Ditemukan 11435 data
Tergugat:
1.DPP PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) NUSA TENGGARA BARAT)
3.DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HATI NURANI RAKYAT ( HANURA)
175 — 0
Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan peraturan lainnya yang bersangkutan;
MENGADILI
Tergugat:
1.DPP PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) NUSA TENGGARA BARAT)
3.DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HATI NURANI RAKYAT ( HANURA)
Usman A Tigedo
Tergugat:
1.Ketua DPC Partai Bulan Bintang di wakili oleh Riswan Naim Tergugat I
2.Sekertaris DPC Partai Bulan Bintang di wakili oleh Usman Nahrawi Tergugat II
3.Ketua DPW Partai Bulan Bintang di wakili oleh Ahmad Djabid Tergugat III
4.Sekertaris DPW Partai Bulan Bintang di wakili oleh Burhan Djakaria Tergugat IV
5.KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang di wakili oleh Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra Tergugat V
6.Sekertaris Jenderal
163 — 62
Penggugat:
Usman A Tigedo
Tergugat:
1.Ketua DPC Partai Bulan Bintang di wakili oleh Riswan Naim Tergugat I
2.Sekertaris DPC Partai Bulan Bintang di wakili oleh Usman Nahrawi Tergugat II
3.Ketua DPW Partai Bulan Bintang di wakili oleh Ahmad Djabid Tergugat III
4.Sekertaris DPW Partai Bulan Bintang di wakili oleh Burhan Djakaria Tergugat IV
5.KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang di wakili oleh Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra Tergugat V
6.Sekertaris JenderalPartai Bulan Bintang di wakili oleh Ir.Afriansyaj Noor.M.Si Tergugat VI
Dony Menase Mooy
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia
96 — 38
Penggugat:
Dony Menase Mooy
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia
EDY SULISTIYO
Tergugat:
1.DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
2.DPD GERINDRA Provinsi Jawa Timur
3.DPC GERINDRA Kabupaten Blitar
Turut Tergugat:
KPU Kabupaten Blitar
149 — 96
Penggugat:
EDY SULISTIYO
Tergugat:
1.DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
2.DPD GERINDRA Provinsi Jawa Timur
3.DPC GERINDRA Kabupaten Blitar
Turut Tergugat:
KPU Kabupaten Blitar
ABDURRAHMAN YUSUF
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera
2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Aceh
3.Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Lhokseumawe
4.DPRK Lhokseumawe
5.Walikota Lhokseumawe
242 — 18
Penggugat:
ABDURRAHMAN YUSUF
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera
2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Aceh
3.Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Lhokseumawe
4.DPRK Lhokseumawe
5.Walikota Lhokseumawe
5.ADE IRFAN PULUNGAN, SH
6.MAHKAMAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
7.H. MOHAMMAD ARWANI THOMAFI
8.H. MUHAMMAD MARDIONO
9.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10.AHMAD KHOLISUN Alias KHOLIS
136 — 0
M.Kn
5.ADE IRFAN PULUNGAN, SH
6.MAHKAMAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
7.H. MOHAMMAD ARWANI THOMAFI
8.H. MUHAMMAD MARDIONO
9.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
10.AHMAD KHOLISUN Alias KHOLIS
Turut Tergugat:
Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang
257 — 32
AFRIANSYAH NOOR
Turut Tergugat:
Ketua Mahkamah Partai Bulan BintangAWALUDIN, S.Pd. selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Bulan Bintang, berkantor di Jalan Terusan Kabupaten Mempawah,Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai... TERGUGAT II;3. H.AHMAD SUTARMAN, S.Hut.,M.M. selaku Ketua Dewan PimpinanWilayah (DPW) Partai Bulan Bintang, Jalan H.M.Suwignyo No.5Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebutSCDAGAL.... cece eeeeeecceeeeeceeeeeeeeceeeeeeeeseeeceeeaueceeeaueeeeaaneees TERGUGAT III;4.
IMAM MUTTAQIN, S.Pdi, selaku Mantan Sekretaris Wilayah DewanPimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang, Jalan Parwasal, SiantanPontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebutSCDAGAL.... cece eeeeeccceeeecececeeeeceaeeeeeeeaueeeeeeeaeeeeeeaueeeenaueeees TERGUGAT IV;5. Prof.Dr.
., selaku Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang, Jalan Raya PasarMinggu KM.18 No. 1B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebutSCDAGAL.. eee eeeeeecceeeeeceeeeeeeceeeeeeeceaueeececaaeeseeaaaeeeeeaueeees TERGUGAT V;6. Ir. AFRIANSYAH NOOR, selaku Sekretaris Jenderal Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Bulan Bintang, Jalan Raya Pasar Minggu KM.18 No.1B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai............
KETUA MAHKAMAH PARTAI BULAN BINTANG, berkantor di JalanRaya Pasar Minggu KM.18 No.1B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebutSCDAGAL.... 1. see eeeeeeeeeseseeeeeeeeeeeeceeeeeeeeseeeeeees TURUT TERGUGAT;2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tersebut diatas tertanggal 6 Juni 2018, Nomor76/Pdt.G/2018/PN Mpw, tentang penetapan hari sidang pertama ;3.
YUDI PURNA NUGRAHA
Tergugat:
DEWAN PENGGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
310 — 123
Penggugat:
YUDI PURNA NUGRAHA
Tergugat:
DEWAN PENGGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSApolitik;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan bahwa Yangdimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain: (1)perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaranterhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;(4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan;dan/atau (6) keberatan terhadap
keputusan Partai Politik.Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan dari Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut menyebutkanbahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART, selanjutnya pada ayat (2)Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.SusParpol/2018/PN.BtaPenyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat
(1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik, yang kemudian pada ayat (5) Putusanmahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secarainternal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut di atas telah terpenuhi, makabarulah dapat dinyatakan sebagai
Yang Berkaitan Dengan Partai Politik)berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuhpartai, berkaitan dengan suratsurat keputusan yang diterbitkannya dalamjangkauan internal kepartaian, dan bahwa gugatan kepada fungsionarisdalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnyaadalah urusan internal partai;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2003,tanggal 15 Oktober 2003, pada angka
kasuskasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungandengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilanmenyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yangbersangkutan (Niet Onvankelijkeverklaard);Menimbang, bahwa oleh karena belum dilakukannya penyelesaianinternal partai politik yang diatur dalam AD dan ART, sebagaimana ditentukandalam Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
RENI
Tergugat:
1.Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP-PERINDO)
2.SAIFUL HAMID
Turut Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP-PERINDO)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW-PERINDO) Provinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (DPD-PERINDO) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
86 — 72
Penggugat:
RENI
Tergugat:
1.Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP-PERINDO)
2.SAIFUL HAMID
Turut Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP-PERINDO)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW-PERINDO) Provinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (DPD-PERINDO) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tergugat:
2.DPP PARTAI BERKARYA
3.DPW PARTAI BERKARYA
4.MAHKAMAH PARTAI Berkarya
Turut Tergugat:
DPD PARTAI BERKARYA KOTA CILEGON
61 — 33
IING MUDAKIR
Tergugat:
2.DPP PARTAI BERKARYA
3.DPW PARTAI BERKARYA
4.MAHKAMAH PARTAI Berkarya
Turut Tergugat:
DPD PARTAI BERKARYA KOTA CILEGON
Teuku Cut Rahman
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NANGGROE ACEH Cq DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI NANGGROE ACEH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
3.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Turut Tergugat:
Pj GUBERNUR ACEH Cq Pj BUPATI ACEH BARAT DAYA
164 — 45
Penggugat:
Teuku Cut Rahman
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NANGGROE ACEH Cq DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI NANGGROE ACEH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
3.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Turut Tergugat:
Pj GUBERNUR ACEH Cq Pj BUPATI ACEH BARAT DAYA
73 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, dkk.
DPP Partai Buruh, Tergugat II Ic.
Menjadi angota Partai politik lain atau;d.
Bahwa sebagai anggota DPRD Kota Medan dari Partai Buruh, PemohonKasasi/ Pemohon Kasa telah menjalankan kewajibannnya baik kepadaDPC Partai Buruh Kota Medan maupun kepada DPP Partai Buruh ;5. Bahwa benar terbukti dalam menjalankan kewajibannnya dalampembayaran iuran sebagai anggota Partai Politik Partai Buruh Penggugatmendapat predikat teladan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PartaiHal. 24 dari 28 hal. Put.
ataupun sanksi dari DPC Partai Buruh kotaMedan, DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara maupun dari DPPPartai Buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Buruh sebagaimana dalambukti P35 ;Dalam rapat ditemukan bahwa DPC Partai Buruh Kota Medan mengakuidan membenarkan bahwa Penggugat tidak pernah diundang untukmengikuti rapatrapat partai ;Dalam rapat ditemukan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil olehDPC Partai Buruh Kota Medan sebelum dilakukan
No. 542 K/Pdt.Sus/20122122.23.24.pasal 7 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Partai Buruh Anggaran Rumahtangga Partai Buruh ;.Bahwa oleh karena Pemohon' Kasasi/semula Penggugat tidakmempunyai kesalahan dan pelanggaran terhadap AD/ART Partai Buruholeh karenanya Majelis Pertimbangan (MPP) Partai Buruh pada tanggal22 Maret 2012 memerintahkan DPP Partai Buruh untuk membatalkandan mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh(DPP) No. 144 / SKEP/DPP PARTAI BURUH/III 2011 tanggal 9 Maret2011, karena
BAHRAIN HUSEN, SKM
Tergugat:
1.H. HUTOMO MANDALA PUTRA, SH
2.Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO, M.AP
3.MATHILDA INGKIRIWANG
4.ISWAN HASJIM. ST. MT
5.NURLAILA ARMAIYIN
196 — 49
68 — 16
No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Pilitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang PerubahanUndangUndang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Dalam hal penyelesaian
sekaligus dari Keanggotaan DPRD KabupatenMagelang.Bahwa Pasal 32 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang PerubahanUndangUndang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Pilitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang
sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
;e Bahwa setahu saksi sebagai pengurus partai, untuk menjadi calon kepala Daerahharus mendapatkan Rekomendasi dari partai PDI.P, dan pada waktu itu PDIPmengusung calon Bupati Magelang Zaenal Arifin S.Ip;e Bahwa loyalitas anggota partai terhadap partai diatur dalam AD.
PDIPerjuangan yang telah mencalonkan diri menjadi calon Bupati kabupatenMagelang dalam PILKADA kabupaten Magelang tahun 2013 yang diusung olehgabungan partai Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai AmanatNasional,;e Bahwa pada pencalonan tersebut, Pihak Tergugat II dalam rekomendasinyamenegaskan bahwa setiap anggota partai maupun pengurus partai PDIPerjuangan mempunyai kewajiban untuk mengamankan, menjalankan danmemperjuangkan rekomendasi partai tersebut dalam hal ini pencalonan ZaenalArifin
131 — 30
Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia yaitu antara lain;a.
Hal tersebut dikarenakanpelaksanaan MusyawarahCabang Partai GERINDRA di Kabupaten/Kota dilaksanakan setelahdilaksanakanya Musyawarah Daerah Partai GERINDRA di Provinsi tersebut(vide pasal 69 ayat (3) AD/ART Partai Gerindra).
CalonBupati dan Calon Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politikdan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politikdan parasekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik danpara sekretaris Partai Politik di
CalonHal 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor :16/Pdt.Sus/2015/PN.BSK10.11.12.Bupati dan Calon Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politikdan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politikdan parasekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi
atau para ketua Partai Politik danpara sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusanmasingmasing Pengurus Partai Politik tingkat Pusattentang Persetujuan atas calonyang diusulkan olehPengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atauPengurus Parpoltingkat kabupaten/kota..
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI POLITIK NASDEM
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI NASDEM PROPINSI KALIMANTAN SELATA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD PARTAI POLTIK NASDEN KABUPATEN TANAH BUMBU
4.GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
310 — 113
HAMSIAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI POLITIK NASDEM
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI NASDEM PROPINSI KALIMANTAN SELATA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD PARTAI POLTIK NASDEN KABUPATEN TANAH BUMBU
4.GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
60 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB)
2.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kota Bima
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB)
54 — 0
MUSTAMINM
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB)
2.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kota Bima
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB)
2.KODRAT SHAH SEKJEN DPP PARTAI HANURA
3.EL ADRIAN SHAH,SE, KETUA DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
4.HJ.RIRI STEPHANIE SIREGAR,SH.,MH, SEKRETARIS DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
5.H. FAHRIZAL EFENDI NASUTION, SH, KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
6.DAHLAN BATUBARA, SEKERTARIS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
84 — 0
OESMAN SAPTA KETUA DPP PARTAI HANURA
2.KODRAT SHAH SEKJEN DPP PARTAI HANURA
3.EL ADRIAN SHAH,SE, KETUA DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
4.HJ.RIRI STEPHANIE SIREGAR,SH.,MH, SEKRETARIS DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
5.H. FAHRIZAL EFENDI NASUTION, SH, KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
6.DAHLAN BATUBARA, SEKERTARIS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
EDI APRIYANTO
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung (DPW PKB Lampung)
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)
Turut Tergugat:
3.GUBERNUR LAMPUNG
4.BUPATI LAMPUNG BARAT
5.Ketua DPRD Lampung Barat
153 — 0
Penggugat:
EDI APRIYANTO
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung (DPW PKB Lampung)
3.Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)
Turut Tergugat:
3.GUBERNUR LAMPUNG
4.BUPATI LAMPUNG BARAT
5.Ketua DPRD Lampung Barat