dengan hargaRp30.000.000,00 yang berarti harga per meter persegi adalahRp1.617,25/m2, dengan NJOP adalah Rp5.000,00Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda llir periode tahun 2006,2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanahberalas hak sertifikat dengan nilai transaksi:terendah adalah Rp4.000.000,00 luas tanah 500 m?

, harga per meterpersegi adalah Rp8.000,00, dengan NJOP adalah Rp7.150,00tertinggi Rp138.000.000,00 dengan luas tanah 19.235 m2 harga permeterpersegi adalah Rp7.174,00 dengan NJOP adalah Rp7.150,00Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yangdilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT.PLN tahun 2007 sebesar Rp4.063.990.750,00 dengan rincian sebagaiberikut:Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 188 PK/PID.SUS/20131. Pembayaran yang dilakukan adalah:37.199 m?

PLN.e Bahwa NJOP untuk lokasi tanah yang akan dibebaskan tersebut sesuaisurat keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP219/WPUJ.14/BD.05/2006 tgl. 29 Desember 2006 tentang Klasifikasi dan besarnyaNilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi danBangunan untuk Kota Samarinda adalah sebesar Rp10.000,00 sesuaipula dengan bukti Surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT NOP64.72.030.007.0020138.0 dengan nama wajib pajak adalah H.

dengan hargaRp30.000.000,00 yang berarti harga per meter persegi adalahRp1.617,25/m2, dengan NJOP adalah Rp5.000,00Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda llir periode tahun 2006,2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanahberalas hak sertifikat dengan nilai transaksi:e terendah adalah Rp4.000.000,00 luas tanah 500 m2, harga per meterpersegi adalah Rp8.000,00, dengan NJOP adalah Rp7.150,00e tertinggi Rp138.000.000,00 dengan luas tanah 19.235 m?

HasanBasri 51 RT.OOO RW 00 Tumindung Permai Samarinda nilai NJOP; Surat Keputusan Walikota No.: 590.83/02 I/HUK.KS/2005 tanggal 17Januari 2005 tentang Klasifikasi Dan Harga Dasar Tanah Serta Tarif Ganti RugiTanam Tumbuh Dalam Wilayah Kota Samarinda;e Hasil musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milikH.A.HASBI tanggal 15 Mei 2007 yang dihadiri panitia pembebasan tanah,pemilik tanah dan pihak PT. PLN.

Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) harga pasar,dan Kondisi lahan.Bahwa Drs. Deddy Chandra. MM bersamasama dengan Dra. Suryatati A. Manan( Walikota Tanjungpinang ) Drs. H. Wan Samsi. MM, Drs.

Klasifikasi dan besarnya NJOPsebagai dasar pengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi danterendah dari Objek Pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah KotaTanjungpinang adalah sebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp ) NJOP terendah(RP )1.

) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahunberjalan dan dapat mempedomani pada Variabelvariabel sebagai berikut :a.

: NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp ) NJOP terendah(RP )1.

) atau nilainyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapatmempedomani pada Variabelvariabel sebagai berikut :a.

Penaksiran harga tanah milik yang dikuasai negara baik untukdipertukarkan maupun dihapus dengan tindak lanjut untuk dijualdidasarkan atas harga tertinggi dari NJOP tahun berjalan atau hargapasar pada saat dilakukan penaksiran.Hal. 6 dari 64 hal. Put. No. 441 K/Pid.Sus/20112. NJOP dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB setempat sedangkan HargaPasar dibuat olen Camat setempat.e. Anggaran Dasar YKK PT.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 350/KMK.03/1994 tentang TataCara Menukar Barang Milik / Kekayaan Negara dengan ketentuan antaralain sebagai berikut :1:Penaksiran harga tanah milik yang dikuasai negara baik untukdipertukarkan maupun dihapus dengan tindak lanjut untuk dijualdidasarkan atas harga tertinggi dari NJOP tahun berjalan atau hargapasar pada saat dilakukan penaksiran.. NJOP dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB setempat sedangkan HargaPasar dibuat olen Camat setempat.e.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 350/KMK.03/1994 tentang TataCara Menukar Barang Milik / Kekayaan Negara dengan ketentuan antaralain sebagai berikut :1.Penaksiran harga tanah milik yang dikuasai negara baik untukdipertukarkan maupun dihapus dengan tindak lanjut untuk dijualdidasarkan atas harga tertinggi dari NJOP tahun berjalan atau hargapasar pada saat dilakukan penaksiran.. NJOP dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB setempat sedangkan HargaPasar dibuat olen Camat setempat.e.

Bahwa harga yang tercantum dalam NJOP lebih menitik beratkanpada area / kawasan sehingga hasil dari NJOP merupakan satukesatuan wilayah tanpa memperhitungkan faktorfaktor dalammemperhitungkan harga pasar. Sedangkan dalam menentukan hargapasar tahapantahapan ada pada No. 4c. Bahwa hasil perhitungan kami tahun 2006 dengan luas tanah 18.633M2 dengan harga Rp. 39.834.692.000, maka hasil per meter persegiadalah Rp. 2.137.857, / M2.3.

Garamyang dikelola oleh yayasan dengan harga dibawah NJOP atau harga pasaryang seharusnya NJOP di Jln. Arif Rahman Hakim antara Rp. 200.000, s/dRp. 3.000.000, hanya dengan dasar kesepakatan team penaksir hargaTerdakwa menjual dengan cara lelang dengan harga dibawah NJOP yaituRp. 1.832.000, / m2 dan Terdakwa juga membebani 3 % kepada pemenanglelang dengan alasan untuk honor panitia penaksir harga dan panitiapenjualan aset milik PT. Garam hal ini bertentangan dengan Surat MenteriKeuangan No.

dalam pelaksanaan lelang objek sengketa;Menghukum Tergugat I dan Tergugat IJ membebaskan Penggugat darikewajiban dan ketentuan peraturan Perundangundangan Tentang kewajibanakibat likuidasi bagi pemegang saham jika Tergugat I dan Tergugat IIImelakukan penjualan objek sengketa di bawah harga pasar dan di bawah NJOP(Nilai Jual Objek Pajak);Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan sisa uang Penggugat hasildari pelelangan objek sengketa sebesar Rp200.000.000.000.

harga pasar dan dibawah NJOP dst" (seperti dapatdilihat dalam posita angka 15);Dari posita angka 15 tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Penggugatmengetahui bahwa pelaksanaan penjualan lelang belum seluruhnya dilakukan ataudengan perkataan lain Penggugat mengetahui ada sebagian dari 55 obyek, yang telahterjual.

Jika preposisinya demikian seharusnya Penggugat dapat menjelaskan dalampositanya mengenai pelaksanaan lelang atas obyek yang manamana saja, yangdiklaim Penggugat dilakukan/ dijual dibawah harga pasar dan NJOP?

Dengan tidakadanya uraian tentang dasar fakta seperti dimaksud diatas, telah cukup dapatmembuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur.b Dasar hukum (rechtsgrond) dalil gugatan tidak jelas;Disamping utaian sebagaimana telah tersebut diatas. jika Penggugat mengklaimbahwa pelaksanaan lelang dilakukan/dijual dibawah harga pasar dan NJOP tentunyaPenggugat wajib menerangkan berapa sesungguhnya nilai harga pasar dan wajibmenyatakan NJOP untuk masingmasing obyek dengan menguraikan dasar hukumyang menjadi penilaian

Dengan tidak adanya uraian tentang dasar hukumpenilaian atas harga pasar dan NJOP, tetali cukup dapat membuktikan bahwagugatan Penggugat kabur;Keliru dalam memformulasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan uraiana dan b diatas, maka secara otomatis formulasi gugatan Perbuatan Melawan Hukumadalah keliru dan tidak berdasarkan hukum.

tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga,denda dan biaya notaris Rp405.325.816,25 (empat ratus lima juta tigaratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam belas koma dua puluhlima rupiah) dengan total keseluruhan hutang Rp3.705.325.816,26 (tigamiliar tujuh ratus lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratusenam belas koma dua pujuh enam rupiah);5) Tergugat dalam menentukan jumlah nilai limit objek jaminandidasarkan pada data yang keliru yaitu terjadi pengurangan jumlah NilaiJual Objek Pajak (NJOP

Nomor 462 PK/Pdt/2016dibenarkan dan keliru, dan hal itu merupakan kesewenangwenanganterhadap Penggugat selaku debitur dalam pelaksanaan lelang/penjualandimuka umum yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 Undang UndangNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;Bahwa dalam praktek Pengadilan Negeri, penentuan besarnya nilai limitadalah NJOP ditambah harga umum dibagi 2 (dua). Sehingga semestinyapatokan penentuan nilai limit objek jaminan adalah sebagai berikut:Nilai NJOP:Luas tanah 1094 m?

;NJOP per m? : Rp3.573.000,00;Luas tanah x NJOP/m? : 1094 m? x Rp3.573.000,00 =Rp3.908.862.000,00;Luas bangunan : 720 m*;NJOP per m? : Rp1.516.000,00;: 720 m? x Rp1.516.000,00 =Rp1.091.520.000.00Jumlah = Rp5.000.382.000,00;Nilai Harga Umum:Luas tanah : 1094 m2;Harga umum/m? : Rp6.000.000,00;Luas tanahxharga Umum/m?:1094m?xRp6.000.000,00= Rp6.564.000.000,00;Luas Bangunan : 720 m?;Harga Umum/m?

: Rp. 3.000.000,00;=720 m* x Rp3.000.000,00=Rp.2.160.000.000,00;Jumlah =Rp8.724.000.000,00;Nilai NJOP + Harga Umum =Rp. 5.000.382.000 + 8.724.000.000 = Rp. 6.862.191.000,00;2Harga limit objek jaminan adalah sejumlah Rp6.862.191.000,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh satu riburupiah);Catatan:1.

Perhitungan di atas, didasarkan pada NJOP bumi/tanah berdasarkanSPPT PBB tahun 2006 dan NJOP bangunan berdasarkan SPPT PBBtahun 2010 dan harga bangunan berdasarkan harga bangunan kelasHalaman 5 dari 16 Hal. Put.

Bahwanilai objek pajak (NJOP) pada tanah dan bangunan milik Penggugattersebut pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.009.536.000, (Satu milyarSembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) hal ini menunjukkanharga pasar adalah di atas jumlah Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah)tersebut atau minimal harga yang patut dan wajar untuk tanah dan bangunanmilik Penggugat tersebut adalah sesuai dengan NJOP yaitu sebesar Rp.1.009.536.000, (Satu milyar Sembilan juta lima ratus tiga puluh enam riburupiah

Bahwa berdasarkan surat Tergugat kepada Penggugat tanggal 08 Oktober2019 surat dalam hal Pemberitahuan Lelang eksekusi hak tanggungan yangmenetapkan Limit barang agunan yang akan dilelang Rp.599.400.000,Halaman 4 dari 33 halaman Putusan No.670/PDT/2021/PT SBY10.11.12.hal tersebut berarti jauh berada di bawah harga pasar atau harga yang patutdan wajar yang mana seharusnya pelelangan;Dimulai dengan nilai minimal untuk awal pelelangan sesuai dengan NilaiJual Objek Pajak (NJOP) Rp. 1.009.536.000, (satu

tahun 2019 tanah dan bangunan milik Penggugat yaitusebesar Rp. 1.009.536.000, sehingga penentuan nilai limit oleh Tergugat tidak memenuhi dan melanggar ketentuan peraturan menteri keuanganNo.93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang karena Tergugat telah tidak kompeten dan tidak professional dalam menentukan nilai limityang seharusnya minimal sesuai dengan NJOP 2019 yaitu Rp.1.009.536.000,, oleh karenanya Tergugat telah melanggar hukum denganHalaman 5 dari 33 halaman Putusan No.670/PDT/

sehingga tidak diragukan akuratisasinya bukandengan serampangan dalam menetapkan harga penaksiran di bawah NJOP,sehingga Perbuatan Tergugat I yang tidak Professional danserampangan dengan tidak menggunakan metode yang dapatdipertanggungjawabkan, tidak akurat dalam melakukan Penaksiranharga barang agunan yang dilelang tersebut sehingga mengakibatkanHalaman 7 dari 33 halaman Putusan No.670/PDT/2021/PT SBYkerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 410.136.000, (empat ratussepuluh juta seratus tiga puluh

) merupakan patokan harga yang patut dan wajar untuktanah dan bangunan milik PENGGUGAT adalah sesuai NJOP.Perlu diketahui bahwa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) merupakan nilaiyang ditetapbkan negara sebagai dasar pengenaan pajak bagi PajakBumi dan Bangunana (PBB) bukan merupakan dasar untukmendapatkan nilai harga pasar yang pasti atas suatu tanah danbangunan sehingga dalil PENGGUGAT tersebut dapat dikatakansebagai dalil gugatan yang tidak berdasar dan terkesan dipaksakanoleh PENGGUGAT.14.

HASBI.Bahwa pada tgl. 14 Mei 2007, panitia melakukan rapat pertemuan yangmembahas tentang musyawarah harga untuk menanggapi penawaran hargayang diajukan H A HASBI dalam musyawarah tersebut panitia menaksirsendiri harga tanah dengan cara sebagai berikut :a. harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000,/m2~b. harga dasar dari Walikota th. 2005 Rp. 87.500,/m2c. harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000,/m2.Dijumlahkan lalu dibagi 3: menjadi Rp. 132:500,/m2Pada tanggal 15 Mei 2007 diadakan musyawarah penetapan

HASBI yangee raliinat di JI, HASAN BASRI 51 RT 000 RW 00 Temindung PermaiSamarinda nilai NJOP per meter persegi adalah Rp. 10.000,Bahwa atas musyawarah ganti rugi atas tanah tersebut Ktnuidien ditetapkanoleh Panitia: Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.TSMR/V/2007. tanggal 16.

Mei 2007 tentang Penetapan Besamya Gant :rugian/ Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardaaduk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda llir KotaSamarinda, yaitu. besarnya uang ganti kerugian/ santunan. tanah yangdimaksud. ditetapkan berdasarkan Nilai Nyata atau Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan, faktorfaktor lokasitanah, status penguasaan tanah, prasarana yang tersedia, fasilitas sist utilitasserta keadaan lingkungan untuk lokasi

jual beli tanah sebagaimana AJB Nomor 022/Mir/II1/2007 tgl.06 bulan Maret 2007 luas tanah 18.550 m2 dengan harga Rp. 30.000.000,yang berarti harga per meter persegi adalah Rp. 1.617,25/m2, dengan NJOPadalah Rp.5.000,Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda Ilir periode tahun 2006; 2007dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanah beralas haksertifikat dengan nilai transaksi : terendah adalah Rp. 4.000. 000, luas tanah 500m2, harga per meter Pemegiadalah Rp. 8.000,, dengan NJOP

adalah Rp. 7.150,= tertinggi Rp. 138.000.000, dengan: luas tanah:19.235m2 harga permeterpersegi adalah Rp. 7.174, dengan NJOP adalah Rp. 7.150,Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT PLN tahun 2007~sebesar Rp. 4.063.990.750,00, dengan rincian sebagai berikut :1.

NJOP Bumi Produktif 11.987.647.817.006B. NJOP di luar Bumi Produktif 13.511.150.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 12.001.158.967.0062. NJOPTKP 5.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 12.001.153.967.0064. NJKP (40%) 4.800.461 .586.8025. PBB yang terutang (0,5%) 24.002.307.9346. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 11.162.847.2477. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 12.839.460.6878. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 3.209.865.1729.

NJOP Bumi Produktif 11.987.647.817.006B. NJOP di luar Bumi Produktif 13.511.150.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 12.001.158.967.006NJOPTKP 5.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 12.001.153.967.0064. NJKP (40%) 4.800.461.586.802 Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2969/B/PK/Pjk/2020 5. PBB yang terutang (0,5%) 24.002.307.9346. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 11.162.847.2477. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 12.839.460.6878. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 3.209.865.11729.

B.65 dari Rp. 537.000, per meter persegi menjadiRp. 160.000 per meter persegi sehingga sama dengan NJOP tanah SHGBNo. 192; dan dalam pertemuan tersebut disepakati pengurusan upayapenurunan NJOP tersebut akan dilakukan Saksi YUDI TJAHYANA.Terdakwa selanjutnya dalam upaya pengurusan perpanjangan SHGB No.B.65 dan pengurusan upaya penurunan NJOPnya telah meminjam uangkepada saksi TATANG SUPRIATNA sebesar Rp. 7 (tujuh) Milyar yang olehsaksi TATANG SUPRIATNA telah diberikan dengan Bilyet Giro NomorHal.

B.65 sesuaiSPPT NOP. 32.73.110.001.0240001.0 dengan NJOP atas tanah sebesarRp. 537.000, dan NJOP atas bangunan Rp. 365.000, per meter persegi.Terdakwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2004 kembali memberikuasa kepada saksi TINTIN SURTINI dengan Surat Kuasa No.047/KUA/2004 tertanggal 30 September 2004 untuk mengajukanpermohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumiHal. 4 dari 104 hal. Put. No. 2065 K/Pid/2006dan Bangunan PT.

B.65 dengan luas tanah 182.900 m2 danSPPTNOP 32.73.110.001.024000.1.0 dengan NJOP atas tanah senilaiHal. 15 dari 104 hal. Put.

B.65 sesuaiSPPT NOP. 32.73.110.001.0240001.0 dengan NJOP atas tanah sebesarRp. 537.000, dan NJOP atas bangunan Rp. 365.000, per meter persegi.Terdakwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2004 kembali memberikuasa kepada saksi TINTIN SURTINI dengan Surat Kuasa No.047/KUA/2004 tertanggal 30 September 2004 untuk mengajukanpermohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan PT.

Rp160.000,/m2 dan bangunan seluas 14.000,m2 NJOP Rp225.000,/m2.

Nilai jualsudah mencapai Rp 75.000, /m* sehingga penentuan harga standar disesuaikandengan kondisi lapangan, namun kenyataannya berdasarkan keteranganmasingmasing kepala desa bahwa diwilayahnya belum mencapai harga tersebutdan masih berkisar + Rp 30.000, atau naik 30% dari nilai NJOP PBBtergantung dari lokasi tanah, bahwa berdasarkan ratarata NJOP PBB tahun2005 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak nilai kompensast untukmasingmasing jenis tanah sesuai Lampiran Surat Keputusan Mentamben No.975 K/47

Formula perhitungan kompensasi adalah sebagai berikut :Nilai kompensasi = optimalisasi lahan X indeks fungsi X status Tanah XNJOPHarga tanah dan bangunan dapat didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) tahun berjalan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pajak.Berdasarkan Ratarata NJOP PBB tahun 2005 Kantor Pelayanan PajakPratama Demak nilai kompensasvsesuai Lampiran Keputusan Mentamben No.975K/47/MPE/ 1999 adalahsebagai berikut : Nilai kompensasi tanah/bangunan Nilai kompensasi tanah pekarangan Nilai

Nilai jualsudah mencapai Rp 75.000, /m sehingga penentuan harga standar disesuaikandengan kondisi lapangan, namun kenyataannya berdasarkan keteranganmasingmasing kepala desa bahwa diwilayahnya belum mencapai harga tersebutdan masih berkisar + Rp 30.000, atau naik 30% dari nilai NJOP PBBtergantung dari lokasi tanah, bahwa berdasarkan ratarata NJOP PBB tahun2005 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak nilait kompensas?

Formula perhitungan kompensasi adalah sebagai berikut : Nilai kompensasi = optimalisasi lahan X indeks fungsi X status Tanah XNJOP Harga tanah dan bangunan dapat didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) tahun berjalan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pajak. Berdasarkan Ratarata NJOP PBB tahun 2005 Kantor Pelayanan PajakPratama Demak nilai kompensas?

dan data NJOP didapat dariKantor Pelayanan Pajak Pratama Kab.

Karsowijoyo alias KASIDI Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 2.295.000 x 60 % 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.146.488.500,004. SHM NO. 1420 An.SAMAN Luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP. = 21.000.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 21.000.000 x 60 % 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.274.725.000,005.SHM NO. 2401 An.

Karsowijoyo alias KASIDI Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2 Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 364.500.000 + 2.295.000 x 1000 %2Jumlah = 366.795.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.183.397.500,004. SHM NO. 1420 An.SAMAN Luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP. = 21.000.000Harga Tafsiran = 596.500.000 + 21.000.000 x 100 %2Jumlah = 617.500.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.308.750.000,005. SHM NO. 2401 An.

Karsowijoyo alias KASIDI Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 2.295.000 x 60%2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.146.488.500,004. SHM NO. 1420 An.SAMAN Luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP. = 21.000.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 21.000.000 x 60%2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.274.725.000,005.SHM NO. 2401 An.

SHM NO. 1603 An SUTRIS asal hak pemecahan M. 984 Luas 320 M2.Tafsiran harga dari desa = 150.000 200.000 m2Harga NJOP. = 4.480.000Harga Tafsiran = 48.000.000 + 4.480.000 x 100 %2Jumlah = 52.480.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.26.240.000,002.SHM NO. 1906 An. KUPAS LESTARI Luas 1.464 M2Tafsiran harga dari desa = 110.000.000Harga NJOP. = 39.270.000Harga Tafsiran = 161.040.000 + 39.270.000 x 100 %2Jumlah = 200.310.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.100.155.000,003.

Hartono untuk membuat laporan tinjauan lokasi dengan data berupa hargataksir tanah dari desa dan NJOP dari SPPT (Surat Perintah Pajak Terhutang)dari Sdr.

Olehkarena itu, SE47/PJ.6/1999 merupakan peraturan yang menjadi satu kesatuan yang tidakdapat dipisahkan dengan SE26/PJ.6/1999;: bahwa Penggugat dalam tahun 2011 masih dalam tahap eksplorasi sehinggapenghitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBBTahun Pajak 2011 seharusnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam SE47/PJ.6/1999;: bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalahPerhitungan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak PajakBumi Dan Bangunan

tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor PertambanganNon Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C maka penghitungan NilaiJual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak untuk Tahun Pajak 2011 mengikutiketentuan yang diatur dalam SE 48/PJ/2011, karena di dalam Huruf D angka 3 SuratEdaran ini disebutkan bahwa Surat Edaran Tergugat ini mulai berlaku untuk pengenaan PBBSektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian CTahun Pajak 2011,dimana penentuan besarnya NJOP

untuk areal produktif adalah sebesar9,5 x hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan, sedangkanuntuk areal belum produktif, areal tidak produktif, dan areal emplasemen di dalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan adalah sebesar NJOP berupa tanah sebagaimanaditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas namaMenteri Keuangan.bahwa atas pernyataan Tergugat dan Penggugat di atas Majelis berpendapatsebagai berikut :bahwa Surat Keputusan

tanggal 29 Juli 1999 sebagai turunannya tidak berlaku lagi.Hal ini tersirat pada huruf D angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE48/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Tata CaraPengenaan PBB Sektor Pertambangan Non Migas Selain PertambanganEnergi Panas dan Galian C yang menyatakan Surat Edaran ini mulai berlakuuntuk penggenaan PBB Sektor Pertambangan Non Migas SelainPertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C Tahun Pajak 2011.bahwa selanjutnya mengenai tata cara penentuan besarnya NJOP

sebagaimanatercantum dalam huruf B angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE48/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Tata CaraPengenaan PBB Sektor Pertambangan Non Migas Selain PertambanganEnergi Panas dan Galian C dinyatakan Areal belum produktif, areal tidakproduktif, dan areal emplasemen didalam atau diluar wilayah kuasapertambangan adalah sebesar NJOP. berupa tanah sebagaimana ditetapkandalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasnama Menteri Keuangan.dicabutdandinyatakantidaberlaku.bahwa

Bahwa nilai jual sesuai dengan NJOP didaerah tersebut yang palingrendah adalah sebesar Rp. 1.032.000,00 per meter persegi..

hak atas tanah dan bangunan adalah menentukan nilaimana yang tertinggi antara akta dan NJOP.

karena nilai NJOP lebihtinggi daripada nilai yang tercantum dalam akta pengalihan hak.

Bahwa NJOP yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) memang bukan merupakan NJOP atas tanahdan bangunan yang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) karena tidak dapat diketahuinya NomorPokok Objek Pajak (NPOP) atas objek yang dimaksud, tetapi NJOPsebesar Rp1.032.000,00 per meter persegi yang digunakan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebutmerupakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang paling rendahdiwilayah kelurahan Penjaringan,

Bahwa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas tanah tersebut pada tahunHalaman 22 dari 33 halaman. Putusan Nomor 623/B/PK/PJK/20122006 sesuai dengan SPPT PBB Tahun 2006 adalah sebesarRp64.000,00 per meter persegi.2.7.

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp394.000,00;b.

Putusan Nomor 94 PK/PID.SUS/2017Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi danBangunan untuk Kota Manado Tahun 2006 sebesar Rp464.000,00;2.

lagi pula tidak adakepentingan Pemohon Peninjauan Kembali untuk merekayasa Nilai JualObjek Pajak (NJOP) karena pajak penjualan dipotong langsung olehPemerintah.

Oleh karena itu surat keterangan Lurah tentang pasaranharga tanah (bahasa Jaksa merubah harga NJOP) untuk kepentingankelengkapan administrasi BPK tidak relevan diterapkan dalam kasus in(kKhususnya pemohon Peninjauan Kembali) Karena Lurah tidak berhak dantidak punya kewenangan merubah NJOP sedangkan keputusan mengenaiharga jual tanah itu adalah hak bebas penjual (Pemohon PeninjauanKembali);NJOP ditetapkan oleh Pemerintah untuk penetapan pajak.

Jadibedabeda tiap orang:Bahwa Pak Yance Karundeng tidak setuju atas nilai ganti rugi tersebut, Saksi tahu dariPak Yance langsung;Bahwa Saksi tidak tahu berapa NJOP tanah tersebut karena untuk NJOP nyadibayarkan di RT 19;Bahwa rumah Saksi di RT 20, dan tanah Saksi belum ada NJOP nya;Bahwa ada tetangga Saksi yang rumah tingkat kena Rp.1.000,000, (satu juta rupiah)atau Rop.2.000.000, (dua juta rupiah) sudah total PBB nya:Bahwa setahu Saksi ada beberapa yang keberatan namun tidak mengajukan keberatanke

, setengah dibawah dari NJOP,tergantung kondisi mereka yang jual, harga pasar bisa rendah kalau lagi butuh uang;Bahwa kami keluarkan nilai bukan harga pasar tapi nilai ganti rugi wajar;Bahwa harga nilai pasar + instrumen lainnya = nilai ganti wajarBahwa tanah yang punya sertifikat berpengaruh juga di harga,Bahwa NJOP tidak masuk dalam analisis Saksi karena dalam SPI 306 dan UU No.2Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, NJOP tidakdicantumkan lagi sebagai nilai rujukan;Bahwa untuk

Maramis dan Sherly Anita Surah, yang mana bukti SPPT berisi perincian NJOP inimerupakan bukti bahwa pemilik atau orang yang menggunakan tanah tersebut telahmembayar pajak kepada Negara sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negarayang baik;Bahwa.

NJOP ditentukan oleh Pemetintah maka sudah selayaknya nilai ganti kerugianyang diberikan kepada pihak yang tanahnya kena pembangunan jalan tol disesuaikandengan nilai NJOP tanah yang dibayarkan selamea ini,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas; Pengadilanberkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil gugatannya dimana terhadappenentuan nilai ganti kerugian yang ditetapkan Panitia Pelaksana Pengadaan tanah jalan tolManadoBitung yang berdasarkan Laporan Akhir Penilai atas

Harga Tanah (Luas tanah dikalikan dengan NJOP) ;8.797 M? x Rp.103.000, = Rp.906.091 .000,2. Harga Tanaman : Kelapa (100 x 1.800.000) = Rp. 180.000.000, Mangga (1 x 1,000,000)= Rp.1,000.000.

Ita Salmon sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2020;e Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggiberpendapat petitum gugatan Penggugat tidak tumpang tindih antara memintapengosongan dan meminta ganti rugi tanah, karena dalam positanya Penggugatmeminta agar Tergugat mengganti seluruh tanahnya dengan membayar gantiHalaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT TTErugi, lagipula jikalau memang dalam petitumnya benar minta keduanya,Pengadilan harus menentukan

Ita Salmon dan mendasarkanNJOP tahun 2020 tanpa menyebutkan harga tanah per meter persegi; Bahwa sesuai bukti P5 berupa SPPT PBB Tahun 2020, Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) tanah tersebut adalah Rp. 20.000, per meter persegi atau untuk tanahpekarangan seluas 7.771 m2 adalah Rp.155.420.000; (seratus lima puluh lima jutaempat ratus duapuluh ribu rupiah) Bahwa Nilai Jual Obyek Sengketa yang sebenarnya atau yang wajar menurutkebiasaan adalah berbeda dengan NJOP karena NJOP dalam SPPT dipergunakandalam penentuan

besarnya pajak yang harus dibayar oleh penghuni / atau yangmenguasaitanah; Bahwadidalam persidangan tidak ada keterangan berapa harga pasaran tanah dilokasi sengketa;Menimbang, bahwa dasar penentuan harga ganti kerugian yang wajar menurutkebiasaan adalah harga pasaran ditambah dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) dibagidua;Menimbang, bahwa dengan dasar perhitungan tersebut, harga pasaran yangwajar untuk obyek sengketa berupa tanah adalah ratarata duasampaitiga kali lipatdari NJOP dalam SPPT;Menimbang

Surat jawaban permintaan data klasifikasi harga tanah berdasarkan NJOP PBB No. S-20/WPJ.16/KP.0306/2010 tanggal 14 Januari 2010; ----

10. Daftar nilai jual objek pajak di jalan-jalan tertentu tanggal 21 Januari 2010; -----------------------------------------------------------------------------------------

11. SK Gubernur No. 012/14/RO. Perlum dan Asset/2010 tentang penjualan rumah daerah gol.III dan atau termasuk tanah yang dikuasai Pemda Prop.

Baharuddin, HT.M.Si, dan oleh karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu melihat surat tersebutpermintaannya sama maka di jawablah surat Pemda Sulteng tersebut dengan hanyamemberikan lampiran (tanpa surat pengantar lagi) tertanggal 21 Januari 2010,dimana pada nomor urut 06 tertulis jalan Basuki Rahmat Kota Palu NJOP / M2 Rp.1.032.000, (Satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan NJOP terendah di KelurahanRp. 64.000, (enam puluh empat ribu rupiah); Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010 terbitlah Keputusan

PALU Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dalam sSuatu Zona Nilai4.

Baharuddin, HT.M.Si, dan oleh karena Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu melihat surat tersebutpermintaannya sama maka di jawablah surat Pemda Sulteng tersebut dengan hanyamemberikan lampiran (tanpa surat pengantar lagi) tertanggal 21 Januari 2010,dimana pada nomor urut 06 tertulis jalan Basuki Rahmat Kota Palu NJOP / M2 Rp.1.032.000, (Satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan NJOP terendah di KelurahanRp. 64.000, (enam puluh empat ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010 terbitlahn Keputusan

Wilayah kerja KPP Pratama dalam hal terdapat lebih dari satu KPPPratama dalam hal satu Kabupaten / Kota; Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dalam sSuatu Zona Nilai4.

PALU1.032.000, (Satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) dan NJOP terendah di KelurahanRp. 64.000, (enam puluh empat ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010 terbitlan Keputusan Gubernur SulawesiTengah Nomor : 012/14/Ro.Perlum & Asset/2010 yang ditanda tangani oleh Pit.Sekertaris Daerah Propinsi atas nama Gubernur Sulawesi Tengah saksi Drs.

Alamat Jalan Comal Blok/Kav/No/.16 RT.001 RW.09, Kelurahan Keputran, Kota Surabayab NOP 35.78.080.001019.0052.0c NJOP Bumi per m? Rp3.745.000,00d NJOP Bumi Rp2.494.170.000,00e NJOP Bangunan per Rp1.516.000,00m2f NJOP Bumi Rp724. 648.000,00g NJOP PBB Rp 3.218.818.000,00 Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 468 PK/Pdt/201 12.

Bahwa berdasarkan data di atas, diketahui secara pasti bahwa hargaNJOP objek sengketa adalah Rp3.218.818.000,00 (tiga miliar duaratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), dansebagaimana diketahui secara umum bahwa harga NJOP itubukanlah harga riil, harga pasar pasti lebih tinggi dari harga NJOPbahkan bisa sebesar dua (2) kali lipat atau lebih;3.

Nomor 30/Pdt.G/2004/ PN.Sbyseharga Rp419.984.000,00 (empat ratus sembilan belas jutasembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) adalah bukan hargayang wajar (sesuai NJOP PBB saat ini dan atau hasil Penetapan TimPenaksir harga yang terdiri dari unsurunsur BPN, Cipta Karya/PU,Kantor Meneg BUMN pada saat ini);A.2. Penetapan Harga Rumah Dinas;4.

Mengingat Pemohon Peninjauan Kembali adalah Badan Usaha MilikNegara, dimana aset yang dimilikinya tentu juga merupakan asetNegara, maka pembelian dengan harga yang tidak wajar dan sangatjauh dari harga NJOP berpotensi untuk merugikan keuangan Negara;8.

Negara berpotensi dirugikan sebesar + Rp1.399.417.000,00 (satumiliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh belasribu. rupiah) yang didapat dari selisin harga antara NJOPRp3.218.818.000,00 dan harga taksiran rumah dinasRp419.984.000,00 sebesar Rp2.798.834.000 dikalikan 50 %;Perhitungan Potensi Kerugian Negara:Rp3.218.818.000,00 : harga NJOP PBB objek sengketa saatini;Rp 419.984. . :harga taksiran rumah dinas Putusan MA;Rp2.798.834.000,00 : selisih harga;B.

, harga jual tanah berdasarkan NJOP per meternya Rp 335.000,00 dan nilaijual bangunan per meternya sebesarRp = 823.000,00, sehingga onilai jual tanah seluruhnya sebesarRp 56.914.825.000,00 dan nilai jual bangunan sebesarRp 34.862.280.000,00, jika luas tanah dan bangunan dijumlahkan sebesarRp 91.777.105.000,00 dan terhadap semua jaminan tersebut telah dipasang haktanggungan oleh Tergugat I, yang besarnya tentu lebih besar dari nilai pinjaman pokokPenggugat kepada Tergugat I, minimal senilai jual tanah

dan bangunan dan atau ditaksirTergugat I sebesar 75 % dari besarnya nilai NJOP;Bahwa berdasarkan butir I di atas jumlah pinjaman Penggugat kepada TergugatI per 1 Juni 2005 dalam dollar sebesar USD 2.095.000 dan dalam rupiah sebesar Rp13.500.000.000,00, kalau pinjaman dollar diperkirakan saat itu nilai 1 USD @ sebesarRp 9.500,00, maka pinjaman Penggugat kepada Tergugat I sebesar 19.902.500.000,00 +Rp 13.500.000.000,00, sehingga kalau dinilai dengan rupiah pinjaman Penggugatkepada Tergugat I, seluruhnya

No. 2313 K/Pdt/20111818pelaksanaan maupun harga jualnya di bawah limit harga NJOP dan ada cacatkehendak yang dipaksakan serta bertentangan dengan aturan lelang ......";Bahwa kemudian dalam petitumnya selanjutnya menyatakan:Pos2 "Membatalkan perjanjian pokoknya yaitu Akta Perjanjian Kredit....

Nilai jual obyek pajak dari Pajak Bumi Dan Bangunan (NJOP) dalam halbarang yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan;c. Nilai/harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;d.

Yahya Harahap, SH. tersebut jelasterbukti dalam menentukan "harga limit" harus disesuaikan dengan harga pasar atauNilai Jual Objek Pajak (NJOP);Bahwa berdasarkan Bukti P1 dan P2 berupa Surat Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2007 dan 2008 terbukti bahwa harga NJOP untuk:A. Tanah sebesar Rp 335.000,00/meter;Bahwa luas tanah yang dilelang eksekusi adalah 169.895 M?, sehingga hargatanah adalah:169.895 M?

No. 1362/2011 Hal 15 dari 53 halaman Putusan No. 447Pdt.G/2017/PN.Bks 010 Rw. 008 tanggal 31Kelurahan Kelapa Desember 2011Gading Dengan LuasKecamatan Kelapa 3.522 M2GadingKotamadya NJOP Per M2Jakarta Utara Rp. 160.000,DESA PANTAI MAKMUR TARUMA JAYAPURNAMA HALIM Jl. Mangga Besar Sertifikat Hak Rp. 600.000VV P/40 Rt. 010 Milik No. 595/Rw. 005 Kelurahan Desa PantaiTaman Sari MakmurKecamatan Taman Dengan LuasSari Kotamadya 1.239 M2Jakarta Barat NJOP Per M2Rp. 285.000.

Sertifikat Hak Rp. 600.000Milik No. 596/Desa PantaiMakmur Dengan Luas1.232 M2 NJOP Per M2Rp. 285.000. Sertifikat Hak Rp. 2.062.000Milik No. 281/Desa PantaiMakmur Dengan Luas433 M2 NJOP Per M2Rp. 537.000, Sertifikat Hak Rp. 600.000Milik No. 282/Desa Pantai Hal 16 dari 53 halaman Putusan No. 447Pdt.G/2017/PN.Bks Makmur Dengan Luas2.106 M2NJOP Per M2Rp. 285.000.Sertifikat Hak Rp. 3.090.000Milik No. 181/Desa PantaiMakmurDengan Luas510 M2NJOP Per M2Rp. 537.000,Sertifikat Hak Rp.

Milik No. 170/Desa PantaiMakmurDengan Luas300 M2 Hal 17 dari 53 halaman Putusan No. 447Pdt.G/2017/PN.Bks NJOP Per M2Rp. 200.000, Akte Jual Beli Rp. 3.090.000No. 481 / 2013 Tanggal 28Maret 2013 Dengan luas514 M2 NJOP Per M2Rp. 537.000.

Bahwa setahu saksi di Desa Segara Jaya /desa tetangga yang sudahdibebaskan untuk jalan tol dengan Njop Rp. 64.000, (enam puluh empatribu) diberikan ganti rugi Ro.

Tanah Baru dimana harga pasarannyasebesar Rp. 5.000.000, per m2 (lima juta rupiah) dengan NJOP Rp.285.000, (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)/m2;.