diakui dan dibenarkan oleh TerbandingI/Tergugat/Tergugat Intervensi Il dalam persidangan perkara ini di PengadilanNegeri Denpasar, sehingga menurut pasal 1875 KUH Perdata, pasal 288 RBGbukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aktaAutentik, oleh sebab keberadaannya sempurna telah memenuhi syarat formildan maiteriil, karena agar akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian,harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan materiil yaitu: Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai

tujuh puluh juta kertas suara yang sudah tercoblosgambar nomor satu dengan menyiarkan kabar melalui pesan suara(voice note) ke beberapa nomor whatsapp teman terdakwa sehinggakabar berita dari terdakwa menjadi tranding topic dan viral melaluimedia sosial serta pemberitaan utama di beberapa media cetak dantelevisi, Sementara berdasarkan data Biro Logistik Sekjen KPU R.1I,mengenai usulan EKatalog Pemilu 2019 pada tanggal 04 Januari2019 memasuki tahapan Aproval desain surat Suara pasangan calondan partai

Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik;atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana. .

sebagai Ketua Dewan PertimbanganPartai Nasdem Kota Solok; Saksi mengetahul kenapa Penggugat menggugat Walikota Solokkarena karena Penggugat diberhentikan dari Jabatannya sebagai KepalaHalaman 41 Putusan Nomor:10/G/2020/PTUN.PDGDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu olehWalikota Solok; Saksi mengetahui kalau Penggugat menjabat menjabat sekitar 3tahun ; Saksi mengetahui sebab Penggugat diberhentikan darijabatannya karena Pada tanggal 4 Maret 2020 Saksi bertemu denganTergugat di kantor Partai

Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota BPD,anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRDKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundanfundangan;j. Ikut serta dan /atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum,pemilinan kepala daerah, dan / atau pemilihnan kuwu;k. Melanggar sumpah/janji jabatan; danI.

Soemodikromomenguasasi dan mengusahakan bidang tanah obyek sengketa,sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30 SeptemberPemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenaldengan Peristiwa G. 30 S PKI Tahun 1965 hingga akhirnyaSoemodikromo pindah dan bermukim di Stabat, KabupatenLangkat Sumatera Utara, Pada tahun 1965 tanah tersebut dipinjamoleh SOBSI.

Bahwa Para dalam dalil gugatan Nomor 4 mendalilkan tentangPeristiwa/Fakta yaitu: Bahwa semasa hidupnya alm.Soemodikromo menguasai dan mengusahakan bidang tanahobjek sengketa, sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau lebihHalaman 20 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDNdikenal dengan Peristiwa G.30 S PKO Tahun 1965 hinggaakhirnya Soemodikromo pindah dan bermukim di Stabat,Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Pada Tahun 1965 tanahtersebut

Reorganisasi Tanah Sumatra Timurtertanggal 14031955 (Empat belas Maret tahun seriou sembilan ratus limapuluh lima);Bahwa benar sebagaimana yang diakui oleh Penggugat I, Penggugat II danPenggugat Ill, Almarhum SUMODIKROMO telah menguasai danHalaman 69 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDN10.mengusahai tanah miliknya tersebut sampai tahun 1965 yang kemudianAlmarhum SUMIDIKROMO mengungsi ke Stabat Kabupaten Langkat,Provinsi Sumatera Utara dikarenakan meletusnya peristiwa 30 Septemberpemberontakan Partai

Tapteng 3725209/06/2017104509/06/2017Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 danOptimalisasi peran DPRD dalampertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017 38 260 16/06/2017 1083 16/06/2017 Konsultasi ke :1. Biro Otda Setda Prov.

Tapteng 3725209/06/2017104509/06/2017Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 danOptimalisasi peran DPRD dalampertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One KramatJati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017 3826016/06/2017108316/06/2017Konsultasi ke :1. Biro Otda Setda Prov.

,pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 201738 260 16/06/2017 1083 16/06/2017 Konsultasi ke : 1. Biro Otda Setda Prov. Sumut masalah PP No. 18Tahun 2017 tentang Hak Keuangan~ danadministrative Pimpinan danAnggota DPRD Halaman 57 dari 145 halaman Putusan Pidana Nomor.1/Pid.SusTPK/2020/PT MDN 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Prov.

NURHASANAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi sebagai dosen Fisip di USU ; Bahwa saksi ada ikut di lembaga Kokus Perempuan Politik IndonesiaSumatera Utara berdiri sekitar tahun 1999 di jakarta, di sumut tahun2011 ; Bahwa saksi duduk sebagai ketua di KPPI Sumut ; Bahwa kegiatan organisasi ini adalah karena lembaga ini merupakanwadah dari para poliitis perempuan dari berbagai partai politikperempuan yang ada di sumatera utara muaranya kepada calonlegislatif, konkrit

melakukan verifikasi, mereka melihat kantor karnakantor kami menumpang, dan melihat kegiatankegiatan kami dan SKkami ;Bahwa dana tersebut kami pergunakan 75 juta untuk sewa kantorselama 3 tahun dan 75 juta lagi untuk kami gunakan membeliseperangkat komputer, laptop, Kamera, meja, kursi dll ;Bahwa kami membuat laporan pertanggungjawaban tanggal 15 Januari2014, semua sudah dilampirkan dan laporannya diterima olehkesbanglinmas;Bahwa saksi tidak pernah ikut berkampanye pilgub ;Bahwa kami tidak dari partai

Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politikc. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie. Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RIf. Surat Keterangan Terdaftarg. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 03/PFP/II/013 tanggal 14Maret 2013 Perihal Pertanggung Jawab Dana Hibah TahunAnggaran 2013.71.

Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera UtaraNomor :15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.TentangPersetujuan Terhadap rancangan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai

Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN Rl terdiri dari:a.b.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/IX/012Tanggal 12 September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah danBansos Untuk Kegiatan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RI Tahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikHalaman 236Putusan Perkara No.19/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn71.72.c. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie.

Bahwa sepengetahuan Ahli dalam hal pemberhentian harusmemenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun2017 disebabkan : meninggal dunia, atas permintaan sendiri dandiberhentikan, SK Pemberhentian harus memuat rekomendasi Camat,kalau tidak ada SK tersebut dianggap cacat hukum ;Bahwa pelanggaran apa saja terhadap pemberhentian PerangkatDesa, yaitu menurut UU No.6 Tahun 2014 disebutkan antara lain :merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang,melakukan korupsi, menjadi Pengurus Partai

Surat Persetujuan dari istri13.Surat pernyataan tidak mengurus partai politik;14. Daftar riwayat hidup;15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir;Halaman 118 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG25.26.16.

Dana yang di simpan oleh Widya Feronika1) Saksi ambil dengan status pinjaman sebesar Rp. 9.000.000.pada tanggal 21 februari 20182) Saksi ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakartadalam rangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar SukaMakmur yang mana saat itu Saksi berangkat ke jakartabersama dengan sdr Edi yang menjabat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ( DPRD Propinsi )Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa (

Saksi terima di rumah sdriWidya Feronika dan kemudian Saksi pergunakan untuk keperluanpribadi Saksi dalam hal ini untuk pelaksanaan kegiatan di Desa.2) Terdakwa ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakarta dalamrangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar Suka Makmur yangmana saat itu Saksi berangkat ke jakarta bersama dengan sdr Ediyang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPropinsi ( DPRD Propinsi ) Bengkulu dari Partai

melakukan penertiban bangunan pagar dilokasi Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putihdan sekaligus mengamankan lokasi tersebut hingga saat ini yang secara terangterangan telah mencaplok dan menenggelamkan hak keperdataan Kami pemilikasal tanah adat yang sah dan secara melawan hukum kemudian dipancangpapan besar yang bertuliskan "Lokasi/Tanah Dalam Pengawasan Pemda KotaMadya Jakarta Pusat";Bahwa atas tindakan Turut Tergugat IV tersebut ternyata telah didalangi olehoknum dari Partai

mengenaisemua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yangtersangkut termasuk kepentingan Pemohon Kasasi II/PenggugatII Intervensi 3;Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah salah dan keliru dalammemutuskan/menerbitkan Objek Sengketa a quo kepada TermohonKasasi/Tergugat II Intervensi dengan tidak cermat/tidak teliti bahkan telahmengabaikan faktafakta yang terungkap sebagaimana di atas, dan didugaditerbitkannya Objek Sengketa a quo hanya didasarkan pada kepentingankepentingan politik Golkarnya yang notabene partai

Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELISPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600 (enam ratus ) lembar uangpecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) an.

Magelang16) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NomorPAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006 tanggal 16 November 2006tentang PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINANWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELIS PENDIDIKANDASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600

Sebelummenjadi anggota dewan berasal dari partai ;Bahwa saksi selaku ketua DPRD pernah mengirim surat pada Pj.

Asir (FPDIP).Bahwa tugas pokok sebagai Ketua Fraksi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa adalahmengkoordinir anggota fraksi dalam rangka kelancaran tugas anggota fraksi di dewan.Penyalur aspirasi masyarakat dari partai politik kebangkitan bangsa serta sebagaikepanjangan tangan partai politik. Saksi jelaskan pula bahwa fraksi bukan alatkelengkapan dewan. Sedangkan yang dinamakan alat kelengkapan dewan adalah :e Komisi, Ketua Drs. Abdul Ghofure Panggar, Ketua H. Madini Farouge Panmus, Ketua H.

tergugat;Sebagaimana yang termuat dalam gugatan penggugatkonvensi/tergugat rekonvensi bahwa yang tarik sebagai turut tergugatyaitu IWAN DARMAWAN TANDIAWAN yang tidak ada hubunganHalaman 23 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mkshukum dengan penggugat konvensi /tergugat rekonvensi karena yangbersangkutan tidak terikat dengan perjanjian nomor 6 tanggal 12Januari 2016, sehingga tindakan penggugat konvensi/tergugatrekonvensi yang menarik dalam gugatannya sebagai turut tergugatadalah bertentangan dengan prinsip partai

Lukminto sejaktahun 1997 telah sering melakukan pelanggaran yang berupa pengeluaranpengeluaran uang dari kas YBSS yang digunakan tidak sebagaimanamestinya atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan YBSS, antara lainpada tanggal 09 September 2009 sebesar Rp 100.000.000, (seratus jutarupiah) untuk kegiatan bersama SEORANG Tokoh Partai Politik dan padatanggal 27 Oktober 2009 sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah)untuk bantuan Renovasi gedung Wayang Orang Sriwedari Solo, (periksabukti TDWXII dan

Sipil Negara sebagaimana dikutip;PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena; a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945; Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi Halaman 14 dari 57 Halamanb. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

Usaha Negara;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila ditinjau dariunsur Orang (natuurlijk person), Penggugat bukanlah Calon Bupati atauWakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahHalaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 123 K/TUN/2017Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 atau Badan Hukum Perdata(rechtpersoon) dimana LSM Minut Connection bukan Partai

No. 48/Pdt.G/2015/PN.TbtBangunan berdasarkan UndangUndang Agraria) berdasarkan Surat Ukurtanggal 22 November 1920 Nomor 126 seb;Menimbang, bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 19 (Bukti TXl3)tersebut telah berakhir sejak tanggal 23 september 1980 dan sejak saat itulahtanah objek perkara dikuasai oleh salah satu partai politik atau golongan yangberkuasa saat itu (Bukti TX+4 s/d TXk6);Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Para Tergugatdiketahui bahwa sejak zaman penjajahan Belanda tanah yang

umum;b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakattertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasadan pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;menjadi pengurus partai

diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Halaman 57Putusan No.139/G/2020/PTUNMDN. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai