menerangkan ;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga,saksi adalah suamiGS A gm nm mn nnn nmBahwa terhadap perkawinan saksi dengan pemohon tersebutbelum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan CatatanBahwa atas perkawinan saksi dengan pemohon tersebut telahdikarunia 4 (empat) orang anak, sedangkan yang di mohonkanpergantian nama ini adalah anak pemohon yang kedua bernamaBahwa anak pemohon ini saat ini telah berusai 14 (empat belas)Tahun, duduk dikelas 3 Sekolah Menengah6 0 aBahwa yang mendasari

;e Bahwa yang mendasari permohonan pemohon untuk merubahnama anak pemohon yang dahulu bernama YESI dan telahdibuatkan Akta Kelahiran berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3606LT290720110012, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorPencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 2Agustus 2011 (bukti P.3.); berbeda namanya dengan yang terteradalam ljazah Sekolah Dasar (bukti P.4.), sehingga untukkeseragaman dokumen dipandang untuk merubah nama anakpemohoneSMenimbang, bahwa pemohon bernama YURNA dipersidangan

telahterbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di JI. di Tataian Rt.002/Rw.001,Keluarahan Ulang, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, (buktiP.1. dan P.2.) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriKandangan, sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untukmengadili perkara perdata permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan PerubahanNama dalam Akta Kelahiran anak pemohon adalah untuk

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untukmenempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jopasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum IslamMenimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI, dan dua orang saksi yang diajukan olehTermohon masingmasing bernama SAKSI 1 ASLI TERMOHON' dan SAKSI2ASLI TERMOHON ,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besardari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut :cethvad Clee (gle p die te LiclifsArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;SB Dd a) oo) J Sd CytArtinya :" Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki6pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama PRIYATUN binti MAN dan SUHABIYAH binti GINOM, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Moacdl uals WL p rs aw LelioArtinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3d MbLII UI JI J Yel palArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

2016 sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer 104Palembang pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan demikian permohonankasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:Dan sebelum meningkat alasan saya mengajukan kasasi ini sayamempedomani atau mendasari

Pasal 239 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pemeriksaan pada tingkat kasasidilakukan oleh Mahkamah Agung RI guna menentukan:a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya;b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang;Cc. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.Berdasarkan ramburambu di atas jelas perkara saya/Terdakwa yangakan diperiksa mendasari hal tersebut

Putusan Nomor 324 K/MIL/2016Berdasarkan ramburambu di atas jelas perkara saya/Terdakwa yangakan diperiksa mendasari hal tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi MajelisHakim Agung RI untuk tidak menerima permohonan Kasasi Terdakwa, karenabaik pengadilan Tingkat Pertama, maupun Pengadilan Tingkat Banding belummemeriksa dan membuktikan sebagaimana faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan;Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangantersebut karena pertimbangan Judex Facti tersebut

Bahwa, berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 padahurup b, dengan tegas disebutkan, bilamana putus karena talak maka bekassuami wajiob memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selamamasa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalamkeadaan tidak hamil* mendasari pasal in casu mendasar bila majelis hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonpensiuntuk membayar nafkah maskan dan kiswah Rp 1.000.000(satu juta rupiah)selama

Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c joctopasal 149 menegaskan, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnyadan bekas suami wajib memberi biaya hadhanan untuk anak yang belummencapai usia 21 tahun, untuk itu mendasari pasal in casu majelis hakimmendasar bila menghukum Tergugat Rekonpensi membiayai pemeliharaananak tersebut Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anaktersebut dewasa;6.

Bahwa, berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum, menegaskan bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :memberi mutah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas istri tersebut gobla al dukhul, mendasari pasal in casuMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya bersyaratmenghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi mutah kepada PenggugatRekonpensi berupa 15 gram gelang emas 23 karat;7.

Bahwa, mendasari dalildalil yang ajukan Penggugat Rekonpensisehingga total kewajiban yang harus diselesaikan Tergugat Rekonpensiadalah sebagai berikut : Poin 4. Rp.6.000.000 (enam juta rupiah); Poin 5. Rp.1.000.000 (satu juta rupiah); Poin 6. 15 gram gelang emas 23 karat;Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Termohon dalamKonpensi/Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkanputusan sebagai berikut :I.

Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c jocto pasal149 menegaskan, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan bekassuami wajib memberi biaya hadhanan untuk anak yang belum mencapai usia 21tahun, untuk itu. mendasari pasal in casu majelis hakim mendasar bilamenghukum Tergugat Rekonpensi membiayai pemeliharaan anak tersebutRp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;3.

,MH. hakim Pengadilan Agama Pati sebagai mediator;Bahwa, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pengeugat dan Tergugat supayahidup rukun lagi sebagai suami istn yang baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudianpemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat padapersidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengeugat, namunPengeugat tidak dapat menjelaskan fakta kejadian yang mendasari eugatan Pengeugat, yaknidalam posita Penggugat menyatakan bahwa

Pengeugat sudah menyarankan Tergugat untuk bekerja, namun Tergugatmatah dan menampar Pengeugat, kemudian pada bulan Febrauari 2013, Tergugat pergimeningealkan rumah sampsi sekarang ;Menimbang bahwa Pengeugat dalam positanya tersebut tidak dapat menjelaskan faktakejadian yang mendasari gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dansudah berpisah rumah, tetapi setelah dimintai penjelasan oleh Majelis ternyata Pengeugat tidakdapat menjelaskan fakta tersebut kapan terjadinya (Penggugat

Gugatan Penggugat Prematur Sehingga Belum Waktunya Diajukan(Exceptie Dilatoria) :Bahwa Tergugat I mengajukan Eksepsi ini mengingat gugatan Penggugat belumwaktunya untuk diajukan dikarenakan mendasari pada perkara awal yakniPerkara Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2016/PN. Tim yang diucapkan padatanggal 7 November 2016 Jo.

Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika :Bahwa mendasari pada gugatan Penggugat, dimana Penggugat telahmengajukan gugatan atas tanah merupakan Bandar Udara yangmerupakan fasilitas umum.

Tim.Bahwa mendasari pada Putusan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Tim yang di ucapkan pada tanggal 7 November 2016 Jo.

dengan mendasari pada alas hak KwitansiPembelian dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah adalah tidakbenar, karena pada Putusan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.TimHalaman 44 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Timyang diucapkan pada tanggal 7 November 2016 Jo.

tidak mendasari pada ketentuanketentuan hukum tersebut berakibatpengalihan hak atau jual beli yang dilakukan adalah batal demi hukum;.

Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kaburdimana masingmasing bentuk didasarkan pada faktorfaktor tertentu, antaralain: Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian yang mendasari gugatan, tidak jelas objek yang disengketakan,penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masingmasing berdiri sendiri,terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum, serta petitum tidakterinci, tetapi hanya berupa ex aequo et bono;Menimbang, bahwa di dalam RBg tidak

Hal mana sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI Putusan Nomor 1149 K/Sip/1970 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa gugatan obscuur libel apabila posita (fundamentumpetendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan,disebut gugatan kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan, tidakHalaman 15 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Skymenyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas, serta tidak ditemukanobyek sengketa;Menimbang, bahwa setelah

gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)atas proses eksekusi lelang agunan Penggugat oleh Tergugat melaluiperantaraan Tergugat II sebagai akibat tertunggaknya angsurankreditPenggugat kepada Tergugat I;Menimbang, bahwa dengan melihat apa yang sejatinya menjadisubstansi dalam gugatan Penggugat tersebut utamanya dalam posita gugatanPenggugat sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 27, MajelisHakim tidak menemukan uraian dasar dan unsurunsur Perbuatan MelawanHukum (PMH) yang mendasari

Hukum (PMH);Halaman 16 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN SkyMenimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dengan tidak dijelaskan dan diuraikannya unsurunsur Perbuatan MelawanHukum (PMH) serta perbuatan pihakpihak mana saja yang dikualifikasikanmelakukan tindakan melawan hukum maka Majelis Hakim berpendapatGugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas (obscuur libel) karena posita(fundamentum petendl) gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadianyang mendasari

bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang dimintaoleh Penggugat dikaitkan dengan dalil/posita gugatan; Antara posita denganpetitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan;Halhal yang dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketayang didalilkan; Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita danpetitum gugatan;Menimbang, bahwa jika gugatan sifatnya kabur karena posita(fundamentum petendi) gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadianyang mendasari

Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

Keputusan tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas SKPKB PPN' Barang dan Jasa Nomor00003/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Februari 2010.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonanPengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor :00003/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Februari 2010sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor :KEP00006/WPJ.04/KP.0503/2012 tanggal 16 Mei 2012 Nomor 0082/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari

Tergugat dengan SuratKeputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPNBarang dan Jasa Nomor : 00003/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011Masa Pajak Februari 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTergugat Nomor : KEP00006/WPJ.04/KP.0503/2012 tanggal 16 Mei 2012diketahui Penggugat mengajukan permohonan atas pengurangan/penghapusansanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp 76.225.279,00.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap risalah pembahasanpemeriksaan yang mendasari

Kenjeran No. 348 350Surabaya dengan mendasari : Putusan Reg. No: 32 PK/TUN/1999 tertanggal03 Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No: 2857 K / Pdt / 2004 Jo. No.:580/Pdt/2002/PT. Sby. Jo. No.:36/Pdt.G/1999/PN.

Berdasarkan Akta Pembatalan tersebut Cicik Permata DiasSuciningrum mengajukan SK Pembatalan hak di Kanwil BPN Propinsi JawaTimur dengan mendasari : Putusan Reg. No:32 PK / TUN/1999 tertanggal 03Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No.: 2857 K/Pdt / 2004 Jo. No.: 580/ Pdt/2002/PT.Sby.Jo.No.: 36/Pdt.G/1999/PN.

Kenjeran No. 348 350Surabaya dengan mendasari : Putusan Reg. No. : 32 PK / TUN / 1999tertanggal 03 Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No.: 2857 K / Pdt / 2004 Jo.No.: 580 / Pdt / 2002 / PT. Sby. Jo. No.: 36 / Pdt.G / 1999 / PN.

Kenjeran No. 348 350Surabaya dengan mendasari : Putusan Reg. No. : 32 PK / TUN / 1999tertanggal 03 Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No.: 2857 K / Pdt / 2004 Jo.No.: 580/Pdt/2002/PT. Sby. Jo. No.: 36/Pdt.G/1999/PN.

Berdasarkan Akta Pembatalan tersebutCicik Permata Dias Suciningrum mengajukan SK Pembatalan hak di KanwilBPN Propinsi Jawa Timur dengan mendasari : Putusan Reg. No.: 32 PK /TUN/1999 tertanggal 03 Mei 2011 dan Putusan MARI Reg. No.: 2857 K / Pat/2004 Jo. No.:580/Pdt/2002/PT. Sby. Jo. No.:36/Pdt.G/1999/PN.

nama dan status kewarganegaraan sertapasal 5 UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yangmenyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diridan status kewarganegaraan ;Menimbang, bahwa sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang sejakmasih termasuk anak, berarti seseorang juga berhak untuk mengubah namayang menjadi identitas seseorang tersebut apabila seseorang tersebutmenginginkannya dengan alasanalasan yang subyektif sifatnya sebagaimanaalasan yang mendasari

Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohontinggal, dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu yang mempunyaiwilayah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal berwenang untuk mengadilipermohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa oleh karena peraturan perundangundangan jelasmenyatakan bahwa setiap anak dan oleh karena itu juga setiap orang berhakatas suatu nama sebagai identitas diri, dimana identitas diri adalah hak setiapmanusia yang bersifat asasi, maka setelah mendengar semua alasanalasansubyektif Pemohon yang mendasari

United Tractors Tbk terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2007 danakan berakir apabila pihak Tergugat I/Terbanding I telah melunasi hutang pokok ditambahdengan fee pinjaman kepada Penggugat/Pembanding (Pi); Menimbang, bahwa pengembalian seluruh hutang Tergugat =I/Terbanding I dilakukan dengan pemotongan hasil kerja Tergugat I/Terbanding I diproyekPenggugat..........Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 301.00.000, setiap awal bulan (Pi);Menimbang, bahwa untuk mendasari dalildalil gugatannya Penggugat/Pembandingtelah

persidanganperadilan tingkat pertama mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwaPengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karenaberdasarkan Pasal 19 ayat 2 Kontrak Kerja No.002/TSS/SPKK/LC/III/2007 tertanggal 15Maret 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/TerbandingI, menyatakan bahwa : Bila dengan musyawarah tidak terdapat penyelesaian yang layakdan memuaskan maka masalah tersebut diselesaikan secara Arbritrase ( bukti T; );Menimbang, bahwa untuk mendasari

No. 90/B/2015/PT.TUN Mks.KDI/1985 ( bukti P2 ) yang mendasari kepemilikan hak atas tanahyang didalilkan oleh Penggugat, dan Akta Jual Beli Nomor : 246/Mandonga/142/VI/1993 tanggal 29 Juni 1993 ( bukti T.ll Interv23 )yang mendasari penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 954//Kel.

Bahwa dengan pertimbangan kesatuannya para Terdakwaberada di Provinsi Jawa Tengah, mendasari Pasal 10 hurufb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1997 tentang Peradilan Militer, maka penerapan Pasal 10huruf a dapat dikesampingkan dalam memeriksa perkarapara Terdakwa.Hal 4 dari 6 hal Putusan NOMOR $: 12K/PM.III19/AD/I/2022MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan4.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukandengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa mendasari uraian tersebut di atas agar perkara paraTerdakwa disidangkan di Pengadilan Militer Il10 Semarang danberdasarkan Pasal 10 huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer danPasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan seorang saksi Termohon yang bernama SAKSI IIItelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

abs ole p rb. rw LaclleArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;d MbEIT Ul J1 J Vel paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara

anak ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, temyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI 1 ASLI PEMOHON dan SAKSI 2 ASLI PEMOHON dan dua orang saksi yang diajukan olehTermohon masingmasing bernama SAKSI ASLI TERMOHON dan SAKSI 2 ASLI TERMOHONtelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

besar dan pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut :cee de le 6 ie 1 LiiiilsArtinya: " Menotak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;Menimbang,bahwa meskipun perceraian adlah sesuatu yang dibenci oleh allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya : " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

., hakim Pengadilan AgamaBondowoso, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon harmonis dan bahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perkawinanPemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, padahal Pemohon dan Termohonsudah berusaha berbagai cara, namun belum berhasil dan Pemohon merasa putusasa;Menimbang

belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama ANAK , ibu kandung Pemohon dan ANAK , saudara iparPemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

karena mafsadatnya lebihbesar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuksebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari

sesuai dengan pasal 41 huruf c UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 danpasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam,maka majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Tergugat dalamjawaban rekonpensinya (replik ) telah menyatakan kesediaan ataukesanggupannya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah ) karena penghasilanTergugat per bulan Rp. 2.500.000 (dua jua lima ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilanTergugat yang mendasari

gram , maka terhadap tuntutan tersebuttelah sesuai dengan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akanmempertimbangkan sebagai berikiut :Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Tergugat dalamjawabanrekonpensinya(replik) telan =omenyatakan kesediaan ataukesanggupannya 5 (lima) gram emas, karena Pemohon seorang buruh yangpunya pengahasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan,.10Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikanpenghasilan Tergugat yang mendasari

maka Terhadap tuntutan tentang biaya hadhanah terebut telah sesuaidengan pasal 149 huruf d maka majelis akan mempertimbangkan segai berikut;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, maka Tergugatdalam jawaban rekonpensinya (replik ) telah menyatakan kesediaan ataukesanggupan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulankarena penghasilan Tergugat perbulan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus riburupiah).Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilanTergugat yang mendasari

Saksi FREDRIK LAOME, dibawah sumpah menerangkan :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011 sekitar pukul10.00 Wita, bertempat di Rt.02 Rw. 01 Dusun I, Desa Poto, KecamatanFatuleu Barat, Kabupaten Kupang ;Bahwa masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut, karenaterdakwa menanam tanaman memasuki kebun milik saksi ;Bahwa saksi mendatangi kebun lalu

Saksi FOLKES ANIN, dibawah sumpah menerangkan :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011 sekitar pukul10.00 Wita, bertempat di Rt.02 Rw. 01 Dusun I, Desa Poto, KecamatanFatuleu Barat, Kabupaten Kupang ;Bahwa yang memukul Fredrik Laome adalah terdakwa dimana saksimelihat langsung kejadian dalan jarak meter ;Bahwa masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut, karenaterdakwa menanam tanaman memasuki kebun milik saksi

Saksi MARYANTI LAOME Alias YANTI, dibawah sumpah menerangkan :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2011 sekitar pukul10.00 Wita, bertempat di Rt.02 Rw. 01 Dusun I, Desa Poto, KecamatanFatuleu Barat, Kabupaten Kupang ;Bahwa yang memukul Fredrik Laome adalah terdakwa dimana saksimelihat langsung kejadian dalan jarak meter ;e Bahwa masalah yang mendasari terjadinya pemukulan tersebut, karenaterdakwa menanam tanaman memasuki