PT BankDanamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed Mass MarketKantor Wilayah VII Semarang melakukan tahapan26pelaksanaan lelang atas apa yang menjadi jaminan PerjanjianKredit ;. Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat Il tersebutdilakukan atas dasar permintaan PT.Bank DanamonIndonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market KantorWilayah VIl Semarang dengan suratnya Nomor25/SP/LELANG/2012 tanggal 15 Maret 2012 ;.

Bahwa lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek perkaraa quo adalah pelelangan yang dilakukan atas permintaan PTBank Danamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed MassMarket Kantor Wilayah VII Semarang in casu Tergugat sebagai pemegang Hak Taggungan sebagaimana ditegaskanpada ketentuan Pasal 6 Undangundang Nomor : 4 Tahun1996 Tentang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegasbahwa:apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan

Bank Danamon IndonesiaTbk Divisi Self Employed Mass Market Kantor Wilayah VIISemarang telah melengkapi dokumensyaratsyaratnyaantara lain :a) Salinan/foto copy Perjanjian KreditFotocopy Perjanjian Kredit 020?

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari KantorPertanahan Kab Grobogan Nomor600.1/296/HT.PT/2011 tanggal 21 Nopember 2011Salinan/fotocopy bahwa debitur wanprestasi yangdapat berupa peringatanperingatan maupunpernyataan dari Pimpinan/Direksi Bank yangbersangkutan selaku Kreditur ;Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelangyang isinya bertanggung jawab apabila terjadi gugatan Surat Pernyataan dari PT Bank Danamon IndonesiaTbk Divisi Self Emloyed Mass Market KantorWilayah al Semarang Nomor25

perihal Penetapan JadwalLelang (Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor :93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang petunjukPelaksanaan Lelang) ;13.Bahwa pelaksanaan lelang tersebut telah didahului denganPengumuman Lelang oleh Penjual (PT Bank DanamonIndonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market KantorWilayah VIl Semarang) sehingga setiap orang dapatmengetahui akan adanya lelang dimaksud (asas publisitas).Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebuttelah sesuai dengan Pasal 44 ayat (1

TSeSalinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 4 dari 3 halamanPenetapan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA. TSe

Satu plastic klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 X 3,5 cm) dalamberkas kemasan rokok Esse Change Juicy Your Self Narkotika jenis sabu dengan bobot bersih 4,33 gram.Disita dari Terdakwa II: Amplop coklat berisi dua plastic klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 X3,5 cm ) dalam tisu putih. Narkotika jenis sabu dengan bobot bersih 0,77 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.4. Membebani Terdakwa I.

Satu plastik klip keciltransparan tidak berwarna ( 2,5 X 3,5 cm dalambekas kemasan rokok Esse Change Juicy Your Self .Dengan bobot bersih 4,33 gram.Dengan hasil pengujian bahwa Kristal bening tidak berwarna identifikasiMetamfetamina Positif yang disimpulkan Metamfitamina Positif, termasuknarkotika golongan satu, menurut UndangUndang RI No.35 tahun 2009tentang Narkotika.2. Barang bukti yang disita dari Terdakwa II. RAHMAT MULYANA ALS MEMETBIN ARSUD dari Laporan Hasil Pengujian NO.

Satu plastik klip keciltransparan tidak berwarna ( 2,5 X 3,5 cm dalam bekaskemasan rokok Esse Change Juicy Your Self .Dengan bobot bersih 4,33 gram.Dengan hasil pengujian bahwa Kristal bening tidak berwarna identifikasiMetamfetamina Positif yang disimpulkan Metamfitamina Positif, termasuknarkotika golongan satu, menurut UndangUndang RI No.35 tahun 2009tentang Narkotika.2. Barang bukti yang disita dari Terdakwa II. RAHMAT MULYANA ALS MEMETBIN ARSUD dari Laporan Hasil Pengujian NO.

Satu plastic klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 X 3,5 cm) dalam berkaskemasan rokok Esse Change Juicy Your Self Narkotika jenis sabu dengan bobot bersih 4,33 gram.Disita dari Terdakwa II: Amplop coklat berisi dua plastic klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 X 3,5cm ) dalam tisu putih. Narkotika jenis sabu dengan bobot bersih 0,77 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.5.

.15/KGS/HCD/II/2006, tanggal 2 Februari 2006 perihal : Perpanjangan MasaSkorsing ;Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah dirugikannama baik oleh karena dalam melakukan pekerjaannya Penggugat selaku pemegang izin orang perseorangan : Kep 33/PM/WPEE/2005 (P5), selaku WakilPenjamin Emisi Efek dalam pekerjaannya seharihari banyak berhubungandengan pihakpihak investor publik, emiten maupun calon emiten, sesama perusahaan efek, profesiprofesi dan lembagalembaga penunjang pasar modal,Self

No.1996 K/Pdt/2008.rugian secara immateril akibat kehilangan kepercayaan dari pihakpihak investorpublik, emiten maupun calon emiten, sesama perusahaan efek, profesiprofesidan lembagalembaga penunjang pasar modal, Self Regulatory Organizationsdan juga tentunya dengan pihak Badan Pengawas Pasar Modal, temantemansesama profesi, handai taulan, kerabat dan temanteman Penggugat lainnya,yang semuanya mempertanyakan kepada Penggugat terhadap status skorsingyang diberikan pihak Tergugat tersebut ;Bahwa akibat

kerugianmateriil dan immateriil ;Bahwa BuktiBukti P15, P16 dan P30 yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, padahal membuktikanjika dalam melakukan pekerjaannya seharihari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku Wakil Penjamin Emisi Efek banyak berhubungan dengan pihakpihak investor publik, emiten maupun calonemiten, sesama perusahaan efek, profesiprofesi dan lembagalembaga penunjang pasar modal, Self

SELF!

SELF! mulai tidak harmonisdan sempat pisah ranjang karena sering terjadiHal 16 dari 38 Hal Putusan Nomor : 56K/PM III18/AD/VII/2020percekcokan, sehingga pada bulan April 2019Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) terhadap istri Terdakwa bernamaSdri. SELF!

SELF! selaku istri sah Terdakwa,kemudian Terdakwa dan Sdri. WAHYUNI hinggasaat ini tinggal di sebuah rumah kost di daerahTantui Kota Ambon telah dikaruniai 1 (satu) oranganak perempuan yang diberi nama FAHIRAH.Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulanMaret 2020 Terdakwa menyewa sebuah bengkelseharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)setiap bulan di sekitar SPBU Kebun Cengkeh KotaAmbon, lalu Terdakwa mulai bisnis baru jual bellisepeda motor melalui aplikasi Facebook di MalukuDagang.

SELF dan saat ini perkara tersebutjuga sedang disidangkan di Pengadilan Militer III18 Ambon.Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbuktimelakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengajamelakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damailebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2)KUHPM.

Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariJepang tersebut, Pemohon Banding menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeriatas invoice dari MMC menggunakan Surat Setoran Pajak sebagai dasar dari self assessment,yaitu dengan Surat Setoran Pajak yang dibayarkan atas nama MMC;bahwa menurut Pemohon Banding sesuai bahwa Pasal 13 ayat (6) Undangundang Nomor 18Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut:"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak";bahwa penjelasan dari Pasal

Salinan SuratSetoran Pajak tersebut telah Pemohon Banding serahkan kepada Pemeriksa selama prosespemeriksaan;bahwa menurut Pemohon Banding, tidak ada alasan bagi Pemeriksa untuk tidak mengakuibahwa telah terdapat setoran Pajak Pertambahan Nilai dengan cara self assessment yaitumenggunakan mekanisme yang diatur di dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilai(menggunakan setoran Surat Setoran Pajak).

Selaku Wajib Pajak yang merasa tidak melakukankesalahan dan merasa tidak melakukan tindakan yang bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, PemohonBanding telah memberikan jawaban secara gamblang terhadap apa yang terjadi ;Bahwa sangat disayangkan Terbanding kurang melakukan fungsinya untukmelakukan pembinaan dan pelayanan kepada Wajib Pajaknya sebagaimana yangtelah diamanatkan oleh ketentuan Pasal 12 UndangUndang KUP (self assessmentsystem) ;c Bahwa berdasarkan

asas Praduga tidak bersalah (The presumption of innocence) dimanahanya atas dasar dugaan dan indikasi bahwa PEMOHON melakukan transaksidengan PKP yang terindikasi fiktif, TERMOHON telah menghukum PEMOHONdengan menetapkan dasar koreksi tanpa prosedur pemeriksaan yang baku dan tanpakonfirmasi (hak jawab Wajib Pajak) terhadap data/ informasi yang ada,TERMOHON onvatanyata telah memperlakukan PEMOHON selaku Wajib Pajakdalam posisi bersalah tanpa pernah diklarifikasikan terlebih dahulu kepadaPEMOHON (self

Bahwa Majelis Hakim juga tidak menerapkan prinsipprinsip yang ada dalam12ketentuan perpajakan, khususnya dalam sistem self assessment, dimana kedudukanPEMOHON selaku) Wajib Pajak hanyalah melakukan menghitung,memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang seharusnya terutang13dalam pelaporan pajak PEMOHON ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempatPEMOHON terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak adakewajiban PEMOHON selaku Wajib Pajak untuk membuktikan kebenarandokumentasi

SELF EMPLOYED MASS MARKET RCH 02 BANDUNG

., Self Employed Mass MarketRCH 02,Bandung, berkedudukan di Jl. Merdeka No. 40, Lt. 4,Bandung, yang diwakili oleh Khoe Minhari Handikusuma danFransiska Oei, Direktur, dalam hal ini memberikan kuasaHalaman 1 dari 50 Putusan Perdata Bantahan Nomor 32./Pdt.Bth/2014/PN Tsmkepada Rubby Extrada Yudha, S.H., para Advokat danKonsultan Hukum pada kantor M&R ADVOCATES &LEGAL CONSULTANS beralamat di Gedung BeMallLantai UGE2, Jl. Naripan No. 89 Jl. Veteran No. 54Bandung, berdasarkan Surat Kuasa No.

TSeSalinan Pentapan ini diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 6 dari 5 halamanPenetapan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA. TSe

SALINAN PENETAPANNOMOR 1518/Pd t.G/2015/PA.Ngw.etej mt >SELF 4DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ngawi yang mengadili perkaraperkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapandalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT ASLI, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, PekerjaanSwasta, tempat tinggal di , Kabupaten Ngawi, dalam hal inidikuasakan kepada YATINI, SH Advokad Konsultan Hukumyang beralamat di JI.

Di luar Pajak Masukan sebesar Rp447.685.405,00Pemohon Banding juga memiliki Pajak Masukan di bulan yang lain tetapimenyadari bahwa penyerahan yang terutang PPN hanya terdapat pada bulanNovember dan Desember, oleh Pemohon Banding secara self assest sudahdilakukan koreksi keseluruhannya.

Putusan Nomor 103/B/PK/Pjk/2018Bahwaberdasarkan prinsip self assessment yang telah Pemohon Bandinglakukan dengan sukarela dan mengingat prinsip keadilan yang dijunjungtinggi sistem perpajakan di Indonesia dan atas halhal yang telah PemohonBanding sebutkan dalam permohonan banding, maka Pemohon Bandingingin meminta apa yang menjadi hak Pemohon Banding yaitu untuk dapatmengklaim/mengkreditkan PPN Masukan yang nyatanyata telah PemohonBanding setorkan.

PUTUSANNomor 169/Pdt.G/2021/PA.Gtloae Ce ty *SELF 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Mei 1998, agama Islam,pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah LanjutanTingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Palma,Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalosebagai

Biaya Meterai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp316.000,00(tiga ratus enam belas ribu rupiah) Hal. 4 dari 4 halamanPenetapan Nomor 269/Pdt.P/2019/PA.TSeSalinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 5 dari 4 halamanPenetapan Nomor 269/Pdt.P/2019/PA.TSe

PUTUSANNomor 176/Pdt.G/2020/PA.Gtloae Ce ty *SELF 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Desember 1985, agamaIslam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman diJalan Saptamarga Rt/rw 04/03, Kelurahan Botu,Kecamatan

Lainnya (dalamSPT) sebesar Rp. 42.471.050.939,00 dan pada SPT Tahunan PPhBadan (pembetulan) Pemohon Banding melaporkan biaya tersebutsebesar Rp. 49.019.866.770,00; Bahwa selain SPT Tahunan PPh Badan (normal), Pemohon Bandingtidak memberikan dokumendokumen pendukung lainnya; Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa biaya ini timbul karenaadanya pembebanan Tax Expenses sebesar Rp. 6.529.121.152,00dan Other Expenses sebesar Rp. 17.773.000,00 yang manapembebanan ini telah dikoreksi sendiri secara fiskal (self

Lainnyasebesar Rp. 6.548.815.831,00 adalah sebagai berikut:Bahwa SPT Tahunan PPh Badan (normal) Pemohon Banding melaporkan bahwa koreksi fiskal (dalam SPT) sebesar Rp. 158.093.078.543,00dan pada SPT Tahunan PPh Badan (pembetulan) Pemohon Bandingmelaporkan koreksi fiskal sebesar Rp. 166.034.407.191 ,00;Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa sebagian koreksi biayaini timbul karena adanya pembebanan Tax Expenses sebesarRp.6.529.121.152,00 yang mana pembebanan ini telah dikoreksi sendirisecara fiskal (self

Putusan Nomor 1815/B/PK/PJK/2016Koreksi TotalSPT Positif Negatif ' Self orrectionNormal 2008 169,802,629,520,00 11,709,550.977,00 158,093.078,543,00Pembetulan 167,930,872,.429.00 1,896.465,238.00 166,034,407,191,001,871,757,091,00 9,813,085,739,00 7,941 ,328,648,00YInclude Self CorrectionTax ExpensesRp. 6.529.121.152,00 Bahwa sehingga seharusnya Pemeriksa tidak boleh lagi mengkoreksiuntuk yang kedua kalinya (douhle correetion);Bahwa sehingga menurut pendapat Penelaah Keberatan menolakpermohonan Pemohon

rekonsiliasi WP dan pembukuanWP menunjukkan bahwa Biaya Usaha Lainnya tersebut adalahsebesar Rp 42,471,050,939 dan selisinnya WP tidak bisamenjelaskan, oleh karena itu atas selisin tersebut dilakukankoreksi fiskal oleh Pemeriksa;Menurut Waiib Paiak:Kami keberatan koreksi atas Selisih Biaya sebesarRp6,548,815,831 tersebut, ini terjadi karena adanya pembebananTax Expenses sebesar Rp 6,529,121,152 dan Other Expensessebesar Rp 17,773,000 yang mana atas pembebanan ini telahkami koreksi sendiri secara fiskal self

Dalam sistem Hukum Administrasi Negara kitaperaturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tersebut dapat dikategorikansebagai salah satu bentuk Self regulatory bodiesdi lembaga Komisi Pemilihan Umum.

Berarti peraturan KPU tersebutberlaku secara hierarkis atau secara vertikal bagi KPU mulai daritingkat pusat hingga daerah secara spesifik menyangkutpenyelenggaraan Pemilu, dalam hal ini adalah Pemilukada ;Peraturan KPU yang bersifat Self regulatory bodies ini berlaku bagiinternal KPU, sebagai pedoman, petunjuk bagi KPU dipusat atau didaerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya, artinya apapunkebijakan yang dibuatnya haruslah dilakukan artinya hak uji materielterhadap peraturanperaturan KPU ada

Apalagi dalam hal ini, ada fakta hukum atau isu hukum yangbelum cukup diatur dalam self regulatory bodiesnya. Sehingga kesanHal. 19 dari 35 hal. Put.

Nomor 26 P/HUM2010ketidakpatuhan Termohon dalam menerbitkan Keputusan KPU ProvinsiBengkulu Nomor 02 Tahun 2009 (Bukti T3) tersebut haruslahdikesampingkan dimana dengan dikeluarkannya surat KPU Nomor276/KPU/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 (Bukti T6) yang ditujukan kepadaKetua KPU Provinsi Bengkulu adalah merupakan salah satu bentukdari self regulatory bodies ;Sejalan dengan hal tersebut ditegaskan pula dalam UndangUndangNomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dalam Pasal 9ayat (3) Huruf d menyatakan

tegas tentang tugas danwewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilukada adalah :"mengordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semuatahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Provinsi berdasarkan peraturan perundangundangan denganmemperhatikan pedoman dari KPU" ;Jadi sangat cukup alasan atau dasar hukum jika Termohon tetapmenjadikan Pedoman surat KPU Nomor 276/KPU/V/2010 tanggal 5Mei 2010 (Bukti T6) tersebut, walaupun tidak dikaitkan sebagai salahsatu bentuk self

Modul Employee Self Service;berikut quota 79,5 mandays untuk 33 item Customization dan 12item Enhancement.Masa Garansi/Jaminan dari TERGUGAT ini berlaku selama 1 (Satu)tahun terhitung sejak tanggal berita acara serah terima (UserAcceptance Test) sampai dengan LinovHR System tersebut terbuktitelah terintegrasi dan berfungsi dengan baik (vide Pasal 6 ayat 1angka 1.4. dan angka 1.5.

Sedangkan untuk modul Travel Management dan modulEmployee Self Service tidak pernah dilakukan pengujian (testing).Dari 4 (empat) modul yang akan diuji, hanya modul Personal Datadan modul Benefit & Loan saja yang benarbenar diuji dan hasilnyadiberi catatan accept with notes.Fakta TERRGUGAT gagal membangun dan menyediakan LinovHRsystem, yaitu :a) Implementasi Modul Organization Structure dan Personnel Kondisi modul Curicullum Vitae tidak bisa diklik.

Kebutuhan Hexindo mengenai loan and benefit belum adamenunya di dalam sistem, kebutuhan tersebut adalahHousing loan menjadi 3 action mutasi, yaitu mutasi single,mutasi family, mutasi tanoa family menggunakan modul loan.f) Implementasi Modul ESS Tidak pernah dilakukan User Accepting Testing atasEmployee Self Service, baik UAT untuk ESS admin maupununtuk ESS dari sisi karyawan.Catatan kegagalan system tersebut telah berkalikali dikeluhkan(Komplain/Teguran) dan disampaikan oleh user Penggugat kepadaTim

ataudipungut berdasarkan izin/hak kelola sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan ;Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alambertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayuserta ketersediaan data dan informasi, Ruang lingkup penatausahaan hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang olehpengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self

/PN.Ptsdibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.(2) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf bhanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupakayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulatyang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah.(3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui Aplikasi SIPUHH.(4) Penerbit SKSHHK sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) adalahkaryawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuaikompetensinya.(5) Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang izin ; Bahwa berdasarkan Bab ketentuan umum pasal 1 angka (38) PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/MenlhkSetjen/2015tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu YangBerasal dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan Kayu Olahan yangselanjutnya disebut KO adalah produk hasil pengolahan kayu bulat

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil HutanKayu dari Hutan Alam yang dapat dilihat pada poin 4 dalam format dangambar eSKSHHK Olahan dengan keterangan fitur eSKSHHK olahan yaitu:1) Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.2) Logo VLegal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga SertifikasiVLK.3) IDBarcode Nomor seri eSKSHHK.4) IDBarcode Data eSKSHHK.5) Alamat url eSKSHHK pada aplikasi.Untuk penerbitan eSKSHHK olahan adalah sebagai berikut:a.eSKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self

NasirRp30.000,00Rp50.000,00Rp900.000,00Rp20.000,00Rp10.000,00Rp6.000,00Rp1.016.000,00(satu juta enam belas ribu rupiah)Salinan putusan diberikan kepadaPenggugat/Tergugat, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 5 dari 5 halamanPutusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA. TSe