Ptp.

. , PaniteraMahkamah Syariyah dengan Nomor Register :W1 /125/SK/IX/2020 tanggal O2 SeptemberHal 1 dari 14 hal Ptp.

Bank Aceh KantorKC , dengan No Tabungan : , atas nama :Sebagaimana di isyaratkan oleh Bank Aceh Tersebut, dan keperluanHukum lainnya, maka dengan itu perlu Penetapan ahli waris dariMahkamah Syariyah :Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka pemohon memohon,kehadapan Ketua Mahkamah Syariyah Bireuen, C/q Majelis Hakim yangHal 2 dari 14 hal Ptp.

Atas dasar tersebut makapara penerima kuasa dari Penggugat secara formil telah memiliki legalHal 7 dari 14 hal Ptp.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor139/04/IX/1992 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah benar telahmelangsungkan pernikahan dengan Sulaiman pada tanggal 7 September 1992di Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten yang memuattanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, karenaHal 8 dari 14 hal Ptp.

Jumlah Rp. 0 wseee== (waneeenneecceeeecennees )Hal 14 dari 14 hal Ptp. No: /Pdt.P/2020/MS.tgl 24 September 2020

PUTUSANNomor : 437/Pid.sus/2015/PN.BlsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN NEGERI BENGKALIS, yang mengadili perkaraperkarapidana pada Peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telahmenjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : PARLINDUNGAN PANGARIBUAN Bin MULLERPANGARIBUAN.Tempat lahir : Rantau Prapat.Umur/tanggal lahir :31 Tahun / 24 November 1984.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Jalan PTP Pasar Minggu Kecamatan

BIRONG (belum tertangkap)pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB di rumahterdakwa di PTP Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan hargaRp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa dalammelakukan penjualan narkotika jenis sabu sabu mendapatkan keuntungansebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap paket yang terjual.

sebagai berikut : Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 20.00 Wibdi Jalan PTP Pasar Minggu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak ditangkap TeamOpsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis dan pada saat dilakuakan pemeriksaandan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu sabu yangdisimpan celah dinding warung milik terdakwa di Jalan PTP Pasar MingguKecamatan Kandis Kabupaten Siak.

Bisdirumah terdakwa yang berada di Jalan PTP Kecamatan Kandis KabupatenSiak.Bahwa terdakwa ditangkap oleh team Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalisbersama dengan saksi Barita Maruli Pandiangan (berkas terpisah).

Bahwa benar terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Mei2015 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di PTP Pasar Minggu KecamatanKandis Kabupaten Siak.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah KandungPemohon Il bernama Jailani, akad nikahnya dilaksanakan oleh penghuluHal. 1 dari 10 Hal Ptp. Nomor 0423/Pdt.P/2017/PA.Plhbernama Mahyudin, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masingmasing bernama Mahran dan Bahruddin. Mas kawinnya berupa uangsebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka danPemohon Il berstatus Janda;.

Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka paraPemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepadaKUA Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;Hal. 2 dari 10 Hal Ptp.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 6301012401770002tanggal 07 April 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IlNomor 6301034107890043 tanggal 18 Nopember April 2013 yangHal. 3 dari 10 Hal Ptp.

Kitab /anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :Aste grrlis ly sai Ue Abs phy Aine $3 al pol cle lS Uc geal 4sHal. 8 dari 10 Hal Ptp. Nomor 0423/Pdt.P/2017/PA.PlhArtinya: "Pengakuan perkawnan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawnan dahulu dari umpamanya vali dandua orang saksi yang adil ";2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :das 9 3M) Gas Geil 48; se di (Ql) Gaga!

Gazali, S.H.Hal. 10 dari 10 Hal Ptp. Nomor 0423/Pdt.P/2017/PA.Plh

Bahwa almarhum Suami Pemohon (ALMARHUM SUAMI PEMOHON) telahmeninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2018 dikarenakan karena sakitHal. 1 dari 10 hal Ptp No 49/Pdt.G/2019/PA.Plh10.Jantung sebagaimana surat kematian yang di Keluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor:6301KM031020180002 tanggal 11 Oktober 2018;Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak KandungPemohon bernama KAKAK PEMOHON .M.

nikahtersebut namun ternyata pernikahan antara almarhum suami Pemohon danPemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan PelaihariKabupaten Tanah Laut Pelaihari Tanah Laut;Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dariPengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmengurus mendapatkan buku nikah;Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang NomorHal. 2 dari 10 hal Ptp

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon danTermohon datang menghadap dipersidangan;Bahwa Pemohon juga menghadirkan anakanak Pemohon hasil pernikahandengan almarhum suami Pemohon, yaitu ANAK 2 binti ALMARHUM SUAMIPEMOHON, dan ANAK 3 bin ALMARHUM SUAMI PEMOHON, yang ataspertanyaan Ketua Majelis membenarkan, mengakui dan tidak keberatan denganpermohonan Pemohon;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Hal. 3 dari 10 hal Ptp

Menyatakan sah perkawinan antara almarhum suami Pemohon (ALMARHUMSUAMI PEMOHON) dengan Pemohon (PEMOHON) yang dilangsungkan padatanggal 20 Maret 1980 di Kabupaten Tanah Laut;Hal. 9 dari 10 hal Ptp No 49/Pdt.G/2019/PA.PlIh3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepadaKUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu;4.

Gazali, S.H.Hal. 10 dari 10 hal Ptp No 49/Pdt.G/2019/PA.Plh

Laut, disebutsebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II dan saksi saksinya dimuka persidanganDUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonanItsbat Nikah tertanggal 09 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 413/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 09Oktober 2018 telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Hal. 1 dari 11 hal Ptp

15 tahun;Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut danselama itu pula Pemohon dan Pemohon II tetap beragama Islam;Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanKintap Kabupaten Tanah Laut;Hal. 2 dari 11 hal Ptp

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa, permohonan itsbat nikah a quo telah diumumkan di papanpengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selamatenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukankeberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;Hal. 3 dari 11 hal Ptp No 413 /Pdt.P/2018/PA.PlhBahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon danPemohon II datang

Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanperkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap KabupatenTanah Laut;Hal. 9 dari 11 hal Ptp No 413 /Pdt.P/2018/PA.Plh4.

Panggilan : Rp 260.000,00Hal. 10 dari 11 hal Ptp No 413 /Pdt.P/2018/PA.Plh4. Redaksi : Rp 5.000,005. Materai : Rp 6.000,00 .Jumlah Rp 351.000,00Pelaihari, 01 Nopember 2018Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,H. Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No 413 /Pdt.P/2018/PA.Plh

Ptp No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Pspk,Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telahbergaul sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telahdikaruniai dengan 1 (Satu) orang anak yang bernama: Fhatiyah KhanzaSimanjuttak, Perempuan, umur 3 tahun 6 Bulan;Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhirbersama di di Jalan Mandailing Km.8, lingkungan II, Kelurahan Pijorkoling,Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan,sebagaimana alamat Penggugat di

Ptp No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Pspk,bertengkar disebabkan hal tersebut diatas, dan pada bulan itu jugaTergugat pergi dan meninggalkan Penggugat bersama anak Penggugat dirumah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat dan ataskejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah danranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali Sampai dengan sekarangsudah 20 (dua puluh) hari lamanya;8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat namun tidak berhasil;9.

Ptp No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Pspk,dipersidangan serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya berdasarkanalasan hukum yang sah;Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat denganTergugat dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agarmengurungkan niatnya untuk bercerai serta membina kembali rumah tanggasakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabutperkaranya;Bahwa untuk

Ptp No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Pspk,dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biayaperkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat dan memperhatikan segala pasal pasal dalam peraturanperundangundangan yang berlaku serta Hukum Syara yang berkaitan dalamperkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya;2. Menyatakan perkara Register Nomor: 0042/Pdt.G/2016/PA.Pspk dicabut;3.

Ptp No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Pspk,Panitera Pengganti,DtoM. Yasir Nasution, MARincian Biaya Perkara : 1. Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Rp. 50.000,2. Biya Panggilan Rp. 385.000,3. Redaksi Rp. 5.000,4. Materai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 476.000,(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )Hal 6 dari 6 hal. Ptp No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Pspk,

menyetorkan dari hasil pemotongan itu ke kasorganisasi di mana para Penggugat menjadi anggota PTP SBKIKEF PT MIBahwa pada tanggal 22 Desember 2008 Sdr.

Parman Zamhuri selakuWakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuanganOrganisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepada Tergugat untukmerundingkan terlebin dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata Tergugattetap pada pendiriannya untuk mem PHK Sdr. Parman Zamhuri walaupuntanpa dibicarakan dengan PTP SBKIKEF. Hal ini jelasjelas menunjukanbahwa Tergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasiserikat buruh yang legal dan berbadan hukum ;.

Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasanPHK terhadap Sdr.

Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dariperundingan bipartite yang tidak ada titik temunya, maka tanggal 24Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan surat pemberitahuan rencanaAksi Mogok Kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat mau diajakberunding kembali dan mau mendengarkan apa yang jadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mauberunding (tidak terjadi kKesepakatan) ;.

Pada tanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembali mengajukansurat pemberitahuan rencana Aksi Mogok Kerja kedua dan ketiga tetapipihak Tergugat tetap saja tidak mau menanggapinya. Maka PTP SB KIKEFdengan terpaksa melakukan aksi mogok kerja akibat gagalnya perundingan,adapun tuntutannya sebagai berikut:1. Cabut Perjanjian Rasionalisasi yang tidak rasional dengan dalih Efisiensi;2. Hentikan PHK Sepihak dengan alasan rasionalisasi ;3.

MI, Tergugat juga melakukan pemotongan iuran organisasi / Cos (Check ofsystem), terhadap 1.075 orang buruh yang tergabung didalam PTP. SBKIKEFyang diantaranya juga para Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernahmenyetorkan dari hasil pemotongan itu ke kas organisasi dimana ParaPenggugat menjadi anggota PTP. SBKIKEF PT.MI.Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 Sdr.

Parman Zamhuri selaku WakilBendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasiSBKIKEF kembali mempertanyakan COS (Check of System) tersebut kepadaTergugat, namun ternyata Sdr. Parman Zamhuri dikenakan PHK oleh Tergugat.Selanjtnya atas PHK tersebut secara organisasional para pengurus PTP SBKIKEF meminta penjelasan kepada Tergugat, namun ternyata tidak adapenjelasan.Bahwa atas tindakan PHK sepihak terhadap Sdr.

Parman Zamhuri selaku WakilBendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuanganorganisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepada Tergugat untuk10merundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata Tergugattetap pada pendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpadibicarakan terlebih dahulu dengan PTP SB KIKEF.

Hal ini jelasjelasmenunjukan bahwa Tergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagaiorganisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum,Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHKterhadap Sdr.

Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dariperundingan berpatite yang tidak ada titik temunya, maka pata tanggal 24Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan surat pemberitahuan rencana aksimogok kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat mau diajak berundingkembali dan mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SB KIKEF,namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding (tidakterjadi kesepakatan).Pada tanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembali mengajukan suratpemberitahuan

MI, Tergugatjuga melakukan pemotongan iuran organisasi / Cos (Check of system), terhadap 1.075 orangburuh yang tergabung didalam PTP. SBKIKEF yang diantaranya juga para Penggugat, tetapiTergugat tidak pernah menyetorkan dari hasil pemotongan itu ke kas organisasi dimana ParaPenggugat menjadi anggota PTP. SBKIKEF PT.MI.5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 Sdr.

Parman Zamhuri selaku Wakil BendaharaUmum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi, maka PTP SB KIKEFmeminta kepada Tergugat untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namunternyata Tergugat tetap pada pendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuri walaupuntanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelasjelas menunjukanbahwa Tergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasi serikat buruh yanglegal dan berbadan hukumi. Bahwa ,....4.

Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHK terhadap Sdr.Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundingan berpatite yang tidak adatitik temunya, maka pata tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan suratpemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, dengan harapan pihak Tergugat maudiajak berunding kembali dan mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding (tidak terjadikesepakatan

Parman Zamhuri selakuWakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF mempertanyakan COS kepadaTergugat, namun ternyata Sdr.

Parman Zamhuri dikenakan PHK olehTergugat.Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkansurat pemberitahuan rencana aksi mogok kerja pertama, denganharapan pihak Tergugat mau diajak berunding kembali dan maumendengarkan apa yang menjadi tuntutan PTP SB KIKEF, namunternyata Tergugat tetap dengan sikapnya tidak mau berunding, dantanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembali mengajukansurat pemberitahuan rencana aksi mogok kerja kedua dan ketiga yangakan dilakukan pada tanggal 14

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikahsecara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 1 Oktober 2016, tercatat danterdaftar di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, KotaPadangsidimpuan, Nomor : 0381/014/X/2016, tanggal 3 Oktober 2016 ;Hal 1 dari 6 hal Ptp. No.0008/Pdt.G/2015/PA.Pspk2.

Pemohonsedangkan orang tua Pemohon sudah tua yang wajar untuk dikunjungihal ini mengakibatkan terjadinya perselisinan dan pertengkaran antaraPemohon dan Termohon ; Termohon terlalu lama tinggal di rumah orang tua Termohon ketikaTermohon partus dan tidak mau diajak pulang kerumah hal inimengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antaraPemohon dengan Termohon ; Termohon menuntut diluar kemampuan Pemohon dimana Termohonminta mobil dan Pemohon tidak mampu sehingga menjadi beban pikiranHa 2 dari 6 hal Ptp

persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon datangmenghadap sendiri dipersidangan, sesuai relaas panggilan Pemohon danTermohon Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Pspk yang dibacakan dipersidangan;Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon denganTermohon dengan cara memberi nasehat dan saran pada Pemohon agarmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta membinakembali rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yangdikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Ha 3 dari 6 hal Ptp

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;Ha 4 dari 6 hal Ptp. No. 69/Pdt.G/2018/PA.Pspk,2. Menyatakan perkara Register Nomor: 69/Pdt.G/2018/PA.Pspk dicabut ;3.

Biya Panggilan Rp. 300.000,00.Ha 5 dari 6 hal Ptp. No. 69/Pdt.G/2018/PA.Pspk,3. Redaksi Rp. 5.000,00.4. Meterai Rp. 6.000,00.Jumlah Rp. 391.000,00.( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) Ha 6 dari 6 hal Ptp. No. 69/Pdt.G/2018/PA.Pspk,

Bahwa pada tanggal 18062017, Pemohon dan Pemohon Il telahmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluargaHim 1 dari 6 hlm Ptp Nomor 0023/Pdt.P/2018/PA.Thn7.8.Pemohon Ill, di Desa Bulo, Kecamatan Tabukan Selatan, KabupatenKepulauan Sangihe ;Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 30 tahunsedang Pemohon Il berstatus perawan 17 tahun;Bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon II di langsungkan denganwali nikah orang tua Pemohon Il bernama Jamaludin Tumundugekemudian dikuasakan

dimana Pemohon danPemohon Il melangsungkan pernikahan;Bahwa saat ini Pemohon dan Pemohon Il sangat membutuhkanPenetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, gunadijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan aktakelahiran anak dan suratsurat lainnya;Bahwa oleh sebab itu, Pemohon dan Pemohon Il memohon kepadaKetua Pengadilan Agama Tahuna cq majelis hakim yang memeriksaperkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyapernikahan Pemohon dan Pemohon Il;Him 2 dari 6 hlm Ptp

atas, sebelummemeriksa pokok perkara, maka pengadilan telah melaksanakan sidanginsidentil dan telah menjatuhkan putusan sela nomor0023/Pdt.P/2018/PA.Thn tanggal 26 Maret Pebruari 2018 yang padapokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secaracumacuma dengan membebaskan Pemohon dari biaya perkara;Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaanpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yangdisertai penjelasan Pemohon sebagai berikut:Him 3 dari 6 hlm Ptp

Mohamad Adam, S.H.I. dan Al Gazali Mus,S.H.I., M.H. masingmasing sebagai hakim anggota, penetapan mana telahdiucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terobuka untuk umum olehketua majelis dengan dihadiri oleh hakimhakim anggota dan dibantu oleh Hj.Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri olehPemohon dan Pemohon Il;Him 5 dari 6 hlm Ptp Nomor 0023/Pdt.P/2018/PA.ThnHakim Anggota MajelisH.

Biaya Pendaftaran Rp 0..Panggilan Rp 0,Biaya Proses Rp 0,Redaksi Rp 0,Meterai Rp 0,Jumlah Rp 0,(Nol rupiah);Him 6 dari 6 hlm Ptp Nomor 0023/Pdt.P/2018/PA.Thn

tinggal di Desa PetangisBahwa Saksi melepas lahan ke PTP Nusantara XIll tidak diketahuioleh aparat desa karena sudah tergarap duluan oleh PTP NusantaraXIII;Bahwa setelah diukur tanah Saksi . Saksi tidak mengetahui apakahtanah milik Penggugat!

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah garapan kamisekeluarga yang dijual ke PTP Nusantara XIll.

dan Penggugat II pernahmenjual tanah ke PTP Nusantara XIll;Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik Penggugat tidak pernahdiganti rugi oleh PTP Nusantara XIll;Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pat.G/2018/PN Togt Bahwa Saksi dengan Penggugat pernah bersengketa tahun 2003; Bahwa Penggugat Il mengetahui luas tanah Penggugat Il panjang800 (delapan ratus) meter dan lebar 150 (seratus lima puluh) meter; Bahwa Saksi tidak mengetahui pastiapakah tanah milik Penggugat IIdigarap oleh PTP Nusantara

dan Penggugat II;Bahwa yang menguasai hamparan tanah objek sengketa tersebut saatini adalah PTP Nusantara XIll yang kuasai dan ditanami sawit;Bahwa PTP Nusantara XIll masuk ke lokasi tanah tersebut tahun 2010; Bahwa saat itu Penggugat keberatan lalu Saksi suruh buatkan suratpernyataan penghentian penggusuran ; Bahwa Sadr. M.

dan PenggugatIl saat pembebasan lahan tersebut;Bahwa Saksi mengetahui ada keberatan dari Penggugat saat adasurat penghentian kegiatan PTP Nusanatara XIll;Bahwa Saksi membuat surat penghentian kegiatan PTP Nusantara XIlltersebut atas dasar pengakuan dari Penggugat tanpa ada buktibuktisuratnya;Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi sengketa tersebut;Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan PTP Nusantara XIII mulaimenanam sawit di lokasi sengketa tersebut;Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Perdata

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 1977, Pemohon danPemohon Il melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di DesaGunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;Hal. 1 dari 12 hal Ptp No.0022/Pat.P/2018/PA.PlhBahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali hakim.Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu bernama M. Busro, yangdihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masingmasing bernama Murjio danSakip.

yang dilakukan Pemohon denganPemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan BatuAmpar Kabupaten Tanah Laut;Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmengurus Pendaftaran Haji;Bahwa untuk kepastian hukum dan tertiob administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangHal. 2 dari 12 hal Ptp

Murjio S bin Joyo Utomo, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,tempat tinggal di Desa Gunung Melati Kecamatan Batu AmparKabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena saksibertetangga;Hal. 4 dari 12 hal Ptp No.0022/Pat.P/2018/PA.PlhBahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahpada hari Selasa tanggal 19 Desember 1977, menurut agama Islam diDesa Gunung Melati

Sumantri bin Kasimin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,tempat tinggal di Desa Gunung Melati Kecamatan Batu AmparKabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena saksibertetangga;Hal. 5 dari 12 hal Ptp No.0022/Pat.P/2018/PA.Plh Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahpada hari Selasa tanggal 19 Desember 1977, menurut agama Islam diDesa Gunung Melati

Gazali, S.H.Hal. 12 dari 12 hal Ptp No.0022/Pat.P/2018/PA.Plh

Markasan terdaftar atas nama Hak Guna Usaha (HGU)PTPN II dahulu PTP IX, namun tetap juga menyetujui pembayaran ganti rugitanah dan bangunan kepada R.

Benar bahwa pada tahun 1996, sudah ada kegiatan inventarisasiuntuk Proyek Kanalisasi, dari hasil pendataan/ ionvertarisasi diketahuiorangorang yang punya surat tanah yakni warga masyarakat dari PTP IX.Dari warga masyarakat yang mempunyai surat antara lain :1. MISDI2. KALIMENANTI SIREGAR3. Banyak lagi orang, tapi saksi kurang ingatSedangkan dari luar warga masyarakat PTP IX (sekarang PTPNI) Bahwa lahan PTP sebanyak lebih kurang 9 atau 10 persil yangterkena proyek adalah1. Persil 82. Persil 93.

Bahwa diatas persil terdapat bangunan, ada ditanah masyarakatdan ada di tanah PTP IX. Bahwa ciri bangunan PTP IX adalah dinding papan, lantai semen,atap sebanyak 6 kopel pada 2 persil, yaitu persil 8 dan 9 Bahwa saksi tidak tahu apakah kopel tersebut termasuk yang digantirugi. Bahwa proyek masih diukur dan belum digali karena reformasiberhenti. Bahwa luas persil PTP yang terkena proyek adalah lebih kurang7,7 Ha.

Bahwa riwayat tanah asal HGU milik PTP IX berasal dari hak konsesiyakni hak yang diberikan kepada perusahaanperusahaan asing sekarangtelah dikonversasi menjadi HGU setelah keluarnyaUndangundang nomor 5Tahun 1960. Bahwa tidak mungkin ada hak lain di atas tanah eks HGU PTP IXsampai pada saat ini. Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi, tidak ada peralihan hak diatas tanah eks HGU PTP IX, kalau ada peralihan hak dicatat di kantorPertahanan Deli Serdang.

Bahwa setahu' saksi Pemerintah Belanda menawarkan danmembangun adalah Pemerintah Belanda yang direhap oleh PTP, kemudiansetelah nasionalisasi ditempatkan karyawan PTP. Bahwa menurut saksi keluarga TUKIRAN dan R. MARKASAN tidakpernah tahu. Bahwa dilokasi tanah, rumah kantor PTP IX masih ada. Bahwa ketika perpanjangan HGU, coklat telah habis digasak olehmasyarakat, bukan ditelantarkan.N. R.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :Nama : Mohammad Aldi Prasetyo bin AriyantoTanggal lahir : 03 Juli 2001 (umur 18 tahun, 1 bulan)Pendidikan : SMPAgama : IslamPekerjaan : PekebunTempat kediaman di : Jalan Ambawang RT. 014 RW. 003 Desa PanggungKecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah LautHal. 1 dari 5 hal Ptp No 402/Padt.P/2019/PA.Plhdengan calon isterinya :Nama : Fitri Ayu Ria Pranata binti Parnu alias ParnoUmur : 16 tahun 7 bulanPendidikan : SDAgama : IslamPekerjaan : Ikut OrangtuaTempat

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telahmerestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yangkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;Hal. 2 dari 5 hal Ptp No 402/Padt.P/2019/PA.PlhBerdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidangyang bersangkutan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggildengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakimberpendapat Pemohon tidak bersungguhsungguh berperkara di muka sidangHal. 3 dari 5 hal Ptp

S.Pd., M.H.Panitera Pengganti,Hal. 4 dari 5 hal Ptp No 402/Padt.P/2019/PA.Plhttd,Bayu Mukti Darmawan, S.H.Perincian Biaya:1. Pendaftaran : Rp 30.000,002. Proses : Rp 50.000,003. Biaya PNBP Panggilan: Rp. 10.000,004. Biaya Panggilan : Rp 80.000,005. Redaksi : Rp 10.000,006. Materai : Rp 6.000,00 .Jumlah Rp 186.000,00Pelaihari, 21 Agustus 2019Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,H. Gazali, S.HHal. 5 dari 5 hal Ptp No 402/Padt.P/2019/PA.Plh

Ptp. No.196.IN.

disebut sebagaiPemohon II;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi saksinya dimuka persidanganDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon , Pemohon Il telah mengajukan suratpermohonan Itsbat Nikah tertanggal 20 Agustus 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 413/Pdt.P/2019/PA.Plhtanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalahsebagai berikut:Hal. 1 dari 11 hal Ptp

mengganggugugat pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dan selama itu pulaPemohon dan Pemohon II tetap beragama Islam.Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmendapatkan buku nikah.Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para PemohonHal. 2 dari 11 hal Ptp

Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selamatenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatanke Pengadilan Agama Pelaihari;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon danPemohon II datang menghadap di persidangan;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon danPemohon II telah mengajukan buktibukti berupa:Hal. 3 dari 11 hal Ptp

Rabiatul Adawiah.Hal. 10 dari 11 hal Ptp No 413/Pdt.P/2019/PA.PlIhRusdiansyah, S.Ag.Hakim Anggota,ttd,Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.Panitera Pengganti,ttd,Bayu Mukti Darmawan, S.H.Perincian Biaya:1. Pendaftaran : Rp 30.000,002. Proses : Rp 50.000,003. Biaya PNBP Panggilan: Rp. 20.000,004. Biaya Panggilan : Rp 240.000,005. Redaksi : Rp 10.000,006. Materai : Rp 6.000,00 .Jumlah Rp 356.000,00Pelaihari, 11 September 2019Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,H.

GAZALI, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No 413/Pdt.P/2019/PA.PlIh

Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagaiPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon Il dan saksi saksi di mukapersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan lItsbatNikah tertanggal 10 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Pelaihari dengan Nomor 205/Padt.P/2019/PA.Plh tanggal 10 Juni 2019telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Hal. 1 dari 11 hal Ptp

Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahdari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untukmendapatkan buku nikahHal. 2 dari 11 hal Ptp No 205/Pdt.G/2019/PA.Pih9.

Mahrita binti loeramsyah , tempat tanggal lahirTamban 19/04/1975, umur44 tahun, NIK , agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaanMengurus rumah tangga, status Kawin, tempat tinggal di RT.011 RW. 004Kelurahan Pelahari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut,menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:;bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il karena saksiadalah teman ayah para Pemohon;Hal. 5 dari 11 hal Ptp No 205/Pdt.G/2019/PA.PIh bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah

Siti Maryam .S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.Hal. 10 dari 11 hal Ptp No 205/Pdt.G/2019/PA.PihSamsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihakPemohon I dan Pemohon Il;Hakim Anggota,tid,Dra. Rabiatul Adawiah.Hakim Anggota,tid,Hj. Siti Maryam .S.H.Perincian Biaya:Ketua Majelis,ttd,Rusdiansyah, S.Ag.Panitera Pengganti,ttd,H.

Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 hal Ptp No 205/Pdt.G/2019/PA.PIh

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :Nama : Mulyadi bin Mursam;Tanggal lahir : 14 Juni 2000 (umur 17 tahun, 4 bulan);Pendidikan : SD;Agama : Islam;Pekerjaan : Petani;Tempat kediaman di : Rombongan 4 RT.0OO7 RW.004 Desa Sumber MakmurKecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;dengan calon istrinya :Hal. 1 dari 11 Hal Ptp.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini;Hal. 2 dari 11 Hal Ptp. Nomor 0408/Pdt.P/2017/PA.PlhBerdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat kelima alat bukti tersebut dapat diterimasebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkandengan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.5 maka telah terbukti Pemohon saat iniberdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari dan karenanya MajelisHal. 7 dari 11 Hal Ptp.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehibertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.Hal. 10 dari 11 Hal Ptp.

Gazali, S.H.Hal. 11 dari 11 Hal Ptp. Nomor 0408/Pdt.P/2017/PA.Plh