FAUZI FARIED FRLAWANDPD PARTAI GERINDRA PROPINSI JATIM, Cs

Penggugat:
Murhaban
Tergugat:
1.Ketua DPP Partai Daerah Aceh Prov Aceh
2.Ketua Majelis Tahkim DPP Partai Daerah Aceh
3.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Daerah Aceh Kabupaten Aceh Selatan

Penggugat:
BURHANUDDIN MAHIR
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jambi

.;DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP PARTAI GOLKAR).;

., jabatan Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik,Sub Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara;11.Ani Turbiana, S.H., jabatan Kepala Seksi Analisa dan PertimbanganHukum Tata Negara, Sub Direktorat Hukum Tata Negara, DirektoratTia NGG AYE fansite ctinerecninnicireeenennhineianennnnnnteinneanntnmane12.A. Ahsin Thohari, S.H.,M.H., jabatan Kepala Seksi PenyelesaianPewarganegaraan, Subdit Pewarganegaraan, Direktorat Tata Negara;13. Tjasdirin, S.H.

Oryza, S.H., jabatan Analis Pertimbangan Hukum Tata Negara, SubditHukum Tata negara, Direktorat Tata Negara;15.lmam Choirul Muttagin, S.H., M.H., jabatan Analis PertimbanganHukum Tata Negara, Subdit Hukum Tata Negara, Direktorat Tata16.Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P., jabatan Analis Pertimbangan Hukumdan Advokasi Partai Politik, Subdit Hukum Tata Negara, DirektoratTata Negara j2ss22 sin en sense natn nese nese semen nnn seemmeennnaneeene17.R.

Penggugat:
FERDINANDO SOLOSSA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Maybrat
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar

,M.Kn
Terbanding/Tergugat I : DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Terbanding/Tergugat II : DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Terbanding/Tergugat III : DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Terbanding/Tergugat I : Ketua Dewan Etik Daerah Partai Keadilan Sejahtera kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : Majelis Penegak Disiplin Partai (MPDP) Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat III : Komisi Penegakan Disiplin Partai Dewan Etik Daerah Partai Keadilan Sejahtera, kota Balikpapan

Ali Makin
Terbanding/Tergugat I : Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : Mahkamah Partai Solidaritas Indonesia

Pembanding/Penggugat : ANTHONIUS SUPIT
Terbanding/Tergugat III : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KOTA BITUNG
Terbanding/Tergugat I : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM
Terbanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASDEM PROVINSI SULAWESI UTARA

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA, DK

DPC Partai PDIP Kab. Seruyan Prov. Kalteng2. DPC Partai Demokrat Kab. Seruyan Prov. KaltengmelawanKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

Anmad Ruswandi dan H.Sutrisno, S.H., yang diusul oleh gabungan partai politik yang terdiri dari :PDIFP, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional,Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrattingkat Kabupaten Seruyan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah ou... eee eeeHALAMAN 40 dari 125 hal Pkr.

Sutrisno, S.H., yang diusul oleh ParaPenggugat bersamasama dengan Partai Hanura, Partai KebangkitanBangsa, Partai Amanat Nasionai, Partai Gerindra, dan Partai PersatuanPembangunan, tidak dirugikan, demikian pula Tergugat Il Intervensi,karena jika salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 ataukedua Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak akanterselenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten

., secara berpasangan sebagai satu kesatuan pada pemilihan umumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013,karena selain Para Penggugat, faktanya terdapat partai politik lain yakniPartai Hanura, partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, PartaiGerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan tingkat Kabupaten Seruyanyang merupakan gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan CalonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah H. Ahmad Ruswandi dan H.

sejumlahorang.maka yang berhak dan memiliki kepentingan hukum seharusnya adalahPasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua), bukan Penggugat, selain itu hematPemohon, tidak hanya Para Penggugat yang mengusung Pasangan CalonNomor Urut 2 (Dua) melainkan diusung gabungan partai politik : PDIP, PartaiHanura, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, PartaiGerindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat., Dengandemikian berdasarkan azas zonder belang geen rechtsingan seyogyanyagugatan Para

Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakalpasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model BKWK.KPUPartai Politik) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partaipolitik atau para pimpinan partai politik yang bergabung.; (2).

YOHANIS SAMPEBULU VS PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN DEWAN PENGURUS KABUPATEN TORAJA UTARA

yang tertuang dalam Akta Revisi tanggal 15 Juli 2010menyebutkan: "Anggota PDK dapat diberhentikan karena:Melanggar Konstitusi dan Peraturan Partai;Melanggar Kebijakan Partai;Dihukum oleh Pengadilan Negeri, baik Perkara Pidana maupun Perdata;Mencemarkann Nama Baik Partai";Selanjutnya dalam Pasal 33 Anggaran Dasar Partai Demokrasi Kebangsaanmenyebutkan:12Pengambilan Keputusan disetiap tingkatan Partai dilakukan secara Demokratis;Jika pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud

Politik, perselisihanpartai politik diselesaikan secara internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD/ART.

Ketentuanketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:e UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 32 mengatur:1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur dalam AD/ART;2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;e Pasal 33 mengatur:1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32tidak tercapai, penyelesaian

perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;e Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Nomor VI/KongNas 11/2010 tentang Anggaran dasar PDK tanggal 29 Juli 2010, Pasal 59menyatakan "Kewenangan Ombudsman Nasional adalah menyelesaikan perselisihaninternal Partai"; Pasal 60 "Perselisihan internal Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59meliputi antara lain:a.

Keberatan terhadap keputusan pimpinan partai;Hal.9 dari 15 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt.SusParpol/2014e Bahwa pada kenyataannya, Penggugat belum pernah mebawah masalahpemberhentiannya pada proses internal Partai Politik sebagaimana diatur dalamketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 dan AD Partai Demokrasi Kebangsaansebagaimana tersebut di atas.

PERI PRATAMA, SH >< DPP PARTAI KARYA PEDULI BANGSA dkk

DPP PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB) Cq. DPD I PKPBPROPINSI LAMPUNG Cg. DPD Il PKPB KABUPATEN TULANGBAWANG, berkedudukan di Jalan Negara Gunung Sakti No.53 MengQala; Semula Tergugat I, sekarang Terbanding I; 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATENTULANG BAWANG, beralamat di Jalan Cemara Menggala; Semula Tergugat Il, sekarang Terbanding Il; Page of 63.

Hj HUZULIAMELAWANDEWAN PIMPINAN PARTAI INDONESIA SEJAHTERA (DPP-PIS)

politikatas nama Penggugat oleh karena Penggugat telahmengundurkan diri sebagai anggota partai politik IndonesiaSejahtera dan menjadi Calon Legeslatif dari Partai lain dansaat ini sebagai daftar calon tetap anggota DPRD Kota bauBau ;Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Partai PolitikNomor 2 Tahun 2011 bahwa keanggotaan partai politiksuatu partai dinyatakan berhenti jika anggota partai Politiktersebut pindah partai dan mengundurkan diri, Penggugatdalam konteks gugatan ini telah pindah partai danmengundurkan

partai setiap surat yang ditujukan padaanggota partai harus mencantumkan identitas lengkap termasuk NomorKeanggotaan Partai.

GUGATAN OBSCUR LIBELS ;Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena tidakmempunyai dasar hukum dan tidak menjelaskan ketentuan hukum apa yangtelah dilanggar oleh Tergugat ;1617DALAM POKOK PERKARA:Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Partai Politik Nomor 2 Tahun2011 bahwa keanggotaan partai politik suatu partai dinyatakan berhenti jikaanggota partai Politik tersebut pindah partai dan mengundurkan diri,Penggugat dalam konteks gugatan ini telah pindah partai danmengundurkan diri sebagai

Menjadi anggota partai politik lainserta 4.

dalam hal ini adalah Partai IndonesiaSejahtera;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU NO.2Tahun 2011 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimaa diatur dalam Ad dan ART;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2)UU NO.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa penyelesaianperselisihan internal Partai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukanoleh Mahkamah Partai

HAMZAH PULUHULAWA, S.E VS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN) Cq. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGAH cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL KABUPATEN TOLITOLI

Delegationof authority ini tidak dapat dicabut kembali paska pemilu karena sifatnyabukanlah "mandatum" atau mandat dari partai (Tergugat). Olehkarenanya berdasar hasil pemilu tahun 2009 Penggugat telah menjelmamenjadi wakil rakyat bukannya wakil partai;.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;2. Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikmenyatakan:1.

Nomor 107 K/Pdt.SusParpol/2014Anggota Partai Politik lain, dan namanya terdaftar dalam DCT sebagai calonanggota DPRD Kabupaten Tolitoli dari Partai Gerakan Indonesia Raya;Mungkin Penggugat lupa, atau berpurapura lupa, bahwa Berdasarkan AD/ART, sangat jelas disebutkan bahwa Partai Politik mempunyai kewenanganuntuk melakukan Pergantian Antar Waktu ( PAW ), karenanya hal tersebutadalah merupakan hak Partai pengusung yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN);Tidak itu saja, Jika partai politik melakukan

Bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli, kurang cermat dalam menerapkanketentuan pasal 32 ayat (2) UndangUndang R.I Nomor 2 Tahun 2011Tentang Partai Politik, yang secara tegas menentukan bahwapenyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh suatumahkamah Partai Politik atau sebutan lain, sedangkan di dalam internalPartai Peduli Rakyat Nasional itu sendiri hingga saat ini belum memilikiMahkamah Partai Politik, atau sebutan lain misalnya suatu bentuk forumyang dibentuk untuk menyelesaikan

Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara ini perselisihnan tersebut belum diselesaikanoleh Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008

Penggugat:
SOVAN HASLIN PRADANA, SE
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWA TENGAH
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA SEMARANG

gajinya guna disetorkanke partai sebagaimana yang ditetapkan partai.

Surat Keputusan Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III adalahkeputusan Partai Politik.

; (5)pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadapkeputusan Partai Politik.2.

Bahwa Pasal 32 Undang Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam ADART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan

Partai Amanat Nasional;6.

Jeneponto dari Partai Amanat Nasional yang sah dengan masa jabatan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. ----------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Jeneponto dari Partai Amanat Nasional antara Penggugat SYAHRIR KHANNA dengan HASANUDDIN. ---5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----------------------------------------6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);--

SYAHRIR KHANNA ---- (Penggugat)DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL Cq. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI AMANAT NASIONAL Cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANAT NASIONAL (Tergugat I)DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO (Tergugat II)

Jeneponto(Partai Amanat Nasional), Jenis Kelamin : Laki laki, Agama :Islam, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jl. Kelara No. 5, Kel.Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto; Selanjutnya disebut sebagai .................+ PEN AT; DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL Cq. DEWANPIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI AMANAT NASIONAL Cq.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANATNASIONAL, berkantor di Jalan Pahlawan No. 199 Kel. Empoang,Kec. Binamu, Kab.

Bahwa pada tahun 2012 sekitar bulan Pebruari Dewan Pimpinan Daerah (DPD)Partai Amanat Nasional Kab. Jeneponto mengusulkan Pergantian antara waktu(PAW) anggota DPRD Kab. Jeneponto antara SYAHRIR KHANNA Penggugatdan HASANUDDIN kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai AmanatNasional dengan surat No. PAN/21.16/B/KS/002/II/2012 tertanggal 9 Pebruari.

Bahwa usulan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kab.Jeneponto, kemudian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasionalkemudian memberikan persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab.Jeneponto dari partai Amanat Nasional Dapil antara SYAHRIR KHANNAPenggugat dan HASANUDDIN kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PartaiAmanat Nasional wilayah Sulawesi Selatan dengan Surat No. PAN/A/KWSJ/006/II/201 2, tertanggal 22 Pebruari 2012;.

Bahwa kemudian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasionalwilayah Sulawesi Selatan kemudian mengeluarkan Rekomendasi persetujuanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Jeneponto, antara SYAHRIRKHANNA Penggugat dan HASANUDDIN dengan surat No. PAN/2 /BKS/074/IV/2012, tertanggal 7 April 2012;. Bahwa dengan surat Rekomendasi tersebut kemudian Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Partai Amanat Nasional Kab. Jeneponto kemudian mengajukan kepadaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.

Gugatan Kekurangan Pihak; 2220Bahwa seharusnya Penggugat melibatkan dalarn gugatan orang yang akanmengganti dan atau memPAW Penggugat sebagai pihak dalam gugatan, karenaorang yang akan mengganti dan atau memPAW Penggugat adalah pihak yang telahmengajukan gugatan secara Internal kepada DPP Partai Amanat Nasional, danpunya kepentingan langsung dalam gugatan ini; DALAM POKOK PERKARA : 27202 222220 nono ncn cnn cnn nn ncn nce ences cnn1.

KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN c.q. SEKRETARIS JENDERAL PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP-PPP), DKK

pada tanggal 15 Januari 2011yang dengan tegas menyatakan:Ayat (1) : Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partaipolitik sebagaimana diatur di dalam AD ART; Ayat (2) : penyelesaianperselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang di bentukoleh partai politik;d Ayat (5): putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat finaldan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaandengan

(Vide Pasal 16 ayat huruf d UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 Tentang Partai.Bahwa Peristiwa Hukum yang menimpa Penggugat mengenai pemberhentiansebagai anggota/pengurus partai politik oleh pimpinan partai politik yangbersangkutan merupakan perselisihan internal partai politik yang bersangkutanHal. 11 dari 24 hal, Put.

karena proses danmekanisme pemberhentian Penggugat dari keanggotaan PPP tidak sesuai denganAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, yangsaat ini sedang diproses di Internal Partai PPP tersebut".

(Vide Pasal 32 ayat 5 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik);4 Bahwa dalam hal Penyelesaian Perselisihan Partai Politik a quo tidaktercapai, maka Penyelesaian Perselisihan Partai Politik baru dapat dilakukan melaluiPengadilan Negeri.

Udin Kamaludin, A.MA DariJabatannya Sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian DewanPimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan KabupatenCimahi Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan,Penggugat/Pemohon Kasasi juga telah melakukan PendaftaranGugatan ke pihak Mahkamah Partai DPP PPP JalanDiponegoro Nomor 60 Jakarta, dengan Nomor Pendaftaran48/PIP/MPDPP.PPP/2014 tertanggal 26 September 2014,namun sampai saat ini belum dilakukan pemeriksaan di pihakMahkamah Partai DPP PPP.Bahwa karena tindakan Para

Pembanding/Penggugat : Amirul Muchtar, SE
Terbanding/Tergugat I : Ketua Umum DPP Partai NasDem. Bpk Surya Paloh
Terbanding/Tergugat II : Mahkamah Partai Nasdem
Terbanding/Tergugat III : Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan

M.Comm
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERINDRA NTB