Ditemukan 20445 data
13 — 6
267/Pdt.P/2012/PA.BL
15 — 8
267/Pdt.G/2024/PA.Bjr
11 — 1
267/Pdt.G/2022/PA.Tgt
10 — 5
267/Pdt.G/2018/PA.Sel
86 — 0
267/Pdt.G/2023/PA.Nnk
12 — 2
267/Pdt.G/2015/PA.Jr
32 — 15
267/Pdt.G/2023/MS.KC
96 — 29
267/Pdt.G/2021/MS.Mbo
17 — 0
267/Pdt.G/2023/PA.Pkp
46 — 17
267/Pdt.P/2024/PA.Una
361 — 204
TOWARNO membelitepung tapioka dari saksi HENDY di Lampung sebanyak 3 rit sejumlah83.000 Kg dengan perincian merk GBV harganya Rp. 267. 120.000, (duaratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan merk 989harganya Rp. 103. 000.000, (seratus tiga juta rupiah), total pembayaransenilai Rp. 370.120.000, (tiga ratus tujun puluh juta seratus dua puluh riburupiah) yang dibayar menggunakan 3 lembar bilyet giro yaitu : Pembelian tepung Tapioka sesuai surat jalan nomor 298 dibayar denganbilyet
Rp. 267. 120.000, Tepung tapioka merk989 20.000 Kg x Rp. 5.150, = Rp. Rp. 103. 000.000,Sesuai kesepakatan lisan antara saksi dengan HM. TOWARNO tentangpembayaran atas pembelian tepung tapioka tersebut adalah setelah barangditerima maka HM. TOWARNO harus buka giro dan rata ? rata jatuh tempokliringnya adalah 2 bulan namun untuk pengiriman tepung tapioka padatanggal 15 Juli 2012 tersebut sampai sekarang saksi belum pernahmenerima pembayaran dari HM. TOWARNO.
TOWARNO membelitepung tapioka dari saksi HENDY di Lampung sebanyak 3 rit sejumlah83.000 Kg dengan perincian merk GBV harganya Rp. 267. 120.000, (duaratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan merk 989harganya Rp. 103. 000.000, (Seratus tiga juta rupiah), total pembayaransenilai Rp. 370.120.000, (tiga ratus tujun puluh juta seratus dua puluh riburupiah) yang dibayar menggunakan 3 lembar bilyet giro yaitu : Pembelian tepung Tapioka sesuai surat jalan nomor 298 dibayar denganbilyet
7 — 0
Asli surat keterangan nomor : 470/267/427.908.04/2014, yang telah dikeluarkanoleh Kepala Desa KABUPATEN LUMAJANG, telah bermaterai cukup,kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas,Penggugat jugamengajukan dua orang saksi masingmasing:1.
169 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku' sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
53 — 9
Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 39 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan HonorerKantor Samsat Kabupaten Wajo, bertempat tinggal di KabupatenWajo, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca suratsurat perkara.Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi.Telah memeriksa buktibukti lain.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal16 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppengdengan Nomor 267
24 — 10
tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
141 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3690/B/PK/Pjk/2020Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
267 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3765/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
9 — 0
PUTUSANNomor: 267 1/Pdt.G/2013/PA.LmjBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SD,tempat tinggal di Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebutsebagai " Penggugat";LawanTERGUGAT ASLI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru
Terbanding/Jaksa Penuntut : Basaria Marpaung, S.H.
91 — 24
. :267/Pid.B/2013/ PN.Btl.Ternyata baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak mengajukan memoribanding; Menimbang, bahwa walau tidak adanya memori banding dari Jaksa PenuntutUmum maupun terdakwa, Majelis Hakim Tinggi tetap akan memeriksanya sepertiperkara banding lainnya, oleh karena memori banding bukan merupakan syarat adanya perkara banding;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi pertimbanganpertimbangan Majelis Tingkat pertama mengenai unsurunsur yang didakwakandalam pasal dakwaan,
157 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1824/B/PK/Pjk/2020Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor:267/PMK.010/2015.b.