Ditemukan 2230 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR. Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM
106 — 33
106 — 33
Namun pada kenyataannya transaksi itu dilakukan untukmembantu agar PT PMM dapat memenuhi persyaratan self financing yang harusdipenuhi untuk mendapatkan fasilitas kredit di BNI; Bahwa selain pengeluaran tersebut, dana pencairan Kredit Investasi Refinancingsebesar Rp.17 Milyar tersebut, digunakan ESRON NAPITUPULU, sebagiberikut:Pada tanggal 2 Oktober 2007 Pengembalian dana direksi an.
Namun pada kenyataannya transaksi itu dilakukan untukmembantu agar PT PMM dapat memenuhi persyaratan self financing yang harusdipenuhi untuk mendapatkan fasilitas kredit di BNI; Menimbang, bahwa saksi Niko Pendik Handoko penjabat Desa Sako MargasariKecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi didepan persidanganmenerangkan bahwa tidak benar PT.
Putus : 11-11-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pid.Sus/2015 Tanggal 11 Nopember 2015 — Ir. SAMUEL PANGGABEAN
93 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya dalam rangkaintensifikasi dan monitoringpemungutan IHH terutama dalam pelaksanaan self assessementyang akan dimulai tanggal 1 Juli 1992, maka kami dapatmenyetujui biaya pemungutan IHH sebesar 10 (sepuluh) persendan 60 (enam puluh) persen (total penerimaan Pemda Tingkat I/IIdan Departemen Kehutanan masingmasing 45% dan 15% untukdialokasikan sebagai Upah Pungut bagi aparat Instansi terkait ;Bukti T1 ;Atas persetujuan Menteri Keuangan tersebut maka MenteriKehutanan menyurati Gubenur Kepala
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1592 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
203 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
203 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undangundang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk (a) membuktikan adanya hubungan istimewaantara Sumitomo Corporation dan Pemohon Peninjauan Kembali dan (b)menyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihnak yang tidak mempunyai hubungan istimewa
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
537 — 313
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
537 — 313
Sel:3)4)mekanisme kontrol atas pelaksanaan sistem self assessmentsystem dalam perpajakan. Bahwa regulasi yang berkaitan denganorgan pemerintah yang memiliki kKewenangan berkaitan denganperpajakan dapat dilihat diantaranya dalam Peraturan PresidenNomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Perpres28/2015).
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
188 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk (a) membuktikan adanya hubungan istimewaantara Sumitomo Corporation dan Pemohon Peninjauan Kembali dan (b)menyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihnak yang tidak mempunyai hubunganistimewa
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
204 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
204 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undangundang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk (a) membuktikan adanya hubungan istimewaantara Sumitomo Corporation dan Pemohon Peninjauan Kembali dan (b)menyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihnak yang tidak mempunyai hubungan istimewa
Putus : 23-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1490 K/PID.SUS/2016 Tanggal 23 Januari 2017 — LOUISA CORPUTTY
76 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertama, perbedaan penerapan hukum,pelanggaran azas non self incrimination dan praduga tak bersalah dankaburnya unsur deelneming;Menurut ahli Hukum Acara Pidana, Chairul Huda, sp/itzing di PengadilanTipikor tidak tepat. Bahkan bisa menutup siapa pelaku utamanya, tegasnya.Sebab, lanjutnya, pemisahan perkara menyebabkan unsur penyertaan tidakterbukti. Pasalnya, penentuan siapa pelaku (p/eger) dan medepleger (turutserta) tidak jelas.
Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 1/Pdt/2019/PT DPS Tanggal 21 Februari 2019 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI , dkk
melawan
KETUT JANTUK, dkk
85 — 38
85 — 38
Bahwa sistempendaftaran obyek pajak adalah Self Assesment tidak melihat keobyek/kelokasi obyek pajaknya, sehingga ada potensi besar terjadimanipulasi data obyek pajak oleh weyjib pajak sebagaimana kasus a quo Kawasan hutan lindung dimohonkan SPPT PBB.
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR. Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. AHMAD FAUZI, MBA
126 — 57
126 — 57
Namun pada kenyataannya transaksi itu dilakukan untukmembantu agar PT PMM dapat memenuhi persyaratan self financing yang harusdipenuhi untuk mendapatkan fasilitas kredit di BNI; Bahwa selain pengeluaran tersebut, dana pencairan Kredit Investasi Refinancingsebesar Rp.17 Milyar tersebut, digunakan ESRON NAPITUPULU, sebagiberikut:1 Pada tanggal 2 Oktober 2007 Pengembalian dana direksi an.
Namun pada kenyataannya transaksi itu dilakukan untukmembantu agar PT PMM dapat memenuhi persyaratan self financing yang harusdipenuhi untuk mendapatkan fasilitas kredit di BNI; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa agunan pokokkredit investasi refinancing tahun 2007 sebesar Rp. 17 miliar yang diajukan oleh EsronNapitupulu selaku Direktur Utama PT.
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi
- DR. SANJOYO, MEc
185 — 66
185 — 66
Expired date: Minimal 3 tahun self life time 5/6 tahunproduksi;. Standard Compendia: The british farmacopoeia, the UnitedState Pharmachopeaia, the VIPAL Pharmocopeaia, atau theInternational Pharmocopeaia;B.
instansiberwenang;d) Standarisasi sesuai program prakualifikasi WHO PQS(performance, quality and safety), yang dibuktikandengan:e Melampirkan komitmen berupa pengajuan mengikutpengajuan program prekualifikasi WHO PQS(performance, quality and safety) bagi yang belumpernah menyampaikan komitmen tahun lalu;e Melampirkan kemajuan proses pengajuan programprekualifikasi WHO PQS (performance, quality andsafety) bagi yang sudah mengajukan komitmen tahunlalu.Produksi: tahun 2015.Expired date: minimal 3 tahun self
Putus : 09-05-2016 — Upload : 26-05-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 12/PID/2016/PT.DPS Tanggal 9 Mei 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE Alias TELY
902 — 675
902 — 675
SaksiAgustay Handa May juga tidak dapatmengontrol emosinya hingga ia mengamukdi TKP dan memukul tiang besi dengankencang serta mobil yang sedang terparkirdi areal TKP, akibat kencangnya tenagauntuk memukul bendabenda tersebuthingga suara benturannya terdengar sangatkencang.14.Bahwa berkaitan dengan adanya sikapSaksi Mahkota Agustay Handa May yangberusaha menimpakan kesalahan kepadaTerdakwa merupakan suatu sikap yangmenurut Ahli Psikolog Forensik Bapak RezaIndragiri disebut sebagai lroni Victimisasiatau. self
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
121 — 95
121 — 95
Pembiayaan : MurabahahTujuan Pembiayaan : Pembelian Ruko untuk disewakan kepadaPDAM Tirtanadi MedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu : 10 TahunPembiayaanHarga Pokok : Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan : Rp 791.728.879,73Harga Jual : Rp 2.041.728.879,73Angsuran : Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang : Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00Cara Penarikan : Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
Ruko untuk disewakan kepadaPDAM Tirtanadi MedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu : 10 Tahun Halaman 60 dari 334 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PTMDN Pembiayaan Harga Pokok Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan Rp 791.728.879,73Harga Jual Rp 2.041.728.879,73Angsuran Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00 Cara Penarikan Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdw Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana
- Penuntut Umum :
ISWAN NOOR S.H
- Terdakwa :
AGUS BASUKI als AGOES Bin alm DJAJUSMAN
378 — 141
378 — 141
Jikaizin pemanfaatan hasil hutan sudah memperoleh sertifikat PHPL(perhutanan lestari) maka pengesahan dan pengusulan bisa dilakukansecara self assessment oleh pemegang izin itu sendiri namun jika belummemperoleh sertifikat PHPL maka yang mengesahkan adalah DinasKehutanan Provinsi;Bahwa jika seseorang atau badan hukum melakukan perbuatanmelakukan pemanfaatan hutan tanoa RKU, RKT ataupun IUPHHKHTmaka itu. merupakan sanksi pidana, namun jika pihak tersebutmelakukan pemanfaatan hutan didalam kawasan
Register : 08-07-2013 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 410/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL. Tanggal 21 Juli 2014 — SUMATRA PARTNERS LLC,
Lawan
1. MARDJONO REKSODIPUTRO,
2. RICKY S NAZIR,
3. FERRY P.MADIAN.
4. EMIR NURMANSYAH,
5. NAFIS ADWANI,
6. RITA TYASTUTI TAUFIK,
7. AGUS AHADI DERADJAT,
8. WOODY PANANTO,
9. CHANDRAWATI DEWI,
10. LUKY I WALALANGI,
11. SAHAT M.SIAHAAN,
12. HERRY NURYANTO KURNIAWAN,
13. NURDIN ADIWIBOWO,
14. FREDDY KARYADI,
15. KEVIN OMAR DIDHARTA,
16. OENE J. MARSELLE,
17. GIFFY PARDEDE,
18. ELSIE FRIESKA HAKIM,
19. FIESTA VICTORIA,
20. MICHELLE PUTRIE MANUHUTU,
21. CHRISTINE HAKIM,
22. EVA FATIMAH FAUZIAH,
1104 — 1253
1104 — 1253
Karena apa karena prinsip independensi dari padakomunitas profesi menegaskan bahwa komunitas advokat sebagaiorganisasi punya sifat self regulasi, itu diberi kewenangan juga,didelegasikan juga dalam UU Advokat. Jadi tidak boleh ada satukekuasaan di luar peradilan profesi yaitu Dewan Kehormatan yang dibawamasuk untuk menyelesaikan persoalanpersoalan di dalam komunitasprofesi ya. Apalagi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh advokatwalaupun untuk mewakili kliennya.
Putus : 29-05-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/Pdt/2015 Tanggal 29 Mei 2015 — ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC, dkk vs PT AYUNDA PRIMA MITRA
231 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
231 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Lit, other I) = A second self (orang kedua dari diriseseorang) (A Dictionary of Modern Legal Usage,second edition, Oxford University Press, 1995).Dalam praktek hukum di Indonesia, konsep mengenai alterego theory ini telah diakui dan diterima juga dalamYurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia,antara lain sebagai berikut: (i) Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 21/Sip/1973 tanggal 22Oktober 1973; dan (ii) Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1916 K/Pdt
Register : 05-11-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1236/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel Tanggal 23 Januari 2019 —
366 — 241
366 — 241
dengan Undangundang Nomor 16tahun 2009 yang berbunyi : Yang dipidana karena melakukanperbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas padaWajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai WajibPajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain tetapi jugaterhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut sertamelakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukantindak pidana di bidang perpajakan ;Bahwa Peraturan perpajakan di Indonesia sejak tahun 1983, menganutsystem self
Register : 06-09-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 14-02-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 159/Pid.B/2016/PN Gst Tanggal 31 Januari 2017 — AGUSMAN LAHAGU ALIAS AMA TETI
339 — 197
339 — 197
melaksanakan tugas tidak sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku maka hal tersebut tidak dapatdibenarkan;Bahwa Nilai hutang pajak Agusman Lahagu sudah ada tercantum dalamSurat Ketetapan Pajak dan saksi tidak dapat menjelaskan dipersidanganini;Bahwa siapa yang menjadi tim dalam proses penghitungan pajak AgusmanLahagu saksi tidak bersedia menjawabnya, karena mengenai nilai hutangpajak ini ranahnya bukan di Pengadilan Negeri tetapi adalah di PengadilanPajak;Bahwa sistem perpajakan adalah self
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1588 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
191 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
191 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk (a) membuktikan adanya hubungan istimewaantara Sumitomo Corporation dan Pemohon Peninjauan Kembali dan (b)menyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa
Register : 20-04-2021 — Putus : 03-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg Tanggal 3 September 2021 — Penuntut Umum:
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
PETRUS SABON AMA DOSI alias PET
207 — 143
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
PETRUS SABON AMA DOSI alias PET
207 — 143
Bimtek Self Assesment ESPIP Tahun 2020 oleh BPKPPerwakilan NTT Tahun 2020 bersertifikat9. Diklat Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa PusdiklatwasBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020bersertifikat.Bahwa dasar ahli diperiksa oleh penyidik untuk memberikanketerangan ahli :a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor : B1038/N.3.16/Fd.1/10/2020 tanggal O08 Oktober 2020 perihalPermintaan Audit/ Perhitungan Kerugian Negara (PKN),b.
Pelatihnan Fraud Auditing oleh Lembaga PengembanganFraud Auditing10.Bimtek Self Assesment ESPIP Tahun 2020 oleh BPKPPerwakilan NTT Tahun 2020 bersertifikat,11. Bimtek manajemen Risiko Tahun 2020 oleh BPKP PerwakilanNTT dan12.
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 8 Juni 2015 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWEE TENG
547 — 952
547 — 952
Bahwadalam konteks Pasal 21 sengaja merintangi terhadap kasus A yang sudahtertangkap atau kasus pada dia sendiri (si B), kalau ada don plegernya tentunyajuga dapat merintangi untuk kasus si A karena sulit untuk membuktikan doenplegernya Bahwa yang dimaksud dengan Non Self Incrimination yaitu seseorang yang telahditetapkan sebagai Tersangka dapat melakukan pembelaan diri untuk menghindardari jeratan hukum, namun pembelaan tersebut tidak boleh dilakukan denganmelanggar ketentuan hukum, dan seseorang
Dalam hukum pidanadikenal asas non self incrimination, bahwa seseorang tidak bisa dipaksa memberikanketerangan atau alatalat bukti yang akan memberatkan atau merugikan bagi dirinya.Bahkan seorang terdakwa dalam persidangan boleh membantah semua dalildalilyang dituduhkan kepadanya dengan memberikan keteranganketerangan yangmenguntungkan dirinya, meskipun keterangannya tidak benar.