.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 4 (empat) kali sedangkan Terdakwa tidak pernahhadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi Keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 102Medan Nomor : Sdak/143

Nomor : B/16A/SP/I/2016 tanggal 1 Pebruari 20173 Nomor : B/44/SP/IIV2017 tanggal 3 Maret 2017Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Ka Otmil O2 Medan Nomor :B/44/SP/lV2017 tanggal 3 Maret 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwaatas nama Koptu Suprapto NRP 588422 Babinsa Ramil 02/TS Kodim0207/SML, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidakdapat hadir dipersidangan.Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana

tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secarasah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaandan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkanTerdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya,maka dengan mendasari

Halini dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP jika suatuperbuatan masuk dalam lebih dari 1 (satu) aturan pidana,maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturanaturan itu, jika berbedabeda yang dikenakan yang memuatancaman pidana pokok yang paling berat.Bahwa mendasari hal tersebut, Terdakwa terlebih dahulutelah didakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari,jam, tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa.

Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi untukmenghadirkannya dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuanTerdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acarapemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :Saksi2:Nama lengkap : Jalinus.Pekerjaan : Marbot (pengurus/penjaga Masjid).Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang (Lampung)/26Mei 1983.

Hal ini dijelaskan dalamPasal 63 ayat (1) KUHP jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari1 (satu) aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satudiantara aturanaturan itu, jika berbedabeda yang dikenakan yangmemuat ancaman pidana pokok yang paling berat.Bahwa mendasari hal tersebut, Terdakwa terlebih dahulu telahdidakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari, jam, tempatterjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

: 100K/PM 104/AD/X/2019Menimbang :Menimbang :Menimbang :Menimbang :perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer,berdasarkan fakta di persidangan tidak bersangkut paut dan tidak adahubungannya dengan adanya dugaan tindak pidana lain, selain itu. waktudan tempat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini (sebagaimanadalam dakwaan Oditur Militer) dengan dugaan adanya tindak pidana lain(dalam hal ini tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika) berbeda dantidak berhubungan.Dengan demikian mendasari

Dalam hal iniberdasarkan faktafakta di persidangan, Majelis Hakim memilin untukmembuktikan dakwaan alternatif ke2 yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP.Bahwa mengenai unsur ke1 dalam dakwaan alternatif ke2 yaitu Barangsiapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RIyang tunduk kepada undangundang dan hukum negara RI dan dapatbertanggung jawab.Bahwa dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap

tanpa kesepakatan dan persetujuanterlebin dahulu dari PELAWANI/TERMOHON EKSEKUSII dan PELAWANI/TERMOHON EKSEKUSIII untuk mengikat tanah milik PARA PELAWAN/PARATERMOHON EKSEKUSI sebagai jaminan hutang dalam APHT jo Sertipikat HTyang mengakibatkan kerugian bagi PARA PELAWAN/PARA TERMOHONEKSEKUSI".Bahwa terkejutnya PARA PELAWAN/TERMOHON EKSEKUSI sangatberasalasan karena PARA PELAWAN/PARA TERMOHON EKSEKUSI tidakpernah sama sekali melihat, membaca dan/atau dibacakan isi akta akta olehTERLAWANII yang mendasari

No. 737/ Pdt/2019/PT.DKImengerti artinya, sehingga diperlukan pembuktian sah secara hukum danmeyakinkan oleh TERLAWANTH~ untuk membuktikan bahwa PARAPENGGUGAT telah menerima salinan/kutipannya bahkan menyimpannya".Bahwa karena tidak pernah sama sekali melihat, membaca dan/ataudibacakan isi akta akta oleh TERLAWANII yang mendasari terbitnya AKTAPEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No.07/2015, tanggal 26 Juni 2015 yangdibuat di hadapan TERLAWANII (D. Sukardi, S.H., MM.

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diungkapkan dandiuraikan pada point 110 (Satu Sampai dengan sepuluh) perlawanan ini,maka secara terang dan jelas hal hal yang mendasari terbitnyaPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan pada tanggal25 Oktober 2017, No.32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim jo APHT No.07/15,mengandung cacat hukum.16.

Bahwa tidak benar posita butir 7 perlawanan Para Pelawan atauPara Termohon Eksekusi yang menyatakan bahwa Para Pelawan atauPara Termohon Eksekusi tidak sama sekali melihat, membaca dan/ataudibacakan isi aktaakta oleh Terlawan Il yang mendasari terbitnya AktaPemberian Hak Tanggungan No.07/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang diuatdihadapan Terlawan II (D. Sukardi, SH., M.Kn selaku Pejabat PembuatAkta Tanah / PPAT wilayah kerja Kodya Jakarta Timur jo.

Bahwa tidak benar halhal yang mendasari terbitnya PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.APHT No.07/15 tanggal 25 Oktober 2017 mengandung cacathukum..........5> Bahwa terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.

tidak rukun dan harmonis lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalahTermohon berselingkuh dengan lakilaki lain dan telah pisah rumahselama 10 bulan lamanya;Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon tersebut,Majelis berpendapat yang menjadi pokok masalah dalam perkara initerjadinya perselisihan dan pertengkaran terusmenerus antara Pemohondengan Termohon disebabkan masalah ekonomi dan juga Termohonmelawan suka kepada Pemohon karena itu Majelis berkesimpulanPemohon telah mendasari

berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiridari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1982/Pid.Sus/2014/PN.Lbp.Ld, tanggal2 April 2015, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 12 Mei2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamayang mendasari

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5bulan akan tetapi didalam repliknya ternyata Penggugat mengakui jawaban Tergugatbahwa Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 2 bulanbahkan 2 hari yang lalu Penggugat juga masih pulang, sehingga mengakibatkangugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena posita gugatan Penggugattidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 102 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu. Bahwa meskipun berdasarkanketerangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi sabusabu namun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut denganalat bukti yang lain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimana Jjikadihubungkan antara keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 denganketerangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaiandan tidak mempunyai nilai pembuktian.

pikiran menjaditenang; Berdasarkan keadaan in casu dapat disimpulkan terdapat indikasi bahwapada diri Terdakwa telah timbul ketergantungan untuk selalu mengkonsumsisabusabu, terbukti dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa mengkonsumsisabusabu sebanyak 5 (lima) kali; Oleh karenanya meskipun dalam perkara Terdakwa in casu tidak dilakukanpemeriksaan oleh Tim Assesment untuk menentukan kondisi ketergantunganTerdakwa dalam mengkonsumsi sabusabu, dan perlu tidaknya Terdakwadilakukan upaya rehabilitasi, namun mendasari

Bahwa tidak benar Tergugat sering marahmarah tanpa alasan yangjelas melainkan puncak kehancuran rumah tangga Penggugat dan Tergugatmulai tanggal 28 Februari 2020 karena adanya campur tangan mertuaTergugat yang membantu perselingkuhan Penggugat, selain dari itu halinilah yang mendasari Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat,kejadiannya Tergugat pulang dari sawah kemudian Tergugat ingin makansehingga masuk ke dapur Tergugat hanya menemukan nasi tersedia jadiTergugat naik ke rumah mertua pas naik

selamapernikahan hampir 20 tahun Tergugat tidak pernah melakukan kekerasanwalaupun sehelai rambut Penggugat Tergugat tidak pernah sentuh,walaupun Tergugat masih mencintai Penggugat tetapi Tergugat sudahmerasa hati Tergugat sudah terlanjur kecewa dan terluka oleh perbuatanPenggugat yang tidak terpuji; dan mungkin perceraian inilah jalan terbaik; Bahwa Tergugat tidak marahmarah yang tidak jelas melainkan adanyaCampur tangan orang tua Penggugat yang membantu perselingkuhanPenggugat sehingga inilah yang mendasari

Penggugat ingin bercerai,selain itu yang mendasari adanya kejadian diaman Tergugat baru pulangdari sawah kemudian ingin makan namun hanya menemukan nasi yangtersedia jadi dalam keadaan terpaksa Tergugat naik ke rumah mertua tetapiibu Penggugat menutupkan pintu rumah, Tergugat merasa kesal sehinggaterjadilan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;Hal. 15 dari 24 Hal.

Oleh karena itu dakwaan Oditur Militer harusdibatalkan karena tidak cermat dalam menyusundakwaannya.Bahwa mendasari hal tersebut, perlu disampaikan bahwaTerdakwa juga telah didakwa melakukan tindak pidanaHal 3 dari 36 hal Putusan Nomor : 95K/PM 104/AD/IX/2019pencurian pada hari, jam, tempat terjadinya tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa.Dari hal yang disampaikan di atas bukanlah suatu bentukpenyangkalan atas perbuatan diri Terdakwa, namun sematamata hanyalah pendapat hukum Penasihat Hukum Terdakwayang

Olehkarenanya Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untukmenghadirkannya dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat(1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 serta ataspersetujuan Terdakwa, Oditur Militer mohon untuk membacakanketerangan Saksi4 Kapten Com M.N. Sondrong dalam berita acarapemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dibawah sumpah, sebagaiberikut :Saksi4 :Nama lengkap : M.N.

Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukumtersebut akan Majelis Hakim tanggapi bersamasama pada saatpembuktian unsurunsur tindak pidana dalam perkara ini.Keberatan Penasihat Hukum selanjutnya adalah masalahrehabilitasi dengan mendasari ketentuan dalam Surat EdaranNomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan HasilRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2018 sebagaipedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tanggal 16November 2018 dan ditanda tangani Ketua MahkamahAgung RI Muhammad Hatta Ali.

Oleh karena itu dakwaan Oditur Militer harus dibatalkankarena tidak cermat dalam menyusun dakwaannya.Bahwa mendasari hal tersebut, perlu disampaikan bahwaTerdakwa juga telah didakwa melakukan tindak pidanapencurian pada hari, jam, tempat terjadinya tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaanOditur Militer, berdasarkan fakta di persidangan tidakbersangkut paut dan tidak ada hubungannya dengan adanyadugaan tindak pidana pencurian (dalam berkas lain),

Illir Timur 3 Kota Palembang.Selain itu sejak semula perkara ini Sudah dipisah oleh Penyidik.Dan diajukan oleh Oditur Militer dalam 2 (dua) berkas yangberbeda.Dengan demikian mendasari pasal 128 Undangundang Nomor31 Tahun 1997, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebuttidak dapat diterima.5.

Bahwa demi kepentingan anak yang masih di bawah umur, yang lahir dariperkawinan Penggugat seperti tersebut di atas dan dengan mendasari akankeadaan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dan juga demi menjagapsikologi anak tersebut terutama masa depan anak, maka Penggugatberkewajiban untuk membiayai anak tersebut hingga dewasa karena anaktersebut adalah darah dading tergugat; 12.

mencabut permohonannya, makapemerikasaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkanpenetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala hal ihwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acarapersidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuanyang tak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

ABDULMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanPembetulan Kartu Keluarga dalam Kartu Tanda Penduduk nama pemohontertulis AHMAD KHUSIM yang benar adalah nama pemohon KASMAN ;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yangdapat melanggar hukum 22" 2200222 2 en econoMenimbang

Karyawanswasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai " Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depokdengan register Nomor 3557/Pdt.G/2017/PA.Dpk. pada hari itu juga, telahmengemukakan halhal sebagai tersebut dalam surat gugatannya :Adapun alasanalasan yang mendasari

, agama Islam, Pendidikan S1 , pekerjaan Karyawan,tempat kediaman di Kabupaten Bogor;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat gugatannyabertanggal 29 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 2813/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

P3 serta 2 (dua) orangMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanganti nama Pemohon adalah karena Pemohon' merasa kesulitan dalammengurus administrasi, sehingga Pemohon mengajukan permohonanpengubahan nama Pemohon dengan melalui Penetapan Pengadilan terlebihdahulu yang juga sebagai salah satu syarat untuk mengurus AdministrasiKependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; Menimbang, bahwa Hakim berpendapat

Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari Permohonan ini adalah sebagaiberikut;1.Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belumberusia 19 tahun; Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkankarena keduanya telah bertunangan dan hubungan keduanya sudahsedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonisteri dan calon mertua anak Pemohon, serta buktibuktidalam persidangan; Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 4 Nopember 2010, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor 107/Pdt.P/2010/PA.Wno. tanggal 4 Nopember2010 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untukanak lakilaki Pemohon; Menimbang bahwa alasan yang mendasari

Gorontalo Nomor:29/KEP/DPRD/1X/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal22 September 2017 yang mendasari terbitnya objek sengketa;Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo8.3.Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidaktunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yangdiatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD KabupatenGorontalo itu Sendii.Q, Bahwa Tergugat, dalam menerbitkan Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo

Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan PanitiaAngket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalotertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kab.

Gorontalo Nomor.29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapattertanggal 22 September 2017 yang mendasari terbitnya objekSengketa; 2222 nnn n nnn nnn nnn nenBahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidaktunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yangHalaman 31 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdodiatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD KabupatenGorontalo itu Sendiri.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan PewakilanRakyat Daerah Kabupaten

Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/ KEP/DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia AngketDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kab Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017 TentangPernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017 hingga terbitnyaOBJEK SENGKETA tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Maligano;dimana setiap kelompok melakukan survei lapangan, mendesain gambardan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).Bahwa dengan mendasari pada pembagian tugas yang telah ditentukanoleh saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN sekitar bulan Juni 2013, terdakwa I.LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, selaku ketua kelompok bersama dengan anggotanya yakni terdakwa II SINAR AWALUDDIN, ST,terdakwa Ill. LA ODE HASIRU, S.ST selaku ketua kelompok Ill,terdakwa IV.

Jamsir Zibuka, S.IP Anggota Oo Mendasari pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Muna Nomor 056/122 Tahun 2013 tentang PanitiaPengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Muna Tahun Anggaran 2013, panitia pengadaaan yangtelah terbentuk dengan ketua saksi ADY MULIA, ST melakukanpelelangan terhadap 4 (empat) paket Pekerjaan Perencanaan TeknisKegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan danJembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun2013 dengan cara

LA TIFU, SP,ST.Bahwa pada bulan Agustus 2013 dengan mendasari pada kelengkapanadministarsi atas 4 (empat) paket Pekerjaan Perencanaan TeknisKegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatanpada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013 yang dibuatsecara rekayasa dan tidak benar sebagaimana tersebut di atas telahdilakukan pembayaran / pencairan yang dilakukan dengan cara / melaluimekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai nilai kontrak masingmasing dengan rincian sebagai berikut

YAMIN IMRAN sebesar Rp. 36.400.000,d. uang yang diterima pihak lain yakni Saudara ZAM melalui saksi LAODE ADI MURAD, SH sekitar Rp. 25.400.000,Bahwa dengan mendasari pada sejumlah uang baik yang diterima olehterdakwa I, Il, Ill, dan terdakwa IV maupun pihak lainnya yakni saksi Ir.MUH. YAMIN IMRAN maupun saksi LA ODE SADELI, ST, MT, danSaudara ZAM, merupakan suatu bentuk perbuatan untuk memperkayadiri terdakwa I. LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, terdakwa IISINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa Ill.