Ditemukan 11432 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwt
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
YAPEKNAS
Tergugat:
PT. Nusa Surya Ciptadana Finance (PT.NSC Finance) Cabang Purwokerto
430 — 142
  • Suharto Dosen Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro Semarang dalam judul makalahnya mengenaiPROBLEMATIKA AKTA JAMINAN FIDUSIA (Suatu studi tentangAkta Jaminan Fidusia setelah berlakunya Sistem PendaftaranFidusia secara online) di sebutkan dalam halaman 73 menyatakan Akta Jaminan Fidusia merupakan akta partai maka akta notaristersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat material,ketentuan ini harus dipenuhi oleh notaris yang membuat aktaautentik.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-06-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
NIWADIN
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
152 — 83
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 59 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. lkut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 05-05-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 20/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 23 Agustus 2017 — Penggugat:
MUSTAFA JOEHANES, SE, M.Si.
Tergugat:
WALIKOTA TARAKAN
124 — 63
  • berat.Halaman 55 dari 62 Halaman, Putusan Nomor : 20/G/2017/PTUNSMD .....Ayat (4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 06-02-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 2/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 15 April 2019 — Penggugat:
BUDI, ST
Tergugat:
BUPATI MURUNG RAYA
185 — 131
  • berencana.Pasal 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenaHal. 51 Dari 62 Perk No. 2/G/2019/PTUN.PLKmelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-07-2012 — Putus : 21-09-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 02/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR
Tanggal 21 September 2012 — AHIA NOVIE, SE. MSA bin PURUK A. MENGGANG (Alm), dk
64 — 43
  • Dalam BAP pemeriksaan kami sebagai tersangka puntidak pernah dicantumkan tentang besarnya kerugian negara yang telah kamiperbuat.Bahwa tingkat keuntungan atau laba kami bukan akibat perbuatan melawan hukum.Keuntungan kami bukan hanya karena negosiasi kami melainkan juga karena carapembelian yang kami lakukan dengan cara sistem partai per ruangan dan bukandengan cara eceran (satuan) per barang seperti dalam perincian penawaran karenajika kami membeli secara eceran (satuan) maka harga beli akan lebih
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 03-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — MUH. RIFAI, S.Sos.I VS BUPATI DEMAK;
305 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ataukewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatDesa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pilkada
Register : 20-07-2010 — Putus : 30-09-2010 — Upload : 29-11-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 63/G/2010/PTUN-BDG
Tanggal 30 September 2010 — RUDI HM SAMIN, S.E VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
134 — 46
  • kata lain dalam hal ini Pengadilan TataUsaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut yaituterhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum berkaitandengan hasil pemilihan umum baik di tingkat Pusat maupundi Daerah ;Menimbang, bahwa makna dari kata hasil PemilihanUmum dalam Pasal 2 huruf g UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tersebut mengandung pengertian adalah hasil yangdiperoleh setelah dilakukannya Pemilihan Umum yang dapatmenggambarkan atau menentukan partai
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 18-05-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 24/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 29 September 2015 — RONI SUGIANTO vs KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG
86 — 35
  • kekuatanhukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidanakejahatan ; tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CalonPegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atauPegawai swasta ; tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri :bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RepublikIndonesia atau negara lain yang ditentukan olehPemerintah ; tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 08-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PT MATARAM Nomor 151/PID.SUS/2021/PT MTR
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. Zaenudin als Mamiq Zen Diwakili Oleh : SITI NURMAH, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
415 — 191
  • Lombok Tengah pada tahun 2012 sampai dengan 2013 denganjumlah total Rp. 677.881.000, (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapanratus delapan puluh satu ribu rupiah) tanpa persetujuan saksi AndrySetiady Karyadi;Terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM pada tanggal 22 Juni2012 sampai dengan 30 Juli 2012 sejumlah Rp. 235.000.000, (dua ratustiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untukmembiayai keperluan tamu Partai Gerindra karena terdakwa sebagaiKetua Gardu Gerindra Propinsi
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 3/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
TAUFIK RAHMAN, ST
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
163 — 116
  • 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana umum;Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 1041/PID.SUS/2018/PT MDN
Tanggal 12 Desember 2018 — AIDIL IRSAN
54 — 23
  • dengan tujuan Batubara dengan membawa narkotika yang disimpan didalam satu karung goni dibagi dua seperti sebelumnya dan terdakwa diarahkanoleh Bang Tanjung (DPO) untuk menunggu seseorang di depan Singapore LineBatubara, kemudian saksi Bukhari mendatangi terdakwa untuk menerimanarkotika yang disimpan di dalam satu karung kecil, setelah itu terdakwa pergidengan menggunakan Bus Sampan Gaol dengan tujuaan Medan dan membawaNarkotika yang disimpan di dalam satu karung lagi untuk diserahkan di depankantor Partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 01-11-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 428/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 1 Nopember 2018 — ISTANTO dkk lawan PT.Bank Negara Indonsia (Persero)Tbk Pusat JAKARTA CQ PT. Bank Negara Indonsia (Persero)Tbk Cabang Kudus dkk
127 — 51
  • Keputusan MA RI No. 294K/SIP/1971 tanggal 07071971 yangmensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukum.17) Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata sebagaimana tercantumdalam buku M.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 09-03-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 36/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
SOKHINAFAO NDRAHA
Tergugat:
1.BUPATI NIAS
2.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS
127 — 57
  • Menjadi pengurus partai politik;. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yangditentukan dalam peraturan perundangundangan;Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan Kepala Daerah;Halaman 16.
Pengadilan PN WONOSOBO
Register : 06-03-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN WONOSOBO Nomor 11/PDT.G/2013/PN.WNSB
Tanggal 27 Nopember 2013 —
71 — 12
  • Syarat formil (Ssebagaimana dalam ketentuan Pasal 1874KUHPerdata) terdiri dari :a) berbentuk tertulis atau tulisan ;b) dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan ataudihadapan seorang pejabat umum ;c) ditandatangani oleh para pihak ;d) mencatumkan tanggal dan tempat penandatangan ;Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Pernyataan HutangPiutang tertanggal 6 Agustus 2011 bahwa surat tersebut dibuat secaratertulis dan ditandatangani oleh H. YAMTO (PENGGUGAT) dan H.
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 14-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor -49/Pid.B/2017/PN Mrb
Tanggal 14 Juni 2017 — -H.HARPAN IB Als HARPAN Bin IBRAHIM
84 — 5
  • ukuranluasnya tanah tersebut beserta batasbatasnya Saksi tidak tahu.Bahwa untuk penandatanganan surat tersebut tanda tangan H Kudussebagai Saksi dan H Idris ditandatangani dirumahnya masingmasing dandiketahui oleh datuk Rio dirumahnya.Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatbahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;Saksi Hardiansyah,S.H alias Yan bin Zainul Hakim (alm) yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai beriku;Bahwa Saksi adalah anggota partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 06-07-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 304/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 3 September 2020 — Pembanding/Turut Tergugat IV : PT. BANK MAYBANK INDONESIA TBK CABANG SOLO
Terbanding/Penggugat : ISKANDAR
Terbanding/Tergugat : Ny. TAM TAM HONGLY AL SUSANA
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : FABIAN HADINATA SUTANDYO
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Ny. AYNIDEWI
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : FELICE NATHANIA PUDYA
Turut Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIOANAL SURAKARTA BPN
Turut Terbanding/Turut Tergugat VI : BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUKOHARJO BPN
Turut Terbanding/Turut Tergugat VII : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARANGANYAR BPN
90 — 65
  • Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata) sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkanTergugat sebagai pihak dalam perkara aquo jelas merupakan perbuatanyang tidak berdasarkan hukum dan error in persona, sebab bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata :*Suatu peranjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya.Selengkapnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata :*"Semua pernanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
524 — 918
  • Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara berbunyi:Pasal 87:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 03-08-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 875/Pdt.G/2016/PA.Tnk
Tanggal 23 Mei 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
27 — 6
  • Tnk11.Fotocopy dari foto baliho pencalonan Penggugat (PENGGUGAT)sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil Lampung dari partai PKPIndonesia (bermaterai cukup), kemudian diberi kode T 11;ll Bukti SaksiSAKSI TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat,yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksidengan Penggugat dan Tergugat adalah teman
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 18-05-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 311/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 16 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat I : Muhammad Gembong Pratondo
Terbanding/Penggugat I : Dra. Hj. Kamtinah
Terbanding/Penggugat II : H. Moh. Fathul Aziz
Terbanding/Penggugat III : Dhani Kumar Latif
Terbanding/Penggugat IV : Mira Latifah
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kelurahan Ciracas
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Kecamatan Ciracas
Turut Terbanding/Tergugat II : Muhammad Gajah Natasurya Chandra
Turut Terbanding/Tergugat III : Muhammad Imam Muda
Turut Terbanding/Tergugat IV : Sri Mulaindah
Turut Terbanding/Tergugat V : Wandi Luminto ahli waris dari Almarhumah Siti Zulaeha
Turut Terbanding/Tergugat VI : Muhammad Leo Firdausi
Turut Terbanding/Tergugat VII : Sri Dewi Buanawati
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Siti Latifah Budiutami,
113 — 84
  • ,Sebagai Sekjend Partai Golkar,Sebagai Staff Ahli Presiden RI.
Pengadilan PT JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-03-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PT JAMBI Nomor 21/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 7 Mei 2018 — 1. A. Majid, Umur 60 tahun, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Rt. 07 Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi; 2. Hj. Marsiah, Umur 63 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Rt. 01 Kelurahan Jelmu Gedong Kecamatan Pelayangan Kota Jambi; 3. Nadiah, Umur 55 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat berkedudukan di Rt. 04 Lr. Diamon Kelurahan Kamp. Tengah Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada SERTIANSYAH, SH, Advokat, beralamat di JL. SK. Syahbudin RT. 05 No. 05 Komp. Pertamina Kel. Mayang Mangurai Kec. Kota Baru Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 Juli 2017 Nomor Reg. 252/SK/Pdt/2017/PN Jmb, untuk tingkat Banding telah memberi kuasa kepada ABDURRAHMAN SAYUTI, SH dan RUDI HALOMOAN, SH masing-masing adalah Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum LBH Pinang Merah Keadilan yang bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri beralamat di Jl.Sumatera No.152 RT 23 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Januari 2018 Nomor Reg.32/SK/Pdt/2018/PN Jmb sebagai Pembanding semula Penggugat; Lawan: 1. Asianto Supargo als Kianseeng, bertempat tinggal di Rt. 05 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I ; 2. Soeheman Limjadi als Lim Tjie Jiong, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi No. 79 Rt. 03 Kelurahan Pasar Kecamatan Pasar Kota Jambi Semula sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II; Dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II memberi Kuasa Khusus kepada H.Indra Armendaris, SH dan Helmi, SH masing-masing tertanggal 11 Agustus 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor : 279/SK/Pdt/2017/PN Jmb pada hari Selasa 15 Agustus 2017 dan Nomor : 280/SK/Pdt/2017/PN Jmb pada hari Selasa 15 Agustus 2017. 3. Kantor Pertanahan Kota Jambi, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Pol. M. Thahir No. 17 Kota Jambi Semula sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding ;
82 — 33
  • Kamal, rumah Ali Nafiah, kantor Partai Demokrat, danrumah Suhirta, sedangkan di bagian belakang ada rumah Asiong, rumah Akeng,rumah Syafrial, Wahyu Sugandar yang dibeli dari Rudi Libra, kesemuanya ituberbatas langsung dengan tanah sengketa. Dan Saksi sudah membangun rumahdi tanah yang berbatasan dengan obyek perkara tersebut pada tahun 1978 danmenempatinya pada tahun 1979 dan Saksi membeli tanah tersebut dari orangyang bernama Ishak Djabarti.