa tersebut.
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
00007/207/11/058/13 tanggal 10Januari 2013 Masa Pajak Juni 2011 dengan perincian sebagai berikut : Ditambah/ .Semula MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp)(Rp)PPN Kurang / (Lebih) Bayar 647.791.471 0 647.791.471Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 647.791.471 0 647.791.471Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar 1.295.582.942 0 1.295.582.942 Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepadaPengadilan Pajak atas permohonan Keberatan yang ditolak dengan Keputusantersebut di atas;Bahwa adapun alasan yang mendasari
Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titip olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas seluruh penyerahannya termasukdalam Penyerahan yang Terutang Pajak;Seluruh Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuaiketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan";Bahwa landasan filosofis yang mendasari
Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titip olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalamPenyerahan yang Terutang Pajak;Sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidangperpajakan;Landasan filosofis yang mendasari