Ditemukan 1320 data
16 — 1
sebagai anak yatimyang memerlukan perlindungan baik untuk kemaslahatan diri pribadinya maupunhartanya karena belum dewasaBahwa Pemohonlah yang selama ini mengurus, mendidik, memelihara, danmencukupi kebutuhan cucu Pemohon tersebut baik secara moral maupun matreriilBahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk memenuhi salah satu persyaratanmeminjam uang dengan jaminan sertifikat yang tertera pada poin 3 tersebut, atasnama peminjam ANAK KETIGA PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON (anakPemohon ke 3) di PT Bank PNM
186 — 41
PNM (Permodalan Nasional Madani) Syariah Bukittinggi, beralamatKompleks Ruko Jalan Raya Jambu Air Kota Bukittingg1;Selanjutnya disebut Tergugat IT;Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.BktPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBukittinggi pada tanggal
PNM (Permodalan Nasional Madani) ULAMM Syariah Bukittinggi denganpinjaman sebesar Rp. 2000.000.000, dan yang mengajukan pinjaman tersebutadalah Penggugat III sendiri.710Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dalil gugatan Para Penggugatpada 10 ini dimana yang membuat hutang pada DER adalah Penggugat IIIdan tidak ada hubungan untuk membayar hutang der tersebut kepadaTergugat I.Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dalil gugatan Para Penggugatpada 11 ini adalah suatu yang tidak beriktikat baik menuduh
Bahwa mengenai masalah syariah telah diatur oleh UUPerbankan Syariah dalam Bab IX pasal 55 ayat (1) bahwa penyelesaian sengketaPerbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat tidak menanggapidalam repliknya;Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.BktMenimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa Tergugat IIT adalah PT PNM
61 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
PNM tidakmemberikan pembiayaan secara langsung namun pembiayaan danpenyaluran kredit program telap dilaksanakan melalui Bank Pelaksana;2. Syaratsyarat pengajuan KKPA dimaksud antara lain adalah:a. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir (audited):b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank:c. Company profile BPD Sultyra;d. Feasibility Study dari Proyek yang diajukan;e.
PNM) di Jakarta sebagai salahsatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi oleh pemerintah untukmengelola penyaluran kembali Angsuran Kredit Likuiditas Bank Indonesia(KLBI) dengan surat Nomor 401/Krd.BPD/2000 tanggal 6 September 2000 yangberisikan permohonan agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) SulawesiTenggara dapat dipercaya menjadi salah satu Bank Pelaksana PenyaluranDana Kredit Koperasi Primer untuk Anggaran (KKPA);Atas dasar Surat Permohonan Direktur Bank Pembangunan Daerah(BPD) Sulawesi
PNM) di Jakarta, kemudian mengirimkan surat balasan Nomor 965 / PNMKP / IX /2000 tanggal tanggal 18 September 2000 perihal Likuiditas InvestasiKKPA An. KUD MUKTI TANI yang berisikan 2 (dua) hal yaitu:1. Pelaksanaan KKPA di PT.PNM adalah tetap mengacu seperti yangdilaksanakan oleh Bank Indonesia sebelumnya, sehingga PT.PNM tidakmemberikan pembiayaan secara langsung namun pembiayaan danpenyaluran kredit program tetap dilaksanakan melalui Bank Pelaksana;Hal. 15 dari 46 hal. Put.
(telah disita) sehingga apabila Kredit tersebut macetBank rnendapat laba dengan hasil penjualan/Pelelangan Jaminan Kredittersebut di atas dan hal ini sudah diatur baik dalam perjanjian KreditSurat pengikat Jaminan (APHT) maupun dalam UndangUndang Nomor10 Tahun 1998 Tentang Perbangkan dan dalam KUH Perdata TentangPerjanjian, lagi pula dana Kredit tersebut bukan bersumber dan APBDataupun APBN tapi bersumber dan PT.Permodalan Nasional Madani(PNM) yang pengembaliannya di angsur setlap bulannya berdasakanMOU
artara PT PNM dengan BPDSULTRA dengan mendebetRekening BPOSUL TRA pada Bank Indonesia Cabang Kendari dengandemikian pengembalian/pelunasan Kredlt oleh para Ketua Kelompoktani ataupun pelelangan atas Jaminanjaminan kredit tersebut bukanDisetor ke Kasda ataupun ke Kas Negara tetapi disetor kepada 8PDSULTRA sebagai mana diatur di BAB Ill Pasal 4 (empat) SuratKeputusan Direksi PT.
ANDREAS YUDHOTOMO, SH., MH.
Terdakwa:
MIFTAHUL AODIN BIN H. UNI BASUNI
31 — 25