Ditemukan 51522 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-03-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 08-08-2017
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 453/Pdt.G/2013/PA.Bdw.
Tanggal 24 Desember 2013 —
123
  • Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang bermerkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008,ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    orangorang yang dekat dengan kedua belahpihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum blam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
    mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islammemberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : " Menolak mafsadatharus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya :" Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari
Putus : 26-08-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/MIL/2016
Tanggal 26 Agustus 2016 — SUHENDRA
4414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan cara mengadili tidakberdasarkan undangundang.Bahwa menurut Pemohon Kasasi mendasari alasan kasasi nomor 1 dan 2 diatas, Judex Facti telah melakukan caracara mengadili atau penerapanhukum yang salah, bahwa sekalipun seorang Terdakwa bersalah namuntidak dapat diadili dengan caracara yang salah sehingga selaras denganadagium yang mengatakan "Lebih baik membebaskan seribu orang yangbersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah".
    Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan terkaitdengan ketidaktahuan Pemohon Kasasi terhadap barang tersebut,bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang prajurit yang berdinas di Koramilyang diberikan jabatan sebagai Babinsa dan sering mendapatkanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika dan merupakan programpemerintah untuk memberantas bahaya narkotika, tentu tidak semudahitu Pemohon Kasasi mau diajak dan disuruh untuk membawa barangHal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 173 K/MIL/2016tersebut
    Kiranya asas keadilan harus benarbenar dapat dirasakanbaik itu oleh Hakim, Oditur maupun Pemohon Kasasi.Bahwa seyogianya Pemohon Kasasi mendasari tujuan pemidanaan sebagaimana dalam buku SR. Sianturi dalam Buku AsasAsas Hukum Pidana diIndonesia yang salah satunya adalah asas pembinaan.
    Oleh karenanya, dengan mendasari ketentuan Pasal 26 KUHPMcukup beralasan kepada Terdakwa untuk diberhentikan tidak dengan hormatdari dinas Prajurit TNI ; Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnyamerupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya.
Putus : 24-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 K/TUN/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — Ir. GHODIMAN, M.T.P vs. GUBERNUR JAWA TENGAH
8237 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan korupsi, 2.Memidana Terdakwa Ghodiman, M.T.P. oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan pidana denda Rp50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah) apabilapidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;12 Bahwa atas Putusan Pidana tersebut di atas Tergugat secara melawan hukumtelah menerbitkan Objek Gugatan dengan tanpa mendasarkan pada asasasas umumpemerintahan yang baik, karena tidak mendasari
    proses persidangan perkara dimaksud adalah Penggugat didakwadan dituntut serta dipertimbangkan dalam putusan berdasarkan Pasal 3 junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 bukan Pasal 18 ayat (1);Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat adalah tindakanyang tidak cermat, ceroboh, tergesagesa dan mendzolimi hak konstitusional,serta sewenangwenang dan telah salah dan sewenangwenang dalammengambil dasar konsideran dalam Objek Gugatan dimaksud sehinggabertentangan dengan fakta dan mendasari
    Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, makasecara formal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalammemori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAUMELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU (ONTVOELDOENDE);1 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikan putusanatas perkara tersebut di atas, dan telah salah menafsirkan bunyi pasal dalamperaturan perundangundangan dan mendasari
    (Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi) dijatuhi hukuman untuk dicabut haknya sebagai PegawaiNegeri Sipil, maka sangat tidak beralasan apabila Majelis HakimTata Usaha Negara Semarang beranggapan bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Gubernur Jawa Tengah) menerbitkanObjek Gugatan mendasari Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Semarang Nomor 45/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal18 Oktober 2011;Bahwa oleh karenanya pertimbangan Judex Facti yangberkesimpulan menurut hukum bahwa dikarenakan objek
Register : 19-05-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1695/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
409
  • Bahwa disamping itu, setiap kali terjadipertengkaran Termohon seringkali pulang ke rumah orang tuanya sampai berharihari tanpa seizin Pemohon selaku suami dan menyampaikan ingin berceraidengan Pemohon, mendasari hal yang demikian itu. Pemohon berusahamenasehati Termohon supaya memperbaiki perilakunya dan Pemohon berjanjiagar giat bekerja, namun justru disikapi oleh Termohon dengan kemarahan yangselalu berujung pertengkaran dan perselisihan;5.
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI)yang berbunyi: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinyamengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada PengadilanAgama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan sertameminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, sehingga mendasari haltersebut untuk menjatuhkan talak kepada Termohon maka Pemohon hanyaharuS mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkanmengenai bentuk talak yang
    Bahwa mendasari jawaban Termohon dalam konvensinya pada angka4 telah memperlihatkan dengan jelas Termohon tidak membaca danmemahami pemohonan a quo secara cermat dan seksama, karena dalamsurat permohonannya tidak ada satupun dalil yang menyatakan Pemohonmerasa kurang penghasilan, tetapi Pemohon dalam permohonannyamendalilkan ...
    Bahwa oleh karena dalam mengajukan talak a quo didasarkan padaadanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohondengan Termohon, dan Pemohon tidak ada harapan untuk rukun kemballsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam, dimana tidak dipersyaratkan adanya kesediaan atau persetujuan dariTermohon, juga dengan mendasari Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RINomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang kaidah hukumnyaberbunyi: Majelis Hakim dituntut
    Bahwa adapun dengan terjadinya perceraian antara PemohonRekonpensi dan Termohon Rekonpensi tidak memutuskan hubungan antaraorang tua dengan anak, di mana orang tua tetap berkewajiban untukmemenuhi segala kebutuhan anak, maka mendasari ketentuan Pasal 156huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Semua biaya hadhanahdan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannyasekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurusi dirisendini (21 tahun), Karenanya itu, meskipun mengenai
Putus : 13-04-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 PK/Pdt./2016
Tanggal 13 April 2016 — IBRAHIM SAID BASUMBUL lawan PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk., di JAKARTA c.q. UNIT MANAGER BANK DANAMON SIMPAN PINJAM (DSP) UNIT PASAR PAGI PEMALANG
13071 Berkekuatan Hukum Tetap
  • assetaset yang seperti tersebut dalam SertifikatHak Milik (GSHM) sebagai berikut:Sertifikat Hak Milik Nomor 1375 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 2821 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4004 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4005 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4006 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Sertifikat Hak Milik Nomor 4007 atas nama Ibrahim Said Basumbul;Dalam perlawanan tersebut (verzet) mendasari
    atas hendak dilaksanakan lelangterhadap assetaset tersebut di atas, yang setelah ditemukannya buktibuktibaru (novum) yang dengan hubungannya iktikad baik dari nasabah yangternyata Majelis Hakim telah khilaf, sehingga dalam menerapkan hukumnyasalah, dan berakibat tidak melaksanakan hukum yang sebenarnya (tidak adil)dan tidak konsisten dalam menerapkan hukum, mendasari Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt./2001 tanggal 2 Januari 2003yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut
    :Jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, bank tidak berhak menjual sendiri,tanah yang dijaminkan pada bank tanpa seijin pemiliknya;Serta juga mendasari pada Peraturan Menteri Keuangan tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, pada Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat ke4 (Keempat)sebagai berikut:Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapanpengadilan atau dokumendokumen lain, yang sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangkaHalaman 8 dari
Putus : 12-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 629/Pid.B/2014/PN.Sda
Tanggal 12 Nopember 2014 — SUDARSONO alias DIRIN
232
  • Uang Tunai sebesar Rp.84.000, (delapan puluh empat ribu rupiah),yang mana barang bukti tersebut diakui dan benarkan oleh para saksi danterdakwa;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keteranganterdakwa, barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangandapat diperoleh fakta fakta sebagai berikut:1. bahwa benar pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 12014 skira jam 12.00WIB.di Dusun Segodo, RT.03/RW.01. Desa Segodo Bacang kec.
    Unsur barang siapaMenimbang bahwa, dengan unsur pertama barang Siapa, pengertian barangSiapa menurut ilmu hukum Pidana adalah siapa saja sebagai sebyek hukumorang yang diduga sebagai Pelaku tindak pidana dan pelaku tersebut mampumempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang bahwa, mendasari pada keterangan para saksi, keteranganterdakwa dalam persidangan juga barang bukti yang diajukan jaksa PenuntutUmum dalam persidangan dapat diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal18 Agustus
    Menimbang bahwa, dengan unsur kedua tersebut diatas, yang rupanya dalamUndang undang dirumuskan secara Alternatif, dan bilamana telah terpenuhinyasalah satu rumusan perbuatan tersebut, maka rumusan yang lainnya tidak perluuntuk dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, juga keteranganterdakwa dalam persidangan dapatdiketahui, bahwa nterdakwa sebagai penjual /pengecer nomor togel yang merupakan perpanjangan tangan dari seorangHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.B
    Disamping itu. terdakwa juga mengetahui bahwapermainan judi adalah dilarang oleh pemerintah dan merupakan tindak pidana,namun terdakwa tetap melakukannya;Menimbang bahwa terdakwa dalam persidangan mengenal barang bukti yangdisita dari terdakwa pada saat ditanggkap dan membenarkan barang barangbukti tersebut disita dari terdakwa yang digunakan dan hasil dari penjualan nomortersebut;Menimbang bahwa, mendasari pada fakta fakta tersebut diatas, Majelis Hakimdapatmenyimpulkan, bahwa ada diketahui perbuatan
Putus : 02-05-2013 — Upload : 22-01-2014
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1457/Pdt.G/2012/PA.Bdw.
Tanggal 2 Mei 2013 —
80
  • Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;a Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON I, dan SAKSI PEMOHON II, dan dua orang saksi dariTermohon masingmasing bernama SAKSI TERMOHON I, dan SAKSI TERMOHON I,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
    Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal
Putus : 29-05-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1311 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 29 Mei 2019 — MUNIP Bin MAIN
5429 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tahunpenjara, akan tetapi jumlah narkotika sabu seberat 0,22 (nol komadua dua) gram dihubungkan dengan hasil test urine Terdakwa positifmengandung narkotika sabu (sebagaimana keterangan saksi EkoMaryanto dan keterangan saksi Rahmat Kurniawan yang melakukanpenangkapan dan pemeriksaan urine Terdakwa) serta pengakuanTerdakwa bahwa sabu in casu sematamata untuk dikonsumsi, patutdiduga bahwa penguasaan narkotika sabu seberat 0,22 (nol komadua dua) gram in casu adalah untuk keperluan konsumsi Terdakwa;e Bahwa mendasari
    Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2019kepada Terdakwa in casu mendasari ancaman pidana yangdiancamkan bagi penyalahguna narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009; Berdasarkan halhal tersebut di atas beralasan menurut hukum untukmemperbaiki penjatuhan pidana dalam putusan judex facti in casudengan menjatuhkan pidana yang dirasakan lebih adil dan bermanfaatbagi Terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanjudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
Putus : 29-02-2016 — Upload : 17-11-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Smr
Tanggal 29 Februari 2016 — Drs. H. SAMSURI ASPAR. MM MELAWAN NADIRA
13816
  • agar perkaranya diakhiri dengan cara perdamaian akan tetapi usahaperdamaian tersebut tidak tercapai, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkandengan membacakan surat gugatan Penggugat, sebagimana terurai diatas yangdipertahankan isinya oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, KuasaTergugat dipersidangan telah mengajukan jawaban sebagai bantahan terhadapgugatan Penggugat sebagai berikut:DALAM EKSEPSIDasar Surat Gugatan cacat Hukum / Tidak Sah Bahwa seolaholah yang mendasari
    DALAMPOKOK PERKARABahwa apa yang mendasari uraian dalam eksepsi sebagaimanadikemukakan diatas adalah merupakan bagian yang dapat dipandang sebagaisatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara inisepanjang bersesuaian satu sama lain.Bahwa tergugat MENOLAK dengan tegas dalildalil gugatan Penggugatsebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya halaman 14, kecuali yang diakuibaik secara terangterangan maupun diamdiam, lagipula sepanjang tidakmerugikan kepentingan Tergugat dengan
    Urut 12Jawabannya:13Bahwa seolaholah yang mendasari SURAT KETERANGAN UNTUKMELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat olehSANI adalah SURAT KETERANGAN PERWATASAN TANGGAL 27 NOPEMBER1976 yang dibuat oleh ABD SANI.Bahwa tanda tangan dan nama ABD SANI didalam SURAT KETERANGANPERWATASAN TANGGAL 27 NOPEMBER 1976 yang dibuat oleh ABD SANItidak sama tanda tangannya dan namanya dalam KETERANGAN UNTUKMELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat olehSANI.Untuk lebih jelasnya mohon
    dilihat SURAT KETERANGAN PERWATASANTANGGAL 27 NOPEMBER 1976 yang dibuat oleh ABD SANI dan KETERANGANUNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 ME1I1988 yang dibuatoleh SANIL.Bahwa oleh karena tanda tangan dan nama ABD SANI dalam SURATKETERANGAN PERWATASAN TANGGAL 27 NOPEMBER 1976 yang dibuatoleh ABD SANI tidak sama tandatangannya dan namanya dalam KETERANGANUNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuatoleh SANI, maka yang mendasari surat gugatan Penggugat adalah CACATHUKUM/TIDAK
    yang dimaksud adalah sah menuruthukum.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang dikemukakan diatas, makasurat pernyataan panguasa tanah milik Tergugat adalah sah dari Pemerintahsesuai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunandan bukti pendukung kepemilikan lainnya(akan dibuktikan dalam sidangpembuktian)Bahwa justru sebaliknya yang cacat hukum/tidak sah, palsu dan/ataudipalsukan adalah KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAHTANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat oleh SANI yang mendasari
Putus : 19-12-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/MIL/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — SUHARJONO
7429 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa mendasari Pasal 1 poin 27 dan 28 UndangUndang Nomor 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut menyebabkan keteranganSaksi1 (Serma Nengah Tagel), Saksi2 (Serma Anuri) dan Saksi3 (Dr.Indra Gunawan Nasution) menjadi tidak bernilai dan tidak mempunyaikualitas sebagai alat bukti..
    Bahwa mendasari uraian di atas, dikaitkan dengan pembuktian unsurkesatu "Setiap penyalahguna" Pemohon Kasasi berpendapat Judex Factitelah keliru dalam menerapkan unsur tersebut karena tidak didukung olehalat bukti keterangan Saksi yang memadai dan alat bukti berupa suratsurat, sehingga tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimanayang disyaratkan oleh KUHAP/KUHAPMIL yaitu wajib didukung oleh 2alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakim sebagaimana dalamPasal 171 UndangUndang Nomor 31 Tahun
    Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis ganja. Bahwa meskipun berdasarkanketerangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi shabunamun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alatbukti yang lain.
    Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasHal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 484 K/MIL/2017minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimanajika dinubungkan antara keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 denganketerangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaiandan tidak mempunyai nilai pembuktian.
Putus : 19-01-2017 — Upload : 05-02-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN Kdr
Tanggal 19 Januari 2017 — Ronny Yunantha Bin Mujiono
264
  • KarMenimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh,menanam,menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmupengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan IlmuPengetahuan dan Tehknologi.
    Kemudian Element pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukanterhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkanelement pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element yangkedua,yakni apakah barang bukti berupa 0,71 (nol koma tujuh satu) gramsabusabu beserta plastik pembungkusnya,yang dapat dari tangan Terdakwatermasuk Nakotika Golongan bukan Tanaman;Menimbang,bahwa mendasari pada faktafakta yang terungkap dalampersidangan dapat diketahui,bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota
    selanjutnya daribarang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratrorium dan darihasil pemeriksaan disimpulkan,bahwa barang bukti tersebut mengandungMetafetamina terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 61 lampiran yang menurut undangundang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sabu sabu telahdinyatakan tergolong Narkotika golongan bukan tanaman, maka selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan tentang element yang pertama;Menimbang, bahwa mendasari
    Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2016 diperempatan lampu merah kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri,terdakwa ditangkap dan digeledah, sehingga diketemukannya barang buktisabusabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa terdakwa Ronny Yunantha, selain menguasai jugamenyimpannya Narkotika golongan bukan tanaman sebagaimana elementkedua ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebutadalah merupakan perbuatan
Register : 28-04-2016 — Putus : 03-06-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PA SURABAYA Nomor 0617/Pdt.P/2016/PA.Sby
Tanggal 3 Juni 2016 — PEMOHON
90
  • Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan PengadilanAgama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku olehkarenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya,karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
    Pemohon dan Pemohon Ilmengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon Il, yakni nama ayahPemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Nomor496/03/1/1982, tanggal 28 Januari 1982 adalah XXXX yang sebenarnya adalahXXXX ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata para Pemohon dalam bukti pernikahannyatersebut, pada pokoknya dapat diuraikan bahwa XXXX bin
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 637/B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SAJANG HEULANG
2548 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikanbuktibukti berupa,: G/L, CoA, Invoice, Bank Voucher, BAPP,Rincian Pemotongan dan Daftar Memorial;c. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)berpendapat bahwa untuk membuktikan bahwa di dalam koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah terjadidua kali pemotongan PPh Pasal 23, tidak cukup dengan buktibuktipada poin b di atas, namun seharusnya dibuktikan dengandokumen pendukung berupa dokumen dasar (source document)yang mendasari
    ekualisasi antara biayabiayadengan objek PPh Pasal 23 dalam SPT Masa PPh Pasal 23 danbukti potongnya;. bahwa selanjutnya atas alasan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa di dalamakun sewa angkutan darat, terdapat biaya pengangkutanmenggunakan truk/kendaraan sendiri milik Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding), seharusnya TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuktikannyadengan dokumen pendukung berupa dokumen dasar (sourcedocument) yang mendasari
    Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalamUji Bukti yang dapat meyakinkan bahwa koreksi yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidaksesuai dengan aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku;Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dalam uji bukti hanya memberikan dokumenberupa G/L, CoA, Invoice, Bank Voucher, BAPP, RincianPemotongan dan Daftar Memorial, namun tidak memberikandokumen pendukung berupa dokumen dasar (source document)yang mendasari
    equalisasi biayabiayayang merupakan objek PPh Pasal 23 di PPh Badan dengan SPTMasa PPh Pasal 23 dan bukti potongnya adalah telah benar dantepat serta sesuai dengan fakta yang terungkap.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim,tidak mempertimbangkan data dan fakta yang terungkap dalam ujibukti di persidangan tersebut di atas yaitu bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikandata pendukung dalam uji bukti berupa dokumen dasar (sourcedocument) yang mendasari
Register : 10-02-2011 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 30-05-2011
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 060/Pdt.G/2011/PA.Prob.
Tanggal 7 April 2011 — Pemohon vs Termohon
195
  • Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo10Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari
    TRISNO telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalil dalilyang mendasari permohonan Pemohon ; Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebutMajelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwaselama perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah11diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Pemohondengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang ; Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atasharus dinyatakan terbutki bahwa
    (rsArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut13telah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimanadiatur dalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jopasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo pasal
Register : 13-05-2014 — Putus : 16-06-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 456/Pid.B/Sus/A/2014/PN.Pbr
Tanggal 16 Juni 2014 — RYAN MASDA SYAHRI ALS RIYAN SYAHRIAL
8831
  • berada di SPBU Jalan YOS Sudarso dan terdakwa meminta kakakkorban cepat kesana sebab nanti korban mau dibawa orang;e Bahwa setibanya di SPBU, terdakwa bersama saudara korban pergi ke Jalan Sudirmanmenemui korban dan setelah bertemu dengan korban dan korban berbicara dengan saudarasaudaranya terdakwa dibawa ke Polsekta Pekanbaru Kota dan selanjutnya ke PolrestaPekanbaru.Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti oleh JaksaPenuntut Umum yang berupa ;e = NIHIL13Menimbang, bahwa mendasari
    PDM225/PKN/05/2014 tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2. unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancamankekerasanmemaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk; 15Menimbang, dimaksud
    dengan sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut adalahdisadari atau diinsyafi dan dikehendaki untuk dilakukan ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwajuga barang bukti dapat diketahui fakta sebagai berikut Bahwa perbuatan cabul yangdilakukan terdakwa adalah diinsyafi dan dikehendaki oleh terdakwa dimana terdakwamelakukannya dengan cara pada pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekira jam 12.10wib bertempat di Jalan Berdikari Gg.Kelana No.
    :Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwaserta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagai berikut ; bahwa yang dilakukan terdakwaadalah menciumi dan meremasremas payudara korban.
Register : 22-02-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 68 / B / 2016 / PT.TUN.SBY
Tanggal 12 Mei 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG vs SODIYAH
4029
  • sertipikat obyek sengketa in casutidak dihadapan PPAT (dikantor PPAT), sehingga peralihan sertifikatin caSu secara mutatis mutandis bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku pula;Hal. 5 Putusan No. 68/B/2016/PTTUN.SBYMenimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan peradilantingkat pertama, peradilan tingkat banding tidak sependapat denganpertimbangan tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa yang menjadi dasar pembaliknamaansertifikat objek sengketa mendasari
    merupakan perbuatan hukum perdata,sehingga yang berwenang untuk menguji cacat tidaknya suatuperbuatan hukum perdata (Akta Jual Beli) adalah peradilan perdata;Menimbang, bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah a quoadalah berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT,menurut hukum Tergugat / Pembanding tidak berwenang untukmenguji sah tidaknya Akta PPAT yang dijadikan dasarpembaliknamaan sertifikat objek sengketa; Menimbang, bahwa oleh karena dasar pembaliknamaan sertifikatobjek sengketa mendasari
Putus : 21-02-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 73/Pdt.G/2013/PA.Bdw.
Tanggal 21 Februari 2013 —
40
  • ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
    keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON, ibu Pemohon dan SAKSI TERMOHON, paman Termohontelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
    Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal
Register : 22-04-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 47/PDT/2014/PT SMDA
Tanggal 27 Agustus 2014 — Pembanding/Penggugat : H.ABDURAHMAN ISMAIL Diwakili Oleh : RATIH PUSPA NUSANTI,SH.
Terbanding/Tergugat : PT.Walet Lindung Lestari.Cq Achmad Muhammad SE komisaris PT Walesta,cqUmar Aswinoto Direktur Utama PT.Walesta.
Terbanding/Tergugat : Husien DJupri,SE
Terbanding/Tergugat : SYUF YAN/AGUS
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri RI.cq Gubernur propinsi Kalimantan Timur,
Terbanding/Tergugat : Drs.Isman
Terbanding/Tergugat : ANANG SAPRANI,SH.
Terbanding/Tergugat : SINGKAPMARPAUNG
Terbanding/Tergugat : WILLEM,Amd Bin DING YEN
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI cq.Menteri dalam Negeri RI cq Gubernur Kaltim Bupati Berau cq Camat Kelay
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI.cq Menteri Dalam Negeri cq GubernurKaltim cq Bupati Beraucq Camat Kelay cq Kepala Desa Merapun,Desa Merapun
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI cq Jaksa Agung RI cq Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim cq Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI c
5615
  • Ternyata telah bertentangan denganfakta peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, yaitu:3.1.BeDokumen Akta dibawah tangan tentang pelepasan hak penemu GOA KULLATdikampung Merapun pada tahun 1993/1994 kepada Sdr YUSTIRADA alias ANENdan NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SALIM penerimalimpahan dan SUIK alias USMAN SIGI) kepada Sdr YUSTIRADA alias ANEN(BUKTI P), adalah mendasari kerjasama antara Sdr YUSTIRADA alias ANENdengan Penggugat (H.ABDULRAHMAN ISMAIL) sehingga faktanya sejak tahun1993 pengelolaan
    tahun 2001. dibawah naungan Koperasi Tunas MekarKabupaten Berau disebabkan Penggugat adalah pengurus Koperasi Tunas MekarKabupaten Berau.Dokumen AKTA NOTARIS FUDRAWANTO, SH tanggal 12 Maret 2002 nomor70/LEG/FGFJ/III/2002 tentang perjanjian pelimpahan hak dan Sdr YUSTIRADAalias ANEN kepada Haji ABDULRAHMAN ISMAIL atas hak 4 (empat) penemusarang burung wallet hitam GOA KULLAT atas nama NUDING dkk (BEDDU,NURDIN, ANTREA, NOTO SAUM penerima limpahan dan SIJIK alias USMANSIGI) tersebut (BUKTI P), adalah mendasari
    kuasa pemilik di Desa Merapun Kecamatan Kelay tidak diterbitkanlagi.Dokumen Surat ijin petik Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Berau tertanggal 23November 2002 nomor 522.5/2965.PM.IV/2002 sesuai BUKTI P , dan dokumenSK Bupati Berau tanggal 6 November 2002 nomor 85/SBW/2002 tentangPemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet GOA KULLATdi Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau kepada Sdr HAJIABDULRAHMAN ISMAIL sebagai pelimpahan hak penemu (jual beli) videBUKTI P6, adalah mendasari
    pidana pencurian dengankekerasan memakai senjata tajam sesuai pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jopasal 2 ayat (1) UU Drt no 12/Drt/1951.Dokumen SK Bupati Berau nomor 24/SBW/TAHUN 2003 tanggal 2 Januari 2003tentang Pemberian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet GOAKULLAT (hitam) kepada Saudara HAJI ABDULRAHMAN ISMAIL sebagaiPelimpahan Hak (Jual beli) di Kampung Merapun Kecamatan Kelay, KabupatenBerau berlaku 12 bulan sesuai BUKTI P, yang dilengkapi ijin petik dan TergugatIV telah mendasari
    Melainkanyang terjadi adalah Tergugat I dengan puluhan karyawannya bersama Tergugat XIImembawa belasan petugas Polnes Berau memaksa melakukan panen pemetikan sarangburung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun memakai SK Dmnjen PKAtertanggal 31 Januani 1999 nomor 122/Kpts/D/V/1999 vide BUKTI P , dimilikiTergugat I yang diketahui banyak mengandung kecacatan hukum, yaitu selain DirjenPKA tidak berwenang menerbitkan ijin untuk antar kabupaten, senyatanya juga alas hakyang mendasari SK Dirjen itu berupa
Register : 10-01-2018 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Ptk
Tanggal 28 Februari 2018 — Penuntut Umum:
DEDY GUNAWAN, SH
Terdakwa:
SAMSUDIN Als UDIN Bin AZIS
524
  • Sus/2018/PN.PtkBahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu dalam olah gerakMotor Air dan melakukan kegiatan patroli dalam rangka Pembinaan Keamanandan Ketertiban Masyarakat di wilayah Perairan Polda KalbarBahwa saksi menerangkan Yang mendasari saksi melakukan patroli dalamrangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah PerairanPolda Kalbar adalah Surat Perintah dari Dirpolair Korpolairud Baharkam PolriNo.
    Kubu Rayapada posisi 00 01 40 LS 109 30 37 BT.Bahwa saksi menerangkan Motor Air KATO yang menarik rakit kayu tersebuttidak ada memiliki nama (Tanpa Nama) dan yang menjabat selaku Nakhodaadalah sdr SAMSUDINBahwa saksi menerangkan Yang mendasari saksi melaukan pemeriksaanterhadap Motor Air KATO Tanpa Nama yang dinakhodai sdr SAMSUDIN yangmengangkut/menarik rakit kayu tersebut adalah Surat Perintah PemeriksaanMotor Air Nomor : SPPK/21/X/2017/KP.ANTASENA 7006 tanggal 24 Oktober2017.Bahwa saksi menerangkan
    menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi menerangkan Saat ini saksi bertugas di Kepolisian NegaraRepublik Indonesia dan ditugaskan pada Direktorat Kepolisian Perairan PoldaKalimantan Barat dan jabatan saya saat ini selaku Tamtama Seksi Penyelidikanpada subdit Gakkum Ditpolair Polda Kalimantan Barat;Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selainmenjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga mencari dan menemukanperistiwa pidana dan menemukan siapa pelakunya;Bahwa saksi menerangkan Yang mendasari
    Kubu Raya padaposisi 00 01 40 LS 109 30 37 BT.Bahwa saksi menerangkan Motor Air KATO yang menarik rakit kayu tersebuttidak ada memiliki nama (Tanpa Nama) dan yang menjabat selaku Nakhodaadalah sdr SAMSUDINBahwa saksi menerangkan Yang mendasari saksi melaukan pemeriksaanterhadap Motor Air KATO Tanpa Nama yang dinakhodai sdr SAMSUDIN yangmengangkut/menarik rakit kKayu tersebut adalah Surat Perintah PemeriksaanMotor Air Nomor : SPPK/21/X/2017/KP.ANTASENA 7006 tanggal 24 Oktober2017.Bahwa saksi menerangkan
Putus : 21-05-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 81 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sda
Tanggal 21 Mei 2015 — HARIJANTO TJONDROKOESOEMO
9217
  • ;Menimbang bahwa, mendasari pada keterangan para saksi, keteranganterdakwa, juga barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalampersidangan, dan berita acara hasil analisa laboratoris Labkrim Mabes Polritersebut diatas. serta petunjuk petunjuk dalam persidangan, dapat diperolehfakta fakta sebagai berikut :1.
    ;Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndangRI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam,menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelahmemperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi.Sedangkan menurut Pasal 35 UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dantekhnologi.
    ;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa terdakwa Harijanto Tjondrokoesoemo, selain menguasaijuga menyimpannya Narkotika golongan bukan tanaman sebagaimana elementkedua ini, dengan demikian perbuatan yang dilkukan terdakwa tersebut adalahmerupakan perbuatan menguasai dan menyimpan narkotika golongan bukantanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.
    ;Menimbang, bahwa mendasari kepada bukti bukti tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa benar terdakwa memiliki, menguasai, menyimpanPsikotropika.;Menimbang, bahwa mendasari kepada keterangan para saksi danketerangan terdakwa juga barang bukti, bahwa terdakwa tidak mempunyai latarbelakang orang sebagai profesi peneliti ilmiah, tehnologi bukan petugaskesehatan atau pedagang farmasi sedangkan terdakwa adalah orang swastayang pekerjaannya sebagai agen Ekspeditor.
    ;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta yang terungkap dalampersidangan, dimana Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh TeamTindak Pidana Narkoba ditemukan barang bukti 1 (satu ) tablet Pil warna merahberlogo Apel dengan berat bersin 0,2706 gram, dan setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti warna merahberlogo Apel No.1 adalah mengandung MDMA/(+)N,adimetil 34 (metilendioksi)fenetilamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 Lamp.