Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-02-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2015/PTUN-TPI Tanggal 13 Juli 2015 — PT. MANGGALA WAHANA ENERGITAMA, MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. PT. SOLOMON GLOBAL ASIA
174 — 66
174 — 66
Solomon GlobalAsia;10 Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, Bagian Kedua, Obyek Pendaftaran Tanah Pasal 9:(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi :Ccda bidangbidang tanah yang dipunyaidengan hak milik, hak guna usaha,hak guna bangunan dan hak pakai;b tanah hak pengelolaan;tanah wakaf;hak milik atas satuan rumah susun;hak tanggungan;tanah Negara.(2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannyadilakukan
dibuktikandengan :I penetapan pemberian hak dari Pejabat yangberwenang memberikan hak yang bersangkutanmenurut ketentuan yang berlaku apabila pemberianhak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hakpengelolaan;2 asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebutoleh pemegang hak milik kepada penerima hak yangbersangkutan apabila mengenai hak guna bangunandan hak pakai atas tanah hak milik;a hak pengelolaan dibuktikan denganpenetapan pemberian hakpengelolaan oleh Pejabat yangberwenang;b tanah wakaf
atau data yuridis yang bersangkutan atau masih adakeberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai halhalyang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi dasar untuk :a pembukuan hak atas tanah yangbersangkutan dalam buku tanah;apengakuan hak atas tanah;b pemberian hak atas tanah.Paragraf 3 Pembukuan HakPasal 29(1)Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
dalamnya,ataupetuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961, atauakta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhitanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yangdibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengandisertai alas hak yang dialihkan, atauakta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialihkan, atauakta ikrar wakaf
/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang diwakafkan, ataurisalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialihkan, atausurat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atauk surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Register : 15-12-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 19-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1088/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Tanggal 16 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
9 — 5
9 — 5
parplainf3fs8parplainf3fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang No. 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukanberdasarkan hukum Islam serta wakaf
Register : 21-11-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 2262/Pdt.G/2017/PA.PLG Tanggal 13 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
7 — 0
Sultan Mansyur Lorong Wakaf No.1133 RT. 14.
Register : 04-10-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1318/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg Tanggal 28 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 14
16 — 14
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 27-07-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PA MEDAN Nomor 2315/Pdt.G/2015/PA.Mdn Tanggal 2 Maret 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
18 — 0
18 — 0
ALI MASHURI, umur 40 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia,pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di JalanTanggok Bongkar Ill No. 11 Kelurahan Tegal Sari Mandala IlKecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan surat kuasakhusus telah memberi kuasa kepada untuk selanjutnya disebutsebagai PenggugatMelawanWAN ZUBAIDAH Binti DATUK ABDUL MUTHOLIB (alias DATUK POLEH), umur 54 tahun,agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan , pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman di Jalan Wakaf
Register : 14-12-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 19-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1084/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Tanggal 17 Januari 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 8
16 — 8
parplainf3fs8parplainf3fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang No. 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukanberdasarkan hukum Islam serta wakaf
Register : 04-04-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1140/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Tanggal 15 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 14
22 — 14
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 24-01-2012 — Putus : 24-02-2012 — Upload : 14-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 08/Pdt.P/2011/PA-LBs Tanggal 24 Februari 2012 —
16 — 5
16 — 5
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnah yang berbunyi :i:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 01-07-2011 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 198/Pdt.P/2011/PA-Lbs Tanggal 4 Agustus 2011 —
19 — 2
19 — 2
fiqih tentang kedudukan keterangan saksi I (saksi I( secraremmeremmenacemmmnes ) dart SakSi TL (eevccssmsscsssmmnccxvenns ) yang berdasarkan pada beritayang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yang berbunyi :i:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 06-02-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA CIMAHI Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Cmi Tanggal 27 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
20 — 3
20 — 3
Wakaf E9 No 15 RT.
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0604/Pdt.G/2021/PA.Lpk Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 8
8 — 8
Sedangkan Pemohontinggal bersama orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Sunggal TB.Simatupang Gang Wakaf 1 No.36, Lingkungan 14, Kelurahan Sunggal,Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidakberhasil dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai;Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk8.
Upload : 10-09-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 215/PDT/2014/PT-MDN ALWASLIYAH X TN. TENGKU TAUFIDDIN
100 — 75
100 — 75
Wakaf Lingkungan VIII, KelurahanTanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Hilir Medan Deli, Kabupaten DeliSerdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK TERGUGATXXX/TERBANDINGXXxX ; 31. AMIRSYAH, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm.ISMAIL YS, beralamat di JI. PRINGGAN No. 6 Dusun VI, Desa Helvetia,Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebutsebagai PIHAK TERGUGATXXXI/TERBANDINGXXxXI ; 32.
Register : 05-03-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Ktbm Tanggal 2 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
17 — 3
17 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 02-11-2020 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN CILACAP Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Clp Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
1.DATEM Binti KARTADI
2.HADI SUKARTO Bin MADJUDI Alias DJUDI
Tergugat:
TISAH
115 — 25
1.DATEM Binti KARTADI
2.HADI SUKARTO Bin MADJUDI Alias DJUDI
Tergugat:
TISAH
115 — 25
kehakimanbagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkaratertentu sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini;Ketiga, ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 7 Tahun 1989sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 danUndangUndang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yangberbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
pihakperihal warisan hukum Islam sangat kuat dan nyata pengaruhnya dikalangan mereka yang beragama Islam, berdasarkan PP No 45/1957penentuan siapa siapa ahli waris yang menjadi ahli waris danbagian masingmasing ahli waris adalah Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah;Putusan Mahkamah Agung No. 1321.K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994Kaidah Hukum :Sejak UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadiliperkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf
Kewenangan Pengadilan AgamaBahwa Sejak UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa ataumengadili perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sertasadaqah.
Register : 31-10-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 5645/Pdt.G/2019/PA.Tgrs Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 36
66 — 36
Bahwa berdsarkan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 TentangPeradilan Agama Pasal 49 mengatakan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkatpertama orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagoh dan ekonomi syariahMaka oleh karenanya, Penggugat mengajukan gugatan ini ke PengadilanAgama Tigaraksa Tangerang adalah TELAH TEPAT (REDELIJIK).DALAM POKOK PERKARA1.
padahal saat menikah tanggal 3 Agustus1996 Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak dari suaminya terdahulu,sedangkan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak.Terhadap dalil Penggugat pada halaman 2 angka 4 yang menyatakan bahwaberdasarkan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama(Pasal 49) mengatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, kewarisan, wasiat,hibah, wakaf
Register : 27-02-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Pms Tanggal 6 Juli 2017 — N.BUYUNG SINAGA Sebagai Penggugat Lawan NURUTETNI SINAGA, Dkk Sebagai Tergugat ;
102 — 21
102 — 21
hartatersebut serta penetapan pengadilan atas permohonanseseorang tentang penentuan siapa yang menjadi AhliWaris,penentuan bagian masingmasing Ahli Waris.Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangkewarisan .Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Negeri tidak berwenanglagi memeriksa atau mengadili perkara Perkawinan, Kewarisan,wasiat, hibah Wakaf
tidak bersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat danTergugat II tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undangundang Nomor3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 12-09-2013 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 518/ Pdt. G/2013/PN. Jkt-Sel. Tanggal 26 Mei 2014 — NY. DAHLIA
lawan
CHAERUL FAHMI
33 — 22
33 — 22
Adapunpenguasaan Tergugat atas tanah tersebut berasal dari tukar menukar tanahMusolah Nur Hidayah yang merupakan Tanah Wakaf Aim. H. Raya dan HIAminah yang keduanya merupakan kedua orang tua dari Aim. H. Syarifuddin(Suarni Penggugat) dan Aim. MastuMh (ayah Tergugat) dengan sebidang tanahkosong milik Ir. Evi Buchari sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Bermateraitertanggal 30 September 1992.3.
Bahwa kepemilikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas tanahtersebut berasal dari tulkar menukar tanah Musollah Nur Hidayah yangmerupakan Tanah Wakaf Aim. H. Raya clan 113. Aminah yang keduanyamerupakan kedua orang tua dari Aim. H. Syarifuddin (Suami TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi) dan Aim. MastuMh (ayah PenggugatRekonvensilTergugat Konvensi) dengan sebidang tanah kosong milik Ir. EviBuchari sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Bermaterai tertanggal 30September 1992..
Register : 21-01-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 0093/Pdt.G/2019/PA.Bkn Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 3
21 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 07-10-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Bsk Tanggal 20 Oktober 2020 — Pemohon:
DASMIR
79 — 17
DASMIR
79 — 17
, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria mengatur bahwa Sertifikat Tanah merupakan surat tandabukti hak kepemilikan atas tanah;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwaSertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
Register : 21-09-2015 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 37_Pdt.G_2014_PN.Gsk Tanggal 19 Nopember 2014 — DJONO ANWAR
MELAWAN
H. ABDUL KARIM. Dkk.
123 — 6
123 — 6
Warti;e Sebelah Timur : Tanah tambak milik Handayani;e Sebelah Selatan : Sungai (saluran air);e Sebelah Barat : Tanah wakaf MI Desa Banjarsari;2. Bahwa, tanah sengketa diperoleh Penggugat dari mendapat bagian waris dari orang tuaPenggugat bernama Almarhum H. Anwar yang telah meninggal dunia pada tanggal 20April 2000;3. Bahwa, Penggugat telah memiliki dan mengelola tanah sengketa sejak diberi bagian warisdari orang tua Penggugat, dalam hal ini almarhum Haji Anwar.