Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1014/Pdt.G/2014/PA.Bdw.Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 MII I JI Jd de pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor :

Kecamatan XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal13 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtanggal 13 Mei 2016dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Kecamatan XXXXX Kota Pasuruan pada tanggal 06 Juli2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 06 Juli 2018 dansekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yangdilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihakkarena mafsadatnya lebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal14 Desember 1986 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 14Desember 1986 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0212/Pdt.G/2017/PA.Pas.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

FAKTAFAKTA YANG MENDASARI GUGATAN INIBahwa Penggugat ada membeli sebuah rumah yang terletak di PerumahanCIPTA PESONA BANDAR KHALIFAH,yang terletak di jalan Besar H.YakubLubis,Desa Bandar KHALIFAH,Kec.Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sedangyang mana pengembangnya adalah Tergugat ;Bahwa harga pembelan atas satu unit rumah beserta tanahnya disepakatisejumlah Rp.185.000.000,( seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengandiscount sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dandengan booking

HAL HAL LAIN YANG MENDASARI GUGATAN INIBahwa perbuatan wanprestasi Tergugat ini maka Perjanjian ataukesepakatan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak memilikikekuatan hukum lagi dan oleh sebab itu harus dibatalkan atau dinyatakanbatal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatanhukum sama sekali ;Bahwa dengan batalnya perjanjian atau kesepakatan antara Penggugatdengan Tergugat tersebut maka Tergugat harus mengembalikan seluruhuang yang telah dibayarkan oleh penggugat sebesar

JaksaPenuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapatdihadapkan ke persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Serda GUGUM GUMILAR NRP 21100057700390 telahdipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, namun sejak semula tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin bisamenghadirkan Terdakwa Serda GUGUM GUMILAR NRP 21100057700390 ke persidangan Pengadilan Militer Il08 Jakarta oleh karena itu dengan mendasari

SYAHIRAH WARDAH LABIBAH binti SOFIYYUL MUTTAQI HISNULLOH,umur 7,5 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jl.Dusun Tunjungsari RT.26 RW.06 Kelurahan Bantur Kecamatan BanturKabupaten Malang;Adapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan ini adalah sebagaiberikut:1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernamaZUROIDAH bin H. MUNIF H. A.

Keadaankeadaan tersebutmerupakan hal yang memberatkan pidananya yang tidak turutdipertimbangkan Judex Facti dalam menjatuhkan pidana in casu, sehinggaputusan Judex Facti tersebut haruslah diperbaiki dengan menjatuhkanpidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, karena mendasari ketentuanPasal 26 KUHPM Terdakwa sudah dipandang tidak pantas dan layak tetapberada dalam Dinas Keprajuritan TNI ;Demikian pula karena perobuatan Terdakwa mengkonsumsi sabusabu incasu sudah berlangsung lama dalam kurun wakitu

Keadaankeadaan tersebut mengindikasikan keadaan pada diri Terdakwa yakniketergantungan pada Narkotika ;Mendasari keadaankeadaan tersebut dan sesuai ketentuan perundangundangan, kepada Terdakwa harus dilakukan upaya penyembuhan melaluirehabilitasi terlebih in casu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatandari Dinas Militer, supaya dikemudian hari sekembalinya Terdakwa kelingkungan masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tidakmenimbulkan permasalahan sosial baru, karena hak untuk mendapatkanpenyembuhan

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulanberturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturutsecara sah tetapi tidak hadir disidang tanoa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/118

:Bahwa mengenai keberatankebertan yang diajukan OditurMiliter dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Bandingdengan mendasari kepada fakta yang diperoleh dalam persidanganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :1.

Steven, saksi 3 juga memberikan komisi kepadaterdakwa dari uang hasil penjualan itu sebesar Rp. 200 .000,(dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulangke Lanal Mataram.Menimbang :Bahwa dengan mendasari fakta hukum diatas, mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanMenimbangMenimbangMenimbang10Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 13K/PM.III14/AL/II/2014tanggal 6 Maret 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/145/AD/K/I02

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yangmenyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam KitabUndangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidakdiketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakanpemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpasuatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dankesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer l02 MedanNomor : Sdak/56

;Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama atasalasanalasan yang mendasari Jawaban pihak para Tergugat, dihubungkandengan surat gugatan Penggugat serta Replik dan Duplik secara lisan tetappada Gugatan dan Jawaban, maka terhadap jawaban pihak para Tergugattersebut diatas Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama atasalasanalasan yang mendasari Jawaban pihak para Tergugat, dihubungkandengan surat gugatan Penggugat serta

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan kronologi atauperistiwa yang mendasari gugatan yang harus dijelaskan tahap demi tahap.Dalam Posita gugatan tidak menjelaskan atas dasar apa Tergugat menguasai obyek sengketa, tibatiba saja Tergugat disebut sebagai pihakyang mengusai obyek sengketa tanpa rangkaian sebuah peristiwa yang jelas,Hal 6 dari 23 putusan no. 18 /Pdt.G/2018/PN.Bbsgugatan Penggugat kabur karena tidak memenuhi dasar sebuah gugatansehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan rangkaiankejadian atau peristiwa atau fakta yang mendasari gugatan (fetelijke ground).Tanpa ada sebuah peristiwa yang melatarbelakanginya sehingga dengan tibatiba mendudukkan Tergugat sebagai pihak yang berperkara. Dalam gugatantidak disebutkan secara jelas sejak kapan Tergugat dianggap menguasaiobyek sengketa, mengapa Tergugat menguasai dan atas dasar apa Tergugat dianggap menguasai.

Bahwa dalam gugatan penggugat tidak dijelaskan kronologi atau peristiwayang mendasari gugatan dan tidak menjelaskan atas dasar apa Tergugat menguasai objek sengketa, sehingga tibatiba Tergugat di sebut pihakyang menguasai objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat kabur ;Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II dan Tergugat Ill mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Mendasari SPL yang diterima dari sales karyawan bagian administrasimembuat surat jalan , RPB (Rekap Pengimiriman Barang) dan RPC(Rekap Pengiriman Custumer)d. Surat jalan RPB dan RPC didistribusikan ke bagian gudang untukselanjutnya barang sesuai dengan surat jalan, RPB dan RBC dikirimkanke Custumere. Setelah barang dikirimkan ke Custumer surat jalan dan RPC diserahkanke karyawan bagian administrasi untuk selanjutnya diterbitkan fakturf.

Mendasari SPL yang diterima dari sales karyawan bagianadministrasi membuat surat jalan , RPB ( Rekap PengimirimanBarang ) dan RPC ( Rekap Pengiriman Custumer )e. Surat jalan RPB dan RPC didistribusikan ke bagian gudang untukselanjutnya barang sesuai dengan surat jalan, RPB dan RBCdikirimkan ke Custumerf. Setelan barang dikirimkan ke Custumer surat jalan dan RPCdiserahkan ke karyawan bagian administrasi untuk selanjutnyaditerbitkan fakturg.

menyatakan sanggup berlaku adil terhadapistriistrinya ;7. bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan lakilaki lain ( gadis ), tidak ada hubungan mahram maupun hubungansesusuan, baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon sertaPemohon dan calon istri Pemohon beragama IslamMenimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Sinjai memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikahdengan calon istri keduanya tersebut, Majelis Hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari

Istri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa in casu alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah ( berpoligami ) adalah karena Termohon tidakdapat lagi memenuhi kebutuhan batin Pemohon disebabkan karenadisamping Termohon sudah tua juga karena sering sakitsakitan,sementara Pemohon masih sangat membutuhkan Termohon mengenaikebutuhan lahir dan batin Pemohon. Dan ternyata dalil tersebut secarategas diakui oleh Termohon.

Hal tersebuttermasuk kumulasi obyektif, di mana sejalan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil dapat dibenarkan, sehingga untuk selanjutnyaMajelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokokperkaranya satu persatu, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan cerai gugat;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Penggugat menggugat cerai terhadapTergugat adalah karena dalam rumah tangganya yang dibangun bersama Tergugat, dalamtahun 2006

Kecamatan di manaPenggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, guna dilakukan pendaftaran/pencatatan ; ~ === === = = 22 = $2 oo on nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn noeMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadlonah), yang petitumnya berbunyiMenyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pengawasan anak satusatunyayakni : XXXX, Perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 11 Juni 2000; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Hal mana putusanHakim a quo hanya mendasari pada keterangan saksi Para Penggugat /Para Termohon Peninjauan Kembali semata, dan sama sekali tidakberpedoman pada prinsip / asas pembuktian dalam hukum acara perdatayaitu : Pembuktian secara formil (Pembuktian tertulis).

Apakahpantas dan cukup hanya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi HakimPengadilan Tinggi mengambil alin Putusan Pengadilan Negeri Palopodan mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Termohon PeninjauanKembali tanpa mendasari pembuktian yang mengutamakan buktibuktitertulis, sebagaimana dalam beberapa pendapat hukum / doktrin sebagaiberikut :a. Menurut Drs. Hari Sasongko, S.H., M.H.,Dalam bukunya berjudul Hukum PembuktianDalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa danHal. 10 dari 14 hal. Put.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6(enam) kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpasuatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Dak/68/AD/K/02/VI