Ditemukan 8127 data
76 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa apabila usul PAW/Pemberhentian Penggugat untuk di PAW tidakberdasarkan seperti pada point 4 di atas (PAW biasa) maka disampaikandalam gugatan ini bahwa selama ini Penggugat tidak pernah dipanggiloleh DPC PBR Kota Kotamobagu apa yang menjadi kesalahanPenggugat terhadap Partai dimana Penggugat sampai dengan saat inisangat loyal terhadap Partai dan tidak pernah melakukan pelanggaranterhadap semua ketentuan partai dan tidak melanggar disiplin Partai.Proses seperti ini ada mekanisme yang harus ditempuh
Nomor 268 K/Pdt.SusParpol/2014Partai dalam kaitan dengan PAW harus sampai ke DPP Partai BintangReformasi dimana sesuai AD/ART Partai secara tegas disebutkan bahwaPAW bagi Anggota DPR RI, DPRD Privinsi dan DPRD Kabupaten/Kotaakan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah melakukankonsultasi dengan Dewan Syuro;Bahwa sampai saat ini Penggugat merasa tidak pernah melakukanpelanggaran dan oleh karena itu maka PAW terhadap Penggugat adalahtidak mempunyai dasar hukum oleh karena itu harus ditolak;Bahwa
Menyatakan usulan PAW kepada Penggugat tidak sah secara hukum;3. Menyatakan proses PAW yang dilakukan oleh Tergugat , Il, Ill, danTergugat IV kepada Penggugat tidak sah dan melawan hukum dansekaligus memerintahkan agar tidak melanjutkan/segeramemberhentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapPenggugat dan menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatanmelanggar hukum;4.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PartaiBintang Reformasi (PBR) khususnya pada:e Bab IV Pasal 6 ayat 1 huruf d R huruf e;e Bab VIII Pasal 16 ayat 2 huruf c dan huruf I;e Pasal 18 ayat 2 huruf c;e Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 7 ayat 2;e Pasal 27 Penggantian Antar Waktu (PAW) ayat 2, 3 dan ayat 4;3.1.
Proses/usul PAW yang dilakukan oleh Pimpinan Partai ditingkatKabupaten harus melalui beberapa tahap yang harus dilalui sampaidengan pemberhentian sebagai anggota partai yang hanya menjadikewenangan Pusat (DPP) setelahn mendapatkan pertimbangan dariMajelis Syuro Partai.
123 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
PDK/B/KS/30/09/IX/2008 tentang PenggantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Palopo terhadap Penggugatkepada Pimpinan DPRD Kota Palopo terhadap Penggugat kepadaPimpinan DPRD Kota Palopo (bukti P.6) ;.
Bahwa oleh karena itu Obyek Gugatan Perkara ini adalah mengenaiSurat Keputusan (SK) yang sifatnya dapat saja ditindaklanjuti tentangPenggantian Antar Waktu (PAW) oleh Ketua DPRD Kota Palopo, makauntuk menghormati proses hukum adalah sangat beralasan menuruthukum jika Penggugat mengajukan permohonan Provisi dan atauPenundaan Pelaksanaan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW)sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;Berdasarkan atas uraian gugatan tersebut diatas maka kami memohon kepadaKetua
PDK/SK/PPSJ/215/VIII/2008yang dikeluarkan langsung dari pusat dan Pengurus Partai DemokrasiKebangsaan Kota Palopo hanya menindaklanjuti dari surat tersebutdengan membuatkan surat pengusulan PAW Penggugat karena sudahbukan lagi sebagai kader partai, olehnya itu sangat patut dan pantas jikagugatan Penggugat untuk seluruhnya ditolak.DALAM PROVISI : Memerintahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaPalopo untuk segera melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat
Menyatakan hukum Surat yang dibuat oleh Dewan Pengurus Nasional PartaiDemokrasi Kebangsaan (PDK) Nomor : PDK/PAW/PPSJ/VIII/219/2008tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah sah danberdasar hukum ;Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 315 K/Pdt.Sus/20094. Menyatakan hukum bahwa surat yang dibuat oleh Pengurus PartaiDemokrasi Kebangsaan (PDK) Kota Palopo Nomor : PDK/B/KS/30/IX/2008tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagia Anggota Dewanadalah sah dan berdasar hukum ;5.
) sebagaimana surat nomor : PDK/B/KS/30/IX/2008 tentangPergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat (A.
19 — 7
Arief Daniawan bin Achmad Saepudin, umur 37 Tahun (09 November1978), Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jalan CibuntuPntpn PAW nomor 076/Pdt.G/2016/PA.Badg.1Barat RT.003 RW.001 Kelurahan Caringin Kecamatan Bandung Kulon KotaBandung Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya mohon disebut sebagaiPemohon IV;.
Selanjutnya mohondisebut sebagai Pemohon VIII;Pntpn PAW nomor 076/Pdt.G/2016/PA.Badg.29. Tursini binti Jumrah, umur 52 Tahun (Bandung 05 Juni 1963), AgamaIslam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di JalanCibuntu. Barat No.32 RT.008 RW.001 Kelurahan Caringin KecamatanBandung Kulon Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
Keluarga No.32043708071440006 atas nama IKASARTIKA binti JUMRAH, diberi materai cukup, dinazegelen dan sesuaidengan aslinya, bukti P.9;Pntpn PAW nomor 076/Pdt.G/2016/PA.Badg.910.
Arief Daniawan bin Achmad Saepudin (cucu lakilaki/ahli warispengganti);2.10.Dinny Astuti binti Achmad Saepudin (cucu perempuan/ahli warispengganti);Pntpn PAW nomor 076/Pdt.G/2016/PA.Badg. 162.11. Irfan Setiawan bin Achmad Saepudin (cucu lakilaki/ahli waris pengganti)2.12.Novi Sopiati binti Achmad Saepudin (cucu perempuan/ahli warispengganti);3.
Subhan Fauzi, S.H.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Pntpn PAW nomor 076/Pdt.G/2016/PA.Badg.17Drs. H. Komarudin, M.H.Perincian biaya :DR. H. Kamaludin, M.H.Panitera Pengganti,Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 70.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 076/Pdt.G/2016/PA.Badg. 18Pntpn PAW nomor 076/Pdt.G/2016/PA.Badg.19
87 — 17
atas nama Edi fahriansyah adaditerima, cuma saksi tidak hadir waktu pelantikan PAW itu;Bahwa status tidak lagi selaku anggota DPRD setelah turun SKGubernurturun tentang peresmian pemberhentiannya;Bahwa saksi tidak ada menerima undangan untuk pelantikan JainalSosanto sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas kerena menggantikanterdakwa (PAW);Bahwa saksi tidak ingat lagi, apakah ada menerima surat pembatalan/pencabutan berkas PAW ini, sehingga prosesnya tidak dilanjutkan lagi;Bahwa selain dari terdakwa
tersebut dari DPRDkemudian oleh KPU dibentuk tim verifikasi selanjutnya ketua KPUmenyurati kKetua DPRD untuk mengusulkan PAW anggota DPRD tersebutkemudian Ketua DPRD ada menyurati Bupati kemudian dalam jangkawaktu 7 Bupati akan meneruskan berkas PAW dimaksud kepada Gubernurkemudian dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya berkas PAW itu,maka diterbitkanlah SKGubernur tentang pemberhantian anggota DPRDyang diajukan sekaligus mengangkat orang lain yang diusulkan sebagaipenggantinya;Bahwa saksi
pemberhentian PAW dimaksud.
sebelumnya diagendakan di Bamus dulu,kemudian Bamus akan membuat jadwal paripurna PAW dimaksud,sementara PAW terdakwa tidak pernah dilakukan paripurna;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telahmenyerahkan 1 (satu) berkas Bukti Surat yaitu.
turunnya SKGubernur tentang PAW terdakwa tersebut serta didukung bukti rurat;.
25 — 15
PAW No. 174/Pdt.P/2019/Ms.Sgi9.Surat Keterangan Ahli waris atas nama para pemohon dandiketahui oleh Keuchyik Gompong Ulei Tutu Raya, KecamatanDelima, Kabupaten Pidie bermaterai cukup diberi tanda P8;B. Saksi;1.
PAW No. 174/Pdt.P/2019/Ms.Sgiahli waris yang mustahigq dari alm.
PAW No. 174/Pdt.P/2019/Ms.Sgibahwa yang bersangkutan adalah seayah dengan alm.Amiruddin dan beragama Islam; Bahwa berdasarkan bukti PIV (Fotokopi Kartu Pendudukatas nama Cek Idawati binti M.
PAW No. 174/Pdt.P/2019/Ms.Sgisebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusanPasal 308 ayat 1 dan pasal 309 RBg.;Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) darialmarhum Amiruddin bin Yasin telah diperkuat denganketerangan saksisaksi sesuai dengan ibaroh/kaidah hukum dalamKitab Bughyah AlMustarsyidin halaman 155 sebagai berikut:129 yi>, rs aL lS!
PAW No. 174/Pdt.P/2019/Ms.SgiSigli, 18 Juni 2019Plt. PaniteraKamariah, SH., MHHal 14 dari 12 hal. Pen. PAW No. 174/Pdt.P/2019/Ms.Sgi
GREGORIUS GUNAWAN, SH
Tergugat:
FRANSISKUS, M.Pd
Intervensi:
DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM
124 — 81
Deo Rajiman dipidana pada Desember 2020; Bahwa seharusnya hak gaji nya diberikan kepada Penggugat; Bahwa PAW yang diajukan ke DPRD Bengkayang dengan dasarpenetapan Tersangka, bukan Terpidana;Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2021/PN Bek Bahwa Saksi tidak tahu apakah masih Tersangka sudah di PAW; Bahwa Saksi tidak tahnu apakah ada orangorang tertentu yangditunjuk dari Partai untuk mengurus PAW Sdr.
Deo Rajiman sudah diberhentikan sebagai anggotaDPRD Bengkayang sejak 2 (dua) bulan terakhir; Bahwa surat yang harus dilengkapi dalam pengusulan PAW adalahmengenai tidak adanya sengketa di Partai; Bahwa proses PAW diusulkan awalnya dari DPD Partai PerindoKab. Bengkayang; Bahwa proses PAW tersebut dilakukan karena adanya kasushukum Sdr.
Deo Rajiman dan statusnya masih sebagai tersangka; Bahwa SK PAW terbit pada Bulan Februari 2021;Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2021/PN Bek Bahwa proses PAW dilakukan berdasarkan permohonan dariPenggugat kepada Partai; Bahwa alasan KPU Bengkayang mengembalikan berkas ke DPRDBengkayang dikarenakan belum ada surat dari Mahkamah Partai; Bahwa Saksi tidak ada ikut mengawal dalam proses PAW antaraSdr.
DPD PartaiPerindo Kab.Bengkayang; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PAW ini apakah diperbolehkankader lain menggugatnya; Bahwa Saksi tahu Sdr.
Deo Rajiman sudah ditahan saatini; Bahwa yang berhak melakukan PAW adalah Partai; Bahwa proses PAW nya adalah pengajuan dari DPRD kemudian keBupati sebagai rekomendasi/mengusulkan lalu ke Gubernur sebagai yangmenetapkan.
67 — 11
Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat KetuaDPRD Kalimantan Selatan No. 162/51A/DPRD/2013 Tanggal18 Januari 2013 perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) atasnama Hj. Fatmawati' tidak mempunyai kekuatan5.
Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah membuatdan menandatangani surat pengunduran diri dan suratperjanjian diatas materai (bersesuaian dengan ART PBRPasal 27 ayat 1 huruf b), disamping itu) sebelummengeluarkan surat usulan untuk PAW itu, DPW PBRProvinsi Kalimantan Selatan mengadakan rapat internalpengurus (dari 14 orang pengurus, hadir 9 orang) dankeputusan rapat sepakat menindaklanjuti PAW (bersesuaiandengan ART PBR Pasal 27 ayat 3).
Bahwa gugatan ditujukan kepada Tergugat II denganmenyebut nama RIDUANSYAH" sangat jelas adalah salahalamat (error in persona), karena PAW adalah bukanpermasalahan orangperorang melainkan permasalahanpartai politik secara kelembagaan.
Pada dasarnya gugatanpenggugat ini adalah untuk mengulurulur waktupelaksanaan PAW hingga akhirnya PAW tidak dapatdilaksanakan, hal ini dapat dilihat bahwa uraianuraianSurat gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan tidakmenggambarkan kejadian yang sebenarnya serta dalamgugatan Penggugat menyebutkan adanya surat Tergugat dan surat Tergugat II namun tidak menguraikan secara jelassetidaknya tentang nomor, tanggal dan perihal suratsuratyang dimaksud oleh Penggugat.
Kalimantan Selatan mengadakan rapat internalpengurus (dari 14 orang pengurus, hadir 9 orang) dankeputusan rapat sepakat menindaklanjuti PAW (bersesuaiandengan ART PBR Pasal 27 ayat 3).
51 — 26
,Hal. 2 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg4.2. Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd.,4.3. Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd.,5. Bahwa Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamidtelah meninggalkan ahli warisyaitu:5.1. Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali,5.2. St. Aisyah binti Tibu,5.3. Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd.,5.4. Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd.,5.5. Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd.6.
Majelis Hakim segera memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhnkan penetapan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:Primer : Mengabulkan permohonan Para Pemohon; Menyatakan Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid telah meninggal duniahari Senin tanggal 30 November 2020;Hal. 3 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg Menetapkan Pemohon I Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali, Pemohon Il St.Aisyah binti Tibu, Pemohon Ill Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd.
Saksisaksi :Hal. 4 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA SkgSaksi kesatu Inca binti Tekke, mengaku sepupu tiga kali Pemohon Ill, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Sulselbar,pengurusan di PT.
Nurmaalimasingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebutdengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haryadi,Hal. 10 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA SkgS.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Ill bertindakuntuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I, Pemohon Il,Pemohon IV dan Pemohon V.Hakim Anggota,Drs. H. Makka A.Drs.
Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp100.000,00 PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai Rp 6.000,00Jumlah :Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg
124 — 17
Pergantian Antar Waktu (PAW) yangdikeluarkan oleh TergugatI, adalah perbuatan melawan hukum ;Menyatakan TergugatI, melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad), karena secara sepihak dengan menerbitkan surattertanggal 9 Maret 2012, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaSibolga, Nomor : 1796/IN/DPP/III/2012 ;Menghukum Tergugat membayar biayabiaya yang dikeluarkanPenggugat dengan seketika dan sekaligus ;Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materi dan morilsebesar Rp. 600.000.000
), bahwa tergugat I dalammengeluarkan syarat tersebut sudah sesuai dengan mekanismeAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PDIPerjuangan karena sudah mendapatkan persetujuan dari DewanPimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumut sesuai denganSurat No. 653/IN/DPD.26A/I/2012 tertanggal 16 Januari 2012perihal laporan permohonan PAW a.n Sdri Megawati Hutagalung.Bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) merupakan hak dari PartaiPolitik sebagaimana yang diatur di dalam AD/ART PDIPerjuangan jo Peraturan
) terhadap Penggugat tidak tunduk kepadaAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.Bahwa Penggugat juga menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I yangmelakukan PAW terhadap penggugat adalah cacat hukum serta menimbulkankerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hokum yangmenimbulkan kerugian materi moril.
Politik PDI Perjuangan.Bahwa Penggugat juga menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat II yangmelakukan PAW terhadap penggugat adalah cacat hukum serta menimbulkankerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hokum yangmenimbulkan kerugian materi moril.
;Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Sibolga Nomor : 171/155/KPU.SBG/2012, tanggal 06Juni 2012, Perihal : verifikasi berkas pengajuaan PAW DPC PDIP KotaSibolga , diberi tandaFoto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat PemberitahuanAsimilasi an.
111 — 76
) yang disampaikan kepada Ketua DPRD KabupatenMamuju Utara sebagai anggota DPRD Mamuju Utara periode 20142019 melalui suratTergugat Nomor: 24SE.1/DPWNasDen/Sulbar/V1I/2016 Perihal Penggantian AntarWaktu (PAW) terhadap Sdr.
Bahwa PENGGUGAT pernah mengajukan Surat Tanggapan dan KeberatanAtas Rekomendasi DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabuparten Mamuju Utara atas nama Hi. Irwan Halim (PENGGUGAT)melalui Kuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5 Agustus 2016, Perihal: Tangeapan dan Keberatan Atas Rekomendasi dan DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Angeota DPRD Kab. Mamuju Utara Terhadap Klien Kami sdr. Hi.
PENGGUGAT memang BENAR pernah mengajukan Surat Tanggapan danKeberatan Atas Rekomendasi DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabuparten Mamuju Utara atas nama Hi. Irwan Halim(PENGGUGAT) melalui Kuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5 Agustus 2016, Perihal: Tanggapan dan Keberatan AtasRekomendasi dan DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kab. Mamuju Utara Terhadap Klien Kami sdr. Hi.
terbanyak setelah anggota yang terkena PAW; Bahwa sampai saat in KPUD Kab.
Mamuju Utara belum menerima surat dariBupati Mamuju Utara perihal PAW atas nama Penggugat selaku Anggota DPRDdari Partai NasDem;Atas keterangan saksi tersebut, kedua bela pihak menyatakan akan menanggapidalam kesimpulan;2.
19 — 7
PAW Nomor : 0032Pdt. P/2017/Ms. MrdTempat/Tgl.Lahir : Xxx/01 Februari 1986Agama : IslamPendidikan : SMAPekerjaan : Anggota POLRIAlamat : Gampong Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten Pidie Jaya,Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;4.
PAW Nomor : 0035/Pdt.P/2017/MSMrddipertegas kembali oleh para Pemohon di persidangan denganmengemukakan dailildalil sebagai berikut ;1.
PAW Nomor : 0035/Pdt.P/2017/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidanganpara Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasingbernama :1.
PAW Nomor : 0035/Pdt.P/2017/MSMrd2.
PAW Nomor : 0035/Pdt.P/2017/MSMrdPanitera PenggantiDrs. A. MuthalibPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 400. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.491.000, (empat ratus sembilan puluh saturibu rupiah) ;Hal 14 dari 14 hal. PAW Nomor : 0035/Pdt.P/2017/MSMrd
31 — 4
Komplek Rasamala Raya Bok B No. 20, RT02 / RW 16 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon,selanjutnya disebut Pemohon IV;Pntpn PAW nomor 055/Pdt.G/2016/PA.Badg.15. Ella Nurilah binti Machrudin, Agama Islam, Pekerjaan lbu RumahTangga, Beralamat di Jl. Tubagus Ismail Raya No. 20, RT 04 /RW08 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, selanjutnyadisebut Pemohon V;Dalam hal ini didampingi dan diwakili kuasa hukum oleh Abdul R.
Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniaanakPntpn PAW nomor 055/Pdt.G/2016/PA.Badg.3. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2015 Bapak oH. MACHRUDIN BINJASMAN meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Bandung.Dengan demikikian ahli waris Bapak H. MACHRUDIN BIN JASMAN,adalahIbu HJ.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nining Nurbaningsih NIK: 3275084709660011tanggal 13 Mei 2012, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Neny Nurbaeni NIK:3274566004680005 tanggal 28 Mei 2012, fotokopi Kartu Tanda Penduduk TetiNurhayati NIK: 3273117107720002 tanggal 09 Januari 2013, fotokopi KartuPntpn PAW nomor 055/Pdt.G/2016/PA.Badg.5Tanda Penduduk Ella Nurilah, S.E. NIK: 3273025003770002 tanggal 27 Oktober2012, dan fotokopi Kartu.
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Neny Nurbaeni yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor:1286/DISP/1988 tanggal 19 Maret 2012, diberi materai cukup, dinazegelendan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;Pntpn PAW nomor 055/Pdt.G/2016/PA.Badg.67.
Panggilan : Rp 70.000, Pntpn PAW nomor 055/Pdt.G/2016/PA.Badg. 13 4. Meterai : Rp 6,000,5. Redaksi : Rp 5,000, Jumlah : Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahSesual dengan aslinyaPanitera Pengadilan Agama BandungDrs. Akhmad JalaludinPntpn PAW nomor 055/Pdt.G/2016/PA.Badg. 14
JUANDA RONNY HUTAURUK.SH
Terdakwa:
RIZAL MUTAQQIN Als IJAL Als IJAL KAMBING
32 — 15
Pol BK 3945 PAW nomor rangka : MH1KF1116GK589133, nomor mesin : KF11E-1590219 tahun 2016 berikut dengan kunci;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Pol BK 3945 PAW nomor rangka : MH1KF1116GK589133, nomor mesin : KF11E-1590219 tahun 2016;
Dikembalikan kepada saksi SITI FATIMAH Als MAK EMA.Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol BK 3945 PAW nomor rangka : MH1KF1116GK589133, nomormesin : KF11E1590219 tahun 2016 berikut dengan kunci. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 150warna hitam No. Pol BK 3945 PAW nomor rangkaMH1KF1116GK589133, nomor mesin : KF11E1590219 tahun 2016.Dikembalikan kepada saksi SITI FATIMAH Als MAK EMA.4.
Langkat.Setelah itu saksi korban dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motorHONDA VARIO warna hitam BK 3945 PAW pergi menuju ke Jalan WonosariSimpang Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat. Sesampainya di JalanWonosari Simpang Paya Mabar Kec. Stabat Kab.
akibat kerugian yang dialami saksi korban atas kejadiantersebut adalah sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah).Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol BK 3945 PAW nomor rangka : MH1KF1116GK589133, nomormesin : KF11E1590219 tahun 2016 berikut dengan kunci. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 150warna hitam No.
Pol BK 3945 PAW nomor rangka :MH1KF1116GK589133, nomor mesin : KF11E1590219 tahun 2016 berikutdengan kunci, 1 (Satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 150 warnahitam No.
Pol BK3945 PAW nomor rangka : MH1KF1116GK589133, nomor mesin :KF11E1590219 tahun 2016 berikut dengan kunci; 1 (Satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 150 warna hitamNo. Pol BK 3945 PAW nomor rangka : MH1KF1116GK589133, nomormesin : KF11E1590219 tahun 2016;Dikembalikan kepada saksi SIT FATIMAH Als MAK EMA.6.
45 — 14
Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga periode masa jabatan20092014.2 Bahwa berdasarkan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi PINDAHPARPOL, ANGGOTA DPR/DPRD TIDAK HARUSMENGUNDURKAN DIRI yang dibacakan pada hari Rabu 31 Juli 2013Jam 16:55 Wib digedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.Bahwa dengan sendirinya setelah terbitnya Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 39/PUUXI/2013 maka kepada Tergugat untukmenangguhkan semua Surat Keputusan yang menyangkut tentangProses Pergantian Antar Waktu (PAW
Maka dari Putusan Mahkamah Konstitusi Tergugattidak melaksanakan (PAW) terhadap diri Penggugat yang mananantinya dapat merugikan Penggugat.4 Bahwa oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hakhakkonstitusional tersebut, Mahkamah harus' menafsirkan secaraKonstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UndangundangPartai Politik, sehingga tidak menimbulkan persoalan Konstitusionalbaru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR/DPRD.Berdasarkan seluruh pertimbangan maka menurut Mahkamah
Konstitusi(MK) dalildalil para pemohon beralasan hukum untuk sebahagian.Bahwa dari hasil penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUUXI/2013, jelas Penggugat tidak bisa dilakukan Pemberhentian dan(PAW) Anggota DPRD oleh Tergugat karena nantinya apabiladiterbitkan oleh Tergugat perbuatan tersebut melanggar hukum.Bahwa proses yang sedang berjalan tentang Pemberhentian danPersetujuan (PAW) Anggota DPRD yang dilakukan oleh Tergugat dannantinya batal demi hukum karena bertolak belakang dengan
Maka dariPutusan Mahkamah Konstitusi Tergugat tidak melaksanakan (PAW) terhadapdiri Penggugat yang mana nantinya dapat merugikan Penggugat.Bahwa oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hakhak konstitusionaltersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara Konstitusional bersyarat tentangPasal 16 ayat (3) Undangundang Partai Politik, sehingga tidak menimbulkanpersoalan Konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggotaDPR/DPRD.
Berdasarkan seluruh pertimbangan maka menurut MahkamahKonstitusi (MK) dalildalil para pemohon beralasan hukum untuk sebahagian.Bahwa dari hasil penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 39/PUUXI/2013, jelas Penggugat tidak bisa dilakukan Pemberhentian dan (PAW)Anggota DPRD oleh Tergugat karena nantinya apabila diterbitkan olehTergugat perbuatan tersebut melanggar hukum.Bahwa proses yang sedang berjalan tentang Pemberhentian dan Persetujuan(PAW) Anggota DPRD yang dilakukan oleh Tergugat dan nantinya
Rahilin Binti Ismail
19 — 5
PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi4. Andi Firdaus Bin Muhammad Yunus,Tempat/tanggal lahirKampung Blang, 22051993,agama:Islam, pekerjaan: Mahasiswa,Alamat Gampong Kampung Blang,Kecamatan Simpang Tiga, KabupatenPidie, Selanjutnya disebut sebagaiPemohon IV;5.
PAW No. 335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi3.3. Zainal Fikri Bin Muhammad Yunus (Anak lakilakikandung);3.4. Andi Firdaus Bin Muhammad Yunus (Anak lakilakikandung);3.5. Luthfiyanti Binti Muhammad Yunus (anak perempuankandung);3.6. Muhammad Syauki Bin Muhammad Yunus (anak lakilakikandung);3.7. M.Ali Bin Saman (Ayah kandung);4.
PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgio Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena parapemohon merupakan ahli waris dari alm. MuhammadYunus;o Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Rahilinyang merupakan isteri dari alm.
PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi5. Luthfiyanti Binti Muhammad Yunus (anak perempuankandung)6. Muhammad Syauki Bin Muhammad Yunus (anak lakilakikandung)7. M.Ali Bin Saman (Ayah kandung);o Bahwa saksi yakin dan pasti tidak ada lagi yang lain ahliwaris dari alm.
PAW No. 335/Pdt.P/2019/Ms.Sgiribu rupiah)Rp. 191. 000. (seratus sembilan puluh satuSalinan yang sama bunyinyaSigli, 08 Oktober 2019PaniteraDrs. H. MasykurHal 17 dari 14 hal. Pen. PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi
72 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan yaitu:Surat Tergugat tanggal 11 Juli 2017, Nomor 108/DPAPA/VII/2017kepada Tergugat II mengenai Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRA Aceh dari Partai Aceh;Surat Keputusan (SK) Tergugat tanggal 11 Juli 2017, Nomor 015/DPAPA/SK/PAW/VII/2017, tentang Pemberhentian sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pergantian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 20142019;Surat Usulan Tergugat Il Nomor 161/1836 tanggal 21 Juli 2017tentang Usulan Pergantian Antar Waktu
(PAW) Anggota DPRA dariPartai Aceh yang ditujukan kepada Tergugat Ill;Surat Tergugat III Komisi Independen Pemilinan Aceh (KIP) Nomor270/2588 tanggal 26 Juli 2017 ditujukan kepada Tergugat II (DPRA)Halaman 2 dari 9 hal.
Nomor 236 K/Pdt.SusParpol/2018Perihal Penganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA yangditandatangani oleh Tergugat III (Ridwan Hadi); Surat Tergugat Il Nomor 161/1903 tertanggal 31 Juli 2017 perihalPergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA dari Partai Aceh sisamasa jabatan 20142019 yang ditujukan kepada Tergugat V (MenteriDalam Negeri RI) melalui Tergugat IV (Gubernur Aceh);Adalah tidak sah menurut hukum;.
Menghukum Tergugat untuk membatalkan surat, yaitu: surat Tergugat tanggal 11 Juli 2017 Nomor 108/DPAPA/VII/2017 kepada Tergugat Ilmengenai usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA Aceh dariPartai Aceh;. Menghukum Tergugat untuk menarik kembali/membatalkan SuratKeputusan (SK) tanggal 11 Juli 2017 Nomor 015/DPAPA/SK/PAW/VII/2017 tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Aceh dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Aceh periode 20142019;.
Membatalkan SK Menteri Dalam Negeri terhadap Penggantian AntarWaktu (PAW) Pemohon Kasasi;5. Menetapkan Pemohon Kasasi tetap menjadi Anggota DPRA selamabelum ada putusan yang inkracht,6.
56 — 17
6/Pdt.G/2011/PAW
28 — 6
PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiMahasiswa,Pendidikan SMA, AlamatGampong Bunien, Kecamatan SimpangTiga, Kabupaten Pidie,elanjutnya disebutsebagai Pemohon IX;10. Hindon, tempat/tanggal lahir, Pangkalansusu, 01071932,Agama Islam, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Pendidikan SR, Alamat Jl.T. UmarLr.
PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi4. Bahwa, almarhum Muhammad N selain meninggalkan ahli warisjuga meninggalkan simpanan uang pada Tabungan PensiunBank BPD Sigli dengan No.Tabungan 08002230002937 danBank Aceh Syariah Kantor Capem Syariah SigliNo.Rekening.64002200007901 atas nama Muhammad N;5.
PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi4.
PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgiuntuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil suratsurat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;Bahwa berdasarkan bukti P1 (potokopi buku kutipan aktaNikah atas nama P1) adalah merupakan bukti bahwaPemohon 1 adalah isteri sah dari alm.
PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi
88 — 15
PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi2. Rania Salsabila Binti Samsul Bahri, Tempat/Tanggal lahir:Sigli / 15061999, agama :Islam,PekerjaanMahasiswai, Alamat :Ling BahagiaGampong Pante Teungoh, Kecamatan KotaSigli, Kabupaten Pidie,Selanjutnya disebutsebagai Pemohon II;3. Nurifah binti M.
PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgimenghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikanpada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa suratsurat bukti yang diajukan olehPemohon tersebut telah dilegalisir serta telah dinazzegelen danaslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan.
PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgimerupakan anak kandung pemohon I dengan almh.Fitriani; Bahwa bedasarkkan bukti P8 (fotokopi akta kelahiran atasnama M.
PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgisebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 ayat 1dan pasal 309 RBg.
PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.SgiSalinan yang sama bunyinyaSigli, 26 Nopember 2018PaniteraDrs. MasykurHal 15 dari 12 hal. Pen. PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi
75 — 32
Penggugatadalah sebagai Fungsionaris Partai Golkar Provinsi Riau;Bahwa Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Provinsi Riau Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRDProvinsi Riau menggantikan YOFI ARIANTO, S.E. yang terpilihmenjadi Bupati Indragiri Hulu (Rangat) untuk periode 2009 s/d 2014dari pemilihan Riau dua daerah Pemilihan Indra Giri Hulu danKuansing (Teluk Kuantan) ; Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Provinsi Riau Nomor: B39/DPD/GOLKARR/III/
2014 tanggal03 Maret 2014 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD ProvinsiRiau, telah mengusulkan peresmian pemberhentian Anggota DPRDProvinsi Riau terhadap Penggugat, kemudian Surat Ketua DPRDProvinsi Riau Nomor 161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihalPAW Anggota DPRD Provinsi Riau a.n Penggugat dari PartaiGolongan Karya, kemudian Surat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/25.04 tanggal 19 Maret 2014 Perihal Usulan PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi RIaut =
yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidaklahdidasari Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta tidakmelihat aturanaturan yang ada, di mana Tergugat telah dengankesewenangwenangan (A buse of Power) mengeluarkan putusantersebut dengan dialildalil dan alasanalasan adanya SuratDewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi RiauNomor : B39/DPD/GOLKARR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Riau, telahmengusulkan peresmian pemberhentian Anggota
Anggota DPRD Provinsi Riau, telah mengusulkanperesmian pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Riau terhadapPenggugat, kemudian Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Riau a.n Penggugat dari Partai Golongan Karya, kemudianSurat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/25.04 tanggal 19 Maret2014 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Riau, mengenaiproses pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat
, sehinggaTergugat menyetujui apa yang diusulkan oleh Dewan PimpinanDaerah Partai Golongan Karya Provinsi Riau NomorB39/DPD/GOLKARR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 PerihalPersetujuaan PAW Anggota DPRD Provinsi Riau, perlu jugaPenggugat tegaskan bahwa surat KPUD Riau yang cacat hukumkarena memverifikasi, sesuai dengan surat Komisi Pemilihan UmumNo : 155/KPUProv004/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 perihal PAWAnggota DPRD Provinsi Riau an.