diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan; atau menjadi anggota partai politik lain.27.Bahwa berdasarkan Pasal 241 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal15 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun2014 tentang Tata Tertib, pemecatan dan pemberhentian Penggugat dariKeanggotaan PDIP dan telah dilakukan upaya PAW

Oleh karenaitu, mohon Pengadilan menghukum Tergugat dan Tergugat II untukmembayar ganti kerugian material sebesar Rp. 1.000.000.000, (satumilyar rupiah), karena untuk menjadi Calon Anggota DPR Rlsebagaimana diketahui dan dialami semua Calon Legislatif biaya yangdikeluarkan tidak sedikit, serta pemecatan Penggugat dan dilakukanupaya PAW mengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan biaya kedaerahdaerah untuk mengurus klarifikasi atas tuduhan pencurian suaraatau pemindahan suara, yang katanya Penggugat

KPU KabupatenEnde selaku Turut Tergugat V sebagai Penyelenggara Pemilu turutdigugat agar dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi sehubungantuduhan Tergugat dan Tergugat II bahwa Penggugat telah melakukanpencurian suara atau penggelembungan suara, agar terhadap putusanini Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut TergugatIV dan Turut Tergugat V dapat mematuhi dan melaksanakan isiputusan, serta tidak melakukan perbuatan apapun dalam rangkamelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW

Pimpinan DPR RI harus ikut digugat supaya tidak serta merta meresponspermohonan Pergantian Antar Waktu (PAW).Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRl) selaku Turut Tergugat XIlIl sebagai Lembaga Tinggi NegaraRepublik Indonesia turut digugat, karena Pimpinan DPR RI lah yangnantinya akan berwenang melanjutkan proses PAW Anggota DPR RIdari PDIP Dapil NTT atas nama Sdra. Honing Sanny (Penggugat) keatas nama DR.

Memerintahkan dan menghukum Tergugat IV untuk membatalkan SuratKeputusan Nomor 408/KPTS/DPP/IX/2014 tertanggal 21 September2014 dan tidak melakukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW);4. Menyatakan Keputusan Tergugat IV Nomor 408/KPTS/DPP/IX/2014tertanggal 21 September 2014 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum5.

Muh.Aras,S.Pd.MM dengan mengklaim sebagai Ketua dan Sekretaris DewanPengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan, lalumengeluarkan surat Nomor : 273/EX/U/XIV/2014 tentang Usul PergantianAntar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD ProvinsiSulawesi Selatan yang ditujukan kepada ketua DPRD Provinsi SulawesiSelatan.4.

Bahwa Ketua DRPD Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan suratNomor :161.3/308/DPRD/X1V/2014,tanggal 30 Desember 2014 tentangpenolakan usul PAW atas diri Pengugat sebagaimana diusulkan TergugatIl melalui surat Nomor : 273/EX/U/XIV2014 dengan alasan belummemenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan pasal 140 ayat(1),(2),(8),(4) Undangundang Nomor 23 Tahun 2014.5.

Taufiq Zainuddin,SE.MM tanggal 14 Desember 2014melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Ketua DPRD ProvinsiSulawesi Selatan Perihal : Keberatan terhadap proses PAW atas namaMuh Taufiq Zainuddin,SE.MM.(bukti sesuai asli) diberi tanda bukti P.6Surat dari Muh.

Taufiq Zainuddin,SE.MM tanggal 16 Desember 2014melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Ketua DPRD ProvinsiSulawesi Selatan perihal penyampaian surat DPP PPP untuk tidakmengabulkan permohonan PAW terhadap kader PPP (bukti sesuai asli)diberi tanda Bukti P.7Surat dari Muh. Taufiq Zainuddin,SE.MM tanggal 16 Desember 2014melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Ketua KPUD ProvinsiSulawesi Selatan Perihal : Keberatan terhadap proses PAW atas namaMuh Taufiq Zainuddin,SE.MM.

PARPOL/2015/PNMks13.14.15.16.17.18.19.Keberatan terhadap proses PAW atas nama Muh = TaufiqZainuddin,SE.MM.(bukti sesuai asli) diberi tanda Bukti P.12Surat gugatan yang diajukan oleh Muh.

Yusuf ;

2.3. 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Athelate Tahun rakitan 2015, No.Pol : BK. 2594 PAW, terdaftar atas nama M. Yusuf ;

2.3. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smesh Tahun rakitan 2003, No.Pol : BK. 4033 RE, terdaftar atas nama M.

Pemohon ;6.3. 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Athelate Tahun rakitan 2015,No.Pol : BK. 2594 PAW, terdaftar atas nama Xxxx I.c. Pemohon ;6.4. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smesh Tahun rakitan 2003, No.Pol :BK. 4033 RE, terdaftar atas nama Xxxx i.c.

Pemohon ;14.3.1 (Satu) Unit sepeda motor Kawasaki Athelate Tahun rakitan 2015,No.Pol : BK. 2594 PAW, terdaftar atas nama Xxxx i.c. Pemohon ;14.4.1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smesh Tahun rakitan 2003,No.Pol : BK. 4033 RE, terdaftar atas nama Xxxx i.c. Pemohon ;15.

Pol : BK 2594 PAW, terdaftar atasn nama Xxxx ; 1 (Satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash tahun rakitan 2003, No.Pol : BK 4033 RE, terdaftar atas nama Xxxx ;9.

Penggugat ;3.3. 1 (Satu) Unit sepeda motor Kawasaki Athelate Tahun rakitan 2015,No.Pol : BK. 2594 PAW, terdaftar atas nama Xxxx I.c. Penggugat ;3.4.1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smesh Tahun rakitan 2003,No.Pol : BK. 4033 RE, terdaftar atas nama Xxxx i.c. Penggugat;Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb.4.

Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan NomorPolisi BK 2594 PAW atas nama Xxxx. Bukti Surat tersebut telah diberimeterai cukup, Penggugat tidak menunjukkan aslinya di persidangan,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka 1 unit Athelete(kenderaan roda dua) tanggal 03 Maret 2016.

Verponding 108, HGB. 99,dengan membuat Surat pernyataan Ahli waris No.12/PAW/2007/PN.JKT.TIM, tanggal 3 Mei 2007, yang dilegalisir oleh Pengadilan NegeriJakarta Timur, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat 1 adalahahli waris satusatunya dari Almarhum Budi Hartono dan tidak ada abhliwaris yang lainnya.

Verponding No. 108, HGB No.99. sehinggaTergugat Ill harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebutsecara hukum ;11.Bahwa perbuatan Tergugat yang telah membuat Surat Pernyataan AhiWaris No. 12/PAW/2007/PN.JKT.

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum SuratPernyataan Ahli Waris No. 12/PAW/2007/PN.JKT.TIM, tanggal 3 Mei 2007,Hal. 10 dari 22 hal. Put.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan AbhliWaris No. 12/PAW/2007/PN.JKT.TIM tanggal 3 Mei 2007, sebagai alatbukti yang sah ;9.

Harja Soekanta kepadaMoe Irwan Raharja atas bangunan dan tanah berdasarkan PAWNo.12/PAW/2007/PN.JKT.TIM tanggal 3 Mei 2007 dan ditambah denganpenetapan No.02/Pdt.P.Kons/1998/PN.Pwk. tertanggal 18 Juni 1998, secarahukum mutlak, pemilik atas obyek sengketa adalah Drg.

;Foto copy surat DPD PKS tanggal 15 Juli 2013 perihal PelaksanaanKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 927/IV/Tahun 2013yang telah disahkan sesuai aslinya ;Foto copy surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 171.3/5106/B.Pemda tanggal 11 September 2013 yang ditujukan kepada BupatiLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat Bupati Luwu Timur Nomot 171/303/Pem/2013 tanggal07 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD KabupatenLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto

;Foto copy surat DPD PKS tanggal 15 Juli 2013 perihal PelaksanaanKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 927/IV/Tahun 2013 yangtelah disahkan sesuai aslinya ;Foto copy surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 171.3/5106/B.Pemda tanggal 11 September 2013 yang ditujukan kepada Bupati LuwuTimur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat Bupati Luwu Timur Nomot 171/303/Pem/2013 tanggal07 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten LuwuTimur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto

Nomor 95 K/PID.SUS/2017> Termasuk perjalanan dinas apabila melaksanakan tugasperjalanan dinas ;Bahwa saksi mengetahui adanya proses Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Luwu Timur dari Partai KeadilanSejahtera (PKS) an.

Nomor 95 K/PID.SUS/2017itu tidak menyetujuinya dan melakukan protes namun prosesPAW tersebut tetap berjalan ;Bahwa atas usul PAW dari Partai PKS tersebut, saksi pernahmenanyakan kepada Ketua PKS Luwu Timur yaitu Sdr.

Nomor 95 K/PID.SUS/201785.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.Foto copy surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 171.3/5106/B.Pemda tanggal 11 September 2013 yang ditujukan kepada BupatiLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat Bupati Luwu Timur Nomor 171/303/Pem/2013 tanggal07 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD KabupatenLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat DPD PKS Kabupaten Luwu Timur Nomor 03/K/AS09PKS/III/1435 tanggal 14 Januari 2014 tentang

Bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung sebagai akibatpenerbitan objek sengketa a quo yaitu Surat Tergugat bernomor : 297/KPUKab012329367/X1/2015 bertanggal 27 November 2015 Perihal : PenggantiAntar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar, dimanahak dan kepentingan politik Penggugat terabaikan dengan diterbitkannyaSurat Tergugat a quo yang telah menetapkan nama calon pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar atas namaHM.

pidana penjaranya, sehingga tidak adaperundangundangan yang menyatakan Penggugat tidak memenuhisyarat untuk diajukan sebagai calon pengganti antar waktu (PAW)anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar;c.

Gugatan Penggugat obscuur libel dengan alasan Penggugat tidakmempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan secara privatkepada KPU (Tergugat) Kabupaten Blora karena institusi yang lebihberwenang adalah DPD Partai Golkar Kabupaten Blora atas penolakan danpenggantian nama calon lain sebagai pengganti antar waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Blora.

Selanjutnya DPD PartaiGolongan Karya (Golkar) Kabupaten Blora menerbitkan surat rekomendasipengganti antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama H.Sunoto (Penggugat) untuk mengisi kekosongan tersebut kepada pimpinanDPRD Kabupaten Blora, sesuai hasil Pemilu DPRD Kabupaten Blora Tahun2014 yang menempatkan Penggugat pada posisi ketiga dengan suara pemilihterbanyak pada saat itu.

Dan sebagaimana ketentuan undangundang,Pimpinan DPRD Kabupaten Blora meminta nama calon pengganti antar waktu(PAW) DPRD Kabupaten Blora kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Blora (Tergugat) dan atas permintaan tersebut Tergugatmenerbitkan Surat Nomor : 294/KPUKab012329367/XI/2015 tanggal 27November 2015 perihal : Pengganti antar waktu Anggota DPRD KabupatenBlora dari Partai Golongan Karya yang isinya menyatakan Sdr.

batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Tergugat II Nomor : 49/DPP-PHPU/2014 tentang Permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum yang Terkait dengan Kode Etik dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 antar Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat tertanggal 16 September 2014;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat , TergugatIl, dan Tergugat III, sehubungan dengan tindakan atau perbuatan Tergugat ,Tergugat II, dan Tergugat III yang telah secara tidak sah dan melawan hukummelaporkan, menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskandilakukannya Penggantian Antar waktu (PAW) terhadap diri Penggugatsebagai Anggota DPRD Kota Medan;.

Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telahmenimbulkan kerugian dimana Tergugat Tergugat II, dan Tergugat III telahmelakukan persengkongkolan agar dilakukannya Penggantian Antar waktu(PAW) terhadap diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Medan MasaJabatan Tahun 20142019 sebagaimana surat:a.

Penggantian Antar waktu (PAW) sebagai Anggota DPRD KotaMedan Masa Jabatan Tahun 20142019;b.

) terhadap diriPenggugat sebagai Anggota DPRD Kota Medan;Menimbang, bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat , Tergugat II, danTergugat III telah menimbulkan kerugian dimana Tergugat Tergugat Il, danTergugat III telah melakukan persengkongkolan agar dilakukannya PenggantianAntar waktu (PAW) terhadap diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota MedanMasa Jabatan Tahun 20142019 sebagaimana surat:a.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Surat KeputusanTergugat Nomor: 78/SK/DPP.PD/II/2018 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) AnggotaFraksi Partai Demokrat DPRD Kota MedanProvinsi Sumatera Utara AtasNama Parlaungan Simangunsong, ST tertanggal 9 Februari 2018;7.

Bahwa pendek kata Penggugat merasa tidak nyaman dengan tuduhantuduhan dimaksud berdasar dari Penetapan ahli waris ( PAW ) Nomor666/Pdt.P/2014/PA.Sby, tertanggal 13 MEI 2014;Bahwa dengan demikian alasan gugatan pembatalan PAW yangdiajukan oleh Penggugat, dimana dengan adanya Penetapan ahliwaris yang dikeluarkan oleh PA.

Menyatakan, membatalkan secara hukum Penetapan ahli waris(PAW ) Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby, tertanggal 13 MEI 2014,yang dikeluarkan oleh PA. Surabaya;3. Menyatakan, secara hukum tidak berlaku lagi Penetapan ahli waris(PAW) Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby sejak dibacakannya putusanperkara ini;Dan, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabayaberpendapat lain, mohon :4.

Putusan Nomor 236 K/Pdt.SusParpol/2014Sehingga atas dasar hal tersebut usulan PAW dari Tergugat III tidak dapatditindaklanjuti, apalagi kepengurusannya masih disengketakan;Bahwa demi mencapai tujuannya yang hanya akan menyingkirkan Para Penggugatdari keanggotaan DPRD Kabupaten Bondowoso, Para Tergugat melakukan berbagaimacam cara walaupun harus melawan hukum, yaitu pada tanggal 6 Juli 2013 denganSurat Keputusan DPP PKNU tentang Pemberhentian sebagai anggota PKNU (SK.Nomor 841 sampai dengan 850 Tahun

dan tidak berkekuatan hukum mengikat,karenannya tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat I bertindak untuk danatas nama DPC PKNU Kabupaten Bondowoso;Menyatakan perbuatan Tergugat III mendasarkan pada SK885/DPP01/IX/ 2013tertanggal 11 September 2013 M/5 Dzul Qodah 1434 H., untuk mengusulkanpemberhentian Para Penggugat dari keanggotaan sebagai FKNU DPRDKabupaten Bondowoso adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;Menyatakan batal dan tidak sah Surat Tergugat HI tentang Pergantian AntarWaktu (PAW

terakhir, danhanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;3 Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh PengadilanNegeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejakmemori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;6 Bahwa sampai sekarang (diajukan gugatan ini) Para TermohonKasasi belum pernah mengajukan penyelesaian perkara prosesPergantian Antar Waktu (PAW

Terhadap usulan PAW yang dilakukan oleh TermohonKasasi III kepada Para Pemohon Kasasi telah sesuai dengan perintah PeraturanPerundangundangan, yaitu: berdasarkan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009Pasal 383 ayat (2) huruf e dan huruf I berbunyi: Anggota DPRD Kabupaten/Kotadiberhentikan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabiladiusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 10 tentang Gugurnya Keanggotaan,sebagaimana bukti surat T.I, I, I1;Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum dan etika jika ParaPemohon Kasasi juga memohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso c.g.Majelis Hakim dalam putusan provisi atau provisionele beschikking untukmengabulkan permohonan pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) yangHal. 23 dari 26 Hal.

SGT, tertanggal O03 Juni 2014 MengenaiGugatan perbuatan Melawan Hukum (pHM) yang ditujukanterhadap TERGUGAT II atas dasar tidak terlaksananya pergantianAntar waktu (PAW) antara PENGGUGAT dengan anggota DPRDKabupaten Kutai Timur sdr " YULIANUS PALANGIRAN, SE."

Bahwa alasan hukum lainnya dimana PENGGUGATmendalilkan mengalamkerugian baik secara Materil maupunImateril oleh karena kapasitas PENGGUGAT tidak terakomodieruntuk duduk dalarn kapasitas anggota DpRD kabupaten KutaiTimuratas dasar pergantian Antar waktu ( PAW ) sisa masa jabatan 2009s/d 2014 yang menggantikan YULTANUS PALANGIRAN, sEanggota DPRD Kabupaten Kutai Timur berdasarkan SK.

Penjelasan saksi ariefyulianto dikuatkan oleh saksi mardianto yang mengakuimenerima surat somasi tersebut dan juga saksi widiyal fitrizulkarnain yang menjelaskan bahwa keputusan tertinggi dipartai kedaulatan adalah rapat pleno dan perihal PAW anggotapartai kedaulatan di kab Kutim tidak pernah dibicarakan dalamrapat pleno dan ketua DPP partai kedaulatan juga menyangkalitandatangannya dalam rekomendasi yang mengakibatkanproses PAW itu terjadi.

Tanggal 11 Oktober 2013 untuk dilakukannya PergantianAntar Waktu (PAW) kepada PENGGUGAT/ TERBANDING.(MARJAKI)., namun dalam pelaksanaannya dimanaTERGUGAT.!

Tanggal 11 Oktober 2013 untukdilakukannya Pergantian Antar Waktu ( PAW ) sebagai anggotaDPRD Kabupaten Kutai Timur dan Sdra, YULIANUSPALNGIRAN,SE, telah pula melakukan perlawanan Hukummelalui Peradilan Tata Usaha Negera karena kedudukanYULIANUS PALANGIRAN,SE dan MASTUR DJALAL,SHadalah keduanya yang tak terpisahkan.11.

(Pihak Pertama) sebesarRp10.000.000,(Sepuluh Juta Rupiah) atas kerelaan proses PAW (PergantianAntar Waktu) DPRD Kab. Bangka Barat atas nama Saudara Adian, S.E.2. Uang penggantian tersebut akan dibayarkan setelah Saudara Adian, S.E.dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat dan dibebankankepada Saudara Adian, S.E.3. Bahwa saudara Puliman, S.E.

(Pihak Pertama) akan menandatangani suratpernyataan pengunduran diri atas PAW (Pergantian Antar Waktu) AnggotaDPRD Kabupaten Bangka Barat.Halaman dari 3 halamanPutusan Akta Perdamaian nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mtk4.

Tidak lama turunlah suratDPP Nomor 139/INT/DPP.PD/VIII tertanggal 12 Agustus 2010 tentangpenundaan Proses PAW, ditandatangani oleh Ketua Umum yang baru BapakAnas Urbaningrum, lalu Penggugat I dan Penggugat II mencabut gugatan;f Saat Penggugat I dan Penggugat II diberhentikan oleh Partai, atas permintaanDPC Partai Demokrat Kota Tangerang, Herry Rumawatine adalah juga KetuaDPRD Kota Tangerang, meminta Fraksi Partat Demokrat untuk tidakmemperbolehkan Penggugat I dan Penggugat II ikut kegiatan Fraksi

danPartai Demokrat, tidak boleh ikut Pansus dan alat kelengkapan lain (waktuitu Penggugat I di Badan Anggaran dan Penggugat II di Badan Musyawarah),kecuali kegiatan komisi saja;gSetelah adanya surat penundaan porses PAW, kasus Penggugat I dan PenggugatI dan rekanrekan lainnya diverifikasi kembali.

Putusan Nomor 466 K/TUN/2014Setelah turun surat penundaan proses PAW, Penggugat I dan Penggugat IImeminta agar DPP Partai Demokrat mengembalikan hakhak Penggugat I danPenggugat II sebagai anggota partai dan sebagai anggota Fraksi PartaiDemokrat DPRD Kota Tangerang.Berhasil;Penggugat I dan Penggugat II kembali bekerja seperti biasa serta mendapatkanhakhaknya, termasuk :(1) Menjadi pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, sesuaisuratkeputusan DPP Nomor 54/SK.DPP.PD/DPD/IV/2012 tertanggal 13 Juli2011

Gubernur mengeluarkan keputusan PAW anggota DPRDdalam keadaan aktif, menyetujui mekanisme PAW anggota DPRD.Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat telah menerbitkan objeksengketa untuk meresmikan pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II padaHalaman 27 dari29 halaman.

Hakim tidak mau menerimagugatan yang objeknya keputusan peresmian PAW anggota DPRD hanya karenaGubernur sebagai pejabat yang meresmikan.Unsurunsur yang ditegaskan dalam Pasal angka 3 UndangUndang PTUN sudahmemenuhi keputusan peresmian PAW sebagai pangkal sengketa TUN.

Arisya Dwi Januarita

• 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit BK. 3555 PAW
• 1 ( satu ) lembar STNK an. Sugianto

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Sugianto

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Arisya Dwi Januarita 1(satu ) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit BK. 3555 PAW 1(satu ) lembar STNK an. SugiantoDikembalikan kepada pemiliknya An. Sugianto4.

Arisya Dwi Januari Br Siregar, 1 ( satu ) unit sepeda motor merk HondaRevo Fit BK. 3555 PAW, 1 ( satu ) lembar STNK an.

Arisya Dwi Januari Br Siregar, 1 ( satu ) unitsepeda motor merk Honda Revo Fit BK. 3555 PAW, 1 ( satu ) lembar STNK an.Sugianto ;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telahdiperlihnatkan kepada saksisaksi dan terdakwa dimana saksisaksi danterdakwa membenarkan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipertimbangkansebagai barang bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi , keteranganterdakwa

Arisya Dwi Januarita 1(satu ) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit BK. 3555 PAW 1(satu ) lembar STNK an. SugiantoDikembalikan kepada pemiliknya An. Sugianto6.

IIItahun 2013, yakni pada poin 5 dengan uraian kegiatan PelantikanPengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kutai 'imursisa masa jabatan 20092014 tanggal 12 November 2013 denganketerangan Paripurna Istimewah;10.Bahwa dengan tidak dilaksanakannnya pengucapan sumpahj/janjiPenggugat sebagai Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sisa masajabatan 20092014 pada tanggal 12 November 2013 yang telahdijadwalkan dalam Badan Musyawarah Anggota DPRD Kab.

SGT, tertanggal 22 April 2014 Mengenai Gugatanperbuatan Melawan Hukum ( PHM ) yang ditujukan terhadap TERGUGAT II atasdasar tidak terlaksananya pergantian Antar waktu ( PAW) antara PENGGUGATdengan anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Sdr "HM. MASTUR DJALAL, SH."

"H.M MASTUR DJALAL, SH sebagaianggota DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk pengganti Antar waktu ( pAW )periode 20092014 yang berdasarkan SK.

Dewanpimpinan pusat partai Kedaulatan sebagai salah satu otoritas tertinggi dalam partaipolitik yang dapat memberikan persetujuan adalah merupakan syarat MUTLAK danSAHNyA pENGGUGAT untuk mengajukan Gugatannya dalam pelaksanaan pergantianAntar waktu ( PAW )sebagai Anggota Dewan penarakilan Rakyat daerah ( DPRD )Kabupaten Kutai Timur pada periode 2009/2014 maka Gugatan PENGGUGAT yangdemikian HARUS DITOLAK karena tidak mempunyai LANDASAN HUKUM;A.

Bahwa alasan hukum lainnya dimana PENGGUGAT mendaiilkanmengalamkerugian baik secara Materil maupun Imateril oleh karena kapasitasPENGGUGAT tidak terakomodier untuk duduk dalarn kapasitas anggota DpRDkabupaten KutaiTimur atas dasar pergantian Antar waktu ( PAW ) sisa masa jabatan2009 s/d 2014 yang menggantikan HM. MASTUR DJALAL, SH anggota DPRDKabupaten Kutai Timur berdasarkan SK.

No. 120 K/Pdt.Sus/2012usul/permintaan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai BuruhKabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat DPC Nomor 03/PBPM/I/2011 yang isi suratnya berkenaan dengan Permohonan Untuk SegeraMemproses Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama H.ANDIMUHTADIN (Penggugat) selaku Anggota DPRD Kabupaten PolewaliMandar dengan menunjuk penggantinya yakni Saudara M.

KabupatenPolewali Mandar adalah tidak didasarkan pada kebenaran dan faktayang seharusnya menjadi pertimbangan, demikian pula bahwa sebelumdikeluarkannya suratsurat dimaksud sama sekali Penggugat tidakdiberikan hak pembelaan yang maksimal sesuai dengan AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh yang seharusnyaditegakkan karena merupakan hak Penggugat ;Bahwa terhadap Surat DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali MandarNomor 03/PBPM/ 1/2011, Tanggal 24 Januari 2011 Perihal UsulanPenggantian Antar Waktu (PAW

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan bahwa terhadap Surat Permohonan DPP Partai Buruh atasusulan/permintaan DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandarsebagaimana yang disebutkan pada point 3 gugatan tersebut dipandangbertentangan dengan aturan perundangundangan yang berlaku dantidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PartaiBuruh tersebut dan oleh karenanya tidak mengingat secara hukum ;Menyatakan bahwa permohonan untuk dilakukan Penggantian Antar Waktu(PAW

Yunus, telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, bahwa pencabutanKartu Anggota Penggugat sebagai Anggota Partai Buruh dan permohonansegera memproses Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat, yangdilakukan DPP Partai Buruh telah sesuai dengan mekanisme PeraturanPerundangUndangan dan Anggaran Dasar (AD) serta Anggaran RumahTangga (ART) dari Partai Buruh ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan

Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk menangguhkan/menundapemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat olehdan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalamperkara a guo oleh Para Tergugat sampai ada putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewlsde);3.

Memerintahkan untuk menangguhkan/menunda pemberhentiandan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat oleh dan karenaSurat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara aquo oleh Para Tergugat sampai ada putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);3.

F, S.Sossebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Golkar& pengajuan PAW Sdr. Widyasmoro Eko Prawito, ditujukankepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda;4. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar NomorB.2064/Golkar/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihalPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda Kaltim a/nSdr. A. Adhigustiawarman. F, S.Sos, ditujukan kepada PelaksanaTugas (PTL) Ketua DPD Partai Golkar Prov. Kaltim.

AdhigustiawarmanF, S.Sos telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Golkar dan sudah terdaftar dalam DAFTARCALON TETAP (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarinda 4Nomor Urut 5 dari PARTAl GERINDRA maka dengan terdaftarnyaPenggugat sebagai DCT Anggota DPRD Kota Samarinda dari PartaiGerindra tersebut secara otomatis PAW Sdr. A.

Adhigusriawarman F,S.Sos tanggal 26 Juli 2018 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Dewan PimpinanPusat Partai Golongan Karya kepada PLT Ketua DPDPartai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timur Nomor :B.2064/GOLKAR/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaSamarindaKalimantan Timur Aln Sdr.

Menyatakan Surat Nomor A137/DPPSek/05/1437 tanggal 4 Maret 2016yang dikeluarkan Tergugat dan berita acara rapat pleno DPW PBBProvinsi Sulawesi Selatan perihal pemberhentian Penggugat sebagaipengurus dan anggota Partai Bulan Bintang serta Surat NomorB226/PWSSSek/02/1438 tanggal 16 Januari 2017 tentang usulPergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Penggugat Ir.

Menyatakan Surat Nomor A137/DPPSek/05/1437 tanggal 4 Maret2016 yang dikeluarkan Tergugat dan Berita Acara Rapat Pleno DPWPBB Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 13 April 2016, agendapenetapan pemberhentian Penggugat sebagai pengurus dan anggotaPartai Bulan Bintang serta Surat Nomor B226/PWSSSek/02/1438tanggal 16 Januari 2017 tentang Usul Pergantian Antar Waktu (PAW)sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi SulawesiSelatan atas nama Penggugat Ir.

AD) danAnggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintang;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatanyang melanggar putusan Mahkamah Partai Bulan Bintang;Menyatakan Surat Nomor A137/DPPSek/05/1437 tanggal 4Maret 2016 yang dikeluarkan Tergugat dan berita acara rapatpleno DPW PBB Provinsi Sulawesi Selatan perihal pemberhentianPenggugat sebagai pengurus dan anggota Partai Bulan Bintangserta Surat Nomor B226/PWSSSek/02/1438 tanggal 16 Januari2017 tentang usul Pergantian Antar Waktu (PAW

melengserkan statuskeanggotaan Penggugat di DPRK Pidie Jaya, karena adanya penolakandari Penggugat, maka Tergugat II Kembali menyusun strategi baru mencaricelah untuk dapat dilengserkan dari keanggotaan Di DPRK Kabupaten PidieJaya, yaitu dengan cara memecat Penggugat dari Pengurus dan AnggotaPartai dengan berdalin bahwa Penggugat seolaholah telah melanggarAD/ART Partai kepada Tergugat I, karena menurut Tergugat Il hanyadengan cara itu yang membuat mulus niat Tergugat Il untuk dijadikansebagai alasan mem PAW

peringatan/teguran terhadap seseorang sebagai anggotaDPRK manakala melakukan pelanggaran peraturan tata tertib ataumelanggar etik;Bahwa, sebelum Penggugat menggunakan hak mengajukan permintaanpeninjauan kembali atas surat pemberhentian Penggugat dari keanggotaanpartai yang dikeluarkan Tergugat , lalu Tergugat Il secara tergesagesadengan merujuk pada Surat Tergugat Nomor 225/DPPPDA/II/2016tanggal 29 Februari 2016 tersebut, meminta kepada Ketua DPRK Pidie Jayauntuk melakukan pergantian antar waktu (PAW

) Penggugat sebagaianggota DPRK Pidie Jaya, sesuai dengan Surat Tergugat Il Nomor074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret 2016, (Bukti P11);Bahwa oleh karena surat pemberhentian Penggugat dari keanggotaanpartai telah diterbitkan Tergugat dengan tanpa memberikan ruang waktubagi Penggugat untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, makatelah menyalahi prosedur dan mekanisme yang diatur dalam AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, sehingga surat pemberhentianPenggugat dari keanggotaan Partai

yang diterbitkan tersebut bersifatmelawan hukum yang menyebabkan belum dapat dijadikan sebagai rujukanbagi Tergugat Il menerbitkan surat permintaan untuk melakukan pergantianantar waktu (PAW) Penggugat kepada Ketua DPRK Pidie Jaya, karenanyasangatlah beralasan Pengadilan menyatakan Surat Tergugat tersebutprematur, tidak sah, tidak berharga, tidak berkekuatan hukum danbertentangan dengan AD/ART PDA itu sendiri;Halaman 10 dari 21 hal.

K/Pdt.SusParpol/201732.33.34.Bahwa oleh karena terhadap tindakan Tergugat dan II berupa menerbitkanPeringatan (SP1), Teguran Keras, Peringatan Kedua (SP2),memberhentikan Penggugat dari keanggotaan partai, memberhentikansementara Penggugat dari Pengurus Wilayah Partai PDA Kabupaten PidieJaya dan mengusulkan Pergantian Antar Waktu) Penggugat dariKeanggotaan DPRK Kabupaten Pidie Jaya, belum pernah dibahas dandiputuskan oleh Mahkamah Partai Damai Aceh, maka secara hukumusulan Pergantian Antar Watu (PAW