Ditemukan 17793 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : I. bupati kabupaten dairi. Ii. direktur upt rumah sakit umum daerah sidikalang vs erwynson saut halomoan simanjuntak;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-05-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 14 Mei 2014 — dr. NAZMIL FUAD HARAHAP, M., Kes
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Puskesmas Model NonRawat Inap 2 (dua) unit, Biaya Service Kendaraan Dinas RodaEmpat BBM (Bahan Bakar Minyak) 23 (dua puluh tiga) unitPuskesmas sebesar Rp81.642.000,00 (delapan puluh satujuta enam ratus empat puluh dua juta) ;e Anggaran Pemeliharaan Meja dan Kursi Kode Rekening2.10.1003 2.4.11. 04.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak32 (tiga puluh dua) unit, Puskesmas Model 3 (tiga) unitsebesar Rp5.055.500,00 (lima juta lima puluh lima ribu limaratus) ;Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Anggaran UPT
    2004 tanggal 04 Oktober 2004 sebesarRp821.825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratusdua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) danberdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu,KabagKeuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang(SPMU) Nomor : 862/PK/2004 tanggal 07 Oktober 2004 sebesarRp821. 825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapanratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;Bahwa dengan dicairkannya Anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT
    Nazmil Fuad Harahap, M.Kes selaku PNS berdasarkan SK Nomor 2215/B.PERS/51/PNS/1988 tanggal 25 Januari 1988 NIP.140188886 dan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas KesehatanKabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati LabuhanbatuNomor 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004, baik bertindak sendirisendirimaupun bersama Daniel Hamonangan Manurung, SKM., M.M sebagai Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 914/125/DASK
    ;30.Surat Keputusan Bupati Nomor 903/25/Keu/2004 tanggal 08 Maret 200431keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja AparatusDaerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT DinasKesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan TA. 2004 sebesarRp146.750.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluhridu limaratus enam puluh rupiah) ;.
    Uang kas APBD TA 2004 khusus UPT yang diambil atau dicairkanTerdakwa, tanpa didukung dengan bukti surat, atau yang tidak bisadipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku, adalah sebesar Rp337.775.000,00 (tiga ratus tiga puluhtujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan uang yangtidak bisa dipertanggung jawabkan Daniel Hamonangan berdasarkanmemo yang sebesar Rp609. 740.000,00 (enam ratus sembilan juta tujuhratus empat puluh ribu rupiah).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1553 K/Pdt/2014
Tanggal 27 Januari 2015 — ALPHA YUNI ISMAIL, S.H., M.H., vs SHOBRI, dk
62 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketua Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan:Sutaryo, A.Pi Kepala UPT PPI Kalianda:3. Sekretaris Slamet Nomorvianto,S.Pi,M.Si. 1.UPT PPI Kalianda:4. Anggota a.Hi.Hendra Yudistirab.Firmansyah,A.Md2.Syahbandar:a.Panutb.Harmon3.Polairud:a.Briptu Agus Riadi4.Marinir:a.Serma Bambangb.Kopka Handoko5.HNSI:a.Syarifudin Saleh 5.
    Dimanakemudian dikeluarkan dan/atau diterbitkan Surat Keputusan(SK) PengurusKoperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Lampung Selatan Nomor26/KPTS/KOP/MD/KLD/V/2012 tentang Pemberhentian Manager danKaryawan TPI sebagai Penyelenggara Pelelangan Ikan PPI KaliandaKabupaten Lampung Selatan tertanggal 16 Mei 2012;33.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 Kepala UPT Dinas Kelautandan Perikanan Lampung Selatan, Sdr.Syaiful Bahri, SE telah kelirumencermati Surat Keputusan Shobri.CS Nomor 26/KPTS/KOP/MD/KLD/V
    Plurium Litis Consortium;Bahwa pihak yang bertindak sebagai Tergugat atau pihak yangditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap ataukekurangan pihak yaitu masih ada pihak yang seharusnya ditariksebagai pihak Tergugat;Bahwa menurut Penggugat pada poin nomor 33 surat gugatannya,Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan bernamaSyaiful Bahri, SE telah memberikan kesempatan penyelenggaraan lelangkepada Shobri.
    CS sehingga Penggugat dirugikan secara materiil;Bahwa oleh karena Kepala UPT Dinas Kelautan dan PerikananLampung Selatan bernama Syaiful Bahri, SE telah merugikan pihakPenggugat maka Penggugat seharusnya menempatkan Kepala UPTtersebut diatas sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara ini;E.
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 24-02-2020 — Putus : 28-02-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Ngb
Tanggal 28 Februari 2020 — Pemohon:
NORHAYATI
29 — 20
  • wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 17-01-2020 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Ngb
Tanggal 23 Januari 2020 — Pemohon:
NORA MANURUNG
27 — 12
  • Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan darisubjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan PenetapanPengadilan Negeri
Pengadilan PA WATAMPONE Perdata Agama
Register : 20-05-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PA WATAMPONE Nomor 332/Pdt.P/2019/PA.Wtp
Tanggal 11 Juni 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 4
  • Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak kandungPemohon tersebut dengan calon istrinya Bulan Oktasari binti Supu,dengan alasan bahwa Bulan Oktasari binti Supu tersebut telah hamildengan usia kandungan 6 bulan beradarkan Surat Keterangan HamilNomor 53.01/UPT PKMWTP/V/2019, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTPuskesmas Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, KabupatenBone, pada tanggal 16 Mei 2019.5.
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama
Register : 05-05-2011 — Putus : 26-05-2011 — Upload : 13-06-2011
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0042/Pdt.P/2011/PA.Lmg.
Tanggal 26 Mei 2011 — PEMOHON
11 — 0
  • UPT PUSKESMAS Kecamatan Sekaran nomor445/205/413.102.12/2011 ternyata calon isteri anakPemohon telah positf hamil akibat hubungannya dengananak pemohon;Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidakada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimanayang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dankeduanya menyatakan persetujuannya untuk menikahsebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang UndangNomor tahun 1974 jo.
Pengadilan PA CILACAP Perdata Agama Perceraian
Register : 28-09-2009 — Putus : 11-11-2009 — Upload : 06-09-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 2612/Pdt.G/2009/PA.Clp
Tanggal 11 Nopember 2009 — penggugat tergugat
10 — 0
  • SALINAN PUTUSANNomor : 2612/Pdt.G/2009/PA.CIp.BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalam Tingkat Pertamadengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Melawan:TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (UPT
Pengadilan PA PANDEGLANG Perdata Agama Perceraian
Register : 21-03-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 136/Pdt.G/2014/PA.Pdlg
Tanggal 28 April 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
9 — 0
  • Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpahadirnya Tergugat ; === == === == 22 222Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh Surat IzinUntuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempatPenggugat bekerja ; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telahmenyerahkan surat Izin Untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan olehKepala UPT.
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Ngb
Tanggal 2 Oktober 2019 — Pemohon:
ALEKSANDER
22 — 22
  • dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 18-02-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Ngb
Tanggal 25 Februari 2019 — Pemohon:
INGGIT SUKMA HANGGASWARA
21 — 13
  • neewonnnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Pengadilan PN Penajam Perdata
Register : 01-08-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN Penajam Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Pnj
Tanggal 15 Agustus 2019 — Pemohon:
Trimini
21 — 15
  • Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,menyebutkan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 16-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Ngb
Tanggal 30 Juli 2019 — Pemohon:
RISKA
30 — 18
  • wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 07-07-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Smd
Tanggal 21 Juli 2020 — Pemohon melawan Termohon
18 — 16
  • Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Khoiril Lukman, Nomor:440/0091/100.02.20, tanggal 01 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Bidanyang menolong pada UPT Puskesmas Trauma Center Loa Janan Ilir,bermeterai cukup dan sesuai aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tandabukti P.2;3. Fotokopi Kartu.
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 15-03-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Ngb
Tanggal 21 Maret 2019 — Pemohon:
NURLAILA
30 — 15
  • ;wonnnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 13-12-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Ngb
Tanggal 20 Desember 2019 — Pemohon:
MUHAMMAD SAIROFI
60 — 13
  • (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan darisubjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan PenetapanPengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan
Pengadilan PA TANJUNG SELOR Perdata Agama
Register : 23-05-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 32/Pdt.P/2016/PA.TSe
Tanggal 28 Juni 2016 — Pemohon melawan Termohon
16 — 7
  • Arsyad, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaantani, bertempat tinggal di UPT Tanjung Buka SP RT.103 RW.030,Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, KabupatenBulungan: bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Lerang Lian danPemohon II bernama Rohana, karena bertetangga dengan Pemohon ; bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri; bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Pebruari2014 dan saksi hadir saat pernikahan dilangsungkan; bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 02-06-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Pkl
Tanggal 10 Juni 2021 — Pemohon:
RIDLWAN
58 — 5
  • PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PA BENGKULU
Register : 28-09-2010 — Putus : 24-02-2011 — Upload : 08-11-2011
Putusan PA BENGKULU Nomor 366/Pdt.G/2010/PA.Bn
Tanggal 24 Februari 2011 —
63 — 47
  • tanggal (P.3) Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan jugatelah menghadirkan saksi keluarga /orang dekat bernama1.SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,pendidikan S.1, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU,bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikutBahwa, hubungan saksi sebagai orang dekat Pemohon;Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Pemohondengan Termohon menikah tetapi tahu kalau Pemohondengan Termohon suami isteri;Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon denganTermohon tinggal di UPT
Pengadilan PN METRO Perdata
Register : 12-04-2019 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN METRO Nomor 146/Pdt.P/2019/PN Met
Tanggal 18 April 2019 — Pemohon:
Arnotd Kurniawan
26 — 2
  • Instansi pelaksana untuk dicatat pada register aktakelahiran dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganbahwa benar Pemohon merupakan anak dari Ayah nama Anton Setiawandengan ibu nama Bettyannalia sesuai dengan keterangan saksi saksi danpemohon serta bukti Surat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 9 tahun2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahirandisebutkan Instansi Pelaksana atau UPT
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 15-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Ngb
Tanggal 30 Juli 2019 — Pemohon:
ALIMAH
85 — 9
  • dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT