Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 19-01-2022 — Putus : 04-03-2022 — Upload : 06-02-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Maret 2022 — Penggugat:
JAINAL SAMOSIR
Tergugat:
1.DPP Partai Hanura
2.DPC Partai Hanura Labuhanbatu Utara
38 — 0
  • Penggugat:
    JAINAL SAMOSIR
    Tergugat:
    1.DPP Partai Hanura
    2.DPC Partai Hanura Labuhanbatu Utara
Pengadilan PN SERANG Perdata
Register : 13-04-2022 — Putus : 01-09-2022 — Upload : 05-09-2022
Putusan PN SERANG Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Srg
Tanggal 1 September 2022 — Pujiyanto,S.E
Tergugat:
1.DPP Partai NasDem
2.DPW Partai NasDem Provinsi Banten
3.Roni Alfianto,S.E
4.Mahkamah Partai NasDem
106 — 40
  • Pujiyanto,S.E
    Tergugat:
    1.DPP Partai NasDem
    2.DPW Partai NasDem Provinsi Banten
    3.Roni Alfianto,S.E
    4.Mahkamah Partai NasDem
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-07-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Gto
Tanggal 25 Juli 2018 — - ADJA HULANGATO LAWAN - DPP PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, Dkk
64 — 14
  • - ADJA HULANGATOLAWAN- DPP PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, Dkk
    DPP Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di JI. Tebet Barat IX No17 Jakarta.Selanjutnya disebut SeDagai ...........::eceeeeee Tergugat I.2. DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Gorontalo yang beralamat diJalan Pangeran Hidayat No 123 A Kota GorontaloSelanjutnya disebut Sebagai ...........:::ceeeee Tergugat Il.3.
    DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bone Bolango yangberalamat di Jalan Alwie Abdul Jalil Habibie KelurahanOluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.Selanjutnya disebut SeDagai ...........:::ceeeeee Tergugat Ill.4. DPRD Kabupaten Bone Bolango yang beralamat di JI dr Zainal Umar SidikiDesa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Bone BolangoGorontalo;Selanjutnya disebut sebagai ...........:.06 Turut Tergugat I.5.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-04-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 250/PDT/2015/PT.DKI
Tanggal 9 Juli 2015 — YOMA LISAPALY, CS VS DPP PARTAI DEMOKRAT, CS;
34 — 18
  • YOMA LISAPALY, CS VS DPP PARTAI DEMOKRAT, CS;
    ., Para Advokad dari LembagaAdvokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, yangberalamat di Menara Sudirman Lantai 9, Jalan JenderalSudirman Kav. 60, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasakhusus tertanggal 26 April 2010 ;Melawan:1. DPP PARTAI DEMOKRAT, berkedudukan diJakarta, berlamat di Jalan Pemuda No. 712,Jakarta, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT ;2.
Pengadilan PN NGANJUK Perdata Khusus Parpol
Register : 01-03-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN NGANJUK Nomor NOMOR: 14/Pdt.G/2016/PN.Njk
Tanggal 28 Juli 2016 — DJOKO WIDIJANTORO MELAWAN 1.DPD PAN Kabupaten Nganjuk, 2.DPW Partai Amanat Nasional, 3.DPP Partai Amanat Nasional.
201 — 25
  • DJOKO WIDIJANTORO MELAWAN 1.DPD PAN Kabupaten Nganjuk, 2.DPW Partai Amanat Nasional, 3.DPP Partai Amanat Nasional.
    DPW Partai Amanat Nasional, Alamat di JI. Darmo Kali No. 5 CSurabaya selanjutnya disebut sebut sebagai TergugatIl;3. DPP Partai Amanat Nasional, Alamat di JI.
    Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga danatau Peraturan Partai.(3) Dan seterusnya sampai dengan ayat (6)Pasal 33 Rapat Pleno ayat(1) Rapat Pleno adalah jenis rapat partai yang kedudukannya satutingkat dibawah rapat Paripurna yang dilaksanakan minimal 3 (tiga)bulan sekali.(2) Rapat Pleno.... dan seterusnya(3) Peserta rapat pleno adalah semua unsure Dewan Pimpinan Partai,Ketua Majelis Penasehat Partai, Ketua Mahkamah Partai, KetuaDepartemen/Komisi/Biro/Bagian/ seksi/Unit sesuai tingkatannya
    Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan.8.
    Pasal32 UU No. 2 tahun 2011 menyatakan bahwa :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana Diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat(1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian.(4) Penyelesaian
    , pada ayat (1) mengatur bahwa Perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD danART.
Pengadilan PN SAWAHLUNTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-04-2013 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 3 / PDT.G / 2013 / PN.SWL
Tanggal 27 Juni 2013 — ALI YUSUF, S.Pt VS Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya ; Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Barat ; Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Sawahlunto.
119 — 29
  • ALI YUSUF, S.PtVSDewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya ; Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Barat ; Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Sawahlunto.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 26-07-2024 — Putus : 31-10-2024 — Upload : 04-11-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 446/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Oktober 2024 — Penggugat:
Martias Tanjung,S.Ag
Tergugat:
1.Ketua Umum DPP Partai Garuda
2.Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda
3.Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Garuda
16 — 6
  • Penggugat:
    Martias Tanjung,S.Ag
    Tergugat:
    1.Ketua Umum DPP Partai Garuda
    2.Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda
    3.Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Garuda
Pengadilan PN SUKABUMI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-02-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUKABUMI Nomor 20/Pdt.G/2019/PN SKB
Tanggal 12 Februari 2020 — HERMANSYAH SP Fraksi PPP 2.IWAN ADHAR RIDWAN Fraksi PDI Perjuangan 3.ROJAB ASYARI Fraksi PDI Perjuangan 4.ANWAR SITUMORANG Fraksi PDI Perjuangan 5.M .IRWAN SETIAWAN Fraksi Partai GOLKAR 6.SUPRATMAN Fraksi Partai GOLKAR 7.H.
205 — 20
  • HERMANSYAH SP Fraksi PPP2.IWAN ADHAR RIDWAN Fraksi PDI Perjuangan3.ROJAB ASYARI Fraksi PDI Perjuangan4.ANWAR SITUMORANG Fraksi PDI Perjuangan5.M .IRWAN SETIAWAN Fraksi Partai GOLKAR6.SUPRATMAN Fraksi Partai GOLKAR7.H.
    GUNDAR KOLYUBI Fraksi Partai GOLKAR8.NI HAYAH ZULFA Fraksi Partai HANURA9.HAPID HARIS RUSYANDI Fraksi Partai HANURA10.YATNA RUFIATNA Fraksi Partai HANURA11.PURNAMA Fraksi Partai DEMOKRAT12.USEP UBAEDILLAH Fraksi Partai DEMOKRAT13.AEP SAEPURAHMAN Fraksi Partai DEMOKRAT14.YUSEP ABDUR RAHMAN Fraksi Partai DEMOKRAT15.ARDIAN DINATA Fraksi Partai GERINDRA16.ALIT GUNAWAN Fraksi Partai Keadilan Sejahtera17.H.
    Olih Solihin Fraksi Partai GERINDRA18.H Kamal Suherman Fraksi Partai GERINDRA19.Momi Soraya Fraksi Partai GERINDRA20.Gagan Rachman Suparman Fraksi PDI Perjuangan21.H Dede Koswara Fraksi PDI Perjuangan22.Tatan Kustandi Fraksi PDI Perjuangan23.M . Faisal Anwar (PARA PENGGUGAT)LAWAN Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (TERGUGAT)
    Irwan Setiawan, Fraksi Partai Golkar, berkedudukan di Gang RawaSalak, RT 003 RW 012, Kelurahan Sriwedari,Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi dalam halinisebagai Penggugat V;oSupratman, Fraksi Partai Golkar, berkedudukan di Jalan Pasir Pogoh, RT01 RW 08, Kelurahan Karang Tengah, KecamatanGunung Puyuh, Kota Sukabumi dalam hal ini sebagaiPenggugat VI;7. H. Gundar Kolyubi, Fraksi Partai Golkar, berkedudukan di Jalan R.
    Hapid Haris Rusyandi, Fraksi Partai Hanura, berkedudukan di JalanSiliwangi, Gang Oyo No.04, RT 01 RW 008, KelurahanCikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dalam hal inisebagai Penggugat IX;10. Yatna Rufiatna, Fraksi Partai Hanura, berkedudukan di Jalan Tipar No.108, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, KotaSukabumi dalam hal ini sebagai Penggugat X;11.
    Ardian Dinata, Fraksi Partai Gerindra, berkedudukan di JalanLimusnunggal, RT 03 RW 01, Kelurahan Cibereum Hilir,Kota Sukabumi dalam hal inisebagai Penggugat XV;16. Alit Gunawan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, berkedudukan diKampung Baru RI 05 RW 012, KelurahanLimusnunggal, Kecamatan Cibereum, KotaSukabumi dalam hal ini sebagai Penggugat XVI;17. H.
    Olih Solihin, Fraksi Partai Gerindra, berkedudukan di Jalan Sarana,RT 02 RW 08, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumidalam hal ini sebagai Penggugat XVII;18.
    Faisal Anwar, Fraksi Partai Amanat Nasional, berkedudukan di JalanAminta Azmali Bhayangkara, Kelurahan Sriwidari,Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi dalam halinisebagai Penggugat XXIll;Atut Wigati Fraksi, Partai Amanat Nasional, berkedudukan di JalanSubang Jaya, Kampung Subang Jaya, KelurahanSubang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi dalamhalinisebagai Penggugat XXIV;Fatimah, Fraksi Partai Amanat Nasioal, berkedudukan di Jalan BarosGang Masjid Jami Assholihin, Kelurahan Jaya Raksa,Kecamatan Baros
Pengadilan PN SIDIKALANG Perdata
Register : 08-05-2024 — Putus : 28-08-2024 — Upload : 28-08-2024
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sdk
Tanggal 28 Agustus 2024 — Penggugat:
ERWIN REIDEN LUMBAN GAOL A.MD
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
2.MAHKAMAH PARTAI PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
4.DPW ( Dewan Pimpinan Wilayah ) Partai PERINDO Propinsi Sumatera Utara
5.Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) Partai PERINDO Kabupaten Dairi
40 — 13
  • Penggugat:
    ERWIN REIDEN LUMBAN GAOL A.MD
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
    2.MAHKAMAH PARTAI PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
    4.DPW ( Dewan Pimpinan Wilayah ) Partai PERINDO Propinsi Sumatera Utara
    5.Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) Partai PERINDO Kabupaten Dairi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 21-05-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Partai Hanura),, DK
67 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Partai Hanura),, DK
    Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPPPartai Hanura), beralamat di Jalan Tanjung KarangNomor 7, Jakarta Pusat;2.
    Bahwa oleh karena itu yang terjadi perselisihan antara Penggugatdengan Tergugat dan Il adalah mengenai perselisinan internal partaipolitik, sehingga yang berwenang memeriksa dan memutus perselisihantersebut adalah Mahkamah Partai ic. Partai HANURA dengan namasebutan Dewan Kehormatan sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;3.
    gugatanPenggugat Perihal Perselisinan Partai Politik;4.
    Majelis Hakimyang mengadili untuk melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanmengenai alasanalasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatanperselisinan partai politik;Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan
    terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akanmempertimbangkan alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa, alasanalasan tersebut tidak dapat
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata
Register : 19-10-2023 — Putus : 31-01-2024 — Upload : 23-04-2024
Putusan PN TENGGARONG Nomor 91/Pid.Sus-Parpol/2023/PN Trg
Tanggal 31 Januari 2024 — - HAIDIR - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur - Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Versi Keputusan
33 — 43
  • - HAIDIR- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur - Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara Versi Keputusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 31-01-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 643 K/PDT.SUS/2011
DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI BURUH KOTA MEDAN, DEWAN PIMPINAN DAERAH ( DPD ) PARTAI BURUH PROPINSI SUMATERA UTARA, DEWAN PIMPINAN PUSAT ( DPP ) PARTAI BURUH; IR. REMON SIMATUPANG, M., SC.
35 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI BURUH KOTA MEDAN, DEWAN PIMPINAN DAERAH ( DPD ) PARTAI BURUH PROPINSI SUMATERA UTARA, DEWAN PIMPINAN PUSAT ( DPP ) PARTAI BURUH; IR. REMON SIMATUPANG, M., SC.
    partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik ;Ayat (4), berbunyiPenyelesaian internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan palinglambat 60 (enam puluh) hari ;2.
    dan DPP Partai Buruh (Tergugat Ill) ;Bahwa telah jelas dan terang Pencabutan Kartu TandaAnggota (KTA) atau pemecatan Ir. Remon Simatupang,M.Sc dari anggota Partai Buruh oleh Pemohon KasasiIll sesuai aspirasi Pengurus Ranting Partai BuruhKota Medan dan usulan dari DPC Partai Buruh KotaMedan (Pemohon Kasasi ), yaitu1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai BuruhHal. 54 dari 45 hal. Put.
    Remon Simatupang, M.Sc sebagai AnggotaDPRD Kota Medan dari Partai Buruh KotaMedan ;3. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai BuruhKota Medan menetapkan Sdr. Ir. JuliamanDamanik sebagai Anggota DPRD Kota Medandari Partai Buruh Kota Medan menggantikanSdr. Ir.
    Remon Simatupang, M.Scdari anggota Partai Buruh dan dari anggotaDPRD Kota Medan dari Partai Buruh (bukti T I28) adalah suatu tindakan ~ organisatorisPartai Buruh terhadap anggota Partai Buruhyang telah melakukan pelanggaran beratterhadap AD dan ART Partai Buruh tahun 20102015;Bahwa pencabutan Kartu) Tanda Anggota (KTA)a.n. Ir.
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 25-10-2023 — Putus : 25-01-2024 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN MADIUN Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Mad
Tanggal 25 Januari 2024 — Penggugat:
Ihsan Abdurrahman siddiq
Tergugat:
1.DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
56 — 36
  • Penggugat:
    Ihsan Abdurrahman siddiq
    Tergugat:
    1.DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
    2.DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
    3.DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 07-09-2023 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 04-03-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Ptk
Tanggal 27 Februari 2024 — Penggugat:
Dewi Merlina, SH
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia
Turut Tergugat:
Mahkamah Partai Solidaritas Indonesia
38 — 13
  • Penggugat:
    Dewi Merlina, SH
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia
    2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia
    3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia
    Turut Tergugat:
    Mahkamah Partai Solidaritas Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1876 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BINTANG REFORMASI, CQ DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BINTANG REFORMASI , CQ DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI BINTANG REFORMASI, Dk
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BINTANG REFORMASI, CQ DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BINTANG REFORMASI , CQ DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI BINTANG REFORMASI, Dk
    Bachtul Dari Partai BintangReformasi Dan Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilin DPRDProvinsi Sumatera Barat Periode 20092014 Dari Partai BintangReformasi dan Surat dari Tergugat (dhi DPC Partai Bintang ReformasiKota Padang) Nomor 043/Kpts/DPCPBR/ Pdg/V/2009 tanggal 02Jumadil Akhir 1430 H/27 Mei 2009 tentang Pencabutan Kartu TandaHal. 3 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012Anggota Partai Bintang Reformasi atas nama Sadr. Ir.Bachtul serta SuratTergugat (dhi.
    Menjadi anggota partai politik lain atau;d. Melanggar AD dan ART;Ayat (2) : Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan partai politk*;Pasal 7 ayat (1) ART Partai Bintang Reformasi;Ayat (1) : Anggota partai bintang reformasi dinyatakan berhenti karena :a. Meninggal dunia;b. Atas permintaan sendiri secara tertulis;c.
    Sekretariat DPP Partai Bintang Reformasi di Jl. K.H. Abdulah SyafiiNomor 2 Tebet Jakarta Selatan 12820;b. Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang ReformasiProvinsi Sumatera Barat di JI. Dr. Sutomo Nomor 43 BC PadangSumatera Barat;c. Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi KotaPadang di Jl.
    Penggugat selaku anggota partai.
    masih mengakuiPemohon Kasasi sebagai anggota Partai Bintang Reformasi;Ill.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 10-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 K/PDT.SUS/2012
ISHAK LIPUTO; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA
50 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ISHAK LIPUTO; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA
    jo UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Partai Politik;Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 joUndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka yang dimaksuddengan Perselisihan Partai Politik adalah: 1.
    Pimpinan Daerah Partai Golkar Lombok Barat ;3 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ;e Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 Nopember2002, No.
    UU No.2Tahun 2011 telah diatur secara tegas bahwa :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;Kemudian berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Golkarmenyatakan bahwa :Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalamPeraturan
    UU No.2 tahun2011 telah diatur secara tegas bahwa :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik;Kemudian berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Nomor 2 Tahun 2008 jo.
    Terlebih lagi, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) AD Partai Golkar, makayang memiliki handelings bekwaamheid hanyalah DPP Partai Golkar (in casuTergugat I), dan DPD Partai Golkar Prov.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 30-05-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 08-08-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 351/PDT/2022/PT DKI
Tanggal 8 Agustus 2022 — Pembanding/Penggugat : Deni Khaidir
Terbanding/Tergugat I : DPC PARTAI HANURA KABUPATEN SUKAMARA
Terbanding/Tergugat II : DPD PARTAI HANURA PRIOVINSI KALIMANTAN TENGAH
Terbanding/Tergugat III : DPP PARTAI HANURA
71 — 14
  • Pembanding/Penggugat : Deni Khaidir
    Terbanding/Tergugat I : DPC PARTAI HANURA KABUPATEN SUKAMARA
    Terbanding/Tergugat II : DPD PARTAI HANURA PRIOVINSI KALIMANTAN TENGAH
    Terbanding/Tergugat III : DPP PARTAI HANURA
Pengadilan PN RAHA Perdata
Register : 04-09-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN RAHA Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Rah
Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat:
YUSRAN, SH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM MUNA BARAT
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM
3.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASDEM SULAWESI TENGGARA
108 — 50
  • Penggugat:
    YUSRAN, SH
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM MUNA BARAT
    2.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM
    3.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASDEM SULAWESI TENGGARA
    Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Muna Barat, Alamat kantor di JalanPoros LagadiTondasi Desa Waulai, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna BaratSulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, yang beralamat di Jalan RP. Soeroso No.46 Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;3.
    Dewan PimpinanWilayah Partai Nasdem Sulawesi Tenggara, yang beralamat diJalan Made Sabara Bay Pass, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota KendariSulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut : Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertangal 29 Agustus 2018 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 04 September 2018,dibawah register Nomor: 10/Pdt.G/2018/PN.Rah Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata
Register : 30-05-2022 — Putus : 18-07-2022 — Upload : 18-07-2022
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Llg
Tanggal 18 Juli 2022 — Penggugat:
Nahwani
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa
2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa
3.Dewan Pengurus Pusat Partai kebangkitan Bangsa
77 — 22
  • Penggugat:
    Nahwani
    Tergugat:
    1.Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa
    2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa
    3.Dewan Pengurus Pusat Partai kebangkitan Bangsa
Pengadilan PN MAROS Perdata Khusus Parpol
Putus : 13-09-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN MAROS Nomor 27/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Mrs
Tanggal 13 September 2017 — Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN), 2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), 3. Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kab. Maros
251 — 0
  • II dan III untuk seluruhnya ;DALAM PROVISI- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT sebagian;2 Menyatakan PENGGUGAT HASANUDDIN Anggota Partai Amanat Nasional (PAN) yang sah.3 Menyatakan bahwa PENGGUGAT HASANUDDIN adalah Anggota DPRD Kabupaten Maros Periode 2014 s.d. 2017 yang sah.4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam
    Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN), 2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), 3. Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kab. Maros