.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam wakiu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/113/AD/K/02

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/112/AD/K/Il02

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulanberturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturutsecara sah tetapi tidak hadir disidang tanoa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/26

Smelting kurang lebihsebesar Rp. 11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah).Benar saksi memang memerintahkan saksi FARUL ROZI untukmenunggu terdakwa KHOIRUN NADHORI dan melakukanpemeriksaan locker baju serta locker sepatu tersanghkaKHOIRUN NADHORI tanggal 25 April 2019 karena saat ituposisi saksi sedang ada tugas kantor diluar kota, kemudiansaksi untuk melaporkan hasil pemeriksaan locker baju danlocker sepatu terdakwa KHOIRUN NADHORI pada tanggal 25April 2019 kepada saksi melalui telepon.Yang mendasari

Akhirnya1 bungkus plastik putih/bening berisi Raw slime yang ditemukan dilocker sepatu saudara KHOIRUN NADHORI SE tersebut oleh saksiHalaman 12 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN GskARIF ISMAIL di dibuang atau dikembalikan ke tempat penampunganRaw Slime di bagian Refinery.Yang mendasari saksi melakukan pemeriksaan locker sepatuterdakwa KHOIRUN NADHORI, SE karena mencurigai terdakwaKHOIRUN NADHORI, SE mengambil kemudian menyimpan RawSlime didalam locker sepatunya;Benar kantung plastik putih/oening

yangditemukan di locker sepatu terdakwa KHOIRUN NADHORI SEtersebut bentuknya sama dengan kantung plastik berisi Raw Slim yangditemukan di locker sepatu terdakwa KHOIRUN NADHORI, SE padatanggal 25 April 2019.Saat melakukan pemeriksaan dan membuka locker sepatu terdakwaKHOIRUN NADHORI, SE tersebut tanpa diketahui oleh pimpinanshift / TL (Team Leader), karena khawatir dan takut apabila ketahuanterdakwa KHOIRUN NADHORI, SE menyimpan Raw Slime makaimbasnya semua karyawan yang satu shift dikeluarkan.Yang mendasari

Jadi awalnyaketika locker sepatu dibuka, 1 bungkus plastik bening berisi barangyang diduga Raw slime tersebut tidak kelihatan karena tertutup kainMajun, sepasang sarung tangan karet warna Biru dan SepasangSepatu Kerja.Yang mendasari keputusan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadaplocker sepatu terdakwa KHOIRUN NADHORI, SE pada pada hariKamis tanggal 25 April 2019 adalah informasi adanya dugaanpengambilan Raw Slime yang dilakukan oleh terdakwa KHOIRUNNADHORI, SE.Terhadap keterangan saksi terdakwa

badan layaknya suami isteri ditempat lain.Bahwa selama melakukan hubungan badan layaknya suamiisteri dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah hamil.Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pernikahan denganTerdakwa baik nikah secara agama/nikah siri ataupun nikahsecara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).Bahwa status Saksi pada saat Saksi menjalin hubungandekat dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2013 statusSaksi sudah janda dengan anak 2 (Dua) karena Saksidengan suami Saksi sudah bercerai.Bahwa awalnya yang mendasari

di Skadik 405 Lanud AdiSoemarmo Solo Jawa Tengah sebanyak 2 (Dua) kali dansetiap kali melakukan hubungan badan layaknya suami istriTerdakwa dengan Saksi2 selalu merasakan kenikmatan danmencapai klimaks namun Terdakwa selalu mengeluarkanspermanya diluar kemaluan Saksi2 dan Saksi2 selamamelakukan hubungan layaknya sumai isteri denganTerdakwa, Saksi2 tidak pernah hamil serta hubungan badanlayaknya suami isteri yang Terdakwa lakukan dengan Saksi2 dilakukan atas dasar suka sama suka.Bahwa benar yang mendasari

Sebab yang mendasari atau yang yangdijadikan alasanalasan oleh Penggugat sampai saat ini kurang bisa diterima dandipahami oleh Tergugat. Untuk hal itu Tergugat mempunyai keinginan :1. sampai saat ini tidak ada niatan dari Tergugat untuk menjatuhkan talak kepadaPenggugat;2.

material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari

menyatakan sanggup berlaku adil terhadapistriistrinya ;7. bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan lakilaki lain ( gadis ), tidak ada hubungan mahram maupun hubungansesusuan, baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon sertaPemohon dan calon istri Pemohon beragama IslamMenimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Sinjai memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikahdengan calon istri keduanya tersebut, Majelis Hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari

Istri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa in casu alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah ( berpoligami ) adalah karena Termohon tidakdapat lagi memenuhi kebutuhan batin Pemohon disebabkan karenadisamping Termohon sudah tua juga karena sering sakitsakitan,sementara Pemohon masih sangat membutuhkan Termohon mengenaikebutuhan lahir dan batin Pemohon. Dan ternyata dalil tersebut secarategas diakui oleh Termohon.

Hal tersebuttermasuk kumulasi obyektif, di mana sejalan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil dapat dibenarkan, sehingga untuk selanjutnyaMajelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokokperkaranya satu persatu, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan cerai gugat;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Penggugat menggugat cerai terhadapTergugat adalah karena dalam rumah tangganya yang dibangun bersama Tergugat, dalamtahun 2006

Kecamatan di manaPenggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, guna dilakukan pendaftaran/pencatatan ; ~ === === = = 22 = $2 oo on nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn noeMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadlonah), yang petitumnya berbunyiMenyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pengawasan anak satusatunyayakni : XXXX, Perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 11 Juni 2000; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Hal mana putusanHakim a quo hanya mendasari pada keterangan saksi Para Penggugat /Para Termohon Peninjauan Kembali semata, dan sama sekali tidakberpedoman pada prinsip / asas pembuktian dalam hukum acara perdatayaitu : Pembuktian secara formil (Pembuktian tertulis).

Apakahpantas dan cukup hanya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi HakimPengadilan Tinggi mengambil alin Putusan Pengadilan Negeri Palopodan mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Termohon PeninjauanKembali tanpa mendasari pembuktian yang mengutamakan buktibuktitertulis, sebagaimana dalam beberapa pendapat hukum / doktrin sebagaiberikut :a. Menurut Drs. Hari Sasongko, S.H., M.H.,Dalam bukunya berjudul Hukum PembuktianDalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa danHal. 10 dari 14 hal. Put.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6(enam) kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpasuatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Dak/68/AD/K/02/VI

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta Sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/122/AD/K/02

DALAM PENUNDAANBahwa judex factie telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya :"Menolak Permohonan penundaan Para Penggugat, terhadaphalaman8dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PT TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMPutusan tersebut Para Penggugat/Pembanding dengan inimenyatakan secara tegas Menolak dan Keberatan atas putusandan pertimbangan hukumnya yang mendasari amar putusan a1l.DALAM EKSEPSIBahwa judex factie telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya :Mengabulkan Eksepsi Tergugat , terkait

Bahwa terhadap Puutusan tersebut ParaPenggugat/Pembanding , dengan ini menyatakan secara tegas Menolak dan Keberatan atas putusan dan pertimbanganhukumnya yang mendasari amar putusan a quo ;11l.DALAM POKOK PERKARAA.PENERBITAN OBJEK SENGKETA DIDASARKAN PADA KETIDAKBENARAN DAN/ATAU PEMALSUAN INFORMASI.1.Bahwa Para Para Penggugat/Pembanding sudah membuktikan dengansangat jelas bahwa terdapat cacat hukum, kekeliruan, ketidakbenarandan/ atau pemalsuan informasi dalam Amdal Rencana PembangunanPembangkit

Ibu rumah tangga, tempat kediaman KabupatenBogor , selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya bertanggal08 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong dengan Nomor Register 5403/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukanhalhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Hakim PengadilanAgama Wonosari tanggal 25 Oktober 2010, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor 99/Pdt.P/2010/PA.Wno. tanggal 25 Oktober2010 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawinuntuk anak LakilakiPemohon; Menimbang bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon pada pokoknya sepanjang dapat disimpulkan adalahbahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bermaksudmenikah dengan wanita bernama dan Pemohon telah setujudengan rencana anak Pemohon tersebut

material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernahhadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/119

No. 0502/Pdt.G/2017/PA.Pas.dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadainyalebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Kabupaten Bondowosopada tanggal 24 Februari 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor61/47/Il/2014 tanggal 24 Februari 2014 dan sekarang rumah tangga Pemohondan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan danpertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1486/Pdt.G/2015/PA.Bdw.4d MbII Ul JI J Ye palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga