Ditemukan 3489 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/PDT.SUS/2012
Tanggal 6 Desember 2012 — MARGONO vs PT. MULIA KERAMIK INDAHRAYA, diwakili oleh H. HERYADI WIDJONARKO, selaku Direktur PT. MULIA KERAMIK INDAHRAYA dan AGUS PURWANTO
3515 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Parman Zamhuriselaku Wakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugasmengurus keuangan organisasi, maka PTP SB KIKEF memintakepada Tergugat untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SBKIKEF. Namun ternyata Tergugat tetap pada pendiriannya untukmemPHK Sadr. Parman Zamhuri walaupun tanpa dibicarakan terlebihdahulu dengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelasjelas menunjukan bahwaTergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasiserikat buruh yang legal dan berbadan hukum;.
    Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakanalasan PHK terhadap Sdr.
    Parman Zamhuriselaku Wakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugasmengurus keuangan organisasi, maka PTP SB KIKEF memintakepada Termohon Peninjauan Kembali untuk merundingkan terlebihdahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata Termohon PeninjauanKembali tetap pada pendiriannya untuk memPHK Sdr. ParmanZamhuri walaupun tanpa dibicarakan dengan PTP SBKIKEF.
    Hal inijelasjelas menunjukan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidakmenghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasi serikat buruh yanglegal dan berbadan hukum;7. Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakanalasan PHK terhadap Sdr.
    Bahwa dikarenakan pihak perusahan tidak maumejawab surat Nomor 056/PTP. SBKIKEF/MI/Bks/XII/2008 tertanggal 24 Desember 2008 tersebutkemudian melalui surat Nomor 060/PTP. SBKIKEF/MI/Bks/I/2009 tertanggal 6 Januari 2009 (Bukti P5B)dengan maksud yang sama dengan surat Nomor 056/PTP. SBKIKEF/MI/Bks/XII/2008 tertanggal 24 Desember2008;d.
Register : 25-06-2021 — Putus : 25-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 178/Pid.C/2021/PN Rap
Tanggal 25 Juni 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
MARKUS F. SIHOMBING
Terdakwa:
CHARLES BONAR SIANTURI
154
  • strong>MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Charles Bonar Sianturi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
    3. Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) batang besi berbentuk bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 meter;

    Dikembalikan kepada PTP

    Manogu Nainggolan, yang telah memberikanketerangan masingmasing dibawah sumpah;Menimbang, bahwa atas fakta hukum saksi Omri Rahmad Rajagukguk yangterungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul15.00 Wib di PTP Nusantara III PKS (Pabrik Kelapa Sawit) tepatnya Kebun Aek RasoDesa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;Menimbang, bahwa atas fakta hukum yang terungkap saksi Parman LumbanGaol dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021
    sekitar pukul 15.00Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 178/Pid.C/2021/PN RapWib di PTP Nusantara Ill PKS (Pabrik Kelapa Sawit) tepatnya di tepatnya Kebun AekRaso Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;Menimbang, kemudian saksi Omri Rahmad Rajagukguk dan saksi ParmanLumban Gaol melakukan penangkapan yang mana pelaku berhasil ditangkap olehsaksi Omri Rahmad Rajagukguk dan saksi saksi Parman Lumban Gaol ditemukan 1(satu) batang potongan besi bulat boiler milik PTP Nusantara Ill PKS
    (Pabrik KelapaSawit) dan kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Torgamba untukdilakukan pengusutan secara hukum;Menimbang, bahwa dari fakta diatas Terdakwa mengakui kalau lanya telahmengambil potongan besi bulat boiler milik PTP Nusantara III PKS (Pabrik KelapaSawit) tanpa seijin dari pemiliknya sehingga dengan unsur delik pidana yang termuatdalam pasal 364 KUHP telah terpenuhi karena atas keterangan saksisaksi danpengakuan Terdakwa ada saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah mengambil
    buahsawit tersebut sehingga telah memenuhi batasan denda dalam Perma R.I No. 2tahun 2012 tentang batasan penyesuain denda pada tindak pidana ringan;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa dalammelakukan pengambilan potongan besi bulat boiler milik PTP Nusantara Ill PKS(Pabrik Kelapa Sawit) sudah menyerupai perbuatan pencurian yang profesionaldengan membawa pengangkutan satu persatu sehingga menurut hemat Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara tindak pidana ringan ini sudah
    Menetapkan barang bukti berupa:Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 178/Pid.C/2021/PN Rap 1 (Satu) batang besi berbentuk bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 1meter;Dikembalikan kepada PTP. Nusantara III PKS Aek Raso;4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 oleh SabaaroZendrato, S.H.
Register : 01-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 335/Pdt.P/2019/PA.Plh
Tanggal 4 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
62
  • 123 RT. 001 RW. 001 DesaSimpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten TanahLaut, disebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi saksi di mukapersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon , Pemohon II telah mengajukan surat permohonan ItsbatNikah tertanggal 01 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 335/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 01Hal. 1 dari 11 hal Ptp
    Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Lautselama lebih kurang 10 (Sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan, sampai sekarang dantelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua)orang anak bernama :1) Muhammad IIhamsyah, umur 19 (Sembilan belas) tahun;2) Firmansyah, umur 6 (enam) tahun;Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggugugat pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dan selama itu pulaPemohon dan Pemohon II tetap beragama Islam.Hal. 2 dari 11 hal Ptp
    Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangdilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1998 di Desa Simpang EmpatSungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Il untuk melaporkanpenetapan ini kepada KUA Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk Itu;Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadiladilnya (exaequo et bono);Hal. 3 dari 11 hal Ptp
    dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yangcocok dan sesuai aslinya, Kemudian diberi kode P. 4;Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6301LT180720190001 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten TanahLaut tanggal 18 Juli 2019 yang cocok dan sesuai aslinya, kKemudian diberikode P. 5;Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6301LT180720190002 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten TanahHal. 4 dari 11 hal Ptp
    Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No 335/Pdt.G/2019/PA.Plh
Register : 21-09-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 03-10-2019
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.Pspk
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
5918
  • Merdeka, GangAman, Lingkungan 1, Kelurahan Timbangan,Kecamatan Padangsidimpuan Utara, KotaHal 1 dari 11 hal Ptp.
    Menyatakan Menetapkan anak yang bernama Herlin Dyah Angraini BintiSyamsul Azhar, lahir tanggal 7 Agustus 2002 dan Reza Azhari BinSyamsul Azhar, Lahir tanggal 30 Oktober 2003 berada dibawahkekuasaan Pemohon (Samsul Azhar bin Kiman) dan Pemohon II (EfridaHal 3 dari 11 hal Ptp. No.223/Pdt.G/2018/PA.PspkWati Lubis binti Abdul Majid Lubis)sebagai ayah dan Ibu kandung anakanak tersebut;4.
    Reza Azhar binSyamsur Azhar adalah anak kandung dari hasil pernikahan antaraPemohon dengan Pemohon II; Bahwa benar, kedua anak tersebut telah dijadikan angkat olehHal 6 dari 11 hal Ptp.
    Bahwa Termohon adalah orangtua angkat dari kedua anak tersebut yangditetapkan melalui Pengadilan pada Tahun 2010 dan pada awalnya telahmemelihara kedua anak tersebut dengan baik namun sejak 5 (lima) tahunHal 9 dari 11 hal Ptp.
    Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp 691.000,00(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Hal 11 dari 11 hal Ptp. No.223/Pdt.G/2018/PA.Pspk
Putus : 08-11-2011 — Upload : 23-07-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 959/Pid.B/2011/PN.Jr
Tanggal 8 Nopember 2011 — ZAIRI al, P.ROFI
499
  • tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara/kurungan selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;----------------------------------------------- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------------------- Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-------------------------------------------- Menetapkan barang bukti berupa : Getah kareta tanah dalam karung seberat 20 kg dikembalikan kepada PTP
    Jember, baik secara bersamasama ataubertindak sendiri setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriJember, dengan maksud untuk mengambil sesuatu barang berupa getah karet tanah seberat 20 kgyang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PTP Sumber Wadung secaramelawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak , Perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa
    Sumber wadung lalu masuklewat kebun karet sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil getah tanah yangberada diatas tanah tersebut setelah terdakwa mengambil getah karet tanah tersebutdengan cara memasukan kedalam karung plastik dengan menggunakan sepeda motoryang sudah dipersiapkan selanjutnya membawa getah tanah tersebut kerumahnya namundalam perjalanan telah diketahui oleh petugas keamanan kebun lalu terdakwa ditangkapbeserta barang buktinya ;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTP
    pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang termuat dalam berita acarapenyidik dan BAP di persidangan :Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umumdipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa : getah tanah dalam karung plasticseberat 20 kg ;Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, benar terdakwa telah mencuri karung plastic berisi getah tanah kurang lebihseberat 20 kg milik PTP
    Jember yang rencananya akan dijualdan barang tersebut yang diketahuinya adalah milik PTP Sumber wadung dan terdakwamengambil getah karet tanah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud untukdimilikinya dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan demikian unsurmengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhidan terbukti;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut diatas apabila dihubungkan satu denganyang lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa
    ZAIRTI al, PROFI benar telahmelakukan Pencurian getah karet tanah milik PTP Sumber wadung untuk dimiliki sendiri tanpaseijin pemiliknya yang diketahuinya barang tersebut bukan miliknya sendiri melainkan milikorang lain , dengan demikian unsur tersebut menurut Hakim telah terpenuhi atau terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umumtelah terbukti menurut hukum disertait dengan keyakinan Hakim dan dipersidangan tidakditemukan adanya halhal yang dapat menghilangkan
Register : 14-11-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PA PELAIHARI Nomor 507/Pdt.P/2018/PA.Plh
Tanggal 6 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
117
  • Laut, disebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi saksinya dimuka persidanganDUDUK PERKARABahwa Pemohon , Pemohon Il telah mengajukan surat permohonanltsbat Nikah tertanggal 14 Nopember 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor507/Pdt.P/2018/PA.Pih tanggal 14 Nopember 2018 telah mengajukan halhalyang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Hal. 1 dari 10 hal Ptp
    tetap beragama Islam.Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon Il tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanPanyipatan Kabupaten Tanah Laut.Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmengurus mendapatkan buku nikah.Hal. 2 dari 10 hal Ptp
    , umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikanterakhir SD, pekerjaan Nelayan, status kawin, tempat tinggal di RT.08RW.03, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut,dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya bahwa : Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il karena saksimerupakan Kakak kandung Pemohon ; Pemohon dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri yangmenikah pada Mei 2017 di Desa Batakan Kecamatan PanyipatanKabupaten Tanah Laut;Hal. 4 dari 10 hal Ptp
    Memerintahkan Pemohon (Amni bin Jarman) dan Pemohon II (Silvianabinti Asrul) untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama KecamatanPanyipatan, Kabupaten Tanah Laut;Hal. 9 dari 10 hal Ptp No 507 /Pdt.P/2018/PA.Pih3.
    Gazali, S.HHal. 10 dari 10 hal Ptp No 507 /Pat.P/2018/PA.Plh
Register : 14-11-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PA PELAIHARI Nomor 509/Pdt.P/2018/PA.Plh
Tanggal 6 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
138
  • Rumah Tangga, tempat tinggal diJalan Parit RT.0O9 RW. 04 Desa Kandangan Lama KecamatanPanyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II dan saksi saksinya dimuka persidanganDUDUK PERKARABahwa Pemohon , Pemohon II telah mengajukan surat permohonanItsbat Nikah tertanggal 14 Nopember 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan NomorHal. 1 dari 10 hal Ptp
    Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danHal. 2 dari 10 hal Ptp No 509 /Pdt.P/2018/PA.Plih10.Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Tanah Laut.Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmengurus mendapatkan buku nikah.Bahwa
    Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa, permohonan itsbat nikah a quo telah diumumkan di papanpengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selamaHal. 3 dari 10 hal Ptp No 509 /Pdt.P/2018/PA.Plihtenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukankeberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon danPemohon II datang
    Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanperkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan KabupatenTanah Laut;Hal. 9 dari 10 hal Ptp No 509 /Pdt.P/2018/PA.Plih4.
    Gazali, S.HHal. 10 dari 10 hal Ptp No 509 /Pat.P/2018/PA.Plh
Register : 22-01-2010 — Putus : 07-05-2010 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/G/2010/PHI/PN.BDG
Tanggal 7 Mei 2010 — RISMA CAHYADI; BASIRAN; L A W A N; PT. MULIA KERAMIK INDAHRAYA;
168571
  • MI, Tergugat juga melakukan pemotongan iuran organisasi / Cos (Check ofsystem), terhadap 1.075 orang buruh yang tergabung didalam PTP. SBKIKEFyang diantaranya juga para Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernahmenyetorkan dari hasil pemotongan itu. ke kas organisasi dimana ParaPenggugat menjadi anggota PTP. SBKIKEF PT.MI.5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 Sdr.
    Parman Zamhuri selaku WakilBendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasiSBKIKEF kembali mempertanyakan COS (Check of System) tersebut kepadaTergugat, namun ternyata Sdr. Parman Zamhuri dikenakan PHK oleh Tergugat.Selanjtnya atas PHK tersebut secara organisasional para pengurus PTP SBKIKEF meminta penjelasan kepada Tergugat, namun ternyata tidak adapenjelasan.6. Bahwa atas tindakan PHK sepihak terhadap Sdr.
    Parman Zamhuri selakuWakilBendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi,maka PTP SB KIKEF meminta kepada Tergugat untuk merundingkanterlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata Tergugat tetap padapendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpa dibicarakandengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelas jelas menunjukan bahwa TRGUGATtidak menghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasi serikat buruh yang legaldan beradan hukum.7.
    Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHKterhadap Sdr.
    Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundinganberpatite yang tidak ada titik temunya,maka tanggal 24 Desember 2008 PTP SBKIKEF melayangkan surat pemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama,dengan harapan pihak Tergugat mau diajak berunding kembali dan maumendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SB KIKEF, namun ternyataTERGUGAT tetap dengan sikapnya tidak mau berunding (tidak terjadikesepakatan).8.
Register : 02-05-2016 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 25-05-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 142/Pdt.P/2016/PA.Plh
Tanggal 18 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
114
  • Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai PemohonIl;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi saksi di mukapersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan lItsbatNikah tertanggal 02 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Pelaihari dengan Nomor 142/Pdt.P/2016/PA.Plh tanggal 02 Mei 2016 telahmengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Hal. 1 dari 8 hal Ptp
    Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Pelaihari Nomor:82/KUA.17.11.1/PW/IV/2016 tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan olehKUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.3 dan diparaf).Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh KetuaMajelis, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf;Hal. 2 dari 8 hal Ptp No /Pdt.G/2019/PA.Pth4.
    Sepuluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon kepada PemohonIl.Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatusperawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon danPemohon Il untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untukmenikah dari pihak manapun.Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il, tidak ada pihak lainyang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon Il tetapberagama Islam dan tidak pernah bercerai.Hal. 5 dari 8 hal Ptp
    ,M.SI. yang ditetapbkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai KetuaMajelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengandihadiri oleh pihak Pemohon dan Pemohon Il;Hakim Anggota, Ketua Majelis,Hal. 7 dari 8 hal Ptp No /Pdt.G/2019/PA.Pthtid, ttd,Yudi Hardeos, S.H.I
    Gazali, S.H.Hal. 8 dari 8 hal Ptp No /Pdt.G/2019/PA.Pth
Register : 12-01-2010 — Putus : 07-05-2010 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/G/ 2010/ PHI/PN.BDG
Tanggal 7 Mei 2010 — MARDAIP; T U K I R; LAWAN; PT. MULIA GLASS;
578
  • Mulia Industrindo Tbk ( PTP. SBKIKEF PT.MI). Berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 30 Desember 2009 ; Selanjutnya disebut : PARA PENGGUGAT. , LAWANPT. MULIA GLASS , sebuah badan hokum yang berkedudukan di Indonesia, beralamat JalanRaya Tegal Gede, Lemah Abang Cikarang Kab.
    Selanjutnya atas PHK tersebut secara organisasional para pengurus PTP. SBKIKEFmeminta penjelasan kepada TERGUGAT, namun ternyata tidak ada penjelasan ;Bahwa atas tindakan PHK sepihak terhadap sdr. Parman Zamhuri selaku Wakil Bendahara Umum PTP.SBKIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepadaTERGUGAT untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata TERGUGATtetap padapendiriannya .....................pendiriannya untuk mem PHK Sdr.
    Hal ini jelasjelas menunjukan bahwa TERGUGAT tidak menghormati PTP SB KIKEFsebagai organisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum ;Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHK terhadap Sdr.
    ParmanZamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundingan bipartite yang tidak ada titik temunya, makatanggal 24 Desember 2009 PTP SB KIKEF melayangkan surat pemberitahuan rencana Aksi MogokKerja pertama, dengan harapan pihak TERGUGAT mau diajak berunding kembali dan mau10.11.12,mendengarkan apa yang jadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata TERGUGAT tetap dengansikapnya tidak mau berunding (tidak terjadi kesepakatan) ;Pada tanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembali mengajukan surat
    pemberitahuan rencanaAksi Mogok Kerja kedua dan ketiga tetapi pihak TERGUGAT tetap saja tidak mau menanggapinya.Maka PTP SB KIKEF dengan terpaksa melakukan aksi mogok kerja akibat gagalnya perundingan,adapun tuntutannya sebagai berikut :Cabut Perjanjian Rasionalisasi yang tidak rosional dengan dalih Efisiensi ;Hentikan PHK SEPIHAK dengan alasan rasionalisasi ;Berikan Upah Layak untuk Buruh PT.Mulia Industrindo Tbk dan anak perusahaan ;Hapuskan Sistem Kerja Kontrak dan Outsoursching di PT.
Register : 01-10-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PN BATURAJA Nomor 469/PID.B/2015/PN.Bta
Tanggal 5 Nopember 2015 — DEBI PRANATA Bin SAIFUL ANWAR
481
  • Juman memberitahukan kepada terdakwa tempatlokasi buah sawit tersebut dikumpulkan melalui Via SMS, kalau buah sawit tersebutdikumpulkan di Kawasan Perkebunan PTP. Mitra Ogan Afdeling VII. Dan Sdr. Jumanjuga berkata kepada terdakwa Debi Pranata bin Saiful Anwar bahwa buah sawittersebut baru siap diangkut sekira pukul 05.,00 WIB ;Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Juman dilokasi Arealperkebunan Sawit milik PTP.
    Mitra Ogan menderitakerugian yang ditaksir sekitar Rp.2.000.000,(Dua juta rupiah) ;e Bahwa setahu saksi pelaku pencurian tersebut mengambil buah sawittanpa disuruh atau seijin PTP.
    Mitra Ogan menderitakerugian yang ditaksir sekitar Rp.2.000.000,(Dua juta rupiah) ;Bahwa setahu saksi pelaku pencurian tersebut mengambil buah sawittanpa disuruh atau seijin PTP.
Register : 01-11-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 511/Pdt.P/2019/PA.Plh
Tanggal 27 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
94
  • Tanah Laut, disebut sebagaiPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi saksi di mukapersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon , Pemohon II telah mengajukan surat permohonan ItsbatNikah tertanggal 01 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 511/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 01Nopember 2019 telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Hal. 1 dari 11 hal Ptp
    bulan;Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggugugat pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dan selama itu pulaPemohon dan Pemohon II tetap beragama Islam.Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon Il tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanPelaihari Kabupaten Tanah Laut.Hal. 2 dari 11 hal Ptp
    TanahHal. 4 dari 11 hal Ptp No 511/Pdt.G/2019/PA.PlhLaut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut :bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il karena saksimerupakan ayah kandung Pemohon Il;bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yangmenikah pada tahun 2010 di Kelurahan Sarang Halang KecamatanPelaihari Kabupaten Tanah Laut;bahwa saksi sendiri yang menjadi wali nikahnya, adapun penghulunyabernama penghulu tidak resmi bernama
    S.Pd., M.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu olehHal. 10 dari 11 hal Ptp No 511/Pdt.G/2019/PA.PihH. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihakPemohon dan Pemohon II;Hakim Anggota, Ketua Majelis,tid, ttd,Dra. Rabiatul Adawiah. Rusdiansyah, S.Ag.Hakim Anggota,tid,Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.Panitera Pengganti,tid,H.
    Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No 511/Pdt.G/2019/PA.PIh
Register : 12-10-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PA PELAIHARI Nomor 419/Pdt.P/2018/PA.Plh
Tanggal 13 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
96
  • KabupatenTanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksisaksi di mukapersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon , Pemohon II telah mengajukan surat permohonan ItsbatNikah tertanggal 12 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 419/Pdt.P/2018/PA.PIh tanggal 12Oktober 2018 telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Hal. 1 dari 11 hal Ptp
    tetap beragama Islam;Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon Il tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanPanyipatan Kabupaten Tanah Laut;Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmengurus mendapatkan buku nikah;Hal. 2 dari 11 hal Ptp
    Mas kawinnya berupa uang ;Hal. 4 dari 11 hal Ptp No 419/Padt.P/2018/PA.Plh2.
    Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon danPemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidanganHal. 7 dari 11 hal Ptp No 419/Padt.P/2018/PA.Plhsehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172R.Bg.Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon danPemohon II adalah orang
    Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.Hal. 10 dari 11 hal Ptp No 419/Padt.P/2018/PA.PlhHakim Anggota,ttd,Rashif Imany, S.HI., M.SI.Perincian Biaya:1. PendaftaranProsesPanggilanRedaksiMateraiOo fF wo DNJumlahRp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 220.000,00Rp 5.000,00Rp 6.000,00 Rp 311.000,00Panitera Pengganti,ttd,Drs. Mamun.Pelaihari, 13 Nopember 2018Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,H. Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No 419/Padt.P/2018/PA.Plh
Register : 04-09-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 426/Pdt.P/2019/PA.Plh
Tanggal 26 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
116
  • Bahwa pada tanggal 19 Mei 1994, Pemohon dan Pemohon II melangsungkanpernikahan menurut agama Islam di Desa Gambut Kecamatan GambutKabupaten Banjar.Hal. 1 dari 11 hal Ptp No 426/Pdt.P/2019/PA.PIhBahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah KandungPemohon II bernama Muhyar. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidakresmi bernama Ahmad, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masingmasing bernama Mansur dan Sahri.
    dilakukan Pemohon denganPemohon Il tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanTambang Ulang Kabupaten Tanah Laut.Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmendapatkan buku nikah.Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang NomorHal. 2 dari 11 hal Ptp
    dyJor SrpbigArtinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dandua orang saksi yang adil "Hal. 8 dari 11 hal Ptp No 426/Pdt.P/2019/PA.PIh2.
    Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;Hal. 9 dari 11 hal Ptp No 426/Pdt.P/2019/PA.PIh2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Najihannor bin H. Arsyad) denganPemohon Il (Yarlina binti Muhyar) yang dilaksanakan pada 19 Mei 1994 diDesa Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanperkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang UlangKabupaten Tanah Laut;4.
    Laila.Perincian Biaya:Hal. 10 dari 11 hal Ptp No 426/Pdt.P/2019/PA.PIhoa fF wn PrPPendaftaranProsesBiaya PNBP Panggilan :Biaya PanggilanRedaksiMateraiJumlah: Rp 30.000,00: Rp 50.000,00Rp. 20.000,00: Rp 280.000,00: Rp 10.000,00: Rp 6.000,00 .Rp 396.000,00Pelaihari, 26 September 2019Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,H. GAZALI, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No 426/Pdt.P/2019/PA.PIh
Putus : 21-11-2011 — Upload : 30-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 21 Nopember 2011 — SURATNO VS PT. TARA CITRA KUSUMA
4728 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .: Ketua Umum PTP Gesburi PT. TCK.: Indonesia.: PURNOMO.: Pasirsari, Tegelgede Cikarang BekasiJawa Barat.: Buruh PT. Tara Citra Kusuma.: Bendahara PTP Gesburi PT.TCK.: Indonesia.: TULAM RIYANTO.: Tegalgede Rt.007/003 CikarangBekasiJawa Barat.: Buruh PT. TaraCitra Kusuma.: Kadiv Advokasi PTP Gesburi PT.TCK.: Indonesia.: SUYADI.: Pasirsari , Tegalgede CikarangBekasiJawa Barat.: Buruh PT. Tara Citra Kusuma.: Staf Divist Advokasi PTP.
    Sutrisno (Wakil Sekretaris Umum), Penggugat IV (StaffDivisi Hukum & Advokasi) dikenakan kebijakan PHK secara sepihak dansewenangwenang yang dilakukan oleh Tergugat ;Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2010 sebanyak 9 (sembilan) orangpengurus harian PTP GESBURI PT.TCK dipanggil dan langsung dikenakankebijakan PHK secara sepihak oleh Tergugat, ke 9 (sembilan) orang pengurusharian PTP. GESBURI PT. TCK adalah Sdr.
    No. 724 K/Pdt.Sus/201 14101112Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 terjadi pemanggilan yangdilakukan oleh Tergugat terhadap pengurus harian PTP.
    Bahwa dalam hal ini, tindakan penghalanghalanganpelaksanaan aktivitas peran serta fungsi PTP GESBURI PT.TCK sebagaimanatelah diatur serta dijamin dalam Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Jo.
    GESBURI No.063/DPP.GESBURI /Dept.Org.J&P /Il/10tanggal 18 Maret 2010 yangisi perihal surat tersebut : Mohon Penjelasan sehubungan denganpemberhentian karyawan Sdr.SURATNO.dkk.Bahwa pada Jam 17.15 Wib Jum/at, 19 Maret 2010 kembaliTERGUGAT/PT.Tara Citra Kusuma menerima surat dari Sdr.SRIYULIANTO berupa :1 Surat dari PTP,GESBURI PT.Tara Citra Kusuma Nomor: 002/SK/PTP.
Register : 09-10-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 27-08-2019
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Pspk
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
129
  • Padangsidimpuan Tenggara, KotaPadangsidimpuan, sebagai Pemohon.Il.Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari Suratsurat perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon, saksisaksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Oktober2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KotaPadangsidimpuan, Nomor 88/Pdt.P/2015/PA.Pspk, tanggal 9 Oktober 2018telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak dengan alasanalasansebagai berikut :Hal 1 dari 14 hal Ptp
    Bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut telah sepakat untukmenyerahkan anak tersebut kepada Pemohon dan Pemohon II denganalasan Pemohon dan Pemohon II belum mempunyai keturunan, dankeadaan ekonomi ayah kandung anak tersebut kurang mampu danPemohon Il dengan Sudirman masih ada hubungan saudara, dan suratpenyerahan anak dari orangtua kandung anak tersebut kepada Pemohon dan Pemohon II telah dibuat dalam sebuat surat tertanggal 11 Februari2018;Hal 2 dari 14 hal Ptp. No.88/Pdt.P/2018/PA.Pspk9.
    Sudirman bin Nasip, tempat/tgl.lahir: Kabanjahe, 2221969, Agama Islam,Hal 3 dari 14 hal Ptp. No.88/Pdt.P/2018/PA.Pspkpendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal JI. Amal BaktiLingkungan Il, kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, KotaBinjai, Sumatera Utara, ayah kandung;Nurul Aulia R. Sihombing binti Alm. Rayusnadi, tempat/tgl.lahir,Partumbukan, 23 3 1982, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanmengurus rumah tangga, tempat tinggal JI.
    (m Duaratus empat puluh saturibu rupiah);Demikianlah putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari SelasaHal 13 dari 14 hal Ptp. No.88/Pdt.P/2018/PA.Pspktanggal 23 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan 12 Shafar 1440 Hijriyaholeh kami Drs. Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag.,dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag masingmasing sebagai Hakim anggota.
    Meterai Rp 6.000,00.Jumlah Rp 241.000,00.( Duaratus empat puluh satu rupiah )Hal 14 dari 14 hal Ptp. No.88/Pdt.P/2018/PA.Pspk
Register : 22-12-2011 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 688/PDT/G/2012/PN JKT SEL
Tanggal 6 September 2012 — YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI RUMPUN PERTANIAN (YARUMTANI) L A W A N PT USTRAINDO,
11086
  • Atas permohonan ijin/persetujuan yang dikirimkan Menteri Pertanian melaluiSurat Menteri Pertanian No.:782/Mentan/IX/1981 tanggal 28 September1981 kepada Menteri Keuangan agar sebagian tanah perkebunan PTP XIyang terkena Rencana Proyek Jabotabek di Serpong digunakan untukkeperluan perumahan pegawai Departemen Pertanian, Menteri Keuanganmengeluarkan persetujuan melalui Surat No.: S536/MK.01 1/1982 tanggal 25Mei 1982.Penggugat Ditunjuk Untuk Menerima Pelepasan Dan Penyerahan HakAtas Tanah PTP XI Serta
    Wardojo (menteri kKeuangan saat itu) dengan acararapat pengembalian tanah ex kebun PTP XI dihadiri oleh Penggugat,Tergugat, PTP XI dan PT.
    /XII/1985 telahmenunjukkan bahwa Penggugat ( Yayasan Kesejahteraan Pegawai RumpunPertanian ) selaku wakil karyawan pertanian telah ditunjuk untuk melaksanakanpelepasan hak atas tanah perkebunan Serpong Milik PTP XI tersebut.
    Wardojo(saat itu. menjabat sebagai Menteri Pertanian) dengan acara rapatpengembalian tanah ex kebun PTP XI seluas 708,99 Ha dari Tergugat kepadaPenggugat yang dihadiri pihak Penggugat, Tergugat, PTP XI, dan PT Dituka(Konsultan).
    untuk ganti Rugi kepada PTP XImaupun kepada Yarumtani untuk beaya beaya lain denganTotal yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp 4.201.544.820,( empat milyar dua ratus satu juta lima ratus empat Puluhempat ribu delapan ratus dua puluh rupiah )e Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 1991 diadakan rapatyang dipimpin oleh Ir Wardoyo (Menteri Keuangan saat itu)dengan acara rapat pengembalian tanah ex kebun PTP XI yangdihadiri oleh Penggugat, Tergugat, PTP XI dan konsultan yangmenghasilkan keputusan secara
Register : 19-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 21-07-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 423/Pdt.P/2017/PA.Plh
Tanggal 9 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
116
  • Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah KandungPemohon Il bernama Jailani, akad nikahnya dilaksanakan oleh penghuluHal. 1 dari 10 Hal Ptp. Nomor 0423/Pdt.P/2017/PA.Plhbernama Mahyudin, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masingmasing bernama Mahran dan Bahruddin. Mas kawinnya berupa uangsebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka danPemohon Il berstatus Janda;.
    Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka paraPemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepadaKUA Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;Hal. 2 dari 10 Hal Ptp.
    Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 6301012401770002tanggal 07 April 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IlNomor 6301034107890043 tanggal 18 Nopember April 2013 yangHal. 3 dari 10 Hal Ptp.
    Kitab /anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :Aste grrlis ly sai Ue Abs phy Aine $3 al pol cle lS Uc geal 4sHal. 8 dari 10 Hal Ptp. Nomor 0423/Pdt.P/2017/PA.PlhArtinya: "Pengakuan perkawnan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawnan dahulu dari umpamanya vali dandua orang saksi yang adil ";2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :das 9 3M) Gas Geil 48; se di (Ql) Gaga!
    Gazali, S.H.Hal. 10 dari 10 Hal Ptp. Nomor 0423/Pdt.P/2017/PA.Plh
Register : 04-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Plh
Tanggal 26 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5414
  • Bahwa almarhum Suami Pemohon (ALMARHUM SUAMI PEMOHON) telahmeninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2018 dikarenakan karena sakitHal. 1 dari 10 hal Ptp No 49/Pdt.G/2019/PA.Plh10.Jantung sebagaimana surat kematian yang di Keluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor:6301KM031020180002 tanggal 11 Oktober 2018;Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak KandungPemohon bernama KAKAK PEMOHON .M.
    nikahtersebut namun ternyata pernikahan antara almarhum suami Pemohon danPemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan PelaihariKabupaten Tanah Laut Pelaihari Tanah Laut;Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dariPengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmengurus mendapatkan buku nikah;Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang NomorHal. 2 dari 10 hal Ptp
    Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon danTermohon datang menghadap dipersidangan;Bahwa Pemohon juga menghadirkan anakanak Pemohon hasil pernikahandengan almarhum suami Pemohon, yaitu ANAK 2 binti ALMARHUM SUAMIPEMOHON, dan ANAK 3 bin ALMARHUM SUAMI PEMOHON, yang ataspertanyaan Ketua Majelis membenarkan, mengakui dan tidak keberatan denganpermohonan Pemohon;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Hal. 3 dari 10 hal Ptp
    Menyatakan sah perkawinan antara almarhum suami Pemohon (ALMARHUMSUAMI PEMOHON) dengan Pemohon (PEMOHON) yang dilangsungkan padatanggal 20 Maret 1980 di Kabupaten Tanah Laut;Hal. 9 dari 10 hal Ptp No 49/Pdt.G/2019/PA.PlIh3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepadaKUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu;4.
    Gazali, S.H.Hal. 10 dari 10 hal Ptp No 49/Pdt.G/2019/PA.Plh
Register : 20-08-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 337/Pdt.P/2018/PA.Plh
Tanggal 17 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
125
  • Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II dan saksi saksi dimuka persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonanItsbat Nikah tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 337/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 20Agustus 2018 telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Hal. 1 dari 11 hal Ptp
    yang dilakukan Pemohon denganPemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanKurau Kabupaten Tanah Laut;Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmengurus mendapatkan buku nikah;Bahwa untuk kepastian hukum dan tertio administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangundangHal. 2 dari 11 hal Ptp
    Saksi:Hal. 4 dari 11 hal Ptp No.337/Pdt.P/2018/PA.Plh1.
    Tarsi bin Turadam, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSD, pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di Jalan Swadaya, RT.003,RW.001 Desa Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, diHal. 5 dari 11 hal Ptp No.337/Pdt.P/2018/PA.Plhhadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut : bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena saksimerupakan kakak ipar Pemohon I; bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yangmenikah pada
    Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No.337/Pat.P/2018/PA.PIh