Ditemukan 20445 data
PATMINAH NULARNA
Tergugat:
BUPATI SIAK
232 — 184
Tentang Tata Cara Pemberhentian Karena PelanggaranDisiplin sebagaimana ketentuan Pasal 267 PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNSsebagai berikut:1. Bahwa objek sengketa berupa surat pemberhentianPenggugat adalah berdasarkan surat No. 14/IKKHS/RHS/X/700/2017 tanggal 6 Oktober 2017 TentangLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari InspektoratKabupaten Siak;2.
Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objeksengketa dalam perkara aquo tertanggal 20 Desember 2017yang melebihi 21 (dua puluh satu) hari dari usulanpemberhentian yang diajukan oleh Inspektorat adalahBERTENTANGAN dengan ketentuan Pasal 267 ayat (3) PPNo. 11 Tahun 2017 menegaskan: keputusan pemberhentiansebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentianditerima.Bahwa oleh karena keputusanpemberhentian Penggugat tidaksesuai dengan
tatacarapemberhentiansebagaimana dalamPasal 267 ayat (3) PPNo. 11 Tahun 2017 Tentang ManejemenPNS maka keputusan tersebut harus dinyatakan tidak sah danharus dibatalkan.b.
bertanya ada apa saya dipanggil beliaumenjawab tidak tahuPutusan Nomor 13/G/2018/PTUN.PBR, Halaman 17 dari 54 HalamanBahwaberdasarkanuraiandiatas, makaTergugat dalammengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupaobjeksengketa bertentangan dengan: Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNSyakni Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal25 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3); Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenPNS yakni Pasal 253 ayat (1), Pasal 267
10 — 1
267/Pdt.G/2017/PA.Ktp
7 — 0
267/Pdt.P/2016/PA.Kdl
10 — 1
267/Pdt.P/2021/PA.Bbs
14 — 0
267/Pdt.G/2016/PA.Smp
14 — 1
267/Pdt.G/2023/PA.Sglt
10 — 7
267/Pdt.G/2020/PA.Bkl
17 — 1
267/Pdt.G/2023/PA.Lpk
12 — 7
267/Pdt.P/2020/PA.Kjn
15 — 8
267/Pdt.G/2024/PA.Smdg
9 — 2
267/Pdt.G/2016/PA.Wsb
15 — 12
267/Pdt.P/2023/PA.Sbg
23 — 0
267/Pdt.G/2024/PA.Prw
12 — 1
267/Pdt.G/2020/PA.Grt
14 — 0
267/Pdt.G/2006/PA.Bwi
17 — 2
267/Pdt.G/2021/PA.Lbt
17 — 0
267/Pdt.G/2024/PA.Lbt
13 — 0
267/Pdt.P/2021/PA.K.Kps
44 — 7
267/Pdt.G/2020/MS.KC
13 — 1
267/Pdt.G/2022/PA.Rbg