:ccccecseeseeeeesseeeeeees RP 6.000,00REG aK Shicxicccns 22:5 smemcuen scons sseommmees ERP LO.000,00Jumlah Rp 206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1// HK.02/ X /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon (SUWANDY S )Banda Aceh, 21 Oktober 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUH KeRTRB ROR (Pe LP MRR ae Nomor 177/Padt.P/2019/PN Bna.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor 177/Padt.P/2019/PN Bna.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapbkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/Akta.Pid/2018/PN.Mdn,yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan yangmenerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Medan tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus

PUTUSANNomor: 07/Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.PLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yangmengadili perkara perkara tindak pidana korupsi, pada Pengadilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama LengkapTempat LahirUmur / Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaan/Warga negaraTempat TinggalAgamaPekerjaanPENAHANANEFRAIM, SP;Tolitoli48 tahun / 06 September 1966LakilakiIndonesiaJl

diterbitkan Saksi tidak tahu, yangSaksi ketahui hanya mengenai objek sengketa saja ; Bahwa, Saksi dapat mengetahui mengenai objek sengketa tersebut, karena Saksidiberitahukan oleh yang bersangkutan pada saat diminta untuk menjadi Saksi ; Bahwa, Saksi sudah tidak ingat waktu persisinya kapan Saksi diberitahukan mengenai objek sengketa dimaksud ; Bahwa, menurut yang disampaikan oleh Penggugat kepada Saksi, Penggugatdivonis dengan pidana penjara selama dua tahun delapan bulan oleh PutusanPengadilan TIPIKOR

; Bahwa, Saksi mengetahui, apakah terhadap putusan tersebut Penggugatmengajukan Banding atau tidak ; Bahwa, yang Saksi ketahui adalah putusan tersebut dijalankan oleh Penggugat dan pasa saat ini yang bersangkutan sudah bebas ; Bahwa, kelerangan yang Saksi berikan pada persidangan hari ini sama dengan keterangansebagai Saksi, yang Saksi berikan pada persidangan di Pengadilan TIPIKOR ; Bahwa, Saksi tidak tahu apakah keterangan yang Saksi berikan pada persidangandi Pengadilan TIPIKOR dipertimbangkan

atau tidak oleh Majelis Hakim TIPIKOR pada saat itu ;Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Ahli, dan Tergugattidak menghadirkan Saksi maupun Ahli, walaupun telah diberi Kesempatan secara patut ;Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan, dengan suratnya masingmasing tertanggal 22 Februari 2016 ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaanterhadap sengketa a quo, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapandan Berita Acara Persidangan sengketa a quo, yang

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3Desember 2016 ;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1Januari 2017;8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;9.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret2017 ;10.

Pengadaan PLTMH Elelim Tahun 2011 dan Surat Perjanjian(Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentangpekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Pengadaan PLTMH Elelim Tahun 2011 dan Surat Perjanjian(Kontrak) Nomor : 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentangpekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

dari Akta Permintaan Banding Nomor: 26/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN Jap dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secaraseksama dan patut kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2015 danpermintaan banding Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan secara seksama dan patutkepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari masingmasing Akta Pemberitahuan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2015/PN Jap oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tindak Pidana Tipikor

sedangkan pekerjaanpabrikasi turbin dan pipa pesat belum di pasang atau dikerjakan, namun barang barang tersebutsudah berada di gudang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo, atas dasar pemikiran ituPengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas dasarpertimbangan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimanaakan disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan PengadilanTindak Pidana Tipikor

Nomor : 153/KEP/2018 Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil YangTelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepada Bupati selakuPejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak denganhormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dantelah diputus oleh Pengadilan Tipikor

dijelaskan oleh Tergugat pada huruf a di atas, jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahanBahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas,fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya denganpengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidangatau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdatadan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi), tetapitidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang di bidangkepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutus perkara dibidang kepegawaian karena memang bukan kewenangannya, apalag!

Bahkan Penggugat juga telah membuat surat pernyataanuntuk tU; 2222222 n2 nono n nn nnn nnn nnnTergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikansimpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpaPenggugat dan kawankawan, karena sejak awal sesungguhnyaTergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuandalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakan untukmengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda,sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan 15 Nopember 2012;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Samarinda, sejak tanggal 16 Nopember sampai dengan 14Januari 2013;Hal. dari 83 hal. Put. Nomor 1923 K/Pid.Sus/20138. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejaktanggal 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2013;9.

Tipikor/2012/PN.Smda, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa padatanggal 18 Juni 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2013, dari Jaksa PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari itu juga;Memperhatikan pula, memori kasasi tanggal

Pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilanmasyarakat serta belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa.Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSamarinda yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwadengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta dendasebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurunganselama 2 (dua) bulan kurungan dikurangi

Tipikor/2013/PT.KT.Smda, jo. Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 5 Maret 2013 Nomor :42/Pid.

M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung, sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Tid. Ttd.M. S. LUMME, S.H., Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.Ttd.LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H. M.H.

PRINT 2 / 0.5.22 / Ft.1 / 01 /2015 sejaktanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015;4.Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Pebruari 2015. No.28/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby. sejak tanggal 03 Pebruari 2015 sampai dengan 04 MaretHal dari 63 Putusan No. 28 /Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13Pebruari 2015. No. 28/Pid.Sus/TPK/2015/PN .

Buduran Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 Pebruari 2015 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 03 Pebruari 2015, Nomor 28 / Pid.Sus / Tpk / 2015 /PN.

Sby. tentang penujukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 04 Pebruari 2015, Nomor 28 / Pid.Sus / Tpk / 2015 /PN.

Yahya Harahap, SH., PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP, , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006halaman 120);222225 =Bahwa memperhatikan butir tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberimakna unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor akanmemperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwaunsur secara melawan hukum dengan tindak pidana korupsi adalah mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatanmelawan

Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh SAMSUL HADI,SH. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa dengan didampingioleh Penasehat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISAHMAD, SH. MH H.MOESTOFA, SH.MHTITI SANSIWI , SHPANITERA PENGGANTIHj ERNA PUJI LESTARI SH.MH.Hal 63 dari 63 Putusan No. 28 /Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby

::cceeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseaeees Rp. 6.000,00JUMMAN 0.2... ecccccccceccceceeeeeeeeeeeeeeecaeeeeeeeseeseeaeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Muhammad Aidil Muzar (Pemohon).Banda Aceh, 3 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,Drs. EFENDI, S.H.NIP. 19661226199003 1 003 Halaman 7 dari 7 hal.

Akhmad, S.H.Perincian biaya :Pendaftaran Rp. 30.000.00Pemberkasan/ATK Rp. 75.000,00PNBP Relas Panggilan Rp. 10.000,00Sumpah Rp. 20.000,00Redaksi Rp. 10.000.00Meterai Rp. 6.000,00 Jumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);Salinan Penahanan ini sesuai dengan aslinyaPANITERA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR MANOKWARIFRANDS, S.H. Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Mnk

Uang sebesar Rp505.800,00, (lima ratus lima ribu delapan ratusrupiah);Dikembalikan kepada saksi Suardi Saari Nur bin Saari.Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu No.35/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL tanggal 15Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa H.

INDRAANTONI bin Bahadil Usman; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi PengadilanNegeri Bengkulu Nomor: 35/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL tanggal 15Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenairedaksi dari barang bukti poin 107.Menyatakan Terdakwa H.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 05 / Akta.Pid /Tipikor / 2013 / PN.BkI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaHal. 56 dari 74 hal.

Tipikor / 2013 / PT.BKLtanggal 07 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.35 / Pid.B / TIPIKOR / 2012 /PN.BKL tanggal 15 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenaitu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkaratersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi / Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebaniuntuk

Tipikor / 2013 / PT.BKL tanggal 07Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu No.35 / Pid.B / TIPIKOR / 2012 / PN.BKL tanggal15 Februari 2013;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa H. INDRA ANTONI bin USMAN (Alm). terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimanadakwaan Primair;2.

SUARDI, AM mengajukan banding diPengadilan Tinggi Padang namun Pengadilan Tinggi Padang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan nomor putusan03/TIPIKOR/2011/PT.PDG tanggal 28 Juni 2011 dan dikuatkan denganPutusan Mahkamah Agung nomor putusan 777/K/PID.SUS/2012 tanggal 24Juli 2012.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3)Hal. 9 dari 73 hal. Put.

danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalamrangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaanpenyimpangan/penyalahgunaan dana kegiatan pengadaan tanah untukbangunan kantor Pengadilan Agama Maninjau Kecamatan TanjungRaya Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2007 Nomor LAP058/PW03/5/2010 tanggal 20 April 2010 dan sesuai dengan Putusan PengadilanNegeri Lubuk Basung Nomor 112/Pid.B/2011/PN.LB.BS tanggal 12 April2011 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor03/TIPIKOR

No. 2109 K/Pid.Sus/2016objektif tentang tujuan penegakan hukum dari dimensi yang beragam sekaligussebagaimana yang diungkapkan oleh Gustave Radbruch, bahwa tujuan hukumitu bukan hanya sematamata untuk mencari dan mewujudkan kepastianhukum, tetapi juga untuk keadilan dan kemanfaatan.Alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi Il/Terdakwa :1.Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang Nomor 3/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 23 Mei 2016 telahdiberitahukan kepada Pemohon tanggal

, dan kepada Terdakwa harusdijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, makadakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi l/Jaksa/Penuntut Umum dapatdikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwadinyatakan ditolak, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR

SYAMRI ADNAN, S.H., M.HI. tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG diMANINJAU tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR/2016/PT.PDG. tanggal 23 Mei2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg tanggal 15Maret 2016 ;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.M.

Sutan Iskandar Muda No. 98Meuraxa Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bna tanggal 30 Juli 2019tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang

Nomor : 1735 atas nama Hamzah bin Rajab yangterkena pembangunan ruas jalan tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa diArea Pintu Tol Ngurah Rai, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung sebesar Rp. 1. 921.620.000,00 (satu milyar sembilanratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai denganbukti P4, P5, P6 dan P7 yang dititipkan (dikonsinyasi) pada PengadilanNegeri/Tipikor dan Hubungan Industrial Denpasar dengan rincian untukuang ganti rugi tanah sebesar Rp. 1.771.000.000,00 (satu

oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejaktanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejaktanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampaidengan tanggal 28 November 2018;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

RECAKSI...........cccccceccseeceeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 116.000,(Seratus enam belas ribuJumlah rupiah)Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 165/Padt.P/2020/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ XII /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon(FERAWATI)Banda Aceh, Desember 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 8 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 165/Padt.P/2020/PN BnaHalaman 9 dari 7 Halaman, Penetapan

No. 04/TIPIKOR/2013/PTY Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Jo.No. 1168 K/PID.SUS/2013 Pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia; 2. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2013 dalam PerkaraPidana Korupsi Sebagaimana terdaftar dalam Register perkara No.15/Pid.Sus/2012/P.TpkorYk. pada Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Saryoto, S.Pd.

bank periode tanggal 3 Maret 2008 s/d 4 Juni 2009.Terlampir dalam berkas perkara Terdakwa.1. 1 (satu) unit DVD Player merk LG warna hitam dibeli bulan Juni 2008.2. 1 (Satu) reciver merk matrix bulan Juni 2008.3. 1 (satu) buah karpet warna merah bergambar mini the pooh dibeli bulanSeptember 2008.Dirampas untuk Negara.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 55/Pid.Sus/Tipikor

No. 143 PK/Pid.Sus/2014Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :Adapun dasar dan alasan pengajuan permohonan/risalah Peninjauan Kembaliini adalah sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 08 April 2014, Pemohon Peninjauan Kembalimenerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 55/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR;Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon PK tidak melakukan upayahukum banding sehingga

pemanggilan Pemohon PK oleh pihak kepolisian jelasperbuatan pidana yang disangkakan adalah Penggelapan dalam jabatan.Bahwa berdasarkan point 6 di atas jelas Pemohon PK telah melakukantindakan indisipliner yang merugikan perusahaan yaitu penyimpangan danapenerimaan samsat Bagan Siapi api dan perbuatan tersebut merupakanpidana umum yaitu tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimanadiatur dalam Pasal 374 KUHPidana.Bahwa berdasarkan point 7 di atas jelas bukan kompetensi absolut dariPeradilan Tipikor

PUTUSANNo. 55 PK/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:Nama : M.

No. 55 PK/Pid.Sus/20144.Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No. 16/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm tanggal 7 Februari2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa M.

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, tanggal 7 Februari2012 Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bjm yang dimintakan bandingtersebut;3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1223 K/Pid.Sus/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: M.