Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-08-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 140/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
1.SOKHI’ASA HAREFA
2.ASTINA BUULOLO
3.NOFELIUS BUULOLO
4.ANEH HATI HAREFA
Tergugat:
1.Kepala Desa Hiligambukha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
2.KEPALA DESA HILIGAMBUKHA
119 — 61
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-02-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 34/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
PANUT
Tergugat:
KEPALA DESA NGADIBOYO
337 — 192
  • Panut ketika saksi menjabat sebagaiSekretaris Paguyuban Perangkat Desa;Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Forum Komunikasi PerangkatDesa sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2017, saksi mengundurkandiri pada usia 51 Tahun karena saksi masuk partai;Bahwa Anggota Forum Paguyuban Perangkat Desa berjumlah 1.300orang;Bahwa pengganti saksi sebagai Sekretaris Forum Komunikasi PerangkatDesa yaitu Pak Sohib;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Plt Sekretaris Desa dari 2015sampai dengan Bulan Februari
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 32/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
MARSUDIN, S.E.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
180 — 60
  • 2018/PTUN SBYPenyelewengan, pasal 250 menyatakan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan danatau/pidana umum ; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 08-03-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 9/G/2016/PTUN-Pbr
Tanggal 19 Juli 2016 — JUNAIDI MELAWAN BUPATI SIAK
184 — 103
  • tidak dengan hormatKaren : 222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnI Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 82 dihukum penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyaHalaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUNP br.dengan jabatan dan/atau pidana umum ;3 menjadi Anggota dan / atau pengurus partai
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama
Register : 11-12-2019 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
199 — 89
  • Nurhayati;Menimbang bahwa bukti P.5 tersebut tidak dilengkapi dengan detaillokasi rumah yang dimaksud almarhumah Sitti Aisyah dan juga tidak adatanggal kapan pembuatan surat pernyataan tersebut;Menimbang bahwa syarat formil akta di bawah tangan yang diatur dalampasal 1874 KUH Perdata dan pasal 286 R.Bg merupakan syarat kumulatif,adapun syaratsyarat untuk akta di bawah tangan adalah sebagai berikut : a)berbentuk tulisan, b) dibuat secara partai tanpa bantuan atau di hadapanseorang pejabat umum, c)
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 26-10-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 8 Maret 2016 — YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI ; 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. DKK
284 — 286
  • (fotokopi dari fotokopi);Surat Satgas Khusus Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan No. 01/01/2016 tanggal16 Januari 2016 yang ditandatangani KadimanSutedy (Yongky) . (fotokopi dari fotokopi) ;Bukti Foto. (fotokopi sesuai foto) ;Menimbang bahwa Pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orangAhli bernama :DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H.,S.S.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Tender
Register : 27-02-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 21/G/2014/PTUN.Smg.
Tanggal 4 September 2014 — PT. TELAGA MEGABUANA Melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KOTA TEGAL
170 — 107
  • Ali Badrundari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiKalimantan Selatan, Fraksi Partai Demokrat,Komisi Ill; (Copy dari Web.Site);UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintah Daerah, Bagian Keenam Larangandan Pemberhentian Anggota DPRD Pasal 54;(Copy dari Copy);Notulen hasil rapat klarifikasi pelaksanaanterakhir Pekerjaan Paket 2 Penanganan ROBAlur Kali Siwatu, Kecamatan Tegal Barat, KotaTegal Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013yang dihadiri oleh Inspektorat Kota Tegal,Konsultan Pengawas dan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 05-06-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 77/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat:
ISUNO BUULOLO
Tergugat:
1.KEPALA DESA HILIWOSI
2.BUALASOKHI NDRURU, SE
115 — 78
  • a.b.Merugikan kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ataukewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakatDesa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang dilakukannya;Menjadi pengurus partai
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Khusus
Register : 11-09-2013 — Putus : 22-04-2013 — Upload : 16-09-2013
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 5/Pid.Sus/2013/PN.Ung
Tanggal 22 April 2013 — SUPRIYONO Bin H. KASMIN
39 — 17
  • aroma yang sudah dikemas plastik, dan harga Rp.3.000, per batang sabunsusu yang sudah dikemas dan di pack dengan merk PUSPITA.Bahwa hasil produksi dipasarkan awalnya pada Tahun 2009 di wilayah Getasan sertakepada keluarga dan tetangga kemudian pada Tahun 2010 area pemasaran dikembangkanke daerah kota Salatiga dan Kota Semarang, pada tahun 2011 dikembangkan lagi di areaSurakarta, Magelang dan Jakarta sekitarnya, pada tahun 2012 pemasaran ke luar jawa yaituKalimantan dan Sumbawa tapi masih dalam partai
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum
Register : 04-07-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PASURUAN Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Psr
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ERMA NURJANAH, SH
Terdakwa:
SESILIA EVO DWI KRISTIANA
100 — 23
  • terdakwa;Bahwa selama menjaga toko jelita, sepengetahuan terdakwa Balai Pom tidak pernah datangke toko;Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual kosmetik yang disita tersebut adalah illegal;Bahwa terdakwa mengetahui kalau kosmetik yang tidak terdaftar di POM memberikandampak tidak baik bagi kesehatan;Bahwa karena konsumen banyak yang membeli kosmetik tersebut sehingga terdakwamenjual kosmetik tersebut;Bahwa cara terdakwa menjual kosmetik tersebut dengan cara mengecer sehingga terdakwatidak menjual dalam partai
Pengadilan PN TERNATE TUN Pilkada
Register : 16-12-2020 — Putus : 28-12-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tte
Tanggal 28 Desember 2020 — Penuntut Umum: RAHMAN SANDY ELA SABTU, SH Terdakwa: FAHMI BASA AMIN, SH
232 — 104
  • dengan melakukan keputusan seperti kegiatankegiatan serta program diKecamatan di Kelurahan dan atau di desa dan juga melakukan perbuatan atautindakan yang mengarah keberpihnakan kepada salah satu pasangan calon KepalaDaerah yang terindikasi merugikan pasanngan calon lain misalnya ikut serta dalamkegiatan kampanye ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak terlibat, dalam artitidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadipeserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Kepegawaian
Register : 10-05-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 92/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat:
SUYOTO, S.T.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
193 — 88
  • Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;d.
Pengadilan PN MUARO Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 30-06-2014 — Putus : 15-08-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PN MUARO Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN Mrj
Tanggal 15 Agustus 2014 — ADRIMON Pgl AD
395 — 11
  • yang dipakai oleh Bapak RudiHartono, selaku Pimpinan/Ketua DPRD Kab.Dharmasraya, yang menjadi barang bukti dalam perkaraini;Bahwa Plat Dinas/merahnya mobil Fortuner itu adalahBA 2 V dan untuk plat rahasianya/plat hitam BA 1022BS;Bahwa statusnya mobil Fortuner tersebut adalah milik/aset sebagai Pemerintah Daerah kabupaten Dharmasraya,dengan hak pakai sebagai fasilitas jabatan untuk MobilDinas Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya;Bahwa benar Ketua DPRD Dharmasraya adalah BapakRudi Hartono, S.Sos, dari Partai
Pengadilan PN SINTANG Perdata Pembagian Harta
Register : 19-12-2013 — Putus : 19-05-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN SINTANG Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Stg
Tanggal 19 Mei 2013 — Hj. ENNY JAMILAH MELAWAN AMINAH R. W, Dkk
157 — 31
  • Dalamgugatan Penggugat adalah gugatan Contentiosa yang mengandung sengketadiantara pihak yang berpekara pemeriksaan penyelesaiannya diajukan kepadaPengadilan dengan posisi para pihak :Ada yang bertindak sebagai Penggugat.Ada pihak lawan yang bertindak sebagai Tergugat.Permasalahan hukum yang diajukan kepengadilan mengandung sengketa.Sengketa teijadi antara para pihak, setidaknya ada 2 (dua) pihak.Bersifat partai, yang satu berkedudukan dan bertindak selaku Penggugat dan lainberkedudukan sebagai Tergugat.Berdasarkan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 14-03-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 28 Juni 2016 — FIRMANSYAH CHOMSANI, S.Sos ; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
80 — 39
  • Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUNJKT Bahwa, berkaitan dengan Pasal 87 ayat (4) Undangundang ASN, yang berbunyiPegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat : a) Melakukanpenyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. b) Dihukum kurunganpenjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karenamelakukan Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan atau Tindak PidanaYang Berkaitan Dengan Jabatan dan/atau Tindak Pidana Umum. c) Menjadianggota atau pengurus partai
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Gto
Tanggal 18 September 2017 — - ABDUL HAKIM HAFID LAWAN - PT. MANDIRI TUNAS FINANCE KOTA GORONTALO
31 — 8
  • Mandiri Finance);Bahwa Saksi mengetahui mengenai penarikan mobil tersebut yaitupada saat itu Saksi menjadi Calek partai, Kemudian ada pembicaraandengan Penggugat bahwa Saksi akan menyewa mobil milik Penggugattersebut untuk dipakai kampanye, lalu pada saat Saksi akan mengecekmobil tersebut ternyata sudah tidak ada, terus Saksi bicara denganPenggugat bagaimana pembicaraan tersebut, kemudia Penggugatmenyampaikan kepada Saksi bahwa mobil Penggugat sudah ditarik olehTergugat;Bahwa setahu Saksi mobil Penggugat
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Umum Penipuan
Register : 31-08-2015 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANYUMAS Nomor 02/Pid.B/2013/PN Bms
Tanggal 21 Maret 2013 — - SUJONO Bin ARSAWIKRAMA - MUSLICH Bin MADKOSIM
52 — 14
  • Saksi SUWATNOBahwa saksi menjadi anggota DPRD Pemalang, tanggal 7 September2009 dari Partai Patriot ;Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2005 di tempatpengajian;Bahwa awal mulanya pada tahun 2005, saksi kenal dengan H.UMAR KUMPUL SUTRISNO yang waktu itu menjabat sebagaiKetua DPRD Kab.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 13-07-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 28/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
TEUKU HAFNIBAR
Tergugat:
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI ACEH
359 — 182
  • Dengan demikian LPJKNasional dan LPJK Provinsi bukanlah entitas yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, melainkan sebagai Lembaga Paguyuban MasyarakatJasa Konstruksi sama halnya dengan Lembaga Kamar Dagang danIndustri (KADIN), GAPENSI, PERADI, dan Organisasi Partai Politikyang tupoksinya adalah memberikan pelayanan bagi anggotanyamasingmasing, namun semua organisasi tersebut dibentukberdasarkan peraturan perundangundangan;Keanggotaan LPJKN dan/atau
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum
Register : 07-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.YAATULO HULU, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
ALIRAN DUHA
107 — 13
  • Nias Selatan adalahKepala Sub Bidang (Kasubbid) Organisasi Kemasyarakatan yang manatanggungjawab saksi adalah mendata partai politik, LSM dan OrganisasiKemasyarakatan (Ormas) yang ada di wilayah Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3042 K/Pdt/2013
Tanggal 29 April 2014 — PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD VS ETHNA JUNA SIBY
355 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Itupun dengan syarat, jangan sampai memutus151.4.3.perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yangharus diputus secara contentious.