pengecekan atas tanah secara nyata siapayang sebenarnya pemilik tanah;Menurut UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2004tentang pemerintah daerah bagian kedua tentang asaspenyelenggaraanpemerintahan Pasal 20 angka 1dipaparkan tentang penyelenggaraan pemerintahanberpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negarayang teridi atas : 22 22202 22n2 eon neon(1) Asas Kepastian Hukum adalah dalam rangka negaraHukum yang mengutamakan' landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggara

negara;(2) Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yanglandasan keteraturan, keserasian dan keseimbangandalam pengendalian penyelenggaraan negara;(3) Asas kepentingan umum~ adalah asas yangmendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yangaspiratif, akomodatif dan selektif;(4) Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diriterhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasiyang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentangpenyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;3. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri;4.

Perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa rumusan Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara adalah merupakan Subyek Hukum yang didalam melaksanakan tugaspekerjaan bersifat umum dan untuk kepentingan publik, untuk itu Majelis Hakimakan mempertimbangkan dalam perkara A Quo, apakah Terdakwaberkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa

/PN SmrAd.3 Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakansesuatu bagi dirinya sendiri;Menimbang, bahwa Mahrus Ali dalam bukunya Hukum Pidana Korupsihalaman 159 menjelaskan bahwa subjek delik Pasal 12 huruf e adalah PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara.

Dihubungkan denganmenyalahgunakan kekuasaan, maka memaksa disini diartikan sebagai tekananyang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadapkehendak orang lain sehingga orang yang ditekan itu menuruti Kemauanpegawai negeri atau penyelenggara negara;Menimbang, bahwa pengertian kata memaksa seseorang dalamrangkaian kalimat sebagaimana unsur tersebut tidak dijelaskan dalam Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang

si Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan sesuatuadalah beralinnya kekuasaan sesuatu itu baik benda berwujud atau benda takberwujud maupun hak, dari tangan seseorang, dalam hal ini orang yangdipaksa, kepada orang yang memaksa, dalam hal ini pegawai negeri ataupenyelenggara negara.

Karena ada unsur warga negara melawan warga negara.Gugatan tersebut menjadi gugatan biasa yang tidak bisa diperiksadengan mekanisme citizen law suit;Perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan adalahkelalaian penyelenggara negara. Dalam pemenuhan hakhak warganegara.

Berbeda dengan class action,Penggugat tidak harus merupakan kelompok warga negara yangdirugikan secara langsung oleh negara, oleh karena itu Penggugattidakharus membuktikan kerugian materiil apa yang telah dideritanyasebagai dasar gugatan, berbeda dengan gugatan perdata biasa;Dalam prakteknya di Indonesia yang didasarkan pada pengaturan dibeberapa negara common law, citizen law suit cukup hanya denganmemberikan motifikasi berupa somasi kepada penyelenggara negara;Petitum dalam gugatan tidak boleh

negara (keputusan tata usaha negara)Hal. 24 dari 50 hal.

Salah satu pihak (Tergugat Ill) adalah bukan penyelenggara negara;b. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan a quo adalahkelalaian dalam pemenuhan hakhak konsumen dalam hubungan antarakonsumen dengan pelaku usaha, dan bukan hakhak warga negaradalam hubungan antara penyelenggara negara dengan warga negara;Para Penggugatdalam petitumnya menuntut ganti rugi;Para Penggugatbertindak selaku advokat;e.

Tergugat dalam citizen law suit adalah penyelenggara negara. Mulaidari Presiden dan Wakil Presiden sebagai pimpinan teratas, menteridan sampai kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telahmelakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya;Bahwa faktanya Tergugat Ill bukan pihak penyelenggaranegara karenaTergugat lll in casu PT.PLN (Persero) adalah merupakan badan hukumperdata yang berbentuk persero sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;.

DAKWAANPRIMAIRBahwa terdakwa YULIANTI, S.Sos Binti MUHAMMAD ADA, selakupegawai negeri atau penyelenggara negara yang mempunyai jabatan sebagaiKepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi UtaraKota Cimahi berdasarkan Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 821.27/Kep.23.dKKD/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, bersamasamadengan EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. dan WAHYU RESDIAN, S.S.iT.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SUBSIDIAIRBahwa terdakwa YULIANTI, S.Sos Binti MUHAMMAD ADA, selakupegawai negeri atau penyelenggara negara yang mempunyai jabatan sebagaiKepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi UtaraKota Cimahi berdasarkan Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 821.27/Kep.23.dKKD/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Pengangkatan DalamJabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, bersamasamadengan EKO INPRASNO SURVIANTO, M.Si. dan WAHYU RESDIAN, S.S.iT.

Pegawai Newgeri atau Penyelenggara Negara ;2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;3. Secara melawan hukum ;4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu , membayar atau menerimapembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya ;5. Menyalah gunakan kekuasaan ;6. Perbuatan tersebut dilakukan secara bersamasama ;7.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yangunsurunsurnya sebagai berikut1) Pergawai Negeri atau penyelenggara Negara) Menerima hadiah atau janji ;3) Diketahui atau patut diduga ;) Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janjitersebut ada hubungan dengan jabatannya ;5) Dilakukan secara bersamasama ;6) Dijatuhkan pidana tambahan ;Ad 1.

UNSUR PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA ;Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan Pegawai Negeriadalah ;a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentangKepegawaian ;b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalamm Kitab UndangundangHukum Pidana ;c. Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau daerah ;d.

HALILU antara bulan Agustus tahun 2010 atausetidaktidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2010,bertempat di Kantor Dinas Perisdustrian Perdagangan dan Koperasi KotaJayapura atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura, setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat

No. 935 K /Pid.Sus/2015apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Bahwa unsurunsur atau elemen dari dakwaan tunggal di atas secarakualitatif terdiri dari:Unsur setiap orang;Unsur memberikan atau menjanjikan sesuatu;Unsur kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara;Unsur dengan maksud Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaratersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;Unsur yang bertentangan dengan kewajibannya;Bahwa

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidanaumum, yang rumusannya telah dirubah sesuai putusan mahkamahkonstitusi Nomor 87/PUUXVI/2018 tanggal 25 April 2019 danmenghilangkan frasa dan/ atau pidana umum adalah pertimbangan yangberlebihan, dipaksakan, sewenangwenang dan tidak mengutamakan asaskepastian hokum, asas kemanfaatan, dan asasproporsionalitassebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 Tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme, juga Pasal 10 ayat (1) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.Berdasarkanuraian hukum tersebnut , menurut Penggugat secara substansi Penggugat tidakpantas untuk menerima hukuman administratif berupa Pemberhentian tidakGLE TIGIEIT FOIE

Negara yang "Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yangmenerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janjitersebut ada hubungan dengan jabatannya" yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut : e Bahwa terdakwa selaku Kepala desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh KabupatenJombang berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten

Pasal 18 Undangundang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 20tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mempunyai unsurunsurhukum sebagai berikut : 1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya ;3.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;wannnnne Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari katasambung atau dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteriadalam unsur hukum tersebut, maka telah terpenuhi pula unsur hukum ini ;, Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal angka 2 Undangundang nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah denganUndangundang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang

Negara dalamketentuan ini adalah penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undangundangnomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme, dimana dalam pasal angka 1 Undangundang nomor 28 tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotismetersebut, menyebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang

Negara telah terpenuhi ;Ad.2.

ayat huruf f angka 2 yang pada pokoknya berbunyiDPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadappelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota.4Bahwa baik Terdakwa maupun kedua puluh empat anggota DPRD KotaPangkalpinang yang menerima pemberian tersebut, temyata tidak melaporkannyakepada Komisi Pemberantasan Korupsi terutama untuk pemberian cek Nomor CA.178625 tertanggal 5 Januari 2004 yang dicairkan pada hari Selasa tanggal 20 Januari2004, padahal Terdakwa adalah termasuk Penyelenggara

Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Undangundang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dan perbuatanTerdakwa bersama dengan kedua puluh empat anggota DPRD Kota Pangkalpinangtersebut, maka negara dalam hal ini Pemerintah Kota Pangkalpinang mengalamikerugian kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,00

Sehingga bukan menjadi domeinwewenang Pasal 11 UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini untuk mendefinisikan siapasiapa yangberstatus/dikwalifikasikan sebagai Penyelenggara Negera, apalagi tentang siapasiapayang telah didefinisikan/dikwalifikasikan sebagai Penyelenggara Negara tersebut telahditetapkan/dijelaskan secara limitatif di dalam UndangUndang Nomor : 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Pasal 11

huruf a UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan wewenang kepada KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikan danPenuntutan tindak pidana Korupsi yang melibatkan/dilakukan oleh aparat penegakhukum atau penyelenggara negara termasuk oleh Anggota DPRD.

Frasa katatermasuk pada kalimat ini tidak/bukan berarti mengkwalifikasikan anggota DPRDsebagai penyelenggara negara sebagaimana yang dipahami Judex Facti.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri dalam Buku Saku berjudulMEMAHAMI GRATIFIKASI yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Cetakan Pertama, Desember 2010, dalam halaman 10 dan 11, pada angka 2 subbahasan Penerima Gratifikasi yang Wajib Melaporkan Gratifikasi tidak menyatakan(memasukan) Anggota DPRD sebagai Penyelenggara Negara.6

Adapun yang dimaksud dengan Janjiadalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran,pada waktu menerima hadiah atau janji tersebut tidak perlu dilakukan oleh pegawainegeri atau penyelenggara negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain;Bahwa ajaran tentang penerima suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UUTipikor haruslah dapat dibuktikan adanya dua pihak, pihak pemberi (aktif/suap)dengan pihak yang penerima (pasif/penerima suap).

Pasal 11 Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tidakditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui ataupatut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahuidengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yangdipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Meskipun PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atauwewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiahatatu janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patutmenduga orangorang yang memberikan hadiah atau janji beranggapan jabatan yangdipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhiHalaman 29 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2016/PT SBYapa yang diharapkan dari orang yang memeberi

. 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (1) Huruf f angka 2 yang pada pokoknyaberbunyi DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota ;Bahwa baik Terdakwa maupun kedua puluh empat Anggota DPRD KotaPangkalpinang yang menerima pemberian tersebut, ternyata tidakmelaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terutama untukpemberian cek Nomor CA. 178632 pada bulan Januari 2004, padahal Terdakwa4adalah termasuk Penyelenggara

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 1 Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme ;Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 UndangUndang No. 30 Tahun2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Dan perbuatan Terdakwa bersama dengan kedua puluh empat Anggota DPRDKota Pangkalpinang tersebut, maka Negara dalam hal ini Pemerintah KotaPangkalpinang mengalarni kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.000,00

Judex Facti telah keliru menafsirkan penjelasan Pasal 11 Huruf a UndangUndang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi ;Bahwa, Judex Facti telah keliru menafsirkan Anggota DPRD adalahberstatus "Penyelenggara Negara dengan menggunakan Penjelasan Pasal11.

Sehinggabukan menjadi domein wewenang Pasal 11 UndangUndang No. 30 Tahun2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini untukmendefinisikan siapasiapa yang berstatus/dikualifikasikan sebagai*"Penyelenggara Negara, apalagi tentang siapasiapa yang telahdidefinisikan/dikualifikasikan sebagai "Penyelenggara Negara tersebut telahditetapkan/dijelaskan secara limitatif di dalam UndangUndang No. 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi danNepotisme ;Pasal 11 Huruf

No. 2216 K/PID.SUS/201340Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri dalam Buku Saku berjudul"MEMAHAMI GRATIFIKASI yang diterbitkan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) Cetakan Pertama, Desember 2010, dalam halaman 10 dan11, pada angka 2 sub bahasan Penerima Gratifikasi Yang WajibMelaporkan Gratifikasi tidak menyatakan (memasukkan) Anggota DPRDsebagai Penyelenggara Negara ;Judex Facti telah keliru menafsirkan pengertian tindak pidana GRATIFIKASIyang dimaksud Pasal 12 B UndangUndang No. 20 Tahun 2002

Bahwa Tergugat adalah Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulusebagai Penyelenggara Negara dan harus tunduk dengan UndangUndang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yangbersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maupunUndangUndang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.Perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan tanggal 04Agustus 2005 No. 590/DPPGT/14/VIII/2005, (objek gugatan) telahmelanggar Asas Umum Penyelenggaraan Negara/Pemerintahan(UndangUndang No. 28 Tahun 1999

Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara negara/pemerintahandalam menerbitkan Surat Keputusan tanggal 04 Agustus 2005No. 590/DPPGT/14/VIII/2005 (objek gugatan) telah bertentanganHal. 2 dari 18 hal. Put. No. 340 K/TUN/2007dengan Asas Kepastian Hukum yaitu tidak mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan.

Bahwa TERGUGAT, Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat adalah Penyelenggara Negara sesuaidengan ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dariKorupsi ; kolusi danNepotiSme 52.

Asas Kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, Asas inimenganatkan setiap penyelenggara Negara harus berdasarkan peraturanperundangundangan serta keadilan dalam setiap penyelenggara Negaradalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, namun tindakan yangdilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak melaksanakan asas keterbukaandan tranparasi ini menunjukan proses penyelenggaraan nagara

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo selain melanggarperaturan perundangundangan juga, nyatanyata bertentangan dengan AAUPB( Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik) antara lain :1) Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam rangka negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ; Bahwa secara formil, dalam objek sengketa yang diterbitkan olehTergugat, tidak menyebutkan tentang kapan waktu objek sengketatersebut

surat terkait pemindahan jabatannya, sehingga sangatjelas bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebutcacat formil dengan segala akibat hukumnya ; Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikanKewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam AspekKepegawaian didalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.2630/V.203/99 tanggal 5 Pebruari 2016 pada angka 3 huruf (c),sehingga mengakibatkan hilangnya hakhak dari pada Penggugatsebagai seorang PNS ;Asas Tertiod Penyelenggara

Negara (Principle of governance orderliness)Maksudnya adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasandan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara ;Bahwa Tergugat tidak memperhatikan Keteraturan, keselarasan dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara dikarenakanobjek sengketa dalam formilnya yang seharusnya menandatanganiadalah Bupati akan tetapi ditandatangani oleh wakil bupati sebagaimanastatusnya Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian berdasarkanSurat Kepala

Angka 3 huruf (c) Surat kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :K2630/V.203/99 tanggal 5 Februari 2016Serta melanggar asas asaS umum pemerintahan yang baik berupa asaskepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tertib penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil Penggugat tersebut akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 8 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan menyatakan Pasal 8(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau

administrasi negara(yang berwujud penetapan atau beschikking) dan sebagai dasar pengajuangugatan bagi pihak Penggugat;Halaman 9 dari 45 HalamanPutusan Perkara Nomor: 07/G/2015/PTUNBNA10 Bahwa sesuai dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28/1999 Tentang asasasasumum penyelenggaraan negara, maka kami menilai Tergugat telahmengabaikan aspekaspek sebagai berikut; a.b.Asas kepastian hukum,yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara

negara, ini tidak digubris sama sekali olehTergugat; Asas tertib penyelenggaraan negara,yaitu. asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara, hal ini jikadikaji dalam surat keputusan ini sangat rancu dalam penetapankonsideran pertimbangan hukumnya; c.

Asas proporsionalitas,yaitu. asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dankewajiban penyelenggara Negara, yang sudah sepatutnya Tergugatmenunjukkan sikap penyelenggara Negara yang santun danmengedepankan solusi guna mencari penyelesaian;f.

Asas akuntabilitas,yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirdari kegiatan penyelenggara negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dalam kondisi initentunya didorong agar dasar segala sikap yang diambil olehpenyelenggaraan Negara harus berlandaskan mengedepankanrasionalitas bukan atas dasar pertimbangan yang semenamena;Halaman 11 dari 45 HalamanPutusan Perkara Nomor: 07/G/2015/PTUNBNA12Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar MajelisHakim

Asas Tertib Penyelenggara Negara, yang dimaksud landasanketeraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalianPenyelenggaraan Negara, sehingga dengan terbitnya objeksengketaa guo oleh Tergugat telah melanggar dari pada TertibPenyelenggaraan Negara dan merugikan Penggugat ; c.

ASas Transparansi, dimana dalam melakukan/membuat suatuperaturan harus terbuka untuk semua warga masyarakat, sehinggawarga masyarakat dapat mengakses semua informasi yang benar,jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggara Negara dengantetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, golongan danrahasla ; 2222 o nnn n nn nnn nn nnn nnnd.

Asas Proporsionalitas, dimana Tergugat tidak mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ; Halaman 21 Putusan No. 98/G/2018/PTUNMDN12.13.e. Asas Profesionalitas, dimana Tergugat tidak mengutamakan keahlianyang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundangundanganyang berlaku ; 22222222222 =f.

negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuiatau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenanganyang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tesrebut ada hubungan dengan jabatannya.Dengan caracara sebagai berikut:1.

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan daerah.Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Negara, sesuai penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagaimana maksud dalamPasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsidan Nepotisme. Dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 menentukan bahwa PenyelenggaraNegara meliput:a.

Dengandemikian tidak setiap penerimaan hadiah atau janji oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakantindak pidana korupsi, tetapi baru merupakan tindak pidana korupsi jika Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan, karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yangmemberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.Bahwa dalam pasal 11 UndangUndang

RI Nomor 31 Tahun 1999 tidak ditentukan bahwa PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah ataujanji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangkuoleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut, sehingga meskipun Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apayang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau

janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaramengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku olehPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yangmemberi hadiah atau janji, maka sudah memenuhi ketentuan dalam unsur ini.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwadiperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap faktafakta

Terdakwa maupun kedua puluh empat anggota DPRD Kota Pangkalpinangyang menerima pemberian tersebut, temyata tidak melaporkannya kepada KomisiPemberantasan Korupsi terutama untuk pemberian cek Nomor CA. 178625 tertanggal5 Januar 2004 yang dicairkan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2004, padahalTerdakwa adalah termasuk Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal1 angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih Dan Bebas Dan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.Hal

Penyelengara Negara adalah Pejabat Negara yangmenjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan pejabat lain yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sehingga dalamperkara ini terdakwa termasuk sebagai seorang Penyelenggara Negara danmemenuhi unsur dalam dakwan pasal 12 huruf B tersebut diatas;4.

berdasarkanfakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan dariketerangan saksisaksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sertabarang bukti di ajukan di persidangan, terdakwa selaku anggota DPRD KotaPangkalpinang priode tahun 1999 sampai dengan 2004 berdasarkanSK.Gubernur Sumatera Selatan No.481/SK IV/1999 tanggal 10 Agustus 1999telah menerima uang atau gratifikasi dalam bentuk cek keseluruhannyaberjumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dari Sdr.Umar HS danterdakwa sebagai Penyelenggara

Negara tidak melaporkannya uangtersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga unsur dari pasal12 B tersebut telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa terhadap keberatan kelima dari PenasihatHukum terdakwa menyatakan bahwa keberatan terhadap putusan JudexFacti Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada halaman 103 sampai denganhalaman 106.

Bahwa terdakwa selaku Penyelenggara Negara/Wakil Rakyat sepatutnyasebagai contah untuk tidak melakukan perbuatan korupsi namunsebaliknya.HALHAL YANG MERINGANKAN :1. Terdakwa menyesali perbuatannya.2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.3.

Utr.(5) Memerintahkan Penyelenggara Negara mengeluarkan izin danfasilitas kepada PENGGUGAT dalam menjalankan usahanya di area PT.Pembangunan Jaya Ancol ;SITA JAMINANBahwa, terhadap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugiandapat mengajukan sita jaminan CB CONSERVATOIR BESLAG terhadap hartaTERGUGAT dan TERGUGAT Il yang mana CB tersebut sangat berdasarhukum ;1. Barang berharga, harta, uang, surat berharga Pemegang Saham,Komisaris dan Direksi pada ke3 Perseroan yaitu: PT.

Pembangunan Jaya Ancol Tbk., mengalinkanpengelolaan lantai 3,4 dan 5 kepada pihak lain kecuali hanya kepadaPENGGUGAT ;(4) Mengizinkan PENGGUGAT untuk menyelenggarakan kegiatanusahanya di lantai 3, 4 dan 5 sebagaimana dahulu sampai pengadilanmemberikan putusan akhir ;(5) Memerintahkan Penyelenggara Negara mengeluarkan izin danfasilitas kepada PENGGUGAT dalam menjalankan usahanya di area PT.Pembangunan Jaya Ancol ;SITA JAMINAN1.

Bahwa kemudian, dengan kenapa kembali tanpa posita... dalam point 6(enam) provisi gugatan aquo, PENGGUGAT meminta jugaPenyelenggara Negara untuk melakukan hal berikut :(6) Memerintahkan penyelenggara negara mengeluarkan izin danfasilitas kepada PENGGUGAT dalam menjalankan usahanya diarea PT.Pebangunan Jaya Ancol ;6.

Pembangunan Jaya Ancol, Tok mengalihkanpengelolaan lantai 3, 4 dan 5 kepada pihak lain kecuali hanyakepada PENGGUGAT;&(5) Memerintahkan penyelenggara negara mengeluarkan izin danfasilitas kepada PENGGUGAT dalam menjalankan usahanya diarea PT.Pebangunan Jaya AncoLHalalman 14 dari 36 Putusan No. 779/Pdt.G/2019/PN. Jkt.

No. 2430K/PDT/2018.Memerintahkan TERGUGAT memberikan akses ke lantai 3, 4 dan 5bangunan ABC Stadium Musik secara bebas kepada PENGGUGAT.Melarang PT.Pembangunan Jaya Ancol, Tbk mengalihkanpengelolaan lantai 3,4 dan 5 kepada pihak lain kecuali hanya kepadaPENGGUGAT.Mengizinkan PENGGUGAT untuk menyelenggarakan kagiatanusahanya di lantai 3, 4 dan 5 sebagaimana dahulu sampaipengadilan memberikan putusan akhir.Memerintahkan penyelenggara negara mengeluarkan izin danfasilitas kepada PENGGUGAT dalam menjalankan

negara yang diangkatHalaman 9 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN.

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara.Menimbang bahwa rumusan unsur Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara dalam hukum pidana adalah untuk menunjukantentang subjek hukum yang mempunyai kualitas sebagai Pegawai Negeriataukah Penyelenggara Negara yang harus bertanggung jawab atasperbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaktidaknya mengenalSiapa Orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara aquo.

Negara dalam pasal ini adalahPenyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangbersin dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Saleh Djindang dalam bukunya Pengantar HukumAdministrasi Negara Indonesia, cetakan keIX, Jakarta, Ichtiar Baru, hal 144).Menimbang, sudah cukup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11, meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraseBahwanya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apayang diharapkan dari orang yang menerima hadiah atau janji tetapi PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orangyang memberi hadiah atau janji beranggapan

jabatan yang dipangku olehPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apayang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji;Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 tidak ada ketentuan yangmengharuskan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebutmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud menurut pikiran orang yangmemberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya,adalan seseorang

BUMN pemegang sahamnya adalah negara, otomatis pejabatpejabat tertentu masuk dalam kategori penyelenggara Negara; Aturan yang mengatur tentang penyelenggara negara di BUMNyaitu aturan perusahaan, UU BUMN No.16 Tahun 2008, tetapisaksi lupa pasalnya; Biasanya yang dilekatkan ke perusahaan adalah UU PerseroanTerbatas, UU BUMN dan peraturanperaturan Menteri BUMN; Ketentuan pejabat BUMN merupakan penyelenggara negara tidakada dalam peraturan perusahaan; Secara badan hukum BUMN itu melekat dengan UU diatasnya

Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;4.

PenyelenggaraNegara, disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimanayang dimaksud dengan Penyelenggara Negara dalam Pasal 2 UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:.

RAWAN TJANDRA, SH, M.Humterdapat perluasan pengertian Penyelenggara Negara karena melaksanakanfungsi staregis berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Negara yang diinginkanoleh UndangUndang Nomor 28 tahun 1999 berdasakan pendekatan fungsionalyaitu untuk penyelenggara negara yang bersih dari KKN sehingga tidak tergantungdengan eselonisasi ;Menimbang, Bahwa dari pendapat ahli Dr.