.=> Bahwa tidak dibenarkan memiliki, menyimpan dalam jumlahyang melibihi batas untuk keperluan pengobatan dan atau menjualsediaan farmasi maupun bahan sediaan farmasi karena tidak memilikikeahlian khusus dalam kefarmasian (penyimpanan obat dan farmologiobat), serta tidak ada ketentuan berapa jumlahnya tergantung kebutuhandosis untuk mengobati penyakit tertentu;=> Bahwa ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan olehterdakwa telah melanggar pasal 196 UURI No. 36 tahun 2009.= Bahwa terhadap barang bukti

hasil penjualan tersebut sudah terdakwa pergunakan keperluanseharihari;=> Bahwa cara terdakwa menjual obat jenis Dextro dengan caraterdakwa menunggu pelanggan di depan warung minum milik Anaididesa Pandanu;= Bahwa terdakwa menjual obat jenis Dextro tersebut sudah selamakurang lebih (satu) minggu;= Bahwa pekerjaan terdakwa seharihari sebagai buruh serabutan dan menjualobat Dextro hanya sebagai sampingan;= Bahwa Terdakwa bukan Apoteker atau orang yang mempunyaikeahlian dan kewenangan dalam bidang farmasi

;= Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yangberwenang (instansi yang berwenang) untuk mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan serta mengedarkan obatjenis Dextro;= Bahwa terdakwa tahu jika menjual obat Dextro tanpa ijin dantidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi adalahperbuatan melanggar hukum;= Bahwa terdakwa mengenali semua barang bukti yang diajukan didalam persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut

didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta Hukumtersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalamPasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,yang unsurunsur adalah sebagai berikut :Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 111/Pid.B/2014/PN.Brb1 Setiap orang ;2 Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi

1. Menyatakan terdakwa Efendi Alim Muqolik alias Pentil bin Supriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I dan mengedarkan Sediaan Farmasi tanpa memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

Menyatakan Terdakwa EFENDI ALIM MUQOLIK alias PENTIL BinSUPRIYANTO bersalah melakukan TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAUMELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI,Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN TigMENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAUMENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN BUKAN TANAMAN DANMEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAUALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR Sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UndangUndang

BinSUPRIYANTO pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekira pukul 00.15atau setidak tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Pebruari 2018atau setidaktidaknya dalam Tahun 2018, bertempat ditempat kos terdakwa diDesa Moyoketen Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkanHalaman 7 dari 32 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Tigsediaan farmasi

Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/AtauAlat Kesehatan;3. Tidak Memiliki Izin Edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Tidak Memiliki Izin Edar:Menimbang, bahwa pada pengaturan bagian Kelima Belas UU RI Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu tentang Pengamanan dan PenggunaanSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan disebutkan dalam Pasal 106 ayat (1)bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar;Menimbang, bahwa tablet putih berlogo LL yang diizinkan resmi olehBPOMRI adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT.Leaderle, dimana obat tersebut masuk kategori

Menyatakan terdakwa Efendi Alim Mugolik alias Pentil bin Supriyantoterbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanatanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan danmengedarkan Sediaan Farmasi tanpa memiliki izin edar;2.

Menyatakan terdakwa WIDODO ALIAS DODO BIN KAMSARI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu;2.

ROFIK HIDAYAT Bahwa saksi mengerti, sehubungan saksi telah menangkap 2 orang lakilakiyang diduga selaku penjual atau pengedar obat Heximer, obat Tramadoldan obat Trihexphenidyl yang dilakukan tidak memiliki keahlian dankewenangan dibidang obat sediaan farmasi atau obat kesehatan; Bahwa dua orang tersebut adalah Sdr.

ARIAWAN DWINUGROHOBahwa saksi mengerti, sehubungan saksi telah menangkap 2 orang lakilakiyang diduga selaku penjual atau pengedar obat Heximer, obat Tramadoldan obat Trihexphenidyl yang dilakukan tidak memiliki keahlian dankewenangan dibidang obat sediaan farmasi atau obat kesehatan;Bahwa dua orang tersebut adalah Sdr.

Tanjung Kab.Brebes.Bahwa ahli menjadi Sarjana Apoteker sejak tahun 2003, keluaranUniversitas Andalas Padang, menjadi Staf Farmasi Dinas Kesehatan KabBrebes sejak bulan Maret 2010 hingga sekarang, dilakukan ataskebijaksanaan Kepala Dinas Kesehatan Kab Brebes, adapun tugas abhli19selaku tenaga Ahli dibidang Kefarmasian atau dibidang Obat Kesehatan .Bahwa Obat farmasi atau obat kesehatan tersebut terdiri dari : Narkotika,psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan obat kerastertentu

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan mutuMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut :Ad.1.

Menyatakan terdakwa WIDODO ALIAS DODO BIN KAMSARI tersebut, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu;2.

Menyatakan Terdakwa SANTOSO ALIAS PAIMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

PAIMO, terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam suratdakwaan kami;2.

BalongbendoSidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar berupa:obatkeras merek Double L(LL)warna putih sebanyak 1000 ( seribu ) butir dan sebanyak 3 (tiga) butir),Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 98402/Pid.

BalongbendoSidoarjo atau setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu berupa : obat keras merek Double L(LL)warna putih sebanyak 30 ( tiga puluh butir ), perbuatan terdakwa tersebutdilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut :Bahwa sebelum menangkap

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Ad.1. Unsur Setiap oranMenimbang, bahwa kata setiap orang menurut doktrin hukum pidanabukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi pentingdibuktikaan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona)dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud setiap orang adalah subyekHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 98402/Pid.

Menyatakan Terdakwa SANTOSO ALIAS PAIMO telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan denda sebesarRp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan ;3.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Tri Santoso Bin Radiyanto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sigit Tri Santoso Bin Radiyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan

Ngawi atau setidaktidaknya ditempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediakan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat,atau kemanfatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan(3) dengan cara sebagai berikut:Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN NgwBahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira jam10.00 WIB Terdakwa saat berada

Ngawi atau setidaktidaknya ditempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1,dengan cara sebagai berikut:Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira jam10.00 WIB Terdakwa saat berada dirumahnya memesan obat pil koplo warnaputin dengan logo double L kepada Gilang (DPO) dengan menggunakan HPmerk Samsung

Ngawidengan jabatan seharihari adalah Kepala Gudang Farmasi Kab. Ngawi,Kasi Seksi Farmasi meliputi obat, obat tradisional dan kosmetik sertapengadaan obat di Dinas Kesehatan Kab. Ngawi ; Bahwa Ahli memiliki kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaanterhadap sediaan kefarmasian, obat, obat tradisional dan kosmetik dilingkungan Dinas Kesehatan Kab.

Ngawi ; Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi obat / pil koplo jenis Double Lkepada masyaraat yang membutuhan adalah bisa melalui Dinas Kesehatan,Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaanfarmasi berupa obat / pil kKoplo jenis Double L tersebut dengan cara membelidari Apotek dengan menggunakan resep Dokter ; Bahwa saksi mengetahui bahwa obat / pil koplo jenis Double L tersebutadalah termasuk obat sediaan farmasi obat keras yang mana obat sediaanfarmasi obat / pil koplo

Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediakan Farmasi DanAtau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau PersyaratanKeamanan, Khasiat Atau Kemanfatan Dan Mutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuaidengan ketentuan dalam undangundang Ini ;(2).

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memilikiizin knusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 Undangundang Nomor 35tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentukbadan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan,penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alatkesehatan ;Menimbang, bahwa dari ketentuan

terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap karenamenyimpan 1 (satu ) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastikklip transparan , berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,09 gram) di dalam sakucelana sebelah kanan milik terdakwa semuanya diakui sebagai milik terdakwasendiri ;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan rangkaian kegiatandalam rangka terdakwa selaku pemilik ataupun pekerja pada perusahaan yangmemiliki izin untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD KHOIRI Bin M.DAIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;

2.

berikut:Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD KHOIRI bin M DAIM pada hari Rabu tanggal24 Mei 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Mei tahun 2017 atau pada waktuwaktu lain dalam tahun 2017,bertempat di sebuah rumah masuk Dsn Ketemas Ds Ketemas dungus KecPuri kab Mojokerto atau setidaktidaknya di Suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang untukmemeriksa dan mengadilinya dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN MjkBahwa terkait barang bukti berupa uang tersebut adalah hasil penjualan obattersebut, akan tetapi dalam pemilikan, penguasaan, menyimpan dan mengedarobat jenis Pil Double L tersebut terdakwa tidak mempunyail izin edar dari pihakyang berwenang.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SITI INDRI ASTUTI, S.SI, Apt yangberhak mengeluarkan ijin edar sedian farmasi adalah Menteri Kesehatan RI ,berdasarkan peraturan Pemerintah

Nomor : 72 tahun 1998 tentangpengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, Ahli menjelaskan bahwatidak ada nama dagang sedian farmasi berupa obat pil double L selain artane,Ahli mengetahui bahwa yang terkandung dalam pil double L tersebut adalahzat Trihexyphenidhyl hydrochloride dan ahli mengetahui bahwa pil double L(Artane) tersebut termasuk golongan obat keras.Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri CabangSurabaya Nomor Lab : 5187/NOF/2017 tanggal O06 Juni 2017 yangditandatangani

berdasarkanPasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) : sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 bertempat di Dusun KetamasDesa Ketamas Dungus Keamatan Puri Kabupaten Mojokerto, terdakwa menjualpil double L kepada Hendro Sugeng Pramono sebanyak

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2017/PN Mjkpromosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan, terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalammengedarkan obatobatan berupa pil double L yang mengandung bahan aktifTriheksifenidil HCI, oleh karena terdakwa

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wahyudianto Bin Sujono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah

Menyatakan Terdakwa Agus Wahyudianto Bin Sujono terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 JoPasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatansebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.;2.

Lumajang sering terjadi kegiatan mengedarkansediaan farmasi tanpa ijin lalu saksi MUGI SETIAWAN, SH dan saksiBIMA AMIRUL HAQI langsung menuju ke rumah istri terdakwa Dsn.Krajan Rt. 005 Rw. 001 Ds. Wonosari Kec. Tekung Kab.

diatur dalam pasal 1 ayat(9) yaitu sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetik;Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar, dimana peredaran sediaan farmasi danHalaman 25 dari 35 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Lmjalat kesehatan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuanmemindahtangankan, menyebarluaskan obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetika, sehngga yang berhak melakukan peredaran sediaan

farmasi danalat kesehatan hanyalah orangorang tertentu yang telah memiliki izin dan bagimereka yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanyaizin dinyatakan telah melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa izin edar adalah izin yang dikeluarkan kepadaperusahaan untuk produk alat kesehatan atau perbekalan kesehatanrumahtangga, yang akan diimpor dan/atau digunakan dan/atau diedarkandiwilayah Republik Indonesia,berdasarkan penilaian terhadap mutu, keamanan,dan kemanfaatan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa IMELDA SITI DAHURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.

tanggal 27 Mei 2019 ;Hal.1 dari 31 hal Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2019/PNDpsPengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat perkara ;Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihatbarang bukti ;Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supayaMajelis Hakim memutuskan :Menyatakan terdakwa IMELDA SITI DAHURI terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kesehatan yaitu mengedarkansediaan farmasi

dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1 ) yaitu Sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar, yang dilakukan oleh terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya terdakwa membuka usaha kecil yang bernama ImelKosmetika di Jalan Batukaru nomor 40 Denpasar yang menjual kosmetik dan BalaiBesar POM Denpasar pernah melakukan pembinaan atau peringatan kepadaterdakwa agar tidak mengedarkan/menjual

Bahwa terdakwa mengakui menjual Kosmetika yang tidak memiliki ijin edardan kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan tersebut mulai sejak bulanJuli 2018 dan mengetahui sediaan farmasi berupa kosmetika yangdiedarkan/dijual harus memiliki nomor ijin edar dari Badan POM RI danmenjual Kosmetika yang tidak memiliki ijin edar dan kosmetika yang tidakmemenuhi ketentuan tersebut saksi edarkan di Imel Kosmetika dankonsumen yang datang langsung.

Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);Ad.1.

Unsur Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salahsatu sub unsur telah terbukti tidak perlu dibuktian sub unsur lainnya dan unsurini dianggap telah terbukti.Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatanyang dimaksud dengan sediaaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetik.Sedangkan yang dimaksud dengan kosmetik sebagaimana

Adapun rencananya shabushabu tersebut akan dijual, namun belum adayang sempat terjual karena Terdakwa terlebin dahulu diamankan oleh anggotapolisi;Bahwa Terdakwa mengetahui shabu itu dilarang dan kapasitasTerdakwa untuk menggunakan shabushabu tersebut bukan sebagai pedagangbesar farmasi tertentu atau lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan bukanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidakmemiliki izin dari pihak yang berwenang;Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan

Untuk narkotikadalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelan mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,dan wajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1)dan (2) UU No. 35 Tahun 2009).

Tetapi untuk Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmuHalaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Amt.pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009).

Tetapi untuk Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009).

MANSYAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sedian Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

DIAN Bin H.MANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki izin edar melanggar Pasal 197 UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan PertamaPenuntut Umum2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. DIANSYAH Alias H. DIANBin H.

dilakukanoleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat tentang peredaransediaan farmasi berupa kosmetik tanpa ijin edar di Toko Hj.

ADI HIDAYAT, APT keteranganya dibacakan di persidangan yang padapokoknya keterangan sebagai berikut :Bahwa yang dapat memproduksi sediaan farmasi adalahprodusen (Perusahaan/Badan Hukum) yang sudah memiliki izinproduksi dari Departemen Kesehatan (Menteri Kesehatan).Bahwa sebelum sediaan farmasi diedarkan kepada masyarakatharus memenuhi syarat uji baik fisik, kimiawi dan penetapankadar sesuai dengan standar pharmacopeia yang berlaku sertamempunyai izin edar yang dikeluarkan Badan POM.Bahwa yang mempunyai

kewenangan untuk memberikan jijinedar sediaan Farmasi adalah Badan POM.Bahwa semua sediaan farmasi yang tidak terdaftar/palsumaupun yang sub standart dilarang beredar oleh Badan POMRI.Bahwa sediaan farmasi yang disita oleh penyidik DitReskrimsus Polda Kalsel dari terdakwa H.

DIAN bin H.MANSYAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja MengedarkanSedian Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayardiganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUNARWAN bin SUWARNO tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tidak Memiliki Izin Edar, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terdahap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti

dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Pak DIAN di Jalan Diponegoro, DusunKrajan , Desa Gladaweroh, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memilikiHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2016/PN Jmrizin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang melakukan,yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu,perbuatan

DANI samasama tidak berhakmenjual obatobatan tersebut diatas karena mereka Terdakwa tidakmempunyai ijin edar dan mereka Terdakwa tidak memiliki keahlian dankewenangan di sarana kesehatan yang berizin dibidang farmasi, namunmereka Terdakwa tetap menjualnya karena mengharapkan keuntunganuntuk mencukupi kebutuhan hidup seharihari; Bahwa selanjutnya mereka Terdakwa dan barang buktinya diamankan kePolres jember untuk proses penyidikan lebih lanjut; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ABDUL MUNIF bahwa obat

Pak DIAN di Jalan Diponegoro, DusunKrajan , Desa Gladaweroh, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3), yangHalaman 5 dari 16 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2016/PN Jmrmelakukan

Ayat(3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 20.00WIB saksi EKO BASUKI dan saksi HILMAN P Petugas Polres Jember telahmenangkap Terdakwa Il TOHARI Als.

Pak DANI, teroukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja turut sertamengedarkan sediaan farmasi;2. Menjatuhkan pidana kepada . SUTRISNO ALS. PAK DIAN dan TerdakwaIl TOHARI ALS. PAK DANI oleh karena itu dengan pidana penjara masingmasing selama 5 (lima) bulan dan pidana denda masingmasing sejumlahRp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidanadenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;3.

ANANG Bin ALIANSYAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO:Bahwa ahli sekarang adalah seorang PNS di balai besar POM di Banjarmasinsebagai staff bidang pemeriksaan dan penyidikan;Bahwa ahli menjelaskan sediaan farmasi menurut UU RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan adalah meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dankosmetika;Bahwaahli menjelaskan Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftarG sudah dicabut ijin edarnya, sedangkan pil warna kuning (yang berisidextromethorphan) masuk dalam golongan obat bebas terbatas

Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secarasengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihandokumen perusahaan pendistribusian obat melalui kerjasama antara PedagangBesar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarangdengan pemilik PBF/Apotek dimana hal ini telah melanggar keputusanKepala Badan POM RI No.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad. 1.

Sedangkan yang dimaksud dengan alatkesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandungobat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan danmeringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia,dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;1213Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin

ANANG Bin ALIANSYAHtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu jutaRupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti denganpidana kurungan selama (satu) bulan;Oo.

JUDING Bin SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Judin Bin Samad (Alm.) telahterobukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukantindak pidana Dengan sengaja mengedarkan kesediaan farmasi tanpayin sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsudin Als.

berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Dakwaan:Primair:Bahwa Terdakwa SAMSUDIN Als JUDIN Bin SAMAD pada hari Jumattanggal 14 April 2017 sekira jam 20.30 WITA atau setidaktidaknya pada waktutertentu dalam tahun 2017, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak diDesa Karang Bintang RT 02 RW 01 Desa karang Bintang Kec Karang BintagKab tanah Bumbu.. atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Lab.: 3949/NOF/2017tanggal 19 Mei 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupasatu strip berisi sepuluh butir tablet Zenith dengan berat netto + 5,146 grammengandung bahan aktif Karisoprodol, Acetaminophen, dan Cafeina;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan atau menjual obatsediaan farmasi tanpa izin; Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 April 2017 sekitar Pukul20.30 WITA di Karang Bintang

danalat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperolehizin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yangdiajukan secara tertulis kepada Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan

JUDING Bin SAMAD terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpahak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

., dan Luluk Muljani serta Drs.Subagiyanto (Kepala Labfor Cabang Surabaya), atas barang bukti milik tersangkaSony Irawan Bin Untung ;Pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan Nomor RegisterPerkara :PDM142/ TUBAN/ X/ 2012, tertanggal 21 Nopember 2012, yaitu sebagaiberikut : Menyatakan terdakwa Sony Irawan Bin Untung terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana *Kesehatan yakni Dengan sengajamengedarkan atau memproduksi sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemiliki

Nomor Register Perkara : PDM142/ TUBAN/ X/ 2012, tertanggal 23 Oktober2012, yaitu sebagai berikut :Kesatu :Bahwa ia terdakwa Sony Irawan Bin Untung, pada waktu dan hari Senin, tanggal24 September 2012, sekitar jam 21.00 Wib., atau setidaktidaknya sekitar waktu itu, dalambulan September 2012, bertempat di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kota, Kabupaten Tuban,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tuban, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;Atau :Kedua :Bahwa ia terdakwa Sony Irawan Bin Untung, pada waktu dan hari Senin, tanggal24 September 2012, sekitar jam 21.00 Wib., atau setidaktidaknya sekitar waktu itu, dalambulan September 2012, bertempat di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kota, Kabupaten Tuban,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tuban, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standart dan/ atau

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan ;3.

Menyatakan terdakwa SONY IRAWAN BIN UNTUNG terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja MengedarkanSediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari, dan pidana denda sebesar Rp.100.000, (seratus riburupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 15 (lima belas) hari ;3.

Menyatakan Terdakwa MUKNAH Als MUMUK Binti ADEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;2.

Menyatakan terdakwa MUKNAH binti ADEN terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana diatur pada dakwaan kesatu;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementaradan denda sebesar Rp3.000.000, subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan, denganperintah tetap ditahan;3.

Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sendiaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Bahwa awalnya anggota Polres Hulu Sungai Tengah mendapat informasi darimasyarakat bahwa terdakwa MUKNAH akan melakukan transaksi obat jeniscarnophen bertempat depan SMP 7 Barabai

membeli seharga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per 1box dan akan dijual kembali kepada UKUL seharga Rp. 270.000,(dua ratus tujuhpuluh ribu rupiah) per 1 box dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan; Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM Nomor : LP.Nar.K.16.0722tanggal 24 Juni 2016 di peroleh hasil berupa tablet warna putin dengan penandaanzenith pada satu sisi dan pada sisi lainya, positif mengandung parasetamol, kafein,karisoprodol; Bahwa terdakwa MUKNAH telah mengedarkan sendiaan farmasi

Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidaksematamata sebagai opzet als oogmerk (sengaja sebagai maksud) sajamelainkan juga sebagai opzet bij zekerheidsbewustzijn (Sengaja akan kepastian)ataupun sebagai opzet bij mogelykheidsbewustzijn (sengaja akan kemungkinan);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika.

Menyatakan Terdakwa MUKNAH Als MUMUK Binti ADEN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR*sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;2.

Menyatakan Terdakwa ACHMAD FAISAL Als FAISAL bin SYAMSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa ACHMAD FAISAL als FAISAL bin SYAMSU terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 197 jo pasal 106 UURINo. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalamsurat dakwaan kami ;2.

Kotabaru tepatnyadisamping Kantor BPKAD Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada wakiu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saatTerdakwa ACHMAD FAISAL Als FAISAL Bin SYAMSU

Menurutahli, Terdakwabukan merupakan orang yang berhak atau berwenang melakukanpendistribusian obat karena tidak memiliki toko berizin maupun memiliki latarbelakang di bidang farmasi.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memilki Izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Menyatakan Terdakwa ACHMAD FAISAL Als FAISAL bin SYAMSU telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harusdiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

plastik berisikankristal warna putin dengan berat netto 0,0287 dan bukti nomor12506/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipiet kaca masih terdapat sisa kristalwarna putin dengan berat netto,0.005 gram milik MOCHAMMAD BASRI BINSAFII setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalahbenar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 61Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Bahwa Narkotika golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi

tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkanterdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukanmerupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikianperbuatan terdakwa yang menjual, menjadi perantara dalam jual beli,atau menyerahkan Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawanhukum karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.2.

tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkanterdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukanmerupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikianperbuatan terdakwa yang menjual, menjadi perantara dalam jual beli,atau menyerahkan Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawanhukum karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.3.

tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkanterdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukanmerupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikianperbuatan terdakwa yang menjual, menjadi perantara dalam jual beli,atau menyerahkan Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawanhukum karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.Menimbang

setelah dilakukanpemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar kristalMetamfetamina, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Bahwa Narkotika golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagangbesar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkanterdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukanmerupakan lembaga ilmu pengetahuan,