Ditemukan 11432 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PT BANDUNG Perdata Wanprestasi
Register : 28-03-2018 — Putus : 22-06-2018 — Upload : 08-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 152/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 22 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat II : PT. BANK BUKOPIN, Tbk CABANG BANDUNG
Terbanding/Penggugat I : RIZALI NOOR
Terbanding/Penggugat II : KESATRIA SEMBIRING
Terbanding/Penggugat III : SYOFIADI
Terbanding/Penggugat IV : DEDI SUTEDI WS
Turut Terbanding/Tergugat I : KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN
139 — 62
  • Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exception in persona denganHal 19 dari 49 halaman putusan PT. Bandung No. 152/PDT/2018/PT.BDGalasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. Dalam perkara a quohubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalahmasalah menempatan simpanan berjangka (deposito) dimana Tergugat IItidak terkait hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut.2.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 24-11-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 24/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
Satria Ardi Tuahan
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU
322 — 126
  • kekuasaan di luar batas, sewenangwenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;2. perbuatan yang berulangulang dan bertentangan dengankesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atauberupa tulisan yang melanggar disiplin.g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikandan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagaiakibat tindak pidana yang dilakukannya;h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN PONOROGO Pidana Umum Penghinaan
Register : 23-05-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN PONOROGO Nomor 170/ Pid B/ 2013/ PN. PO
Tanggal 1 Agustus 2013 — CAHYO BUDIANTO AL CAHYO BIN WARDIANTO
91 — 14
  • Pada akhirnya management keuanganCV BC Express menjadi besar pasak dari pada tiang,disamping karena tidak ada lagikorban baru ;Menimbang, bahwa apabila ditilik sejak awal pembentukan CV BC Express,dimana Terdakwa mengembangkan usaha perdagangan melalui sistem multi leveltanpa Terdakwa sendiri melakukan produksi, riset dan pengembangan tehnologi yangdapat dipertanggungjawabkan atas produk kecantikan yang dijualnya (namun Terdakwahanya membeli produk dari home industri dalam partai besar) yang kemudian
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama Waris Islam
Register : 13-02-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PA GRESIK Nomor 316/Pdt.G/2017/PA.Gs
Tanggal 28 Nopember 2017 — PENGGUGAT I,II,III,IV,V VS TERGUGAT
77 — 7
  • Putusan No.0316/Padt.G/2017/PA.Gs.diajukan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa proses penyelesaian suatu perkara tidak bolehmenimbulkan kerugian atau keuntungan kepada pihak ketiga yang tidak ikutmenjadi pihak dalam perkara, sebagaimana prinsip kontrak partai yang digariskanpada pasal 1340 KUH perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium harus ditolak;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 05-12-2018 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 847/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
1.M. BADLUN ALKHOLIDI, A.M.D
2.SUTIONO
Tergugat:
Pengurus Daerah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Kota Medan
Turut Tergugat:
Pengurus Wilayah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Provinsi Sumatera Utara
66 — 18
  • masalah aquo dapat diselesaikan demi untuk adanya kepastianhukum maka jalan terakhir adalah melalui gugatan ke Pengadilan sehinggapermasalahannya dapat diselesaikan secara hukum karena secara organisatoristidak bisa diselesaikan sehingga agar permasalahan aquo tidak berlarutlarut makasudah benar apa yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara aquo.Menimbang bahwa juga permasalah aquo juga bukan masalah kepengurusanPartai Politik sesua SEMA No. 4 Tahun 2016 yang harus diselesaikan olehMahkamah Partai
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
359 — 190
  • Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara berbunyi:Pasal 87:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 26/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
PASKELIN RUTH SOLANG
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESA SILIAN SATU, KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
146 — 70
  • Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan atau pengurus organisasiterlarang;c.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Gns
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 52
  • Selanjutnya Pasal 74 UUNo. 39 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa, Tidak satu ketentuan pundalam Undangundang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai,golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atauPutusan No.13/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 15 dari 4711.menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalamUndangundang ini.Maka ipso iure berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah sepantasnyaPara Tergugat mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penggugat.Bahwa Negara Republik
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
SYSWANSYAH, A.Md
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
150 — 89
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana denganhukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana.Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/PenyelewenganPasal 266 (1)(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:a.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 19-04-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.HEINTJE GRONTSON MANDAGIE
2.WILSON LALENGKE, S.Pd, M.Sc, MA,
Tergugat:
DEWAN PERS
116 — 57
  • Tidak sedang sebagai bagian dari partai politik, anggota legislatif,humas lembaga pemerintahan dan swasta, anggota TNI dan Polri.3. Telah menjadi wartawan paling singkat 1 (Satu) tahun.4. Bekerja sebagai wartawan pada perusahaan pers, lembagapenyiaran swasta, yang memenuhi ketentuan:a. Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan terbatas(PT) kecuali wartawan yang bekerja pada Lembaga PenyiaranPublik, Kangtor Berita Negara, Lembaga Penyiaran Komunitas;b.
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN SAMPIT Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Spt
Tanggal 30 Maret 2017 — YENNY THERESYA SANARYO Melawan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
202 — 55
  • Dengan demikian akta otentik dibedakan dalam bentuk yaitu (1) aktayang dibuat oleh pejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (acteambtelijk); dan (2) akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang seringdisebut dengan akta partai (acte parti/);Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta bawahtangan (abt) menurut ketentuan Pasal 286 RBg, yaltu surat, daftar, surat urusanrumah tangga, dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidakmemakai bantuan seorang pejabat umum;Halaman
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-08-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 75/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY
Tanggal 11 Agustus 2014 — Drs. HOLIDIN, M.Hum ; KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN
57 — 12
  • FANI juga seorang dokter yang aktif di dunia politik sebagaicaleg PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang sering mengadakankegiatan bakti social, dimana saksi sering diminta untuk koordinatornya, dan karenakesibukan saksi sebagai dokter praktek saksi tidak ingin bolak balik mengambil uang /dana untuk kegiatan bakti sosial tersebut di bank, sehingga saksi memberikan bukurekeningnya kepada dr. FANI tersebut.Bahwa saksi pernah membuka rekening di Bank Jatim Jl.
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 09-01-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Skg
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 14
  • No. 67/Pdt.G/2019/PA.SkgMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai, dibuat olehatau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, haridan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat,sehingga telah memenuhi syarat
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 84/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
NASDI YULIAR, S.Sos., M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
109 — 114
  • Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik, atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana;25. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250mengatur bahwa) 22222222222 222 ene 22PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila ;;a.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pilkada
Register : 16-07-2010 — Putus : 21-09-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MATARAM Nomor 31/G/2010/PTUN-MTR
Tanggal 21 September 2010 — H.LALU WIRATMAJA, SH; M. BAJURI NAJAMUDIN, SH; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
160 — 68
  • Lombok Tengah telah menjadipeserta dalam pemilukada Lombok Tengah yang digelar padatanggal 7 Juni 2010 yang sebelumnya telah melaluibeberapa proses yang menunjukkan bahwa penggugat telahmenerima keseluruhan proses penyelenggaraan pemilukada Penggugat bersama semua pasangan calon pada tanggal 21April 2010 di dalam rapat pleno yang digelar tergugatyang dihadiri juga oleh partai politik atau gabunganpartai politik yang mengusulkan pasangan calon, pers danmasyarakat telah menandatangani rancangan daftar
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama Waris Islam
Register : 11-12-2018 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 05-03-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 4197/Pdt.G/2018/PA.Dpk
Tanggal 22 Juli 2019 —
216 — 181
  • secara tegas Penggugat akui kebenarannya dalam Replik ini;Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat selanjutnya disebut sebagaiTergugat Rekonvensi dan Tergugat disebut sebagai PenggugatRekonvensi;Bahwa Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat pada angka 9 yangmenyatakan penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya cukup untukmemenuhi kebutuhan seharihari, nyatanya sejak menikah tahun 1995Tergugat Rekonvensi mendapatkan gaji dari pensiunan sebulan sebesarRp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari Partai
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-12-2015 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 95/Pdt.G/2015/PN Spt
Tanggal 29 September 2016 — 1. H. MASKAYA.B; 2.CIPTO UNTORO Melawan 1. HADRIANUR Bin DAHLAN; 2. EGER Bin DAHLAN
153 — 29
  • Dengandemikian akta otentik dibedakan dalam bentuk yaitu (1) akta yang dibuat olehpejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (acte ambtelijk); dan (2) aktaotentik yang dibuat dihadapan pejabat yang sering disebut dengan akta partai(acte parti);Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta bawahtangan (abt) menurut ketentuan Pasal 286 RBg, yaitu surat, daftar, surat urusanrumah tangga, dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakaibantuan seorang pejabat umum ;Halaman
Pengadilan PN DEMAK Perdata Tanah
Register : 01-10-2013 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 20/Pdt.G/2013/PN Dmk
Tanggal 26 Mei 2014 — Drs. SETIAWAN SANTOSO,MM.PHD lawan Karmani bin Kastam, dkk
128 — 34
  • Yahya Harahap dalam bukunyaPerlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan danArbitrase dan Standar Hukum Eksekusi menyatakan bahwa Mengenai masalahjangka waktu mengajukan gugat perlawanan baik tentang derden verzetmaupun partai verzet, dalam praktek peradilan telah diangkat dan dijadikansebagai syarat formal yang sangat menentukan keabsahan gugat, sehinggadengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini masuk kedalam wilayah eksepsi;Menimbang, Pelawan mengajukan perlawanan
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 22-01-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 26 Juli 2018 — Penggugat:
BUDIMAN
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
76 — 196
  • Terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan WakilPresiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau PemilihanBupati dan Wakil Bupati ;Halaman 37 dari 50 HalamanPutusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNAsa >Merugikan Kepentingan umum ;Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat ;Mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat ;Menyalahgunakan Wewenang ;Menjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik Nasional maupun PartaiPolitik Lokal ;Melanggar sumpah/janji
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 07-05-2021 — Putus : 20-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 12/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 20 Agustus 2021 — Penggugat:
JIMMY AKFER MANUEL NABABAN, SH
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
299 — 191
  • Sesualdengan Pasal 22 ayat (1) huruf (b) yaitu Pelanggar yangmelakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i sebagaiberikut:e Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalamwaktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut;g Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindaripenyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal duniasebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;h Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politikyang diketahui