Ditemukan 20445 data
13 — 0
Ke mudi an pemer iksa an dilanjut kan denganmembacakan surat gugatannya yang is inya tet apdipe rtah ankan olehPenggugat;eeeeeeeeMenimbang, bahwa Penggugat tidak lagimenambah kete rangannya kemudian mengajukan buktisurat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/ 9/ XI1/1984tanggal 07 Nopember1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKabupaten Proboling go; Bahwa bukti P.1 tersebutdiatas tel ah bermaterai cukup dan setel ah dic ocokkansesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterimasebagai
Agustina Sinulingga
27 — 12
Tertanda bukti P3;Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 267/42/VIII/86 An. Agoestina Sinulinggadan DARMAWATI. Tertanda bukti P4;Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 02.0202.170865.0001, yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenLangkat. Tertanda bukti P5;Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama AgustinaSinulingga. Tertanda bukti P6;Penetapan No. 59/Pdt.P/2021/PN Stb, halaman 2 dari 6 halaman7.
6 — 0
Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama orang tua anak Nomor : 267/05/VIII/1998 Tanggal 03 Agustus 1998 yang dibuat dan ditanda tangani olehKepala Kantor Urusan Agama Di, Kabupaten Madiun, bermeterai cukupdan telah dicocokan sesuai dengan aslinya ( P. 7);8.
38 — 3
dan IRMINA TITIK PURWANTI, buktitertanda P2) 27+ 22+ 222 eon nnn nn nn nnn nnn nnn nn en nee nen nnnFoto copy Kartu Keluarga No.1354, tanggal 14 Juli 2003, atas namaKepala Keluarga EDI PARWANTO, bukti tertanda P3;Foto copy Surat Tanda tamat Belajar Sekolah Menengah Umum TingkatAtas (S M A ), Swasta GAJAH MADA Surakarta No.03.Ocoh 0309725,tanggal 25 Mei 1990, atas nama EDI PARWANTO, bukti tertanda P4;Foto copy Surat Keterangan Pengganti llazah asal sekolah SMP Negeri6 Sragen, Nomor : 421.2 / 289 / 267
124 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri KeuanganNomor 267
81 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas nama Hi Samson, SHM Nomor 267(Pekon) bahway seluas 14.995 m?atas nama Hi Samson, SHM Nomor 268(Pekon) bahway seluas 12.670 m2,atas nama Hi Samson, SHM Nomor 269 (Pekon) bahway seluas 19.710 m?atas nama Hj. Karan Misawati, SHM Nomor 270 (Pekon) bahway seluas19.710 m? atas nama Hi Samson, semuanya terletak di Desa/Kelurahan(Pekon ) bahway, Kecamatan Balok Bukit, Kabupaten Lampung Barat;17.3 bidang tanah yang berdiri dari SHM Nomor 118/Simpang Luas seluas20,000 m?
atas nama Hi.Samson, SHM Nomor 267 (Pekon) bahwayseluas 14.995 m? atas nama Hi Samson, SHM Nomor 268/(Pekon)bahway seluas 12.670 m?, atas nama Hi Samson, SHM Nomor269)/Pekon) bahway seluas 19.710 m? atas nama Hj. Karan Misawati,SHM Nomor 270 (Pekon) bahway seluas 19.710 m?
Samson, SHM Nomor 267(ekon) bahwayseluas 14.995 m? atas nama Hi Samson, SHM Nomor 268(Pekon)bahway seluas 12.670 m2, atas nama Hi. Samson, SHM Nomor 269(Pekon) bahway seluas 19.710 m? atas nama Hj. Karan Misawati,SHM Nomor 270(Pekon) bahway seluas 19.710 m? atas nama HiSamson, semuanya terletak di Desa/Kelurahan (Pekon) bahway,Kecamatan Balok Bukit, Kabupaten Lampung Barat;3 bidang tanah yang berdiri dari SHM Nomor 118/Simpang Luasseluas 20.000 m?
42 — 10
0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 249.00 172.00 Tm/F16 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 252.00 172.00 Tm/F16 1 TE(43) 1(5) 2(30263) TdETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 283.00 172.00 Tm/F16 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 286.00 172.00 Tm/F16 1 TE(42525250) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 310.00 172.00 Tm/EL6 2 DE(11) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 313.00 172.00 Im/F16 1 TECOLA =5) 2B341124211623) 267
) 17) 11L167) 1111) 22) 2345) 267) 110) 15) 2335) TdBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 507.00 172.00 Tm/F16 1 TE(11) ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 510.00 172.00 Tm/F16 1 TE(13) 1(2) 2(345) 2(17) 1(262111) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 150.00 Tm/F16 1 TE(I55) 23047) 15) 211) 92(11) 92(23) 2(2) 2(34222) 2(17) 1(5) 2(11) 92(242) 2(2165) 2(17) 1(5) 2(11) 92(205) 2(34 11) 92(67) 1(5) 2(27) 1(N2ZG2215) =2(A311) 92(222) 2(Llj) 92(1) 2(2) 2(345) 2(67
) 1(10) 1(5) 2(A311) 92(43) 1(7) 1(34225) 2(17) 1(11) 92(1) 2(2) 2(2117) 1(5) 2(13) 1(5) 2(I1 92(47) 1(5) 2(27) 1(7) 1(LSL 2) 82(10) 1(2) 2(157) 1(3011) TadETQqBOsT000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 128.00 Tm/F16 1 TF(65) 2302610) 12611) 158626245) 2205) 2225) 2311) 158242) 23202) 210) 12) 223) 25) 27) 15) 2311) 15813) 12) 210) 15) 210) 1267) 111) 158242) 22165) 213) 15) 27) 15) 2311) 15862) 2345) 2311) 158155) 2317) 1265) 2311) 15813) 12) 267) 15) 217) 1162135) TdETQqBI0.000 0.000 0.000
85 — 25
8O9R87EeArtinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)sebagai pemberian dengan penuh kerelaan 267. kemudian jika merekamenyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senanghati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yangsedap lagi baik akibatnya.Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, bahwa mahar(maskawin) yang di hutang wajib di bayar penuh apabila isteri di ceraidalam keadaan Bada duhul sebagaimana bunyi makhadz Al muhadzabsebagai berikut
20 — 14
tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
9 — 0
Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nikah dariKantor Urusan Agama Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Nomor:KK.11.7.05/PW.01/267/ 2013, tanggal 31 Oktober 2013. (P.1);2. Surat Penolakan Pernikahan Nomor: KK.11.7.05/PW.01/268/2013tanggal 31 Oktober 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keyjajar,Kabupaten Wonosobo. (P.2);3.
129 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1980/B/PK/Pjk/2020dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
24 — 10
Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambilalin majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bulugun Nikah (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapikedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung padakecerdasan/kedewasaan berfikir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengamatannyadipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuandengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti
13 — 9
Bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/86/11/2015 yang dikeluarkan oleh PPN KantorUrusan Agama Kecamatan Tallo , Kota Makassar tanggal 23 Februari 2015, telah disesuaikan dengan surat aslinya,bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti P.2.
98 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bin MUNIR tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DakwaanPrimair dan Dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa RAHMAT Bin MUNIR dari segala dakwaan JaksaPenuntut Umum;Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat sertamartabatnya;Memerintahkan barang bukti :Narkotika golongan jenis sabu sisa lab. 1 (satu) bungkus plastic klip(kode1) dengan berat netto 3,/267
13 — 1
Asparagus Ill No. 267 Perumahan Cepu asriRT.009 RW. 003 Desa Pojokwatu Kecamatan SambongKabupaten Blora, yang dalam hal ini dikuasakan kepadaSusijanto, SH, Advokat yang beralamat di Jl.
8 — 0
PUTUSANNomor 267 1/Pdt.G/2011/PA.JrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara: TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2011yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor2671/Pdt.G/2011/PA.Jr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat denganalasan alasan sebagai berikut
31 — 6
) bendel............1 (satu) bendel SK Bupati Situbondo Nomor : 188/262/P/004.2/2011 tanggal 11 Mei2011 tentang tim pelaksana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri PNPMMandiri) pedesaan program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) KabupatenSitubondo tahun 2011 ; 752 one nee1(satu) bendel berkas pencairan dana APBN perubahan program nasional pemberdayaanmasyarakat mandiri (PNPM Mandir) PPIP Kabupaten Situbondo tahun 2011 ;l(satu) bendel foto copy SK menteri Pekerjaan Umum Nomor : 267
I1(satu) bendel foto copy SK menteri Pekerjaan Umum Nomor : 267/KPTS/M/2011tanggal 19 September 2011 tentang penetapan desa sasaran tambahan programPPIP TA.201 j 2 noone4.
136 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Usaha Negara, 1993 :41).Bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat di atas, objek sengketa dalam perkara a quobelum bersifat final, karena objek sengketa tersebut sifatnya hanya sementara dan akandiikuti oleh keputusan lain, serta tanpa dimintapun pembatalannya, Surat Keputusan(objek perkara) dengan sendirinya telah batal demi hukum, karena masa berlakunyahanya selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan dan akan diikuti dengan Surat Keputusanlainnya yaitu Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/Pemdes/267
Bachtiar sebagai Pejabat Kepala Desa Pantai Raja, selainmelaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagai PejabatKepala Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja dan juga dibebankan tugasuntuk memfasilitasi pemilihan Kepala Desa Pantai Raja, Kecamatan PerhentianRaja yang definitif sesuai dengan perundangundangan yang berlaku;4 Masa jabatan kepala Desa Pantai Raja 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan;Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Pemberhentian Definitif Nomor 141/Pemdes/267
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1024K/Pdt/2010Bahwa karena salah satu tuntutan Penggugat dalam gugatannya adalahpembatalan Akta Jual Beli tertanggal 6 Juli 2007 No.267/2007 dan Akta JualBeli tanggal 6 Juli 2007 No.268/2007 atas peralinan Obyek sengketaSertifikat Hak Milik No.332/Desa Margahayu Tengah dan Sertifikat Hak MilikNo. 270/Desa Margahayu Tengah, semuanya dibuat dihadapan EmyMaryam,SH, PPAT di Kabupaten Bandung, sehingga dengan tidak ditariknyaEmy Maryam,SH sebagai pihak dalam gugatan Penggugat a quo, makadalam asas
provisional ; Bahwa oleh karena itu menolak tegas dalil dan alasan tuntutanprovisional dari Penggugat dalam gugatannya, dalam provisi tersebuttidak relevant dan tidak berdasar hukum, juga penundaan peralihan haktersebut tidak dimungkinkan lagi, karena peralihan obyek sengketatersebut telah dilaksanakan Tergugat selaku penjual kepada TurutTergugat selaku pembeli, berdasarkan kekuatan surat kuasa tertanggal28 pebruari 2007 No.304 sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Belitertanggal 6 Juli 2007 No.267
PT Bank Rakyat Indonesia Unit Kedungwuni
Tergugat:
Abdullah Khalik
43 — 3
berdasarkan Surat UkurNo. 267/KWG/2006 tanggal 11 Desember 2006 yang disimpan padaPenggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.Halaman 2 dari 15 Putusan No.12/Pdt.GS/2019/PN PKI..
berdasarkan Surat UkurNo. 267/KWG/2006 tanggal 11 Desember 2006 yang disimpan padaPenggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.e Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuranpinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlan sebagaimana disepakatidalam SPH tersebut di atas sejak bulan Juli 2017 sehingga hutang ParaTergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yangharus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Mei 2019 adalahsebesar Rp. 62.163.652, (enam