mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117522.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/129/Tahun 2017, tanggal 6 Juni 2017,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak November 2016 Nomor973/0002/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan BulanNovember 2016 Nomor 973/0002/DISPENDA, tanggal 9 Januari 2017juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/129/Tahun 2017,tanggal 6 Juni 2017; dan4.

Putusan Nomor 2827/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/129/Tahun 2017, tanggal 6 Juni 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan, Masa Pajak November 2016, Nomor:973/0002/DISPENDA, tanggal 09 Januari 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9091.000

Putusan Nomor 4098/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1272/Dispenda, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1272/Dispenda tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79872/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79872P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan

Gogon Bin Simin, padahari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulanMaret tahun 2009 sampai dengan bulan April tahun 2009bertempat di kantor Samsat/UPTD Dispenda ProvinsiKalimantan Timur di Kabupatern Malinau= atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau) yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, memberi bantuan padawaktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukummemiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Malinau sekitar bulanOktober tahun 2007 yang mana sejak pada saat itu) Terdakwakemudian tinggal di rumah Dinas Dispenda Kab.

Malinau sekitar bulanoktober tahun 2007 yang mana sejak pada saat itu Terdakwakemudian tinggal di rumah dinas Dispenda Kab.

tidak menerapkanketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAPsebagaimana mestinya yaitu' tidak memasukkan atau memuatsecara benar fakta fakta dan keadaan yaitu) segala apayang ada dan apa yang diketemukan di dalam persidangan,antara lain keterangan saksi:Bahwa berdasarkan keterangan saksi hermansyah (diajukansebagai tersangka dalam berkas terpisah) dalampersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa secara sadarmengetahui bahwa saksi Hermansyah bukan seorang PNS(pegawai Negeri Sipil) di kantor UPTD Dispenda

Malinau' oleh Terdakwa atas perintah saksiHermansyah adalah tidak lazim, seharusnya pihak dealeryang mendatangi kantor UPID Dispenda dan melakukanpembayaran faktur tersebut langsung melalui kasir;Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Hermansyah tidak adahubungan kerja namun dari fakta dipersidangan diketahuibahwa Terdakwa sering menerima uang dari saksiHermansyah dengan jumlah antaraRp 200.000,00 s/d Rp 300.000,00 ;Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana telah kamiuraikan di atas, kami berpendapat apabila

Pemerintahdilingkungan Pemerintah Provinsi Bali) melalui PengumumanPelelangan Umum Nomor 027/251/PB/ULP.Aset tertanggal 19 Maret2010 pada media cetak;Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta pelelangan pekerjaantersebut dalam angka 1 dan telah memenuhi segala ketentuan danpersyaratan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pelelangan;Bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelelangan aquo, Penggugatberhasil menjadi Pemenang dan Tergugat Il menerbitkan Keputusantertanggal 6 Mei 2010 Nomor 027/2361/DISPENDA

untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) ini makapada tanggal 14 Mei 2010 Penggugat telah menyetor uang jaminanBank/Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp337.383.750,00 (tiga ratus tigapuluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluhrupiah) dan Surat Garansi Bank telah diserahkan kepada Tergugat II padatanggal 17 Mei 2010;Bahwa pada tanggal 16 Mei 2010 Tergugat II mengirim Naskah KontrakPekerjaan Pengadaan SKPDKB dan Label Edar Mikol tertanggal 17 Mei2010 Nomor 027/401/Dispenda

(Pihak Pertama) Nomor 180/AMG.MKT/Kont./0510 (Pihak Kedua);Disamping itu juga Tergugat Il mengirim Naskah Surat Perintah MulaiKerja Nomor 027/402/DISPENDA tertanggal 17 Mei 2010.

Nomor 2687 K/Pdt/2012meneliti secara cermat alat bukti P14 dan alat bukti T.1.II.IIL15 adalah alat buktisurat yang sama berupa Surat tertanggal 4 Agustus 2010 Nomor:027/4361/Dispenda perihal Pelelang Ulang yang ditujukan kepada PokjaPengadaan Barang, yang menyatakan Tergugat I/Pembanding !

Nomor 2687 K/Pdt/2012menyatakan Tergugat Ill/Pembanding Ill/Pemohon Kasasi Ill telah pulamelakukan perbuatan melawan hukum;Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengambil alihPutusan Hakim tingkat pertama kurang cermat memperhatikan bukti T.I.IIIIl17berupa surat Nomor 027/5283/Dispenda tanggal 24 September 2010perinal Ralat Surat terhadap surat Nomor 027/43 61/Dispenda tanggal 4Agustus 2010, karena jelasjelas disana disebutkan tidak ada pelaksanaanpelelangan ulang terhadap proses

dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN LbpBerawal pada hari Jumat Sabtu tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul21.30 Wib, saksi J.Simanjuntak, saksi M.Sirait, saksi Ilham Umar, saksiMHD.Hanan Arifin, saksi Fahri Muhammad dan saksi Fresly Simanjuntak(masingmasing petugas Kepolisian pada Polresta Pelabuhan Belawan) telahmemperoleh informasi bahwa di Jalan Serbaguna Pasar IV Desa HelvetiaKecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang terletak disekitarlingkungan Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda

Hanan Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 wibsaksi bersama rekan saksi mendatangi kamar Terdakwa beertempat diJalan Serbaguna Pasar IV Desa Helvetia Kec Labuhan Deli Kab DeliSerdang yang terletak disekitar lingkungan Kantor Dinas PendapatanDaerah (Dispenda) Provinsi Sumatera Utara setelah sebelumnyamelakukan penyelidikan didaerah Desa Helvetia Kec Labuhan Deli KabDeli Serdang;Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor

bahwa Terdakwa sering menggunakan shabushabu didalamkamar yang ditempatinya;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menemukan Terdakwa didalamkamar yang pada saat itu sedang beristirahat lalu saksi mengamankanTerdakwa dan mengatakan bahwa saksi dan rekan saksi hendakmelakukan penggeledahan didalam kamar tersebut;Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi hendak melakukanpenggeledahan Terdakwa melarikan diri lalu saksi dan rekan saksimelakukan pencarian di sekitar lingkungan Kantor Dinas PendapatanDaerah (Dispenda

Terdakwa;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi adalah benar;3. llham Umar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN LbpBahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 wibsaksi bersama rekan saksi mendatangi kamar Terdakwa beertempat diJalan Serbaguna Pasar N Desa Helvetia Kec Labuhan Deli Kab DeliSerdang yang terletak disekitar lingkungan Kantor Dinas PendapatanDaerah (Dispenda

Salak Raya No. 93 RT 13 TW 05,Kelurahan Lingkar Timur, KecamatanGading Cempaka, Kota Bengkulu ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS (Kepala Dispenda Prop.

No. 2240 K/Pid.Sus/2008dari dana tersebut yang kemudian menurut Terdakwa dana tersebutdigunakan untuk :e Kegiatan Pemda dan Dispenda Provinsi Bengkulu sejumlahRp 3.892.359.000, dengan rincian :e Pemb. Gedung arsip + halaman parkir kantor Dispenda Prov.Bengkulu sejumlah Rp 3.500.000.000. ;e Pembelian Genset Rp 70.000.000, ;e Biaya pembuatan Umbulumbul Rp 22.500.000, ;e Biaya Percetakan Rp 500.000.000.

Rek.1130004554774 ;Kwitansi Biaya Pembuatan Rak Ruang Arsip Dispenda Provinsi Bengkulusebesar Rp 45.240.000,00 ;Rincian Anggaran Biaya pembuatan Rak Ruang Arsip Dispenda ProvinsiBengkulu ;Notulen Rapat Asosiasi Dispenda seluruh Propinsi Indonesia Tanggal 1Juni 2006 ;Angggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AsosiasiDispenda se Indonesia tanggal 1 Juni 2006;Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Nasional Kepala DipendaProvinsi se Indonesia 1 Juni 2006 ;Laporan keuangan Asosiasi Dipenda

Bengkulu dari Dispenda Provinsi Bengkulu sebesarRp 450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;106.Fotocopy surat setoran Tunai/Kliring/Pemindah bukuan Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dari Dispenda Provinsi Bengkulu sebesarRp 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;107.Fotocopy surat setoran Tunai/Kliring/Pemindah bukuan Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dari Dispenda Provinsi Bengkulu sebesarRp 14.600.000.000, (empat belas milyar enam ratus juta rupiah) ;108.Fotocopy Slip/Bukti

No. 2240 K/Pid.Sus/200879.Fotocopy Surat lzin Gubernur Nomor: 1.099/3462/Dispenda/2006 tentang Surat Permohonan Izin atas nama Drs. H. Chairuddin tanggal 29Mei 2006 ;80.Fotocopy surat Mohon lzin dari Drs.H.

menyatakan tetap pada Tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonan /pembelaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU:Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN Bglwannnnnn Bahwa ia terdakwa RIKI RISMANDANI Bin PUDJIYATNO pada waktuyang tidak dapat diingat lagi antara tanggal 29 Desember 2015 sampai denganbulan Nopember 2016, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Dispenda

Pasal 65 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA :nannnnnn Bahwa ia terdakwa RIKI RISMANDANI Bin PUDJIYATNO pada waktuyang tidak dapat diingat lagi antara tanggal 29 Desember 2015 sampai denganbulan Nopember 2016, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015sampai dengan tahun 2016 , bertempat di Kantor Dispenda JI. Raden Fatah Kel.Sumur Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, Bank BCA jl. S. Parman Kota Bengkulu,Bank BRI jl. S. Parman Kota Bengkulu, di jl. Nangka Kel.

FORNOMI Binti (alm) TAMRIN SIAJIB ;e Bahwasaksi mengenal terdakwa melalui saksi Vera, sebelumnya Terdakwaada mengunjungi saksi Vera di dispenda propinsi Bengkulu di JI. RadenFatah Kel. Air Sebakul Kec. Selebar Kota Bengkulu, pada saat itu saksikorban melinat penampilan terdakwa sangat meyakinkan ;e Bahwa Terdakwa mengaku dari perwakilan PT.

Inersa cabang Bengkulu dariJakarta dan ingin mengajak kerjasama untuk kegiatan kementerianpedesaan berupa penginapan dan catering yang akan dilaksanakan di hotelSantika Bengkulu, oleh karena itu terdakwa membutuhkan modal untukkegiatan tersebut dan terdakwa menjanjikan keuntungan tiap kegiatankepada saksi ;e Bahwa kemudian Saksi tertarik atas perkataan Terdakwa tersebut kemudianpada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira jam 14.00 wib bertempatdi kantor dispenda prop. Bengkulu jl.

UCI Binti ABDUL MUIS KAJID Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa ; bahwa saksi kenal dengan saksi dewi pertengahan tahun 2016 , dengansaksi korban vera kenal sejak SMA karena adik saksi vera adalah temansaksi , sedangkan dengan saksi dayusni saksi tidak kenal ; bahwa benar saksi pernah melihat saksi dewi memberikan uang kepadaterdakwa dikantor dispenda dan saksi tidak tahu jumlah dan tidak memeganguang, lalu saksi juga melihat mobil saksi vera menemui terdakwa.

Putusan Nomor 4094/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/0411/Dispenda, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/041 1/Dispenda tersebut:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79868/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 juncto Put79868P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang telah berkekuatan

dimasukkan lagi hasil cetakan/priannnya untuk membuat cap dan tanda tangan pejabat diatas blankonotice pajak yang sudah terisi identitas wajib pajak dan identitas ranmor,kemudian notice pajak tersebut diberi cap tanda lunas dan cap registersetelah itu dipotong dan diberi lobang pada sisi kiri dan kanan notice pajaktersebut setelah itu diberi monogram pada sisi kanannya yang diambil darinotice pajak lama dan terakhir dimasukkan kedalam sampul plastik ;e Bahwa saksi Basuni Bin Muhammad dari Kantor Dispenda

Kalselmelakukan pemeriksaan terhadap lembaran Notice pajak kendaraanbermotor tersebut dan dari hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa noticetersebut adalah palsu ;e Bahwa dengan adanya penggunaan notice pajak palsu tersebut dapatmenimbulkan kerugian pada Dispenda dalam hal pendapatan pajakkendaraan ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Atau ;KeduaBahwa mereka Terdakwa .

Kalselmelakukan pemeriksaan terhadap lembaran Notice pajak kendaraanbermotor tersebut dan dari hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa noticetersebut adalah palsu ;e Bahwa dengan adanya penggunaan notice pajak palsu tersebut dapatmenimbulkan kerugian pada Dispenda dalam hal pendapatan pajakkendaraan ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telahmengerti maksud

Unsur Surat tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat ;Menimbang, bahwa dengan adanya penggunaan notice pajak palsutersebut dapat menimbulkan kerugian pada Dispenda dalam hal pendapatan pajakkendaraan ;Ad. 4. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut sertamelakukan ; Menimbang, bahwa para terdakwa dengan pembagian tugas yaitu terdakwa.

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli,dengansengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekaliatau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalamtangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :Pada awalnya saksi Musharyyan mengenal terdakwa daritemannya bahwa terdakwa dapat mengurus orang untukdimasukan sebagai karyawan dan bekerja di kantor outsorsing diKantor Dispenda

menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,(tujuh juta rupiah) dan ada kwitansi tanda terima dariterdakwa, sekira bulan Juli saksi Supridah Lubis ada menyerahkanuang sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah) kepada terdakwatetapi tidak ada tanda terima kwitansi dari terdakwa akan tetapisetelah waktu yang ditentukan oleh terdakwa saksi Heru Sutanto,saksi Musharryan, saksi Ibnu Hajar, Suraten, saksi Putri Rezeki,saksi Ade Nurtalina, saksi Marlia Hafni, saksi Supridah Lubis tidakjuga diterima sebagai pegawai Dispenda

menguntungkan diri sendiri atau orang lain denganmelawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karanganperkataanperkataan bohong,membujuk orang supaya memberikansesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang yangdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada awalnya saksi Musharyyan mengenal terdakwa daritemannya bahwa terdakwa dapat mengurus orang untukdimasukan sebagai karyawan dan bekerja di kantor outsorsing diKantor Dispenda

menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,(tujuh juta rupiah) dan ada kwitansi tanda terima dariterdakwa , sekira bulan Juli saksi Supridah Lubis ada menyerahkanuang sebesar Rp 7.000.000,(tujuh juta rupiah) kepada terdakwatetapi tidak ada tanda terima kwitansi dari terdakwa akan tetapisetelah waktu yang ditentukan oleh terdakwa saksi HeruSutanto,saksi Musharryan,saksi Ibnu Hajar ,Suraten ,saksi PutriRezeki ,saksi Ade Nurtalina,saksi Marlia Hafni,saksi Supridah Lubistidak juga diterima sebagai pegawai Dispenda

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113368.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/394/Tahun 2016 tanggal 25November 2016, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Mei 2016Nomor 973/0948/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Mei2016 Nomor: 973/0948/DISPENDA Tanggal 7 Juni 2016 jo. SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/394/Tahun 2016 Tanggal 25November 2016; dan,4.

Nomor 2087/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : 188.4/394/Tahun 2016 tanggal 25 November 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Mei 2016 Nomor973/0948/DISPENDA

No. 344 K/Pdt/2008melaksanakan perjanjian tersebut, selanjutnya dari pertimbanganMajelis Hakim dalam pertimbangan Eksepsi ke2, dinyatakan bahwaKepala Dispenda dan Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan dan Jalanharus dilibatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, hal inimemberikan suatu keyakinan secara tidak langsung bahwa KepalaDinas tersebut di atas lalai dalam melaksanakan perjanjiannya,sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai diikutkannyaKepala Dispenda dan Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan

Denganpermasalahan yang demikian, pihak Primkopal Denal Malang telahmelaporkan dan berkoordinasi dengan Dispenda Kota Malang danDinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Malang untuk dapatmemberikan bantuan serta solusi dalam menyelesaikan pemungutanretribusi parkir sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) perjanjian tersebut,tetapi fakta dan kenyataan di lapangan sulit untuk direalisasikan;.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Malang dalamputusannya menyatakan:Menimbang, bahwa Tergugat telah berupaya melaksanakanpengelolaan parkir sebaikbaiknya dengan mengadakan survey dilapangan (bukti T.3, T.4, T.5, T.6) dan telah menugaskan saksi EDYWINARNO, SLAMET, HARI ADITOMO dan DARMONO untukmengatasi kesulitan di lapangan, namun tidak teratasi karena pihakPenggugat, yaitu Dispenda dan DLLAJ tidak membantu pelaksanaansecara serius untuk kelancarannya sesuai Pasal 6 ayat (1) PerjanjianKerjasama

NSS) cabang Unaaha melakukanPenginputan bysistem PT.NSS dengan cara menginput data PenjualanKendaraan yang akan diajukan Pembayaran BBN Ke DISPENDA (Samsat)Kab.

Bahwa Terdakwa menggunakan dana milik PT.NSS Cab. unaaha dalamBentuk pembayaran uang BBN (Biaya Balik Nama) ke DISPENDA (Samsat)Kab. Konawe yang mana seharusnya sudah di bayarkan dari penjualankendaraan PT.NSS Unaaha. Bahwa Terdakwa selaku ADH (Accounting Division Head) pada KantorPT. NUSANTARA SURYA SAKTI (PT. NSS) cabang Unaaha melakukanPenginputan bysistem PT.NSS dengan cara menginput data PenjualanKendaraan yang akan diajukan Pembayaran BBN Ke DISPENDA (Samsat)Kab.

NSS)cabang Unaaha di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, KabupatenKonawe; Bahwa dana yang Terdakwa gunakan adalah dana atau uang BiayaBalik Nama (BBN) ke Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) /SamsatKabupaten Konawe; Bahwa Terdakwa menginput data penjualan kendaraan yang akandiajukan pembayaran Biaya Balik Nama (BBN) ke Dispenda/SamsatKabupaten Konawe yang untuk jumlah pembayarannya bervariasi setiapharinya tergantung jumlah faktur yang tiba dari Main Dealer (MD) Astra Motor,setelah pengajuan pembayaran

Nusantara Surya Sakti (PT.NSS) cabang Unaaha di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha,Kabupaten Konawe; Bahwa dana yang Terdakwa gunakan adalah dana atau uang BiayaBalik Nama (BBN) ke Dinas Pendapatan Derah (DISPENDA) /SamsatKabupaten Konawe; Bahwa Terdakwa menginput data penjualan kendaraan yang akandiajukan pembayaran Biaya Balik Nama (BBN) ke Dispenda/SamsatKabupaten Konawe yang untuk jumlah pembayarannya bervariasi setiapharinya tergantung jumlah faktur yang tiba dari Main Dealer (MD) AstraMotor

Nusantara Surya Sakti (PT.NSS) cabang Unaaha di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, KabupatenKonawe, dan dana yang Terdakwa gunakan adalah dana atau uang Biaya BalikNama (BBN) ke Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) /Samsat KabupatenKonawe;Menimbang, bahwa Terdakwa menginput data penjualan kendaraanyang akan diajukan pembayaran Biaya Balik Nama (BBN) ke Dispenda/SamsatKabupaten Konawe yang untuk jumlah pembayarannya bervariasi setiapharinya tergantung jumlah faktur yang tiba dari Main Dealer (MD) Astra

Mesin L15A42008863, Warna Hitam, atas namaNirwan Ashari, dipakai untuk operasional keseharian dan diketahui oleh Tergugat.4 Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban dengan melakukan pembayaran angsuran setiapbulannya senilai Rp5.155.500, selama 24 bulan dan telah mengangsur selama 3 kali angsuran.Halaman 1 Putusan No.66/Pdt/2014/PT .PLG.1011121314bahwa Penggugat di bulan berikutnya tidak dapat memenuhi kewajiban dikarenakan keadaanmemaksa (force majeur) dengan keluarnya Surat Gubernur Nomor 900/170/Dispenda

/2013,tentang pembangunan jalan khusus angkutan batubara, sehingga Penggugat tersendat dalammencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan kewajiban membayar angsuran.Bahwa atas keluarnya Surat Gubernur Nomor 900/170/Dispenda/2013, tentang pembangunan jalankhusus angkutan batubara tersebut, yang mengakibatkan Penggugat tersendat dalam mencarinafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan kewajiban membayar anggsuran, Penggugat bersamapengemudi lain melakukan demo di Kantor Gubernur Sumatera Selatan.bahwa

Alex Nurdin, mengeluarkanSurat Nomor : 900/170/Dispenda/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang ditujukan kepada PimpinanPerusahaan Leasing di Propinsi Sumatera Selatan, dengan perihal: penundaan pembayaranangsuran kredit kendaraan angkutan batubara.Bahwa setelah keluarnya surat tersebut, Penggugat tetap berusaha mencari nafkah untuk kebutuhanrumah tangga dan kewajiban membayar angsuran, namun dikarenakan jalan yang dilewatiberubah yang mengakibatkan menurunnya pendapatan yang didapatkan.Bahwa hasil pendapatan

bekerja menurun, yang mempengaruhi terhadap pendapatan yangdidapatkan dan juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga.Bahwa wajar dan layak apabila Penggugat melalui Pengadilan Negeri Lahat, memohon kepadaTergugat untuk tidak melakukan pengambilan secara paksa dan di luar prosedur hukum yangberlaku.Bahwa bukan niat Penggugat untuk tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran kepadaTergugat tepat waktu, namun dikarenakan keadaan memaksa (force majeur) dengan keluarnyaSurat Gubernur Nomor 900/170/Dispenda

/ 2013, tentang Pembangunan JalanKhusus Angkutan Batubara, sehingga Penggugat tersendat dalam mencari nafkah untukHalaman 13 Putusan No.94/Pdt/2014/PT.PLG.14membayar angsuran mobil, yang tercantum dalam surat akad perjanjian selama 24 bulan dantelah diangsur selama 3 kali angsuran.42 Bahwa benar dengan telah diterbitkannya Surat Gubernur Nomor 900/170/Dispenda/2013,tentang Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara tersebut yang mengakibatkan Penggugattersendat dalam membayar anggsuran, Penggugat

bisa samadan bisa juga tidak sama dengan peta/gambar yang ada di BadanPertanahan Negara Kabupaten Gianyar;Bahwa dalam perkara ini, saksi tidak mengetahui apakah peta yang adapada Dispenda sama dengan peta/gambar yang ada pada BadanPertanahan Negara Kabupaten Gianyar;Bahwa sepengetahuan saksi, jika ada jual beli tanah yang dilakukan olehwajib pajak, maka jika wajib pajak melaporkan kepada Jual Beli tersebutkepada Dispenda maka SPT akan berubah, jika tidak dilaporkan makaSPT tetap atas nama semula

walaupun sudah dilakukan jual bell;Halaman 15 dari 39 HalamanPutusan Nomor 87/Padt.G/2017/PN GinBahwa Dispenda Kabupaaten Gianyar tidak pernah melakukanpengecekan ke lokasi objek pajak, terkait dengan kasus ini;Bahwa Dispenda memberikan layanan individu kepada masyarakat,yang artinya menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untukmelakukan pelaporan kepada Dispenda andaikata ada perubahanterhadap tanah yang dimilikinya;Bahwa dalam pengurusan sertifikat jual beli tanah Dispenda melakukanpengecekan

Gusti Ngurah Suasta, yang pada pokoknyamenerangkan berdasarkan data yang ada di Dispenda NOP 0048adalah atas nama Riyanta dengan luas 2500m2 lengkap denganpeta tahun 2007 sampai dengan sekarang atas nama Riyanta;2.

Gusti Ngurah Suasta menerangkan bahwaberdasarkan data yang ada di Dispenda NOP 0048 adalah atasnama Riyanta dengan luas 2500m2;Bahwa Para Tergugat mendalilkan tanah yang menjadi objeksengketa mengalami abrasi yang menyebabkan tanah tersebutmenjadi hilang;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lely Tjandrawati S,menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa kadang berbentukpasir dan air Sungai;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs.

Gusti Ngurah Suasta,diketahul peta yang ada di Sismiog Dispenda bersifat relatif, karenaDispenda mendapatkan hasil ukur dari pusat dan jika di ukur ulanghasilnya bisa tidak sama dan terhadap Desa Keramas belumdilakukan validasi karena kalau ada yang melapor baru dilakukanpengecekan ke lokasi;Bahwa Saksi Gusti Made Mudarwan menerangkan sebelah Selatandari tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah pantai,dan pantainya dulu sangat jauh diselatan tidak seperti sekarang;Bahwa Saksi Gusti Made

Nomor 470 K/PID.SUS/2015Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bulan Maret 2012 sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai keterangan saksi AsepGoparolah sebagai kepala Dispenda Kota Tasikmalaya di persidangan, olehkarena nama wajib pajak masih tercantum nama Pemohon Kasasi danbelum digantinamakan kepada anakanak Pemohon Kasasi sehinggaPemohon Kasasi masih mempunyai tanggung jawab sebagai wajib pajakyang baik atas usaha pertambangan tersebut dan atas fakta hukum tersebuttidak dipertimbangkan

walaupun awalnya usahapertambangan tersebut milik Pemohon Kasasi, tetapi sejak diserahkankepada anakanak Pemohon Kasasi maka Pemohon Kasasi tidakbertanggung jawab lagi atas kegiatan usaha pertambangan tersebut,termasuk tidak mengetahui sama sekali masa berakhirnya IUP usahapertambangan pasir pasang yang telah dikelola oleh anakanakPemohon Kasasi hanya wajib pajak masih atas nama Pemohon Kasasi,sehingga Pemohon Kasasi masih membayar pajak atas dasar itikad baiksebagai wajib pajak yang baik kepada Dispenda

, hingga yang terakhirhendak membayar pajak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)bukan atas tagihan/pemungutan Dispenda tetapi atas inisiatif sendiriPemohon Kasasi baru ditolak oleh pihak Dispenda oleh karena IUPoperasi produksi masa berlakunya telah habis/belum diperpanjang lagi.Bahwa di dalam IUP sendiri sudah ada ketentuan dan kewajiban bagipenambang yang harus ditaati dan diikuti agar tidak merusak kawasanHal. 13 dari 20 hal.

Putusan Nomor 4113/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1012/DISPENDA, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1012/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79870/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79870P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan

ditandatangani oleh IDA BAGUSSUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.mm) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Setoran Pajak Daerahnn)00)DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUHNIKAHARTINI, SE selaku Teller.1 (satu) buah Buku fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 66 DesaSidakarya. 29 nn nnn nnn nnn nnn nnn none nn nnn nnn c nnn1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014yang ditandatangani oleh WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku KasiSurvei Pengukuran dan Pemetaan.

ENI selaku Wajib Pajak;1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota DenpasarNomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 PerihalKeterangan Bebas BPHTB1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an. WajibPajak NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 5 DesemberHAL. 38 DARI 75 HAL. PUTSN.

NO. 1/PID.SUSTPK/2016/PT.DPS.00)pp)qq)rr)ss)tt)uu)vv)Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh WAYAN PAGEH, SE,MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;1 (satu) lembar fotocopy surat Dispenda Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor:973/04/DPKD, tanggal 9Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB yangditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selakuKepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar;1 (satu) lembar fotocopy KTP an.

Kepala DISPENDA Kota Denpasar.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama WAYANPAGEH, SE. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan SuratPajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKItanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUSSUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.mm) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Setoran Pajak Daerahnn)00)pp)qq)DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUHNIKAHARTINI, SE selaku Teller.1 (satu) buah Buku fotocopy Sertifikat

ENI selaku Wajib Pajak;1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota DenpasarNomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 PerihalKeterangan Bebas BPHTB1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an.

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113370.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/444/Tahun 2016 tanggal 28Desember 2016, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Juli 2016Nomor 973/1252/DISPENDA

Memerintahkan Termohon PK untuk membatalkan Surat KetetapanPajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Juli 2016 Nomor:973/1252/DISPENDA Tanggal 1 Agustus 2016 jo. Surat KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/444/Tahun 2016 Tanggal 28 Desember2016; dan,4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/444/Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Juli 2016 Nomor973/1252/DISPENDA

mengajukansurat uraian banding tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113372.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/446/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak September2016 Nomor 973/1701/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan September2016 Nomor 973/1701/DISPENDA, tanggal 3 Oktober 2016 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/446/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016; dan,4.

Putusan Nomor 2792/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembaidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/446/Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak September 2016Nomor 973/1701/DISPENDA, tanggal 3 Oktober 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.069.536.9091.000